Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN (BBTN) Nixon L. P. Napitupulu mengungkapkan alasan masyarakat kesulitan membeli rumah.

Menurutnya, yang memberatkan masyarakat bukanlah besaran pembayaran muka atau down payment, melainkan biaya awal lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Ada biaya PPN dan ada BPHTB, itu enggak bisa pakai kredit, mesti pakai cash. Ada lagi namanya biaya asuransi. Itu kalau ditotal 20%-21% [dari keseluruhan harga rumah],” katanya kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa permasalahan tersebut selaras dengan rencana penghapusan PPN 11% dan BPHTB 5% yang dicanangkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pemerintahan anyar Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

BTN, yang menurut Nixon diminta memberi masukan dalam berbagai persamuhan Satgas Perumahan, juga mengusulkan pemberian insentif kepada masyarakat berupa penjaminan premi asuransi.

“Jadi, premi penjaminannya ditanggung negara. Kenapa? Karena kalau ini keluar atau dibebaskan, 20% biaya di depan itu hilang,” sambungnya.

Dirinya memaparkan pembebasan biaya-biaya tersebut juga akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh hunian. Pasalnya, besaran angsuran per tenor juga akan turun sebagaimana diputihkannya biaya awal terkait.

Kendati baru berupa usulan, Nixon berharap agar gagasan tersebut dapat diterapkan pemerintahan mendatang yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat.

“Karena kita diminta, kita kasih ide itu. Syarat supaya 3 jutanya terserap, salah satunya dari sisi demand. Kita harus bantu mengurangi biaya-biaya di depan yang selama ini menjadi beban buat masyarakat untuk memiliki rumah,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, rencana penghapusan PPN dan BPHTB pembelian rumah tersebut disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan.

Dia mengeklaim Prabowo memang berkomitmen untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui kemudahan kepemilikan hunian.

“BPHTB 5%, ya, ini rekomendasi kita kepada pemerintah untuk dihapus. Jadi, sekitar 16% [insentif perumahan; bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya, dikutip Senin (14/10/2024).

Adapun, program 3 juta rumah merupakan salah satu dari 17 program prioritas yang dijanjikan Prabowo-Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 silam.

Perinciannya, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di daerah perdesaan, satu juta rumah di wilayah perkotaan, serta 1 juta rumah lainnya di daerah pesisir.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) membangun rumah sendiri atau tanpa kontraktor bakal naik dari saat ini sebesar 2,2 persen menjadi 2,4 persen mulai tahun depan.

Hal ini sejalan dengan kenaikan PPN sebesar 11 persen menjadi 12 persen tahun depan.

Namun, tidak semua jenis rumah naik pajak membangun sendirinya.

Hanya rumah dengan kriteria tertentu yang akan dikenakan kenaikan pajak.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memberikan relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sektor properti. Pemerintah memberikan insentif atas bagian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual rumah paling tinggi Rp 5 miliar.

Insentif ini diberikan sebesar 100% mulai 1 September hingga 31 Desember 2024. Sebelumnya relaksasi PPN DTP diberikan dari Januari hingga Juni 2024 tetapi pada Juli 2024 relaksasi diberikan hanya sebesar 50%.

Hal ini resmi berlaku melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024, yang terbit pada Kamis, 19 September 2024.

“Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang signifikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat resiliensi ekonomi nasional di tengah memburuknya dinamika global," ucap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (19/9/2024).

Dalam Pasal 4 PMK 61/2024 disebutkan bahwa rumah tapak atau satuan rumah susun yang mendapat insentif PPN harus memenuhi syarat berupa harga jual paling banyak Rp 5 miliar dan merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Rumah tapak atau satuan rumah susun itu juga harus sudah mendapatkan kode identitas rumah dan pertama kali diserahkan oleh penjual.

Sektor konstruksi dan perumahan menjadi pilihan strategis pemerintah mengingat besarnya efek pengganda sektor tersebut, baik forward maupun backward linkage, termasuk dalam serapan tenaga kerja. Pada triwulan II-2024, kontribusi sektor konstruksi dan perumahan masing-masing sebesar 9,6% dan 2,3% terhadap PDB nasional.

Insentif untuk MBR

Pada saat yang sama, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diantaranya PPN, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Biaya Administrasi (BBA), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan Rumah Sederhana Terpadu (RST).

Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah juga menyediakan KPR bersubsidi untuk pembelian rumah bagi MBR.

