WASHINGTON - Krisis likuiditas sedang terjadi di seluruh negara berkembang, meningkatkan tekanan pada lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang didukung AS untuk membantu negara-negara miskin memenuhi pembayaran utang yang meningkat dan mendorong investasi yang sangat dibutuhkan.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berbasis di Washington pada akhir Oktober lalu meluncurkan pendekatan tiga pilaruntuk membantu negara-negara menangani tembok utang jatuh tempo selama tiga tahun ke depan.

Negara-negara termiskin di dunia harus membayar utang luar negeri mereka lebih dari USD290 miliar pada beberapa tahun mendatang dan miliaran lebih banyak lagi kepada pemberi pinjaman domestik, menurut data Bank Dunia.

Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa tanpa pembiayaan jangka pendek dan perbaikan jangka panjang, situasinya berisiko menjadi gelombang gagal bayar. Dimana bisa melumpuhkan pemerintah, menghantam warganya dan memberikan kerugian bagi investor asing.

Analis di S&P Global Ratings mengatakan, bulan ini utang dan biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan gagal bayar selama dekade berikutnya dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir.

Krisis likuiditas berarti bahwa pemerintah membelanjakan lebih banyak uang untuk membayar utang, membatasi apa yang dapat mereka investasikan dalam infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta adaptasi perubahan iklim.

Negara-negara termiskin di dunia tahun ini menghabiskan rata-rata 50% dari pendapatan mereka untuk membayar utang USD185 miliar kepada kreditur domestik dan asing, menurut data Bank Dunia.

Proposal bersama IMF-Bank Dunia menyerukan secara luas terhadap negara-negara rentan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan belanja publik; kreditur bilateral untuk menyediakan lebih banyak pendanaan konsesi; dan bagi pemberi pinjaman multilateral menyiapkan langkah-langkah baru seperti jaminan kredit untuk membantu menurunkan biaya pinjaman dan meringankan beban utang.

Namun rencana tersebut dikritik oleh AS ? pemegang saham terbesar IMF dan Bank Dunia. Sementara pemerintahan Biden telah menyambut baik keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam menghadapi masalah likuiditas.

Di antara kritikan lainnya, AS mengatakan inisiatif itu tidak terstruktur atau cukup didefinisikan untuk memperjelas negara mana yang dapat dan harus terlibat. Sementara itu tidak ada pihak yang ingin menyebutkan negara-negara tertentu dengan masalah likuiditas - yang kemungkinan akan menakut-nakuti investor dan menaikkan biaya pinjaman -, karena itu Washington menginginkan kerangka kelayakan yang lebih jelas, kata beberapa pihak.

IMF sejauh ini lebih memilih solusi khusus untuk negara manapun yang membutuhkan bantuan likuiditas, yang harus dirancang dan dipimpin oleh negara-negara itu sendiri, daripada IMF atau kelompok multilateral lainnya.

Upaya besar terakhir dari IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara-negara yang terbebani utang ? Kerangka Kerja Umum ? dikritik keras oleh debitur dan kreditur karena terlalu lambat dan penuh politik. Restrukturisasi utang, dalam beberapa kasus, sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun.

Rencana IMF diperkirakan akan dibahas oleh para pemimpin G20 yang bakal menggelar pertemuan di Brasil. Tidak jelas apakah mereka akan mendukung program tertentu, seperti yang mereka lakukan dengan Kerangka Kerja Umum.

Seorang juru bicara IMF mengatakan, bahwa ada konsensus tentang urgensi untuk mengatasi tantangan likuiditas dan "kami tetap terlibat erat" dengan para pemangku kepentingan, termasuk G-20, "tentang pentingnya terus memperkuat keterlibatan kami seputar masalah mendesak ini."

AS, bersama dengan Prancis, pada bulan September menyusun dokumen informal setebal tujuh halaman yang disebut "Pathway for Sustainable Growth" yang menyerukan dan meminta IMF dan Bank Dunia untuk "mengusulkan rencana spesifik yang dapat ditindaklanjuti" untuk dibahas selama pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia bulan lalu di Washington.

"Dalam lanskap utang negara yang kompleks saat ini, IMF memainkan peran penting sebagai pemandu, dan terkadang wasit dan pengontrol lalu lintas udara," kata Wakil menteri keuangan AS untuk urusan internasional, Jay Shambaugh di Dewan Atlantik seperti dilansir Bloomberg.

Dia menekankan, ini adalah kunci "bagi negara-negara untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alat yang ada untuk membantu mereka melalui tantangan likuiditas."

