Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja menyebut bahwa maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online telah menggerogoti daya beli masyarakat Indonesia.

Mulanya, dia menyoroti layanan peer-to-peer (P2P) lending ilegal yang banyak disalahgunakan masyarakat imbas kemudahan syarat penggunaannya, yakni cukup dengan menyerahkan data pribadi berupa KTP.

“Kami men-detect satu orang bisa mendapatkan pinjaman dari 20 lebih pinjol. Karena mudah sekali, KTP dikasih langsung dia bisa pinjam,” katanya dalam pembukaan BCA UMKM Fest 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024).

Dengan demikian, dia menyebut bahwa masyarakat kemudian terjebak dalam situasi ‘gali lubang tutup lubang’ yang berakibat pada situasi kredit macet.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, menurut Jahja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberlakukan aturan ketat bagi pinjol yang tidak resmi.

Namun, permasalahan tak berhenti di situ. Dia lantas menjelaskan bahwa pola yang sama juga terjadi dalam praktik judi online.

Jahja memaparkan bahwa transaksi terkait judi online tak hanya menyeret entitas bank, melainkan juga entitas lain seperti e-commerce hingga e-wallet.

“Ini semua menggerogoti daya beli masyarakat. Dampaknya memang terasa sekali. Bahkan bukan hanya UMKM, yang [kelompok usaha] menengah saja mereka bilang, kian rugi saat berdagang,” jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari tantangan dalam mengembangkan UMKM. Dirinya pun berharap agar situasi makroekonomi ke depan dapat menjadi lebih baik.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan adanya belasan ribu pengaduan masyarakat terkait lembaga jasa keuangan hingga 31 Juli 2024, termasuk aduan mengenai pinjol.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sampai dengan akhir Juli 2024 tercatat sebanyak 17.003 pengaduan.

"Dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.005 berasal dari sektor perbankan, 6.289 berasal dari industri financial technology, 3.701 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 756 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank [IKNB] lainnya," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Sementara itu, OJK menerima 10.104 pengaduan entitas illegal, yakni pinjol ilegal sebanyak 9.596 pengaduan dan investasi ilegal sejumlah 508.

Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) hingga saat ini masih ditahan di level 6,25%. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja memperkirakan BI masih melihat gerak-gerik bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve dalam melakukan penyesuaian suku bunga.

Menurutnya, apabila ada langkah penurunan suku bunga yang dilakukan The Fed, kemungkinan besar BI juga bakal melakukan penurunan suku bunga.

"Sesudah The Fed menurunkan suku bunga mungkin di bulan September, sesudah itu mungkin 0,25 atau 25 basis poin, BI bisa saja menurunkan bunga," kata Jahja dilansir dari Antara, Rabu (24/7/2024).

Jahja memandang BI akan mengeluarkan kebijakan baru apabila The Fed mulai memangkas suku bunga yang diproyeksikan terjadi pada kuartal keempat 2024.

Namun, Jahja mengingatkan BI tentunya mempertimbangkan berbagai aspek terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah BI-Rate turun atau tetap, seperti melihat kebutuhan likuiditas di pasar, kurs dolar AS terhadap rupiah, hingga pertumbuhan kredit.

"Jadi, itu saya pikir pertimbangan-pertimbangannya yang akan diambil oleh BI sebelum menetapkan suku bunga turun ataukah tetap," kata Jahja.