REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Yusuf Wibisono menyampaikan pandangannya mengenai isu akan ada kenaikan rasio utang negara hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski angka tersebut masih di bawah ambang batas 60 persen dari PDB, Yusuf menganggap perlu adanya pemahaman yang lebih realistis berdasarkan perkembangan ekonomi yang telah terjadi.

Yusuf menjelaskan, pada dasarnya utang pemerintah dan defisit anggaran adalah counter-cycle policy, yaitu kebijakan yang ditujukan melawan pelemahan perekonomian dengan cara mendorong belanja pemerintah yang memberikan multiplier effect terbesar pada perekonomian, seperti belanja modal dan transfer pendapatan ke kelompok miskin.

Dengan kata lain, kebijakan defisit anggaran dan pembuatan utang adalah upaya untuk meningkatkan ruang gerak fiskal pemerintah agar dapat memprioritaskan dan menambah alokasi dana ke pos belanja penting yang diinginkan.

“Namun, di Indonesia terjadi anomali dimana belanja ‘terikat’ atau non-discretionary spending secara konsisten terus mendominasi belanja negara, terlepas dari pembuatan utang yang terus dilakukan dan dalam jumlah yang semakin besar,” kata Yusuf kepada Republika, Jumat (12/7/2024).

Ia menuturkan, kebijakan utang dan defisit anggaran tidak berimplikasi pada meningkatnya ruang gerak fiskal, sehingga pengeluaran diskresi atau discretionary spending seperti belanja infrastruktur dan belanja sosial tidak pernah meningkat dan dominan.

“Belanja publik kita sangat dan terus didominasi oleh belanja terikat, terutama belanja pegawai, belanja barang, dan pembayaran bunga utang pemerintah,” ujarnya.

Menurut catatannya, belanja pemerintah pusat yang terbesar adalah belanja pegawai di sepanjang era Presiden RI Joko Widodo medio 2015—2024 diperkirakan mencapai Rp3.707 triliun, atau sekitar 21,3 persen dari total belanja pemerintah pusat.

Belanja publik terbesar berikutnya di era Jokowi adalah belanja barang sebesar Rp3.674 triliun, atau 21,1 persen dan pembayaran utang sebesar Rp3.067 triliun atau 17,7 persen dari total belanja pemerintah pusat.

“Secara keseluruhan, belanja terikat di sepanjang era Presiden Jokowi mencapai Rp10.448 triliun, atau sekitar 60 persen dari total belanja pemerintah pusat. Dengan kata lain, hanya tersisa sekitar 40 persen belanja pemerintah pusat untuk belanja infrastruktur dan sosial,” tuturnya.

Yusuf mengatakan, ruang fiskal tersisa untuk discretionary spending secara menarik bukan untuk pembangunan infrastruktur, melainkan untuk subsidi energi dan kompensasi energi atau belanja-belanja lain.

Pada era Presiden Jokowi, alokasi untuk subsidi energi dan belanja lain-lain diperkirakan mencapai Rp2.774 triliun, atau sekitar 16 persen dari total belanja pemerintah pusat. Adapun belanja untuk pembangunan infrastruktur, yaitu belanja modal hanya mendapat alokasi sekitar Rp2.130 triliun atau 12,3 persen dari total belanja pemerintah pusat. Sedangkan alokasi belanja untuk rakyat, yaitu belanja sosial Rp1.235 triliun (7,1 persen) dan subsidi non energi Rp784 triliun (4,5 persen).

“Alokasi belanja modal, subsidi, dan bantuan sosial selalu merupakan residual belaka, bahkan dengan proporsi yang terus menurun. Dengan demikian, kebijakan utang defisit anggaran di Indonesia tidak hanya tidak tepat prioritas dimana kepentingan birokrasi dan investor lebih diutamakan dari kepentingan rakyat, namun juga tidak tepat sasaran dimana belanja yang penting untuk perekonomian justru semakin menurun alokasi anggarannya,” paparnya.

Lalu, rasio urang 50 persen apakah betul-betul aman....

Rasio Utang 50 Persen Apa Beneran Aman?

Yusuf kemudian menjelaskan soal ambang batas rasio utang terhadap PDB. Berdasarkan konsensus internasional, yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang aman adalah tidak lebih dari 60 persen.