Selain itu G7 juga menyerukan IMF dan Bank Dunia untuk menyempurnakan pendekatan mereka. "Kami mendukung pendekatan multidimensi milik negara, berorientasi reformasi, dan mendorong IMF dan Bank Dunia untuk lebih mengembangkan proposal pendekatan tiga pilar," terangnya.

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani," kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

"Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau," jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai," imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

"Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan," ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya," tambahnya.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia atau World Bank menyebut harga bensin dan pangan akan turun dalam dua tahun ke depan karena melimpahnya produksi minyak. Hal tersebut memberikan harapan kepada konsumen bahwa tekanan biaya dalam tiga tahun terakhir bisa mulai mereda.

Mengutip The Guardian pada Kamis (31/10/2024), laporan Bank Dunia menemukan bahwa tren penurunan harga minyak tahun ini akibat peningkatan produksi, penurunan permintaan di China, dan transisi ke energi ramah lingkungan akan terus berlanjut meskipun konflik di Timur Tengah semakin memburuk.

Laporan tersebut memperkirakan pasokan minyak global akan melebihi permintaan rata-rata 1,2 juta barel per hari (bpd), sehingga menurunkan harga minyak mentah Brent dari rata-rata US$80 per barel tahun ini menjadi US$73 per barel pada tahun 2025 dan $72 pada tahun 2026.

Bank Dunia mengatakan dampak buruk dari anjloknya nilai minyak adalah menurunkan harga rata-rata komoditas global, termasuk pangan dan logam, ke level terendah dalam lima tahun terakhir.

Dari 2024 hingga 2026, harga komoditas global diperkirakan akan turun hampir 10%. Harga pangan global diperkirakan akan turun sebesar 9% pada tahun ini dan kembali turun sebesar 4% pada tahun 2025 sebelum kembali stabil, kata organisasi pembangunan yang berbasis di Washington tersebut dalam prospek pasar komoditas terbarunya.

Meski begitu, harga komoditas secara keseluruhan akan tetap 30% lebih tinggi dibandingkan lima tahun sebelum krisis Covid melanda pada tahun 2020, laporan tersebut menambahkan.

Laporan ini akan memberikan ruang bagi bank sentral yang khawatir mengenai dampak kenaikan harga terhadap rata-rata inflasi, sehingga memungkinkan mereka menurunkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Pemerintah yang berupaya meningkatkan pendapatan pajak dari penjualan bensin dan solar, termasuk pemerintah Inggris, juga akan merasa tenang.

Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, berada di bawah tekanan untuk menutup kesenjangan keuangan pemerintah dengan menaikkan bea bahan bakar. Pemerintahan Konservatif sebelumnya memperkenalkan pemotongan sementara tarif sebesar 5p per liter pada tahun 2022, yang harus dibatalkan oleh kanselir agar sesuai dengan perkiraan peramal ekonomi Departemen Keuangan, Kantor Tanggung Jawab Anggaran (OBR).

Meskipun menghadapi tentangan dari kelompok pengguna jalan, Reeves diperkirakan akan menaikkan bea bahan bakar lebih dari 5 pence (0,05 pound) per liter untuk meningkatkan pendapatan melebihi perkiraan OBR.

Kelebihan pasokan minyak sebesar lebih dari 1,2 juta barel per hari yang diidentifikasi dalam laporan Bank Dunia hanya terjadi dua kali sebelumnya – pada awal pandemi, ketika banyak perekonomian ditutup, dan krisis Asia tahun 1998, ketika sebagian besar negara-negara Timur Jauh menderita krisis . kemerosotan ekonomi.

Kekhawatiran bahwa eskalasi pertempuran di kawasan Timur Tengah dapat menyebabkan melonjaknya harga minyak telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir sejak Israel meningkatkan serangannya terhadap Hizbullah di Lebanon.

Meskipun pertempuran yang lebih intens sebesar perang Irak pada tahun 2003 akan menyebabkan harga lebih tinggi dari perkiraan Bank Dunia dalam perkiraan pusatnya, peningkatan tersebut akan dibatasi hingga rata-rata $84 per barel pada tahun 2025, hanya 5% di atas rata-rata pada tahun 2024.

Bank Dunia memperkirakan kelebihan pasokan pada tahun 2025 sebagian mencerminkan perubahan besar di China, produsen minyak terbesar di dunia, “di mana permintaan minyak pada dasarnya tidak berubah sejak tahun 2023 di tengah perlambatan produksi industri dan peningkatan penjualan kendaraan listrik dan truk bertenaga listrik. dengan gas alam cair (LNG)”.

