Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN (BBTN) Nixon L. P. Napitupulu mengungkapkan alasan masyarakat kesulitan membeli rumah.

Menurutnya, yang memberatkan masyarakat bukanlah besaran pembayaran muka atau down payment, melainkan biaya awal lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Ada biaya PPN dan ada BPHTB, itu enggak bisa pakai kredit, mesti pakai cash. Ada lagi namanya biaya asuransi. Itu kalau ditotal 20%-21% [dari keseluruhan harga rumah],” katanya kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa permasalahan tersebut selaras dengan rencana penghapusan PPN 11% dan BPHTB 5% yang dicanangkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pemerintahan anyar Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

BTN, yang menurut Nixon diminta memberi masukan dalam berbagai persamuhan Satgas Perumahan, juga mengusulkan pemberian insentif kepada masyarakat berupa penjaminan premi asuransi.

“Jadi, premi penjaminannya ditanggung negara. Kenapa? Karena kalau ini keluar atau dibebaskan, 20% biaya di depan itu hilang,” sambungnya.

Dirinya memaparkan pembebasan biaya-biaya tersebut juga akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh hunian. Pasalnya, besaran angsuran per tenor juga akan turun sebagaimana diputihkannya biaya awal terkait.

Kendati baru berupa usulan, Nixon berharap agar gagasan tersebut dapat diterapkan pemerintahan mendatang yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat.

“Karena kita diminta, kita kasih ide itu. Syarat supaya 3 jutanya terserap, salah satunya dari sisi demand. Kita harus bantu mengurangi biaya-biaya di depan yang selama ini menjadi beban buat masyarakat untuk memiliki rumah,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, rencana penghapusan PPN dan BPHTB pembelian rumah tersebut disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan.

Dia mengeklaim Prabowo memang berkomitmen untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui kemudahan kepemilikan hunian.

“BPHTB 5%, ya, ini rekomendasi kita kepada pemerintah untuk dihapus. Jadi, sekitar 16% [insentif perumahan; bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya, dikutip Senin (14/10/2024).

Adapun, program 3 juta rumah merupakan salah satu dari 17 program prioritas yang dijanjikan Prabowo-Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 silam.

Perinciannya, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di daerah perdesaan, satu juta rumah di wilayah perkotaan, serta 1 juta rumah lainnya di daerah pesisir.