NEW YORK, investor.id – Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuduh miliarder teknologi Elon Musk "menginvestasikan" sedikitnya US$ 1 miliar atau setara Rp 15,5 triliun untuk memicu kekerasan lewat kudeta di negara Amerika Selatan itu. Ini, menurut Maduro, terjadi setelah pemilihan presiden Venezuela di awal tahun ini.

Maduro dinyatakan sebagai pemenang pemilihan umum pada 28 Juli 2024 oleh otoritas pemilihan nasional. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat (AS) mengklaim kemenangan telah dicuri dari kandidat oposisi Edmundo Gonzalez.

Selama program televisi mingguannya pada Senin (14/10/2024), Maduro mengaku mengetahui secara langsung Elon Musk yang telah lama berseteru dengannya telah menghabiskan tak kurang dari US$ 1 miliar. “Untuk kudeta, pecahnya fasis, kekerasan terhadap proses pemilihan di Venezuela,” sambungnya, lapor kantor berita Rusia TASS, Rabu (16/10/2024).

Pemimpin Venezuela itu menyebut lawan politiknya, pengusaha Maria Corina Machado, sebagai distributor pendanaan yang diduga untuk kelompok fasis. Maduro mengklaim pemerintah AS berada di balik upaya menggulingkannya dari kekuasaan.

Setelah pemungutan suara pada Juli 2024, Elon Musk menuduh Maduro melakukan kecurangan pemilu besar-besaran. Sementara itu, presiden Venezuela menyatakan miliarder kelahiran Afrika Selatan itu sebagai musuh bebuyutannya yang mengendalikan realitas virtual yang diciptakan oleh media sosial.

Keduanya sepakat menyelesaikan perbedaan mereka dalam perkelahian, yang tidak pernah terjadi. Elon Musk juga mengancam akan membakar kumis Maduro yang terkenal "dari luar angkasa", sebagai tanggapan atas ancaman untuk menangguhkan jaringan sosial X di Venezuela.

Kebijakan pemerintah AS telah lama memberikan tekanan ekonomi dan politik pada Venezuela dalam upaya mengganti pemerintahannya. Selama bertahun-tahun, AS dan negara-negara Barat lainnya mengakui politisi oposisi Juan Guaido daripada Maduro sebagai pemimpin Venezuela.

Hal ini memungkinkan tokoh yang didukung AS tersebut untuk mengajukan klaim atas aset nasional Venezuela di yurisdiksi Barat. Termasuk saham di perusahaan minyak di tanah AS dan cadangan emas yang disimpan di bank sentral Inggris (BoE).

Musk sebelumnya telah menyatakan dukungan untuk menyingkirkan pemerintah asing dalam mengejar kepentingan korporatnya. Pada Juli 2020, ia ditantang secara daring dengan klaim pemerintah AS telah mengatur kudeta terhadap Presiden Bolivia Evo Morales.

Jika demikian maka perusahaan mobil listriknya, Tesla, dapat mengamankan akses ke cadangan litium yang melimpah di negara tersebut. Musk menanggapi dengan sebuah unggahan. "Kami akan melakukan kudeta kepada siapa pun yang kami inginkan! Hadapi saja," tulisnya.

Morales digulingkan oleh kekuatan politik sayap kanan selama protes massal 2019, kemudian disusul dengan pemilihan presiden yang disengketakan. Kekuatan politiknya yang bernama Gerakan untuk Sosialisme bangkit kembali dengan memenangkan pemilihan umum 2020 dan mengalahkan upaya kudeta militer awal tahun tersebut.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

CEO perusahaan terkenal yang memproduksi mobil listrik dan SpaceX, Elon Musk, baru-baru ini menerima tantangan presiden Venezuela tiga periode, Nicolas Maduro.

“Saya terima” Tulis Elon Musk di X, menanggapi berita Presiden Venezuela menantangnya dalam adu jotos, Rabu (31/7).

Sebelumnya, Elon Musk telah berulang kali menuduh Maduro melakukan pencurangan pemilu Presiden Venezuela 2024”.
“Penipuan pemilu besar oleh Maduro” Tulis Musk, di X, Senin (29/7).

Musk kemudian mereferensikan berita yang mengutip ucapan presiden Argentina Javier Milei, yang mengatakan bahwa “Maduro harus pergi” dan “data menunjukkan kemenangan telak oposisi”, dilansir dari New York Post.

Dilansir dari New York Post, Maduro kemudian menyampaikan tantangannya kepada Musk dalam siaran televisi Venezuela hari Senin (29/7).

“Sosial media menciptakan realita virtual, dan siapa yang mengendalikan realita virtual? Musuh bebuyutan baru kita, Elon Musk” Ujar Maduro, dilansir dari New York Post.