Kartel minyak OPEC, yang mencakup Arab Saudi, Kuwait dan Venezuela, tetap mempertahankan pasokan meskipun terjadi penurunan, namun pengurangan produksi sepertinya tidak akan berdampak pada kenaikan harga.

Negara-negara penghasil minyak lainnya – beberapa di antaranya terkait dengan OPEC sebagai afiliasi dalam kelompok OPEC+ – kemungkinan besar akan meningkatkan ekspor untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri.

OPEC+, yang mencakup Rusia, mempertahankan kapasitas cadangan yang signifikan sebesar 7 juta barel per hari, “hampir dua kali lipat jumlah pada saat menjelang pandemi pada tahun 2019”, kata laporan itu.

Adapun, Wakil Kepala Ekonomi Grup Bank Dunia, Ayhan Kose menyebut, perekonomian global tampaknya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya dalam menghadapi guncangan minyak yang signifikan.

“Hal ini membuka beberapa peluang langka bagi para pembuat kebijakan di negara-negara berkembang: pertama, penurunan harga komoditas dapat memberikan pelengkap yang berguna bagi kebijakan moneter untuk mengembalikan inflasi ke target; kedua, para pembuat kebijakan mempunyai peluang untuk mengurangi subsidi bahan bakar fosil yang mahal," ujarnya.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cerita di balik sejarah Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang jatuh setiap 30 Oktober dan kini sudah menginjak tahun ke-78.

HORI sendiri diperingati sebagai tonggak sejarah terbitnya uang pertama di Indonesia setelah merdeka.

Sri Mulyani bercerita Indonesia sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Oeang Republik Indonesia (ORI). Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto ditugaskan ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

"Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta," cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu (30/10/2024).

Usai ORI dicetak, kata Sri Mulyani, dilakukan penukaran uang Jepang ke ORI melalui BNI dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan. Proses penukaran uang pun terlaksana dengan baik.

"Seperti dikatakan Prof. Sumitro, 'Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya--yang diberikan oleh rakyat semua--maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka", tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

Menurut Sri Mulyani, itulah yang menjadi semangat pada peringatan HORI tahun ini. Mantan petinggi Bank Dunia itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga spirit ini.

Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia.

"Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI," tutur Sri Mulyani.

[Gambas:Instagram]

(hns/hns)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cerita di balik sejarah Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang jatuh setiap 30 Oktober dan kini sudah menginjak tahun ke-78.

HORI sendiri diperingati sebagai tonggak sejarah terbitnya uang pertama di Indonesia setelah merdeka.

Sri Mulyani bercerita Indonesia sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Oeang Republik Indonesia (ORI). Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto ditugaskan ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

"Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta," cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu (30/10/2024).

Usai ORI dicetak, kata Sri Mulyani, dilakukan penukaran uang Jepang ke ORI melalui BNI dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan. Proses penukaran uang pun terlaksana dengan baik.

"Seperti dikatakan Prof. Sumitro, 'Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya--yang diberikan oleh rakyat semua--maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka", tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

Menurut Sri Mulyani, itulah yang menjadi semangat pada peringatan HORI tahun ini. Mantan petinggi Bank Dunia itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga spirit ini.

Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia.

"Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI," tutur Sri Mulyani.

[Gambas:Instagram]

(hns/hns)

Halving Bitcoin adalah proses ketika hadiah blok (block reward) yang diberikan kepada penambang berkurang separuh setiap 210.000 blok atau sekitar empat tahun sekali.

Baca Selengkapnya

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menghadiri pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia di Washington, D.C. pada 22 – 27 Oktober 2024.

Pertemuan ini membahas mengenai isu-isu global, antara lain peta jalan evolusi Bank Dunia dalam membantu negara anggota memenuhi kebutuhan Barang Publik Global (Global Public Goods) seperti energi hijau, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, serta peran IMF dalam menangani peningkatan risiko ekonomi, moneter, dan geopolitik.

Di sela-sela agenda utama tersebut, Thomas mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra, termasuk Australia.

Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Australia, James Chalmers menyampaikan Strategi Ekonomi untuk Asia Tenggara yang didesain dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai mitra strategis penting bagi Australia.

"Thomas mengundang Australia untuk lebih meningkatkan investasi di Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi," seperti dikutip dari siaran pers Kemenkeu, Senin (28/10).