Atas pemikiran tersebut, rasio utang pemerintah pada akhir 2023 yang mencapai 38,59 persen dikatakan lebih baik kondisinya dibandingkan rasio utang pada akhir 2022 yang mencapai 39,70 persen. Meskipun secara absolut utang pemerintah pada akhir 2022 baru mencapai Rp7.734 triliun, sedangkan pada akhir 2023 telah menembus Rp8.145 triliun.

Dengan indikator rasio stok utang terhadap PDB ini, Indonesia dikatakan termasuk negara dengan kinerja utang yang baik. Terutama jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS) yang rasio utangnya terhadap PDB masing-masing menembus lebih dari 200 persen dan 100 persen.

“Namun, indikator rasio utang pemerintah terhadap PDB ini akan menyesatkan bila di saat yang sama kita tidak memperhatikan kemampuan membayar utang dari pemerintah. Karena, PDB baru merupakan potensi penerimaan pemerintah, sedangkan penerimaan pemerintah yang aktual tercermin dari tax ratio,” jelasnya.

Sebagai gambaran, tax ratio Indonesia hanya di kisaran 10 persen dari PDB, sedangkan tax ratio Jepang di kisaran 35 persen dari PDB, dan tax ratio AS di kisaran 30 persen dari PDB. Tentu tax ratio Indonesia dengan kedua negara tersebut memang terlampau jauh.

“Maka membandingkan rasio utang pemerintah Indonesia secara langsung dengan negara lain tanpa memperhatikan kemampuan membayar utang menjadi menyesatkan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, menurutnya indikator yang lebih tepat untuk menilai tingkat keamanan utang bukan soal rasio utang pemerintah terhadap PDB. Melainkan rasio antara bunga utang dan cicilan pokok utang dengan penerimaan perpajakan. Itu mencerminkan pendapatan pemerintah yang sesungguhnya.

“Dengan membandingkan biaya dari utang terhadap penerimaan perpajakan, meski stok utang terhadap PDB masih terjaga, maka akan terlihat bahwa beban utang pada keuangan negara telah berada pada tingkat yang sangat memberatkan, dan karena itu mengancam keberlanjutan fiskal,” kata Yusuf.

Pada 2005—2014 pada era Presiden SBY, beban bunga utang dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo rata-rata mencapai 32,9 persen dari penerimaan perpajakan setiap tahunnya. Lalu, pada 2015—2022 pada era Presiden Jokowi, angka ini melonjak menjadi 47,4 persen.

“Dengan hampir setengah dari penerimaan perpajakan diprioritaskan untuk membayar beban utang, maka ruang fiskal yang tersisa menjadi sangat terbatas. Dengan besarnya non-discretionary expenditure (belanja terikat), maka belanja untuk stimulus fiskal dan perlindungan sosial yang di bawah diskresi pemerintah, termasuk di sini proyek strategis nasional seperti IKN dan PSN, seringkali harus dibiayai dengan utang. Atas nama rakyat kemudian defisit anggaran dilakukan. Pembuatan utang baru menjadi terbenarkan dan bahkan seolah menjadi tugas mulia,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu rasio utang negara pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal meningkat mencapai angka 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kembali mencuat. Pengamat kembali mewanti-wanti bahwa peningkatan yang cukup tinggi, dibandingkan saat ini di angka 39 persen dari PDB, merupakan hal yang patut diingatkan.

“Itu menjadi warning sekali,” kata Peneliti yang juga Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini saat dihubunggi Republika.co.id, Jumat (12/7/2024).

Meskipun angka ambang batas rasio utang negara berdasarkan amanat Undang-Undang adalah 60 persen dari PDB, Eisha lebih menilik pada konteks kepastian produktivitas penggunaan dana, di tengah kondisi menurunnya penerimaan atau pendapatan, serta sentimen ketidakpastian ekonomi yang terjadi dewasa ini.

“Ketika ambil utang, harus benar-benar tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi, untuk infrastruktur, dan lain-lain, tapi kan ke depan dengan situasi geopolitik yang masih mengkhawatirkan, perekonomian juga masih mengkhawatirkan, juga dari sisi penerimaan (menurun), ini menjadi warning kita,” jelasnya.

Eisha berpendapat, munculnya isu rencana peningkatan rasio utang negara tersebut memang tidak terlepas dari berbagai program ambisius era Prabowo-Gibran. Di antaranya program makan bergizi gratis yang ditaksir bakal memakan anggaran hingga sekitar Rp 466 triliun. Juga program lanjutan dari Presiden Joko Widodo yakni megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang juga membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Belum lagi proyek-proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang menelan biaya besar.

