Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjibaku merampungkan megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Hantaman pandemi Covid-19 hingga krisis global yang berdampak pada laju perekonomian Indonesia menjadi proyek ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) selama masa konstruksi sehingga Jokowi akhirnya menyetujui penjaminan utang pinjaman dari China menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Megaproyek transportasi tersebut awalnya direncanakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun. Adapun, Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75 persen atau sekitar Rp64,8 triliun.

Kendati demikian, dalam perjalanannya proyek ambisius tersebut ternyata mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp8,3 triliun. Beban biaya bengkak itu dibagi dua antara China dan Indonesia. Pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta.

Perbesar

Ilustrasi proyek KCJB / JIBI

Lagi-lagi pihak CBD memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,3 triliun dengan bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun. Secara total utang Indonesia dalam proyek Kereta Cepat yang kemudian diberi nama Whoosh ini mencapai Rp73,1 triliun.

Maka, dengan asumsi bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun bisa dihitung estimasi besaran total utang kereta cepat yang harus dibayarkan pemerintah Indonesia. Berdasarkan perhitungan itu, maka pemerintah wajib membayar utang kereta cepat selama 30 tahun mencapai Rp75 triliun.

Awalnya, Kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016. Dalam pengembangannya, KCIC beroperasi tanpa bantuan keuangan dari APBN maupun jaminan Pemerintah Indonesia.

Perencanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Harus Matang

Belajar dari 'kasus' Whoosh, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum memutuskan untuk melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Djoko memaparkan pengalaman dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus menjadi pelajaran agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama yang melibatkan dana besar dan investasi asing.

"Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung saja masih mengalami berbagai kendala, termasuk masalah pendanaan yang akhirnya melibatkan anggaran negara. Jadi, kalau ada rencana untuk melanjutkan proyek ini hingga Surabaya, harus benar-benar dipikirkan ulang," ujar Djoko kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Djoko mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar seperti ini bisa menjadi beban bagi negara jika tidak dihitung dengan cermat. Dia merujuk pada skema pembiayaan business to business (B2B) yang awalnya direncanakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, tetapi akhirnya melibatkan APBN setelah terjadi kekurangan dana.

"Pada awalnya dikatakan skemanya B2B, namun ketika anggaran tidak cukup, pemerintah juga ikut turun tangan. Ini menjadi beban bagi negara, yang seharusnya tidak terjadi jika perencanaan keuangannya matang," tambahnya.

Dia juga memperingatkan risiko kerugian jika proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tidak direncanakan dengan baik, apalagi mengingat bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung belum mencapai performa optimal.

Perbesar

Whoosh / Jibi

Lebih lanjut, Djoko mengatakan bahwa pembangunan kereta cepat ini tampaknya terlalu berfokus pada Pulau Jawa, sedangkan daerah-daerah lain di Indonesia masih membutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai. Ia merasa bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan transportasi selalu terpusat di Jawa, padahal ada wilayah lain yang juga memiliki kebutuhan serupa.

"Sudah 5-10 tahun ini, pembangunan infrastruktur transportasi selalu berpusat di Jawa. Padahal, Indonesia ini luas dan banyak daerah di luar Jawa yang juga memerlukan perhatian," ungkapnya.

Terakhir, Djoko menyampaikan bahwa investasi asing dalam proyek infrastruktur, termasuk kereta cepat, tidak menjadi masalah asalkan skemanya jelas dan tidak memberatkan negara.

"Selama investasi asing dilakukan dengan transparansi dan perencanaan matang, tidak masalah. Tapi jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba menjadi beban APBN, seperti yang terjadi sebelumnya," pungkas Djoko.

Bola Panas di Tangan Prabowo

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan studi kelayakan atau feasibility study (FS) Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan rampung tahun ini dan akan dieksekusi pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, saat ini FS sedang berlangsung dan harusnya akan selesai pada tahun ini.

“Masih kita proses, iya [kelanjutan di pemerintahan selanjutnya]. Tahun ini selesai harusnya masalah studi kelayakan,” kata Risal kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

Risal menerangkan studi kelayakan tersebut dilakukan untuk menentukan jalur yang akan dilintasi kereta cepat tersebut, apakah utara, tengah atau justru jalur selatan.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku telah melaporkan perkembangan proyek akbar Kereta Cepat Jakarta-Surabaya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengamini bahwa salah satu bahasan yang dilakukan bersama dengan orang nomor satu di Indonesia itu adalah mengenai pembahasan studi kelayakan atau feasibility study bersama perusahaan dari China.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa saat ini dari pihak KCIC melaporkan kepada Kepala Negara terkait dengan proses dan menjabarkan ragam dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah.

“Misalnya, seperti jalan akses dan segala macam. Kemudian, nanti kerja sama dengan pihak China ke depan apa lagi, evaluasi atas kinerja sekarang, karena pihak China yang lebih memiliki pengalaman terkait masalah safety operasi pelayanan,” tuturnya.

Meski begitu, Dwiyana mengatakan, belum ada estimasi terkait dengan nilai dari proyek Kereta Cepat Jakarta—Surabaya. Bahkan, saat ini pihaknya juga belum memutuskan akan melakukan kerja sama dengan perusahaan China atau Jepang.

Sementara itu, General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, pihaknya siap mendukung penuh upaya pemerintah dalam menggarap perpanjangan kereta cepat ke Surabaya. Pihak KCIC akan mengikuti arahan dan keputusan yang nantinya akan diambil oleh pemerintah terkait hal ini.