Tidak hanya, Thomas juga melakukan pertemuan dengan Menkeu Belanda, Eelco Heinen di mana kedua belah pihak membahas strategi penguatan kolaborasi dalam Koalisi Menkeu untuk Aksi Perubahan Iklim dan upaya untuk mendesain instrumen serta kebijakan terkait pasar karbon global.

Kemuudian, pada agenda bilateral dengan Menkeu Singapura, Indranee Rajah, kedua belah pihak membahas isu seputar keuangan berkelanjutan khususnya perkembangan pasar karbon, taksonomi hijau, serta ASEAN power grid.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB), Thomas menyampaikan keinginan untuk meningkatkan peran strategis Indonesia di IsDB.

Dalam pertemuan dengan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Wamenkeu menyampaikan minat untuk menjadi tuan rumah sidang tahunan AIIB di masa mendatang dan meminta AIIB untuk mendirikan kantor operasional di Indonesia.

Terakhir, Thomas menyampaikan kepada Wakil Presiden World Bank (WB) untuk Asia Timur dan Pasifik untuk mendesain struktur pinjaman inovatif agar dapat memberikan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi negara berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia dalam pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) di Amerika Serikat 22-26 Oktober 2024, menegaskan perlunya kebijakan dan langkah yang konsisten dalam menghadapi ketidakpastian global.

Terlebih, IMF baru saja merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 yang semula 3,3% menjadi 3,2%.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyerukan pentingnya upaya mengatasi dampak rambatan alias spillover dari perekonomian global terhadap negara berkembang.

“Dalam hal ini keleluasaan penggunaan bauran kebijakan bank sentral, dukungan Lembaga Keuangan Internasional kepada negara berkembang untuk memperkuat formulasi bauran kebijakan tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (27/10/2024).

Selain itu, Fili mendorong negara G20 untuk melakukan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Saat yang sama, reformasi struktural sangat diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Meski proyeksi direvisi ke bawah, ekonomi global diperkirakan tumbuh stabil di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian ke depan.

Hal ini sejalan dengan perbaikan ekonomi di negara maju yang dibayangi oleh disinflasi, berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta fragmentasi geo-ekonomi dan perdagangan yang masih perlu dicermati.

Berbagai tantangan tersebut mendorong makin pentingnya upaya pengendalian inflasi, konsolidasi fiskal, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta komunikasi kebijakan guna memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam merespons kondisi ekonomi global tersebut, Indonesia sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam menjawab tantangan global dan mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs).

Kerja sama di berbagai bidang seperti penguatan Bank Pembangunan Multilateral dan Regional dan kelanjutan pengembangan pembayaran lintas batas (cross border payment) dipandang akan terus menciptakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik.

Selanjutnya, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 telah menyepakati Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) IMF untuk mendorong pemulihan ekonomi global serta mengatasi tantangan pertumbuhan dunia.

Pembuat kebijakan diharapkan fokus untuk memastikan inflasi sesuai target, menjaga stabilitas sistem keuangan, melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, dan melakukan reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan prospek tenaga kerja.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menghadiri pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan Bank Dunia di Washington D.C, Amerika Serikat, 22-26 Oktober 2024. Pada pertemuan itu, perwakilan BI menegaskan upaya mengatasi dampak rambatan (spillover) dari perekonomian global terhadap negara berkembang.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, berujar delegasi BI menegaskan perlunya kebijakan dan langkah yang konsisten dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam hal ini, kata dia, keleluasaan penggunaan bauran kebijakan bank sentral.

“Dukungan Lembaga Keuangan Internasional (International Financial Institution - IFIs) kepada negara berkembang untuk memperkuat formulasi bauran kebijakan tersebut sangat diperlukan,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Selain itu, BI menegaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dan reformasi struktural sangat diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pada aspek penguatan kerja sama multilateral ini, BI telah menyampaikan kesiapan mendukung implementasi kesepakatan 16th General Review of Quota.

Kesepakatan tersebut, kata Ramdan, akan meningkatkan kapasitas IMF sebagai jaring pengaman keuangan global. Selain itu juga mendorong penyesuaian formula kuota IMF untuk memperkuat keterwakilan negara berkembang di IMF melalui 17th General Review of Quota.

Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur bank sentral negara G20 dalam forum tersebut, Ramdan mengatakan telah disepakati Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) IMF untuk mendorong pemulihan ekonomi global serta mengatasi tantangan pertumbuhan dunia. Delegasi Indonesia diwakili oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta serta Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Thomas Djiwandono.

