NEW YORK, investor.id – Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuduh miliarder teknologi Elon Musk "menginvestasikan" sedikitnya US$ 1 miliar atau setara Rp 15,5 triliun untuk memicu kekerasan lewat kudeta di negara Amerika Selatan itu. Ini, menurut Maduro, terjadi setelah pemilihan presiden Venezuela di awal tahun ini.

Maduro dinyatakan sebagai pemenang pemilihan umum pada 28 Juli 2024 oleh otoritas pemilihan nasional. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat (AS) mengklaim kemenangan telah dicuri dari kandidat oposisi Edmundo Gonzalez.

Selama program televisi mingguannya pada Senin (14/10/2024), Maduro mengaku mengetahui secara langsung Elon Musk yang telah lama berseteru dengannya telah menghabiskan tak kurang dari US$ 1 miliar. “Untuk kudeta, pecahnya fasis, kekerasan terhadap proses pemilihan di Venezuela,” sambungnya, lapor kantor berita Rusia TASS, Rabu (16/10/2024).

Pemimpin Venezuela itu menyebut lawan politiknya, pengusaha Maria Corina Machado, sebagai distributor pendanaan yang diduga untuk kelompok fasis. Maduro mengklaim pemerintah AS berada di balik upaya menggulingkannya dari kekuasaan.

Setelah pemungutan suara pada Juli 2024, Elon Musk menuduh Maduro melakukan kecurangan pemilu besar-besaran. Sementara itu, presiden Venezuela menyatakan miliarder kelahiran Afrika Selatan itu sebagai musuh bebuyutannya yang mengendalikan realitas virtual yang diciptakan oleh media sosial.

Keduanya sepakat menyelesaikan perbedaan mereka dalam perkelahian, yang tidak pernah terjadi. Elon Musk juga mengancam akan membakar kumis Maduro yang terkenal "dari luar angkasa", sebagai tanggapan atas ancaman untuk menangguhkan jaringan sosial X di Venezuela.

Kebijakan pemerintah AS telah lama memberikan tekanan ekonomi dan politik pada Venezuela dalam upaya mengganti pemerintahannya. Selama bertahun-tahun, AS dan negara-negara Barat lainnya mengakui politisi oposisi Juan Guaido daripada Maduro sebagai pemimpin Venezuela.

Hal ini memungkinkan tokoh yang didukung AS tersebut untuk mengajukan klaim atas aset nasional Venezuela di yurisdiksi Barat. Termasuk saham di perusahaan minyak di tanah AS dan cadangan emas yang disimpan di bank sentral Inggris (BoE).

Musk sebelumnya telah menyatakan dukungan untuk menyingkirkan pemerintah asing dalam mengejar kepentingan korporatnya. Pada Juli 2020, ia ditantang secara daring dengan klaim pemerintah AS telah mengatur kudeta terhadap Presiden Bolivia Evo Morales.

Jika demikian maka perusahaan mobil listriknya, Tesla, dapat mengamankan akses ke cadangan litium yang melimpah di negara tersebut. Musk menanggapi dengan sebuah unggahan. "Kami akan melakukan kudeta kepada siapa pun yang kami inginkan! Hadapi saja," tulisnya.

Morales digulingkan oleh kekuatan politik sayap kanan selama protes massal 2019, kemudian disusul dengan pemilihan presiden yang disengketakan. Kekuatan politiknya yang bernama Gerakan untuk Sosialisme bangkit kembali dengan memenangkan pemilihan umum 2020 dan mengalahkan upaya kudeta militer awal tahun tersebut.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Caracas: Pemimpin oposisi Venezuela Maria Corina Machado turut hadir dalam aksi unjuk rasa ribuan orang di jalanan ibu kota Caracas sepanjang Sabtu kemarin. Ia bersama para demonstran bersama-sama mengibarkan bendera nasional dan menyanyikan lagu kebangsaan, dalam aksi memprotes hasil pemilu pekan lalu.

Komisi Pemilu Venezuela telah menyatakan Presiden Nicolas Maduro sebagai pemenang pemilu pada hari Minggu lalu, tetapi belum menunjukkan hasil penghitungan suara untuk membuktikan bahwa ia menang menang.

Dalam merespons aksi protes, Maduro juga mendesak para pendukungnya untuk menghadiri aksi besar-besaran pada hari Sabtu di Caracas.

Pemerintah Venezuela telah menangkap ratusan pendukung oposisi yang turun ke jalan pada hari-hari setelah pemilu berakhir. Maduro beserta kadernya mengancam akan memenjarakan Machado, dan kandidat presiden pilihannya, Edmundo Gonzalez.