Seiring dengan kebutuhan dana yang banyak, tak ayal muncul ide untuk meningkatkan rasio utang negara. Namun, Eisha mengingatkan tentang kondisi fiskal yang masih terbatas. Hal itu seiring dengan menurunnya penerimaan negara.

Per semester 1-2024 saja tercatat realisasi APBN mengalami defisit hingga Rp77,3 triliun. Defisit pada semester pertama tahun ini mencakup 0,34 persen dari PDB. Padahal pada semester 1-2023, kondisinya masih surplus Rp 152,3 triliun.

“Kalau kita lihat fiskal, utang itu kan memang ambang batas 60 persen, tapi seharusnya tidak memaksimalkan ke sana dengan kita yang saat ini di 38—39 persen, ruang fiskalnya jadi lebih sedikit dan sempit, kalau kita bicara tentang keberlanjutan fiskal ke depan, dalam arti kalau kita ambil utang saat ini mampu enggak dibayar di masa yang akan datang,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, desas desus Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikan rasio utang dari 39 persen menjadi 50 persen dari produk domestik bruto (PDB) kembali mencuat. Hal tersebut disampaikan adik kandung Prabowo Hashim Djojohadikusumo.

Rencana tersebut sudah....

Menurut Hashim rencana tersebut bahkan sudah dilaporkan ke Bank Dunia. “Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana,” ujar Hashim saat berbincang dengan Financial Times dikutip di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Kepada Financial Times, Hashim mengakui kenaikan rasio utang untuk membiayai makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran. Namun, lanjut Hashim, kenaikan rasio utang tersebut akan dilakukan bersamaan dengan menaikkan pendapatan negara.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Untuk Pendapatannya bisa mulai dari pajak, pajak ekspor, royalti dari penambangan dan pajak impor,” kata Hashim.

Saat dikonfirmasi terpisah, Bank Dunia tidak mau menanggapi permintaan komentar perihal hal itu. Berdasarkan peraturan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60 persen dari PDB.

Rencana pinjaman pemerintah Prabowo menandai pergeseran besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas. Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran penting pada Oktober nanti.

Hashim disebut sudah menyampaikan ide itu dalam pertemuan dengan perusahaan dan konsultan pada Juni 2024. Menurut sumber, Hashim mengatakan, pemerintah Prabowo akan mencapai target dari 39 persen menjadi 50 persen utang dari PDB secara bertahap yakni naik sebanyak dua persen dalam jangka lima tahun.

Kepada Financial Times, Hashim mengaminkan hal tersebut. Menurut dia, kenaikan rasio utang sejalan dengan negara lain di Asia Tenggara. “Kami akan tetap membuat investment grade pada level tersebut,” ujarnya.

Hashim menambahkan, akan ada inisiatif lain yang mendukung target pertumbuhan tahunan Prabowo sebesar 8 persen, termasuk membangun lebih banyak pembangkit listrik, rafineri dan rumah tangga, dan memperluas produksi makanan. Prabowo berencana mendirikan lembaga pendapatan negara untuk meningkatkan pengumpulan pajak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utang pemerintah menjadi isu yang sangat seksi dibicarakan masyarakat, bahkan sering dibawa-bawa ke ranah politik. Desas desus Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menaikan rasio utang dari 39 persen menjadi 50 persen dari produk domestik bruto (PDB) kembali mencuat. Hal tersebut disampaikan adik kandung Prabowo Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim rencana tersebut bahkan sudah dilaporkan ke Bank Dunia. "Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana," ujar Hashim saat berbincang dengan Financial Times dikutip di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Kepada Financial Times, Hashim mengakui kenaikan rasio utang untuk membiayai makan siang dan susu gratis yang merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran. Namun, lanjut Hashim, kenaikan rasio utang tersebut akan dilakukan bersamaan dengan menaikkan pendapatan negara.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Untuk Pendapatannya bisa mulai dari pajak, pajak ekspor, royalti dari penambangan dan pajak impor," kata Hashim.

Saat dikonfirmasi terpisah, Bank Dunia tidak mau menanggapi permintaan komentar perihal hal itu. Berdasarkan peraturan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60 persen dari PDB.

Rencana pinjaman pemerintah Prabowo menandai pergeseran besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas. Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran penting pada Oktober nanti.