Salah satu rekomendasi untuk para pembuat kebijakan adalah fokus untuk memastikan inflasi sesuai target dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Dan melakukan reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan prospek tenaga kerja,” kata Ramdan.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menghadiri pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan Bank Dunia di Washington D.C, Amerika Serikat, 22-26 Oktober 2024. Pada pertemuan itu, perwakilan BI menegaskan upaya mengatasi dampak rambatan (spillover) dari perekonomian global terhadap negara berkembang.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, berujar delegasi BI menegaskan perlunya kebijakan dan langkah yang konsisten dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam hal ini, kata dia, keleluasaan penggunaan bauran kebijakan bank sentral.

“Dukungan Lembaga Keuangan Internasional (International Financial Institution - IFIs) kepada negara berkembang untuk memperkuat formulasi bauran kebijakan tersebut sangat diperlukan,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Selain itu, BI menegaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dan reformasi struktural sangat diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pada aspek penguatan kerja sama multilateral ini, BI telah menyampaikan kesiapan mendukung implementasi kesepakatan 16th General Review of Quota.

Kesepakatan tersebut, kata Ramdan, akan meningkatkan kapasitas IMF sebagai jaring pengaman keuangan global. Selain itu juga mendorong penyesuaian formula kuota IMF untuk memperkuat keterwakilan negara berkembang di IMF melalui 17th General Review of Quota.

Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur bank sentral negara G20 dalam forum tersebut, Ramdan mengatakan telah disepakati Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) IMF untuk mendorong pemulihan ekonomi global serta mengatasi tantangan pertumbuhan dunia. Delegasi Indonesia diwakili oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta serta Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Thomas Djiwandono.

Salah satu rekomendasi untuk para pembuat kebijakan adalah fokus untuk memastikan inflasi sesuai target dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Dan melakukan reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan prospek tenaga kerja,” kata Ramdan.

Jakarta -

Indonesia diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra baru BRICS. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

"Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra (bukan anggota penuh)," cuit akun X resmi @BRICSinfo dikutip Kamis (24/10/2024).

Selain Indonesia, negara-negara yang baru ditambahkan tersebut meliputi Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Ke-13 negara itu kini bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra, meskipun belum menjadi anggota penuh.

Hal itu diumumkan dalam KTT BRICS yang sedang berlangsung di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10). Ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap geopolitik seiring blok tersebut berupaya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ekonomi berkembang di seluruh dunia.

Dilansir media Bernama, kemitraan ini membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, dan penyelarasan politik.

Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi BRICS untuk mendiversifikasi pengaruhnya di luar lima anggota aslinya dan untuk menciptakan kerangka ekonomi global yang lebih inklusif.

Perluasan tersebut juga merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

"Ekspansi ini menandai babak baru bagi BRICS seiring upaya kita untuk terus membangun tatanan global yang lebih inklusif dan representatif," kata Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT BRICS tersebut.

"Dengan bergabungnya negara-negara mitra baru ini, kita menegaskan kembali komitmen kita untuk menciptakan dunia multipolar yang tidak hanya menguntungkan Barat tetapi juga semua kawasan," tambahnya.

(aid/ara)

IDXChannel - Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia akan memulai pertemuan tahunan mereka di Washington, Amerika Serikat (AS) pada Senin (21/10/2024).

Dilansir dari DPA, pertemuan tersebut mengumpulkan para menteri keuangan, gubernur bank sentral, serta pemimpin sektor finansial dan pembangunan.

Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir pekan tersebut akan membahas, antara lain, krisis utang yang membayangi negara-negara berpenghasilan rendah, perubahan iklim, dan pengentasan kemiskinan.

Sebagai bagian dari pertemuan tersebut, IMF berencana menyampaikan proyeksi terbaru pertumbuhan global. Pekan lalu, Kepala IMF Kristalina Georgieva mengatakan bahwa prospek ekonomi dunia dalam jangka menengah masih lesu.

"Tiidak turun signifikan dibandingkan level sebelum pandemi, namun jauh dari kata memuaskan," kata Georgieva.

Ketegangan di Timur Tengah dan pemilu di Amerika Serikat (AS) juga diperkirakan menjadi isu utama lainnya. Negeri Paman Sam tersebut akan menggelar pilpres pada 5 November.

Dunia juga mengkhawatirkan eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Iran melakukan serangan rudal besar-besaran ke Israel beberapa waktu lalu. Tel Aviv bersumpah akan membalas aksi Tehran tersebut. (Wahyu Dwi Anggoro)