Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN (BBTN) Nixon L. P. Napitupulu mengungkapkan alasan masyarakat kesulitan membeli rumah.

Menurutnya, yang memberatkan masyarakat bukanlah besaran pembayaran muka atau down payment, melainkan biaya awal lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Ada biaya PPN dan ada BPHTB, itu enggak bisa pakai kredit, mesti pakai cash. Ada lagi namanya biaya asuransi. Itu kalau ditotal 20%-21% [dari keseluruhan harga rumah],” katanya kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa permasalahan tersebut selaras dengan rencana penghapusan PPN 11% dan BPHTB 5% yang dicanangkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pemerintahan anyar Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

BTN, yang menurut Nixon diminta memberi masukan dalam berbagai persamuhan Satgas Perumahan, juga mengusulkan pemberian insentif kepada masyarakat berupa penjaminan premi asuransi.

“Jadi, premi penjaminannya ditanggung negara. Kenapa? Karena kalau ini keluar atau dibebaskan, 20% biaya di depan itu hilang,” sambungnya.

Dirinya memaparkan pembebasan biaya-biaya tersebut juga akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh hunian. Pasalnya, besaran angsuran per tenor juga akan turun sebagaimana diputihkannya biaya awal terkait.

Kendati baru berupa usulan, Nixon berharap agar gagasan tersebut dapat diterapkan pemerintahan mendatang yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat.

“Karena kita diminta, kita kasih ide itu. Syarat supaya 3 jutanya terserap, salah satunya dari sisi demand. Kita harus bantu mengurangi biaya-biaya di depan yang selama ini menjadi beban buat masyarakat untuk memiliki rumah,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, rencana penghapusan PPN dan BPHTB pembelian rumah tersebut disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan.

Dia mengeklaim Prabowo memang berkomitmen untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui kemudahan kepemilikan hunian.

“BPHTB 5%, ya, ini rekomendasi kita kepada pemerintah untuk dihapus. Jadi, sekitar 16% [insentif perumahan; bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya, dikutip Senin (14/10/2024).

Adapun, program 3 juta rumah merupakan salah satu dari 17 program prioritas yang dijanjikan Prabowo-Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 silam.

Perinciannya, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di daerah perdesaan, satu juta rumah di wilayah perkotaan, serta 1 juta rumah lainnya di daerah pesisir.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN (BBTN) memberikan bocoran skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029.

Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan usulan tiga jenis KPR subsidi kepada Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pemerintahan berikutnya yang diketuai adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

“Yang pertama namanya rumah desa. Karena memang ada 24 juta dari 27 juta rumah pelanggan listrik 450W atau hampir lebih dari 90% itu bisa disebut tidak layak huni,” katanya kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Dengan kondisi tersebut, Nixon menyebut bahwa subsidi KPR akan diberlakukan untuk pembangunan maupun renovasi rumah di perdesaan terkait. Jumlah rumah yang disasar berkisar pada angka 2 juta unit.

Jenis kedua adalah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia menjelaskan bahwa skema subsidi ini tidak jauh berbeda dengan KPR dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan sedikit penyesuaian.

“Jadi [untuk] masyarakat yang bekerja di daerah sekitaran daerah urban, mulai Bekasi, Cikarang, Karawang, sampai Purwakarta, dan seterusnya. Di provinsi lain juga sama,” sambungnya.

Nixon melanjutkan, jenis ketiga yang diusulkan adalah rumah daerah urban, dengan target utama kelas pekerja dengan penghasilan mencapai Rp12 juta hingga Rp15 juta.

Terkait ini, BTN mengusulkan pemanfaatan lahan atau bangunan eksisting milik pemerintah maupun BUMN untuk didirikan hunian vertikal yang terjangkau bagi para pekerja tersebut.

Dia mencontohkan bahwa di kawasan DKI Jakarta terdapat sejumlah pasar milik BUMD yang dapat dibangun hunian berupa apartemen terjangkau di atasnya. “Katakanlah harganya Rp400-Rp500 juta, terjangkau kalau pakai KPR 25 tahun atau 30 tahun,” tuturnya.

Nixon menyimpulkan, terdapat banyak opsi yang dapat dioptimalkan sebagai solusi atas permasalahan hunian bagi masyarakat. Pihaknya berharap agar usulan kepada Satgas Perumahan dapat diteruskan dan dijalankan oleh pemerintah baru kelak.

Berdasarkan catatan Bisnis, program 3 juta rumah merupakan salah satu dari 17 program prioritas yang dijanjikan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye Pilpres 2024 silam.

Perinciannya, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di daerah perdesaan, satu juta rumah di wilayah perkotaan, serta 1 juta rumah lainnya di daerah pesisir.

Prabowo-Gibran berjanji menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah di setiap desa/kelurahan per tahunnya, sehingga dapat menembus angka 2 juta rumah pada tahun kedua.

Untuk kawasan perkotaan, eks Danjen Kopassus bersama putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berjanji membangun 500.000 rumah tapak (landed house) beserta 500.000 rumah vertikal yang terdiri dari rumah susun milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) buka suara perihal aksi korporasi berupa akuisisi terhadap bank syariah. Bank Victoria Syariah menjadi yang paling santer dikabarkan sebagai entitas dimaksud.

Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu mengungkapkan bahwa proses akuisisi tersebut tetap berjalan, kendati tak membeberkan nama entitas terkait secara terang.

“On the process. Kita sudah sepakat at least harga dengan calon, tetapi eksekusinya mungkin kita berharap CSPA [perjanjian jual beli bersyarat]-nya tahun ini,” katanya menjawab pertanyaan Bisnis di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Dia membeberkan, BTN saat ini sedang mengerjakan dokumen yang diminta oleh pemilik entitas calon sebagai bagian dari proses kesepakatan tersebut.

Menurut Nixon, transaksi itu baru akan terwujud setelah adanya rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun RUPS luar biasa (RUPSLB) pihak terkait.

“Kapan RUPS/RUPSLB, kita serahkan kepada pemilik atau pemerintah, tetapi kalau bisa selambat-lambatnya awal tahun lah, ya,” sambungnya.

Dia lantas menjelaskan bahwa perkiraan waktu itu berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS)

Pasal 59 beleid tersebut mengatur bahwa bank wajib melakukan pemisahan alias spin-off UUS paling lambat dua tahun usai publikasi keuangan yang menyatakan nilai aset UUS terkait telah mencapai 50% dari total aset induk, dan/atau menyentuh jumlah minimal Rp50 triliun.

“Karena kan [berdasarkan] POJK-nya, kami harus tertib di tahun depan, November 2025. Jadi kalau bisa kami belinya bisa kelar di awal tahun depan, lalu setelah dibeli baru di-spin off kurang lebih pada Juni atau Juli,” tutur Nixon.

Dengan demikian, usai proses tersebut, pihaknya juga memiliki waktu sekitar 6 bulan untuk melakukan pemindahan aset dari induk BTN kepada BTN Syariah.

Sebelumnya, OJK juga telah angkat bicara terkait rencana aksi korporasi berupa merger yang melibatkan BTN Syariah dengan Bank Victoria Syariah. Kabar itu bergulir usai BTN membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan yang disampaikan kepada OJK terkait dengan rencana aksi korporasi dimaksud.

“Rencana akuisisi tersebut merupakan kewenangan pemegang saham kedua belah pihak bank,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).