Pada hari Sabtu, para pendukung oposisi meneriakkan yel-yel dan bernyanyi saat Machado tiba di aksi unjuk rasa di Caracas. Dengan gembira, mereka berdesakan di sekelilingnya saat ia naik ke panggung yang ditinggikan di atas truk untuk berbicara kepada massa.

"Setelah enam hari penindasan brutal, mereka mengira akan membungkam, mengintimidasi, atau melumpuhkan kami," katanya kepada para peserta protes.

"Kehadiran setiap dari kalian di sini hari ini mewakili yang terbaik dari Venezuela,” sambungnya, melansir dari voanews, Minggu, 4 Agustus 2024.

Rezim Maduro

Machado, yang telah dilarang oleh pemerintah Maduro untuk mencalonkan diri selama 15 tahun, telah bersembunyi sejak Selasa. Ia sempat mengatakan bahwa hidup dan kebebasannya terancam.

Sekelompok individu bertopeng telah menggeledah markas oposisi pada hari Jumat, mengambil dokumen, dan merusak tempat tersebut.

Pada hari Sabtu, Machado mengangkat tinggi-tinggi bendera Venezuela dan berjanji bahwa pemerintah yang kebijakannya memaksa jutaan orang Venezuela untuk pergi akhirnya akan berakhir.

"Kami telah mengatasi semua hambatan! Kami telah merobohkan semuanya," tegasnya. "Rezim tidak pernah selemah ini."

Gonzalez, yang masih bersembunyi, tidak terlihat di acara tersebut. Ketika aksi protes ini berakhir, Machado diberi kemeja yang tidak mencolok dan dibawa pergi dengan sepeda motor.

Baca juga: AS Ngotot Oposisi Venezeula sebagai Pemenang Pemilu, Bukan Nicolas Maduro

(WIL)

Caracas: Ketua Dewan Pemilihan Nasional Venezuela, Elvis Amoroso, Jumat, 2 Agustus 2024, memastikan kemenangan presiden petahana, Nicolas Maduro, setelah menghitung 96,87 persen dari total suara yang masuk. Maduro meraih 51,95 persen suara, sementara Edmundo Gonzales 43,18 persen suara.

Dengan memenangi pemilihan presiden pada 28 Juli lalu, Maduro mendapatkan masa jabatan ketiganya.

Pengumuman hasil tersebut memicu protes di ibu kota Caracas dan sekitarnya. Bentrokan terjadi antara polisi dan pendukung oposisi.

Pemerintah Venezuela menuduh beberapa negara mencampuri proses pemilihan setelah aksi protes merebak di negara tersebut.

Kemenangan Maduro dipertanyakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Amerika Latin.

Presiden Argentina, Kosta Rika, Ekuador, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Republik Dominika, dan Uruguay mengeluarkan pernyataan bersama untuk menuntut penghitungan suara ulang oleh pengamat pemilu independen. AFP PHOTO/Federico Parra/Yuri Cortez

(WWD)

Washington: Amerika Serikat (AS) tegaskan kandidat oposisi Edmundo Gonzalez menang dalam pemilihan presiden Venezuela. Sementara Nicolas Maduro sudah menyatakan dirinya sebagai pemenang.

“Berdasarkan bukti yang sangat banyak, jelas bahwa Edmundo Gonzalez Urrutia menang,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken, seperti dikutip Anadolu, Jumat 2 Agustus 2024.

AS mengatakan pada hari Kamis bahwa kandidat oposisi Venezuela Edmundo Gonzalez adalah pemenang yang jelas dalam pemilihan presiden negara Amerika Selatan tersebut.
"Berdasarkan bukti yang sangat banyak, jelas bagi Amerika Serikat dan, yang terpenting, bagi rakyat Venezuela bahwa Edmundo Gonzalez Urrutia memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan presiden Venezuela pada tanggal 28 Juli," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

"Selain itu, Amerika Serikat menolak tuduhan (Presiden saat ini Nicolas) Maduro yang tidak berdasar terhadap para pemimpin oposisi. Ancaman Maduro dan perwakilannya untuk menangkap para pemimpin oposisi, termasuk Edmundo Gonzalez dan Maria Corina Machado, merupakan upaya yang tidak demokratis untuk menekan partisipasi politik dan mempertahankan kekuasaan," tambah Blinken.

Blinken mengatakan, ia mengucapkan selamat kepada Gonzalez atas "kampanye yang sukses," seraya menambahkan bahwa sudah saatnya bagi partai-partai Venezuela untuk memulai diskusi tentang "transisi yang penuh hormat dan damai."

Lebih lanjut Blinken menambahkan bahwa AS sepenuhnya mendukung proses membangun kembali norma-norma demokrasi di Venezuela dan siap mempertimbangkan cara-cara untuk memperkuatnya bersama dengan mitra-mitra internasional Negeri Paman Sam.