KCIC pun siap turut serta dalam proyek ini jika nantinya ditunjuk pemerintah sebagai operator kereta cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini mengingat KCIC juga telah berpengalaman dalam membangun dan mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Cepat WHOOSH.

“Kami siap jika ada arahan untuk menjadi operator [kereta cepat Jakarta-Surabaya] dari pemerintah,” katanya.

Bakal Masuk PSN?

Kemenhub menjelaskan penyebab proyek perpanjangan kereta cepat Jakarta-Surabaya belum diusulkan untuk masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengonfirmasi bahwa Kereta Cepat Jakarta-Surabaya belum diusulkan untuk masuk dalam daftar PSN. Dia menjelaskan, salah satu pertimbangan Kemenhub belum mengajukan proyek ini ke PSN adalah rangkaian proses studi kelayakan yang belum rampung.

Selain itu, Adita menuturkan pendanaan terkait proyek ini juga belum mencapai kepastian yang optimal. Dia mengatakan, studi dan kepastian pendanaan menjadi beberapa persyaratan sebuah proyek dapat diusulkan untuk masuk dalam PSN.

Namun, Adita tidak memperinci secara detail apakah Kemenhub berencana untuk mengusulkan proyek ini dimasukkan ke PSN dalam waktu dekat.

“Beberapa persyaratan itu masih dalam proses, jadi kami masih belum bisa usulkan [Kereta Cepat Jakarta-Surabaya] untuk masuk PSN saat ini,” kata Adita saat dikonfirmasi, Rabu (15/5/2024).

Menhub Budi Karya Sumadi meyakini usai proses FS rampung, proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya layak untuk diusulkan masuk ke dalam PSN.

"Kalau jadi pasti akan diajukan masuk PSN," kata Budi Karya beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perlindungan terhadap bangsa Indonesia merupakan salah satu tujuan nasional. Presiden terpilih itu mempertanyakan urgensi membangun kereta cepat di tengah keamanan negara yang rentan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi pembekalan kepada Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI-Polri 2024, dengan topik 'Perwira Ksatria Pembela Tanah Air', di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Pada sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sudah sangat jelas diatur dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Tujuan itu diletakkan sebelum amanat untuk mensejahterakan bangsa Indonesia.

"Yang pertama melindungi baru memajukan kesejahteraan. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara, kereta api cepat, untuk apa kita bangun jalan raya, untuk apa kita bangun waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi?," ujarnya dikutip dari penggalan video yang diunggah di YouTube Kementerian Pertahanan (Kemhan), Sabtu (13/7/2024).

Mantan Danjen Kopassus itu juga berpesan bahwa para calon perwira remaja yang masuk ke TNI dan Polri merupakan bagian dari tujuan nasional.

"Kita butuh tentara yang sangat kuat, kita butuh kepolisian yang sangat hebat. Ini survival kita sebagai bangsa, nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu," tuturnya.

Presiden terpilih 2024 itu juga menyampaikan kepada para calon perwira remaja itu bahwa setelah menjalani seleksi hingga digembleng saat pendidikan, maka nantinya mereka harus membela Tanah Air.

Dalam penggalan video tersebut, Prabowo tampak disambut oleh kedua pimpinan tertinggi TNI dan Polri yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Kereta Cepat Kebanggaan Jokowi

Dalam perkembangannya, megaproyek Kereta Cepat WHOOSH yang sebelumnya bernama Kereta Cepat Jakarta Bandung telah membuat dua BUMN merugi dan absen setor dividen hingga triliunan rupiah.

Seperti diketahui, Kereta Cepat WHOOSH diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur, pada 2 Oktober 2023.

Kala itu, Jokowi menjelaskan WHOOSH merupakan kereta dengan kecepatan maksimal 350 kilometer/jam pertama Indonesia sekaligus di Asia Tenggara.

Namun, delapan bulan berselang proyek tersebut justru memunculkan dampak negatif bagi BUMN terkait.

Fakta tersebut terungkap di dalam ruang Komisi VI DPR RI, Selasa (9/7/2024). PT Kereta Api Indonesia (Persero) terpaksa harus absen setor dividen kepada negara sejak 2021 sejak mengerjakan proyek Kereta Cepat.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya, menuturkan perusahaan secara rutin memberikan sebagian porsi penerimaannya kepada negara. Kontribusi KAI kepada negara cenderung mengalami pertumbuhan baik dari segi pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga dividen.

Secara terperinci, total kontribusi KAI kepada penerimaan negara pada 2018 adalah Rp3,9 triliun, kemudian pada 2019 sebesar Rp4,4 triliun, pada 2020 sebanyak Rp3 triliun. Selanjutnya, pada 2021 sebesar Rp2,9 triliun, periode 2022 senilai Rp3,1 triliun, dan 2023 sebanyak Rp4,9 triliun.

Namun, total kontribusi sempat mengalami penurunan pada 2020-2022. Perusahaan tidak menyetorkan dividen sepanjang rentang waktu tersebut.

Absennya KAI menyetor dividen pada 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada menurunnya operasional kereta api.

Adapun, pada 2021-2022 karena mendapat penugasan untuk mengerjakan Kereta Cepat WHOOSH. Namun, keputusan ini sesuai dengan arahan dari Komite Kereta Cepat.

"Sejak 2021 KAI mendapatkan amanah dari Komite Kereta Cepat yang terdiri dari Pak Menko Marves, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN untuk menahan dividen tadi untuk penguatan keuangan KAI, sehubungan dengan penugasan yang diberikan," kata Salusra, Selasa (9/7/2024).