Hashim disebut sudah menyampaikan ide itu dalam pertemuan dengan perusahaan dan konsultan pada Juni 2024. Menurut sumber, Hashim mengatakan, pemerintah Prabowo akan mencapai target dari 39 persen menjadi 50 persen utang dari PDB secara bertahap yakni naik sebanyak dua persen dalam jangka lima tahun.

Kepada Financial Times, Hashim mengaminkan hal tersebut. Menurut dia, kenaikan rasio utang sejalan dengan negara lain di Asia Tenggara. "Kami akan tetap membuat investment grade pada level tersebut," ujarnya.

Perihal rencana tersebut, para ekonom telah memperingatkan bahwa rasio utang 50 persen akan mendorong defisit anggaran melampaui ambang hukum tiga persen. Kebijakan itu juga bisa menekan rupiah, yang telah jatuh lebih dari lima persen terhadap dolar AS tahun ini.

Hashim menambahkan, akan ada inisiatif lain yang mendukung target pertumbuhan tahunan Prabowo sebesar 8 persen, termasuk membangun lebih banyak pembangkit listrik, rafineri dan rumah tangga, dan memperluas produksi makanan. Prabowo berencana mendirikan lembaga pendapatan negara untuk meningkatkan pengumpulan pajak.

Hanya saja, para ekonom telah mengingatkan bahwa kebijakan itu tidak bakal berjalan mudah. Hashim merupakan pemilik Arshari Group memiliki yang menjalankan aktivitas pertambangan, pertanian dan komoditas. Dia sempat disebut dalam kasus penghindaran pajak di Jenewa, Swiss, terkait vila milik keluarga yang dilelang otoritas setempat pada April 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utang pemerintah menjadi isu yang sangat seksi dibicarakan masyarakat, bahkan sering dibawa-bawa ke ranah politik. Desas desus Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menaikan rasio utang dari 39 persen menjadi 50 persen dari produk domestik bruto (PDB) kembali mencuat. Hal tersebut disampaikan adik kandung Prabowo Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim rencana tersebut bahkan sudah dilaporkan ke Bank Dunia. "Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana," ujar Hashim saat berbincang dengan Financial Times dikutip di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Kepada Financial Times, Hashim mengakui kenaikan rasio utang untuk membiayai makan siang dan susu gratis yang merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran. Namun, lanjut Hashim, kenaikan rasio utang tersebut akan dilakukan bersamaan dengan menaikkan pendapatan negara.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Untuk Pendapatannya bisa mulai dari pajak, pajak ekspor, royalti dari penambangan dan pajak impor," kata Hashim.

Saat dikonfirmasi terpisah, Bank Dunia tidak mau menanggapi permintaan komentar perihal hal itu. Berdasarkan peraturan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60 persen dari PDB.

Rencana pinjaman pemerintah Prabowo menandai pergeseran besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas. Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran penting pada Oktober nanti.

Hashim disebut sudah menyampaikan ide itu dalam pertemuan dengan perusahaan dan konsultan pada Juni 2024. Menurut sumber, Hashim mengatakan, pemerintah Prabowo akan mencapai target dari 39 persen menjadi 50 persen utang dari PDB secara bertahap yakni naik sebanyak dua persen dalam jangka lima tahun.

Kepada Financial Times, Hashim mengaminkan hal tersebut. Menurut dia, kenaikan rasio utang sejalan dengan negara lain di Asia Tenggara. "Kami akan tetap membuat investment grade pada level tersebut," ujarnya.

Perihal rencana tersebut, para ekonom telah memperingatkan bahwa rasio utang 50 persen akan mendorong defisit anggaran melampaui ambang hukum tiga persen. Kebijakan itu juga bisa menekan rupiah, yang telah jatuh lebih dari lima persen terhadap dolar AS tahun ini.

Hashim menambahkan, akan ada inisiatif lain yang mendukung target pertumbuhan tahunan Prabowo sebesar 8 persen, termasuk membangun lebih banyak pembangkit listrik, rafineri dan rumah tangga, dan memperluas produksi makanan. Prabowo berencana mendirikan lembaga pendapatan negara untuk meningkatkan pengumpulan pajak.

Hanya saja, para ekonom telah mengingatkan bahwa kebijakan itu tidak bakal berjalan mudah. Hashim merupakan pemilik Arshari Group memiliki yang menjalankan aktivitas pertambangan, pertanian dan komoditas. Dia sempat disebut dalam kasus penghindaran pajak di Jenewa, Swiss, terkait vila milik keluarga yang dilelang otoritas setempat pada April 2024.