Ia mengatakan bahwa pemrosesan suara dan pengumuman hasil oleh Dewan Pemilihan Nasional Venezuela (CNE) "sangat cacat," seraya menambahkan bahwa hasil yang diumumkan "tidak mewakili keinginan rakyat Venezuela."

Awal minggu ini, AS menyerukan agar hasil pemilu Venezuela dirilis secara penuh dan transparan.

Menurut CNE, Maduro, 61 tahun, memperoleh 51 persen suara, sedangkan Gonzalez, 74 tahun, memperoleh 44 persen. Namun, hasil tersebut telah dibantah oleh pihak oposisi.

Blinken mengatakan CNE masih belum menerbitkan data atau lembar penghitungan suara sementara oposisi demokratik telah menerbitkan lebih dari 80 persen lembar penghitungan dari tempat pemungutan suara di seluruh Venezuela.

"Lembar penghitungan tersebut menunjukkan bahwa Edmundo Gonzalez Urrutia memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan ini dengan selisih yang tidak dapat diatasi," katanya.

"Pengamat independen telah menguatkan fakta-fakta ini, dan hasil ini juga didukung oleh jajak pendapat dan hitung cepat pada hari pemilihan,” pungkas Blinken.

(FJR)

Caracas: Aksi kekerasan dalam gelombang protes menentang hasil pemilu di Venezuela telah menewaskan setidaknya 11 orang di sejumlah wilayah. Banyak demonstran merasa pemilu yang dimenangkan Presiden Nicolas Maduro ini dipenuhi kecurangan,

Mengutip dari India Today, Rabu, 31 Juli 2024, para pengunjuk rasa turun ke jalan di seluruh Venezuela sepanjang Selasa kemarin. Mereka mengadakan pawai dan mengibarkan bendera untuk menuntut Maduro agar bersedia mengakui kekalahan dari kubu oposisi.

Gelombang protes, yang dikecam pemerintah sebagai upaya "kudeta," dimulai pada Senin kemarin setelah otoritas pemilu Venezuela menyatakan Maduro telah berhasil meraih masa jabatan ketiga dengan raihan 51 persen suara.

Ketegangan Politik Venezuela

Oposisi Venezuela yang menganggap badan pemilu berada di bawah kendali Maduro, mengatakan bahwa kandidatnya, Edmundo Gonzalez, memperoleh suara dua kali lebih banyak dibanding presiden dari total 90 persen suara yang telah dihitung.

Kelompok hak asasi manusia Foro Penal melaporkan adanya 11 kematian di seantero Venezuela sejak pemilu, dalam beberapa insiden terkait penghitungan suara atau aksi unjuk rasa.

Selasa kemarin, Maduro dan sekutu legislatif utamanya menuduh Gonzalez serta tokoh oposisi Maria Corina Machado mengobarkan kekerasan setelah pemilu.

Dalam pidato di televisi pemerintah, Maduro menyatakan bahwa pengunjuk rasa oposisi telah memukuli warga sipil dan memulai kebakaran. Ia menuntut Gonzalez untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

"Tanggapi itu, dasar pengecut!" teriak Maduro, setelah mengatakan bahwa Gonzalez dan Machado harus bertanggung jawab atas kekacauan ini.

Baca juga: Protes Hasil Pemilu Venezuela, Demonstran Serukan Keruntuhan Rezim Maduro

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan telah menarik pulang para diplomatnya dari 7 negara yang menolak mengakui terpilihnya kembali Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Kementerian itu mengungkap 7 negara tersebut di antaranya, Argentina, Republik Dominika, Kosta Rika, Panama, Peru, Uruguay, dan Cile.

"Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela telah memutuskan untuk menarik semua anggota misi diplomatiknya di Argentina, Chili, Kosta Rika, Peru, Panama, Republik Dominika, dan Uruguay karena preseden keji, yang merupakan serangan terhadap kedaulatan kami, dan juga menuntut agar pemerintah negara-negara tersebut menarik diplomat mereka dari Venezuela," kata kementerian itu, dilansir TASS, pada Selasa (30/7/2024).

Selain itu, Kementerian Luar Negeri Venezuela juga mengecam pernyataan dari 7 negara itu tentang adanya campur tangan dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) Venezuela tersebut.

"Pemerintah Venezuela berhak mengambil langkah-langkah politik dan hukum untuk menjamin perlindungan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pemerintah Venezuela akan menentang segala kegiatan yang mengancam hidup berdampingan secara damai," tambah kementerian itu.

Seperti diketahui, Venezuela menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 28 Juli lalu. Menurut Dewan Pemilihan Nasional, setelah 80% surat suara dihitung, petahana Presiden Maduro menang dengan memperoleh 51,2% suara.

