IDXChannel - Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk atau BCA (BBCA) Jahja Setiaatmadja meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendukung sektor perbankan.

Keyakinan tersebut berdasarkan pemilihan menteri utama di bidang keuangan yang memberikan sentimen positif ke investor asing.

"Pemerintahan baru akan mensupport perbankan, yakin dan haqqul yaqin. Karena Menteri Keuangan masih Sri Mulyani dan Wamennya Pak Suahasil yang memang sudah menjadi wamen. Kemudian Anggito yang juga orang kepentingan keuangan yang cukup lama, Tommy dengan namanya keluarga Djiwandono yakin punya kemampuan untuk mengelola dari segi perekonomian," kata Jahja dalam Press Conference Paparan Kinerja Triwulan III BCA, Rabu (23/10/2024).

Jahja menyebut, pemilihan menteri bidang keuangan oleh Prabowo Subianto sangat positif di kaca mata asing, khususnya mengoleksi saham di pasar modal Indonesia.

"Kenapa? Karena kalau orang asing melihat nama-nama baru yang asing sama sekali, nomor satu jual, nah itu bom namanya, saham itu jual dulu, nanti kalau dilihat kebijakannya bagus, ini dan itu bagus, baru mereka beli lagi," tutur Jahja.

Selain itu, Jahja menilai jika posisi menteri bidang keuangan diisi oleh orang yang sudah dipercaya dan memberikan performa yang bagus selama ini dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau GDP growth di angka 5 persen hingga inflasi yang terkendali, akan menjadi keyakinan sendiri bagi investor.

"Nah saya rasa dengan tim yang baru, ini cukup membuat keyakinan dan perhatian dari para investor untuk tidak sembarangan take action dalam hal anehnya pemerintah baru," katanya.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja menyebut bahwa maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online telah menggerogoti daya beli masyarakat Indonesia.

Mulanya, dia menyoroti layanan peer-to-peer (P2P) lending ilegal yang banyak disalahgunakan masyarakat imbas kemudahan syarat penggunaannya, yakni cukup dengan menyerahkan data pribadi berupa KTP.

“Kami men-detect satu orang bisa mendapatkan pinjaman dari 20 lebih pinjol. Karena mudah sekali, KTP dikasih langsung dia bisa pinjam,” katanya dalam pembukaan BCA UMKM Fest 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024).

Dengan demikian, dia menyebut bahwa masyarakat kemudian terjebak dalam situasi ‘gali lubang tutup lubang’ yang berakibat pada situasi kredit macet.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, menurut Jahja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberlakukan aturan ketat bagi pinjol yang tidak resmi.

Namun, permasalahan tak berhenti di situ. Dia lantas menjelaskan bahwa pola yang sama juga terjadi dalam praktik judi online.

Jahja memaparkan bahwa transaksi terkait judi online tak hanya menyeret entitas bank, melainkan juga entitas lain seperti e-commerce hingga e-wallet.

“Ini semua menggerogoti daya beli masyarakat. Dampaknya memang terasa sekali. Bahkan bukan hanya UMKM, yang [kelompok usaha] menengah saja mereka bilang, kian rugi saat berdagang,” jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari tantangan dalam mengembangkan UMKM. Dirinya pun berharap agar situasi makroekonomi ke depan dapat menjadi lebih baik.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan adanya belasan ribu pengaduan masyarakat terkait lembaga jasa keuangan hingga 31 Juli 2024, termasuk aduan mengenai pinjol.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sampai dengan akhir Juli 2024 tercatat sebanyak 17.003 pengaduan.

"Dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.005 berasal dari sektor perbankan, 6.289 berasal dari industri financial technology, 3.701 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 756 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank [IKNB] lainnya," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Sementara itu, OJK menerima 10.104 pengaduan entitas illegal, yakni pinjol ilegal sebanyak 9.596 pengaduan dan investasi ilegal sejumlah 508.