REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utang pemerintah menjadi isu yang sangat seksi dibicarakan masyarakat, bahkan sering dibawa-bawa ke ranah politik. Desas desus Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menaikan rasio utang dari 39 persen menjadi 50 persen dari produk domestik bruto (PDB) kembali mencuat. Hal tersebut disampaikan adik kandung Prabowo Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim rencana tersebut bahkan sudah dilaporkan ke Bank Dunia. "Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana," ujar Hashim saat berbincang dengan Financial Times dikutip di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Kepada Financial Times, Hashim mengakui kenaikan rasio utang untuk membiayai makan siang dan susu gratis yang merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran. Namun, lanjut Hashim, kenaikan rasio utang tersebut akan dilakukan bersamaan dengan menaikkan pendapatan negara.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Untuk Pendapatannya bisa mulai dari pajak, pajak ekspor, royalti dari penambangan dan pajak impor," kata Hashim.

Saat dikonfirmasi terpisah, Bank Dunia tidak mau menanggapi permintaan komentar perihal hal itu. Berdasarkan peraturan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60 persen dari PDB.

Rencana pinjaman pemerintah Prabowo menandai pergeseran besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas. Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran penting pada Oktober nanti.

Hashim disebut sudah menyampaikan ide itu dalam pertemuan dengan perusahaan dan konsultan pada Juni 2024. Menurut sumber, Hashim mengatakan, pemerintah Prabowo akan mencapai target dari 39 persen menjadi 50 persen utang dari PDB secara bertahap yakni naik sebanyak dua persen dalam jangka lima tahun.

Kepada Financial Times, Hashim mengaminkan hal tersebut. Menurut dia, kenaikan rasio utang sejalan dengan negara lain di Asia Tenggara. "Kami akan tetap membuat investment grade pada level tersebut," ujarnya.

Perihal rencana tersebut, para ekonom telah memperingatkan bahwa rasio utang 50 persen akan mendorong defisit anggaran melampaui ambang hukum tiga persen. Kebijakan itu juga bisa menekan rupiah, yang telah jatuh lebih dari lima persen terhadap dolar AS tahun ini.

Hashim menambahkan, akan ada inisiatif lain yang mendukung target pertumbuhan tahunan Prabowo sebesar 8 persen, termasuk membangun lebih banyak pembangkit listrik, rafineri dan rumah tangga, dan memperluas produksi makanan. Prabowo berencana mendirikan lembaga pendapatan negara untuk meningkatkan pengumpulan pajak.

Hanya saja, para ekonom telah mengingatkan bahwa kebijakan itu tidak bakal berjalan mudah. Hashim merupakan pemilik Arshari Group memiliki yang menjalankan aktivitas pertambangan, pertanian dan komoditas. Dia sempat disebut dalam kasus penghindaran pajak di Jenewa, Swiss, terkait vila milik keluarga yang dilelang otoritas setempat pada April 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utang pemerintah menjadi isu yang sangat seksi dibicarakan masyarakat, bahkan sering dibawa-bawa ke ranah politik. Desas desus Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menaikan rasio utang dari 39 persen menjadi 50 persen dari produk domestik bruto (PDB) kembali mencuat. Hal tersebut disampaikan adik kandung Prabowo Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim rencana tersebut bahkan sudah dilaporkan ke Bank Dunia. "Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana," ujar Hashim saat berbincang dengan Financial Times dikutip di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Kepada Financial Times, Hashim mengakui kenaikan rasio utang untuk membiayai makan siang dan susu gratis yang merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran. Namun, lanjut Hashim, kenaikan rasio utang tersebut akan dilakukan bersamaan dengan menaikkan pendapatan negara.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Untuk Pendapatannya bisa mulai dari pajak, pajak ekspor, royalti dari penambangan dan pajak impor," kata Hashim.

Saat dikonfirmasi terpisah, Bank Dunia tidak mau menanggapi permintaan komentar perihal hal itu. Berdasarkan peraturan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60 persen dari PDB.

Rencana pinjaman pemerintah Prabowo menandai pergeseran besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas. Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran penting pada Oktober nanti.

Hashim disebut sudah menyampaikan ide itu dalam pertemuan dengan perusahaan dan konsultan pada Juni 2024. Menurut sumber, Hashim mengatakan, pemerintah Prabowo akan mencapai target dari 39 persen menjadi 50 persen utang dari PDB secara bertahap yakni naik sebanyak dua persen dalam jangka lima tahun.

Kepada Financial Times, Hashim mengaminkan hal tersebut. Menurut dia, kenaikan rasio utang sejalan dengan negara lain di Asia Tenggara. "Kami akan tetap membuat investment grade pada level tersebut," ujarnya.

Perihal rencana tersebut, para ekonom telah memperingatkan bahwa rasio utang 50 persen akan mendorong defisit anggaran melampaui ambang hukum tiga persen. Kebijakan itu juga bisa menekan rupiah, yang telah jatuh lebih dari lima persen terhadap dolar AS tahun ini.

Hashim menambahkan, akan ada inisiatif lain yang mendukung target pertumbuhan tahunan Prabowo sebesar 8 persen, termasuk membangun lebih banyak pembangkit listrik, rafineri dan rumah tangga, dan memperluas produksi makanan. Prabowo berencana mendirikan lembaga pendapatan negara untuk meningkatkan pengumpulan pajak.

Hanya saja, para ekonom telah mengingatkan bahwa kebijakan itu tidak bakal berjalan mudah. Hashim merupakan pemilik Arshari Group memiliki yang menjalankan aktivitas pertambangan, pertanian dan komoditas. Dia sempat disebut dalam kasus penghindaran pajak di Jenewa, Swiss, terkait vila milik keluarga yang dilelang otoritas setempat pada April 2024.