“Kamu mau kelahi? Ayo. Elon Musk, saya siap” Lanjut Maduro, menantang Elon Musk dalam adu jotos.

Dalam salah satu post X pada 1 Agustus, Musk mengatakan jika dia menang Maduro harus “mundur sebagai diktator Venezuela”, dan jika Maduro menang, Musk akan “memberikan tumpangan gratis ke Mars”.

Di hari yang sama, Musk menulis di X, mengungkit tantangannya kepada CEO Facebook, Mark Zuckerberg, untuk adu jotos, tahun lalu, yang sampai saat ini belum terjadi. Netizen bertanya-tanya apakah adu jotos dengan Presiden Venezuela akan berakhir sama.

(WAN)

REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro menegaskan pada Selasa (30/7/2024), bahwa kelompok oposisi tidak akan dapat menciptakan krisis politik di negara tersebut. Dalam pidatonya kepada rakyat Venezuela, Maduro menunjukkan foto dan video kerusuhan yang terjadi di negara tersebut.

"Apakah ini orang-orang yang akan memerintah Venezuela? Jadi mereka ingin merebut kekuasaan dan menjabat? Untuk memicu perang saudara?" kata Maduro.

"Krisis adalah untuk pertumbuhan. Mereka ingin menciptakan krisis politik, mereka tidak bisa dan tidak akan mampu. Tindakan kekerasan dan fasisme tidak akan terjadi. Kami akan menang," tegas presiden tersebut.

Maduro mengatakan, bahwa pertemuan gabungan Dewan Negara dan Dewan Keamanan Nasional akan diadakan pada Selasa untuk merencanakan dialog akbar tentang isu-isu ekonomi, sosial, budaya, spiritual, dan politik.

"Seluruh Venezuela diundang. Ini adalah dialog yang berdaulat, tidak ada yang akan berani mencampuri. Cukup. Halaman ini sudah dibalik. Ini adalah dialog antara orang Venezuela," tegas Maduro.

Pemilihan presiden diadakan di Venezuela pada Ahad (28/7/2024), dan Maduro diumumkan memenangkannya. Pada Senin (29/7/2024), protes dimulai di Caracas, dengan bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa. Pemerintah Venezuela telah menyatakan bahwa sejumlah negara telah mengintervensi pemilihan tersebut dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara kompak menolak hasil Pemilu Venezuela yang menunjukkan kemenangan Nicolás Maduro terpilih kembali sebagai presiden negara itu.

Menurut pusat pemilu Venezuela, Maduro memenangkan pemilu pada Minggu (28/7/2024) dengan 51,2% suara. Perolehan itu membuatnya mengalahkan Edmundo González yang mendapat 44,2% suara.

Namun, pemimpin oposisi María Corina Machado mengatakan bahwa koalisinya menemukan González menang dengan 70% suara dari 40% suara yang telah dihitung.

Jajak pendapat oleh perusahaan Amerika Serikat (AS) Edison Research juga menunjukkan González menang dengan selisih lebih dari 30 poin, menimbulkan kecurigaan bahwa hasil pemilu telah dimanipulasi oleh pemerintahan Maduro.

“[Angkatan bersenjata Venezuela] memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat yang dinyatakan dalam pemungutan suara dihormati,” jelasnya kepada wartawan, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (29/7/2024).

González yang mengandalkan sekitar 30.000 saksi sukarelawan di tempat pemungutan suara, meminta pendukungnya untuk tidak melakukan protes dan menunggu instruksi selanjutnya.

Di sisi lain, terdapat jeda beberapa jam antara penutupan pemungutan suara dan pengumuman resmi, sehingga menarik perhatian internasional pada Minggu malam (28/7/2024).

Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken di Tokyo mengungkapkan bahwa AS menyatakan kekhawatiran serius bahwa hasil yang diumumkan tidak mencerminkan kehendak rakyat Venezuela.

Presiden Chili Gabriel Boric menyebut hasilnya sulit dipercaya dan mengatakan negaranya tidak akan mengakui hasil yang tidak dapat diverifikasi. Sebaliknya, Kuba dan Nikaragua mengucapkan selamat kepada Maduro atas kemenangannya.

AS, Argentina, dan Kolombia termasuk di antara 11 negara Amerika yang meminta Maduro memastikan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat. Menteri Luar Negeri Peru mengutuk apa yang disebutnya niat curang oleh pemerintah Venezuela.

"Rezim Maduro telah memilih untuk mengumumkan hasil yang bertentangan dengan semua jajak pendapat dan indikasi awal kemenangan oposisi, yang menunjukkan niat mereka untuk tetap berkuasa," pungkas direktur Program Amerika di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington, Ryan Berg.