Pemerintah berkomitmen untuk menambah alokasi FLPP sebesar 34.000 unit rumah, sehingga MBR yang dapat memanfaatkan KPR subsidi tahun ini meningkat dari 166.000 keluarga menjadi 200.000 keluarga.

“Khusus untuk MBR, pemerintah menambah alokasi KPR subsidi sebanyak 34.000 unit. Bauran kebijakan ini tentunya ini sangat berarti untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki kapasitas keuangan yang masih terbatas dan secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Febrio.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dan PT Intiland Development Tbk. (DILD) menyambut positif penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait perpanjangan insentif fiskal untuk sektor properti.

Kementerian Keuangan resmi memperpanjang masa berlaku insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk rumah tapak dan rumah susun. Perpanjangan ini termuat dalam PMK 61/2024 yang ditetapkan pada 11 September 2024.

PPN DTP awalnya berlaku pada November 2023 hingga Desember 2024 dengan syarat harga rumah maksimum Rp5 miliar. Skemanya, pemerintah menanggung 100% PPN pembelian rumah selama November 2023 – Juni 2024, sementara Juli – Desember 2024 ditanggung 50%.

Namun, pemerintah akhirnya memperpanjang masa berlaku insentif PPN DTP sebesar 100% hingga akhir 2024. Fasilitas tersebut diberikan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi daya beli pada sektor perumahan.

Terkait hal itu, Sekretaris Perusahaan Intiland Theresia Rustandi mengapresiasi langkah pemerintah atas diterbitkannya PMK perpanjangan insentif PPN DTP 100%. Menurutnya, hal ini akan menggairahkan industri properti karena daya beli meningkat.

“Insentif PPN DTP sangat membantu konsumen untuk meningkatkan daya beli agar mampu membeli rumah,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (19/9/2024).

Untuk strategi pemasaran ke depan, Theresia menuturkan bahwa DILD akan memacu penjualan stok unit yang sesuai dengan kriteria insentif. Dia juga berharap konsumen dapat memanfaatkan stimulus tersebut di kuartal akhir tahun ini.

Dihubungi terpisah, Direktur Ciputra Development Harun Hajadi juga menyambut positif perpanjangan insentif PPN DTP. Namun, insentif ini dinilai memiliki batasan karena produk harus selesai terbangun dan diserahterimakan ke konsumen sebelum 31 Desember.

“Jadi, lebih banyak menjual stok,” ucapnya saat dihubungi Bisnis.

Hingga semester I/2024, baik DILD maupun CTRA kompak membukukan kinerja laba bersih. DILD membukukan Rp366,85 miliar, melesat 827,27% year-on-year (YoY). Adapun CTRA meraih laba bersih Rp1,02 triliun atau naik 32,12% secara tahunan.

Kenaikan laba bersih DILD terjadi di tengah pendapatan susut 45,46% YoY atau dari posisi Rp2,49 triliun menjadi Rp1,36 triliun pada semester I/2024. Capaian pendapatan ini ditopang segmen penjualan kawasan industri yang berkontribusi Rp381,96 miliar.

Sementara itu, kenaikan laba CTRA didorong oleh kinerja penjualan dan pendapatan usaha yang meraih Rp5,03 triliun hingga akhir Juni lalu, tumbuh 12,71% secara tahunan.

Perolehan tersebut didorong kinerja penjualan kavling, rumah hunian, dan ruko yang berkontribusi sebesar Rp3,57 triliun pada semester I/2024. Perolehan ini mencerminkan peningkatan 25,12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta -

Pemerintah kembali memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah. Sampai akhir 2024, pembelian rumah dengan harga Rp 5 miliar akan mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) 100%.

Kebijakan ini sempat berlaku pada November 2023 hingga Juni 2024. Mulai September hingga Desember 2024 fasilitas PPN DTP 100% kembali diberlakukan. Hal ini resmi berlaku lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan telah diterapkan kebijakan insentif PPN DTP.

Dalam PMK 61/2024, dilihat Kamis (19/9/2024), pada pasal 7 disebutkan PPN pembelian rumah akan ditanggung pemerintah 100% dari PPN terutang dari bagian dasar pengenaan pajak. Namun, jumlah yang ditanggung maksimal cuma Rp 2 miliar dengan harga jual rumah paling banyak Rp 5 miliar.

"PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Masa Pajak September 2024 sampai dengan Masa Pajak Desember 2024," tulis pasal 7 ayat 2.

Masa Pajak September 2024 sebagaimana dimaksud merupakan jangka waktu PPN terutang mulai 1 September 2024 sampai 30 Desember 2024.