Saat hasil diumumkan, kerumunan di depan Istana Presiden Miraflores memberikan tepuk tangan meriah. Kembang api terdengar di seluruh kota, bersama dengan orang-orang yang memukul panci dan wajan sebagai bentuk protes yang populer di Amerika Latin.

Maduro akan menghadapi tantangan untuk melegitimasi hasil pemilu kepada rakyatnya dan dunia, mengingat sejarah pemerintahannya yang represif dan pemilu yang curang.

REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Nicolas Maduro dinyatakan menang dalam pemilihan presiden Venezuela oleh badan pemilihan umum setempat usai meraih 51 persen suara. Ia mengalahkan calon presiden dari kubu oposisi, Edmundo Gonzales, yang mendapat 44 persen suara.

Pengumuman itu disampaikan Ketua Dewan Pemilihan Umum Nasional (CNE) Elvis Amoroso pada Senin (29/7/2024) pagi waktu setempat. Ia menyatakan bahwa hasil tersebut adalah berdasarkan pada catatan hasil pemilu di 80 persen TPS.

Dalam pernyataannya usai dinyatakan menang pemilu, Maduro, sang petahana sejak 2013, berjanji kemenangannya akan membawa perdamaian dan menegaskan bahwa fasisme "tak akan menang" di Venezuela.

"Suara rakyat menang hari ini, dan saya pastikan di Venezuela hanya akan ada perdamaian, perdamaian, dan perdamaian," ucap Maduro.

Sementara itu, kubu oposisi Venezuela yang dipimpin Maria Corina Machado menyatakan menolak hasil pemilu tersebut. "Ini adalah penghinaan terhadap kebenaran," kata dia.

Pihak oposisi mengeklaim bahwa hasil pemilu yang diumumkan CNE tak sesuai dengan jumlah suara yang diberikan. Mereka juga mengkritik penundaan pengumuman penghitungan suara yang terjadi selama enam jam.

Selain itu, mereka menyebut beberapa jajak pendapat yang digelar pada hari pemungutan suara mengindikasikan kemenangan calon presiden Gonzales. Machado pun menyatakan bahwa Gonzales meraih hingga 70 persen suara dalam pemilu itu.

"Kami mau seluruh dunia tahu bahwa kami menang di setiap bagian dan setiap negara bagian di negeri ini. Kami tahu apa yang terjadi saat ini," kata Machado.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengumpulkan dan melaporkan semua informasi yang ada untuk menunjukkan hasil pemilu seharusnya yang "tak terbantahkan".

Sementara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, begitu mengetahui hasil pilpres yang diumumkan otoritas Venezuela, menyatakan bahwa pihaknya memiliki kekhawatiran besar bahwa hasil pemilu tersebut tidak akurat.

"Kami amat khawatir hasil yang diumumkan tersebut tak mencerminkan kehendak atau pilihan rakyat Venezuela," kata Blinken.

Selain AS, sejumlah negara Amerika Latin, seperti Brazil, Argentina, dan Chile sebelumnya turut menegaskan pentingnya pemilu yang bebas dan jujur di Venezuela.

Di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro, Venezuela dikenal sebagai negara Amerika Latin yang mendukung Palestina dan mengecam aksi genosida Israel di Jalur Gaza. Pada akhir Mei lalu misalnya, Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil mengecam keras tindakan Israel di Palestina dan menggambarkannya sebagai 'genosida'.

Gil menegaskan kembali sikap negaranya terhadap Palestina. "Venezuela dengan tegas mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan bebas. Kami menentang genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan ini," kata Gil.

Dalam konferensi pers yang digelar seusai pertemuan keempat Komisi Kerja Sama Turki-Venezuela itu, Gil menyoroti dukungan yang telah lama diberikan Venezuela terhadap otonomi dan kemerdekaan Palestina.

"Kami percaya Palestina harus diakui sebagai negara otonom," kata Gil seraya mendesak tindakan internasional untuk menjamin keadilan dan perdamaian bagi Palestina. Gil juga berharap negara-negara di dunia bergerak untuk mengakhiri kekerasan di Gaza dan mencapai perdamaian bagi rakyat Palestina.

Saat Israel menggelar operasi militer di Rafah, Venezuela bersama Pemerintah Brazil juga segera mengutuk. Venezuela, juga meminta komunitas internasional untuk menegakkan kembali legalitas dan keadilan internasional di wilayah Jalur Gaza.

“Venezuela dengan tegas mengutuk pengeboman Rafah di Jalur Gaza selatan, oleh negara Zionis Israel yang melanjutkan kebijakan kriminal sistematis dan ekspansionis di wilayah tersebut,” kata Kemenlu Venezuela melalui pernyataan.