Dalam pasal 4 dijelaskan, rumah tapak atau satuan rumah susun yang mendapat insentif PPN harus memenuhi syarat berupa harga Jual paling banyak Rp 5 miliar dan merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Rumah tapak atau satuan rumah susun itu juga harus sudah mendapatkan kode identitas rumah dan pertama kali diserahkan oleh penjual.

Kode identitas rumah merupakan kode identitas atas rumah tapak dan satuan rumah susun yang disediakan melalui aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Dalam hal atas rumah tapak atau satuan rumah susun telah dibayar uang muka atau cicilannya kepada penjual sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat diberikan insentif PPN ditanggung Pemerintah dengan dua ketentuan.

Pertama, dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada penjual paling cepat tanggal 1 September 2024. Kedua, telah menyelesaikan pemenuhan ketentuan kode identitas rumah sejak 1 September 2024 sampai 31 Desember 2024.

(hal/ara)

Kebijakan ini akan mendorong peningkatan pemasaran hunian, terutama produk-produk yang dikembangkan di berbagai lokasi strategis

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas menyebut perpanjangan insentif pajak berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) 100 persen untuk pembelian rumah hingga Desember 2024 akan menjadi stimulus signifikan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti di Indonesia.

Wakil Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Setyawati mengatakan insentif pajak tersebut dapat meringankan masyarakat berpendapatan rendah (MBR), juga dari segmen milenial dan generasi Z atau gen Z untuk memiliki rumah.

"Perpanjangan insentif pajak bebas PPN 100 persen untuk pembelian rumah tidak hanya memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi juga berperan penting sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor properti secara keseluruhan," ujarnya melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

Tambok optimistis kebijakan ini akan mendorong peningkatan pemasaran hunian, terutama produk-produk yang dikembangkan di berbagai lokasi strategis, seperti pada hunian Samesta dari Perumnas berkonsep terintegrasi dengan transportasi umum atau transit oriented development (TOD).

Lebih lanjut, insentif ini dapat mendorong minat dan keinginan masyarakat agar segera memiliki rumah, hingga akhirnya dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia yang kini tercatat di angka 9,9 juta unit sebagaimana data dari Susenas BPS 2023.

Oleh karenanya, adanya relaksasi PPN ini menjadi momentum baik bagi Perumnas untuk semakin masif membidik masyarakat muda membeli hunian berkonsep TOD garapan Perumnas.

Dalam rangka menyambut peluang ini, Perumnas juga melengkapinya dengan beragam promo menarik lainnya untuk semakin memudahkan masyarakat dalam memiliki hunian.

Promo-promo ini dirancang agar masyarakat dapat menikmati berbagai kemudahan dalam skema pembayaran, diskon khusus, serta penawaran menarik lainnya yang semakin memudahkan masyarakat dalam kepemilikan hunian.

"Kami percaya bahwa langkah pemerintah ini akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi para pelaku industri properti, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan," katanya.

Tambok juga menyampaikan Perumnas berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sektor properti sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Pemerintah berencana melanjutkan pemberian insentif bagi sektor perumahan. Anggaran untuk tambahan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah disiapkan.

“Itu sudah disiapkan dan sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen di Jakarta.

Namun, Febrio tidak merinci nilai anggaran untuk tambahan insentif PPN DTP dan kuota FLPP.
Untuk PPN DTP, Pemerintah menambah insentif dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024. Insentif ini mayoritas diarahkan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial.

“Kita lihat kelas menengah terus membutuhkan topangan, khususnya perumahan,” tambah dia.
Sementara untuk program FLPP, Pemerintah menambah target dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.

“Jadi, kita memberikan dukungan sektor perumahan, yaitu PPN DTP untuk melanjutkan dan memperkuat, kemudian FLPP,” jelas dia.

Baca juga: Kuota FLPP Tahun Depan Disesuaikan dengan Program Presiden Terpilih

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Pemerintah sepakat untuk menambah insentif PPN DTP properti dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II-2024, menjadi 100 persen sampai Desember 2024. Kemudian, target kuota FLPP juga ditambah dari 166 ribu unit, menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September (2024), diharapkan ini juga mendorong kemampuan kelas menengah untuk mendorong sektor konsumsi. Kita tahu sektor konsumsi dan perumahan itu multiplier effect-nya tinggi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan kedua program tersebut ditujukan untuk memperkuat kelas menengah yang dinilai sebagai motor penggerak perekonomian. Ia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan pola konsumsi di mana pengeluaran terbesar biasanya dari segi sektor untuk makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.

Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting.

(KIE)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah mulai 1 September 2024 hingga akhir tahun ini.

Kepastian ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menekankan pemerintah perlu memberikan insentif pajak untuk menjaga keberadaan kelas menengah.

"Khusus untuk insentif pajak, atas persetujuan Bapak Presiden (Jokowi) dalam rapat yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan," jelasnya dalam Konferensi Pers Dialog Kelas Menengah di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

"Di mana insentif PPN DTP akan diberikan sebesar 100 persen. Ini sampai dengan Desember 2024, di mana peraturan menteri keuangan (PMK)-nya akan disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," lanjut Airlangga.

Pemerintah sudah pernah menggratiskan PPN perumahan pada November 2023 dan Desember 2023, lalu dilanjutkan di Januari 2024-Juni 2024. Setelah itu, pemerintah hanya memberi keringanan pajak sebesar 50 persen.

Dengan pengumuman ini, berarti pemerintah memperpanjang masa pemberian PPN DTP sebesar 100 persen tersebut.

"Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Di mana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), FLPP ini dari semula target sebesar 166 ribu unit ditingkatkan menjadi 200 ribu unit," kata Airlangga.

"Jadi, dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September (2024), diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah untuk mendorong sektor konstruksi," tegasnya.

Penambahan kuota FLPP sejalan dengan ucapan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu. Ia saat itu mengatakan rumah murah sudah habis dan bakal meminta kuota tambahan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Di lain sisi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan belanja masyarakat kelas menengah memang berfokus pada makanan dan minuman. Sedangkan konstruksi menjadi pengeluaran kedua terbesar dari middle class di Indonesia.

"Perumahan menjadi prioritas. Ini menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar setelah makanan dan minuman, sehingga bagi kelas menengah sektor perumahan ini menjadi penting," tutup Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu meyakini kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV/2024.

Febrio mengungkapkan pemerintah telah melakukan evaluasi atas kebijakan insentif PPN DTP tersebut yang dimulai pada kuartal IV/2023. Menurutnya, hasil positif sehingga akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

"Kita lanjutkan kebijakan itu di tahun 2024, sampai bulan Juni 100% dari PPN-nya DTP, lalu kemudian dari Juli sampai akhir tahun nanti 50%," jelasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Dia menjelaskan evaluasi pemerintah mengungkapkan bahwa investasi sepanjang tahun ini didominasi oleh sektor konstruksi yang mencapai 70%-75%. Artinya, insentif PPN DTP tersebut mendorong pembangunan dan penjualan rumah sehingga mendorong sektor konstruksi.

"Sehingga kalau banyak konstruksi, pembangunan rumah, kantor, jembatan, dan sebagainya itu terlihat di dalam performance investasi kita. Makanya kalau kita lihat nanti sampai akhir tahun, kita harapkan sisi konstruksi, kalau kita lihat dari sektornya itu, tumbuhnya cukup tinggi juga," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ada pada angka 5,11% pada kuartal I/2024 dan 5,05% pada kuartal II/2024. Oleh sebab itu, pemerintah meyakini masih ada peluang mencapai pertumbuhan 5,1%-5,2% pada tahun ini.

Menurutnya, angka tersebut harus diapresiasi karena perekonomian negara masih bisa stabil di tengah ketidakpastian global. Dia mengatakan banyak negara pertumbuhan ekonominya di bawah Indonesia.

"Dibandingkan dengan situasi yang kita hadapi, dan banyak negara yang mengalami kesulitan, pertumbuhan kita di 5,1% sampai 5,2% itu prestasi yang luar biasa," kata Febrio.

Dia meyakini, kestabilan ekonomi pada akhir masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi aset kuat untuk pemerintah presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa ekonomi Indonesia relatif melambat apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau kuartal I/2024, yang mencapai 5,11%.

Meski tumbuh di atas 5%, nyatanya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih rendah dari sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang masing-masing tumbuh 5,8% dan 6,93% .

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,05%, meski lebih rendah secara tahunan dan kuartalan, lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi negara-negara maju seperti China dan Singapura yang lebih rendah.

"Ini dibandingkan dengan China kita masih lebih tinggi, China 4,7%; sedangkan Singapura sendiri 2,9%; Korea Selatan 2,3%; dan juga terkait dengan Meksiko kira-kira 2,24%," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).