Sementara itu, lawan utamanya Edmundo Gonzalez, yang mewakili partai-partai sayap kanan, memperoleh 44,2% suara.

Meski begitu, pemerintah Amerika Serikat (AS) menuding telah terjadi manipulasi dalam Pilpres di Venezuela, pada Minggu (28/7/2024).

Washington juga menyatakan akan membiarkan pintu terbuka untuk memberikan sanksi baru terhadap negara tersebut.

BOGOTA, investor.id – Nicolas Maduro dinyatakan menang dalam pemilihan presiden Venezuela oleh badan pemilihan umum setempat, usai meraih 51% suara. Pada akhir pekan lalu, ia mengalahkan calon presiden dari kubu oposisi, Edmundo Gonzales, yang mendapat hanya 44%.

Namun kritik muncul dari berbagai negara yang tidak menerima hasil pemilihan presiden Venezuela. Menyusul protes tersebut, Venezuela menangguhkan relasi dengan sejumlah negara Amerika Latin.

Sebelumnya, sejumlah negara enggan mengakui kemenangan Nicolas Maduro dalam pemilihan presiden Venezuela.

Ketegangan diplomatik terjadi saat pemimpin oposisi Venezuela yakni Maria Corina Machado mengatakan telah terjadi kecurangan masif dalam pemilu dan menolak mengakui hasilnya. Menurut mereka, Edmundo Gonzales yaitu calon dari kubu oposisi adalah pemenang pemilu sebenarnya dengan perolehan 70% suara.

Sebagai tanggapan, pemerintah Venezuela langsung mengumumkan penarikan semua staf diplomatik dari kedutaan besarnya di Argentina, Chile, Kosta Rika, Peru, Panama, Republik Dominika, dan Uruguay.

Otoritas Venezuela juga mendesak negara-negara yang mereka tuduh mengintervensi pemilihan presiden untuk menarik pulang dutanya masing-masing.

Adapun pemerintahan Venezuela bermusuhan dengan Amerika Serikat (AS) sejak Hugo Chavez memimpin negara itu pada 1999. Negara yang dijuluki The Land of Grace itu menuduh negara-negara tersebut mengekor kepentingan AS.

"Republik Bolivar Venezuela menolak keras intervensi dan pernyataan sekelompok pemerintahan sayap-kanan antek Washington yang secara terbuka mendukung dalil ideologi fasisme internasional," tulis pernyataan resmi pemerintah Venezuela, seperti dikutip kantor berita Turki Anadolu, Selasa (30/7/2024).

Begitu mengetahui hasil pilpres yang diumumkan otoritas Venezuela, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menyatakan pihaknya khawatir hasil pemilu tersebut tak mencerminkan kehendak rakyat.

Selain itu, pemerintah Argentina, Kosta Rika, Peru, Panama, Republik Dominika, Uruguay, Ekuador, Guatemala, dan Paraguay mendesak Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) segera menggelar rapat darurat untuk membahas hasil pemilu di Venezuela.

Petanaha Sejak 2013

Dalam pernyataannya usai dinyatakan menang pemilu, Maduro, sang petahana sejak 2013, berjanji kemenangannya akan membawa perdamaian dan menegaskan bahwa fasisme "tak akan menang" di Venezuela.

"Suara rakyat menang hari ini, dan saya pastikan di Venezuela hanya akan ada perdamaian, perdamaian, dan perdamaian," paparnya.

Sementara itu, kubu oposisi Venezuela yang dipimpin Maria Corina Machado menyatakan menolak hasil pemilu tersebut. "Ini adalah penghinaan terhadap kebenaran," serunya.

Pihak oposisi mengeklaim hasil pemilu yang diumumkan CNE tak sesuai dengan jumlah suara yang diberikan. Mereka juga mengkritik penundaan pengumuman penghitungan suara yang terjadi selama enam jam.

"Kami mau seluruh dunia tahu bahwa kami menang di setiap bagian dan setiap negara bagian di negeri ini. Kami tahu apa yang terjadi saat ini," ungkap Machado. Pihaknya sedang mengumpulkan dan melaporkan semua informasi yang ada untuk menunjukkan hasil pemilu seharusnya yang "tak terbantahkan".

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro menegaskan pada Selasa (30/7/2024), bahwa kelompok oposisi tidak akan dapat menciptakan krisis politik di negara tersebut. Dalam pidatonya kepada rakyat Venezuela, Maduro menunjukkan foto dan video kerusuhan yang terjadi di negara tersebut.

"Apakah ini orang-orang yang akan memerintah Venezuela? Jadi mereka ingin merebut kekuasaan dan menjabat? Untuk memicu perang saudara?" kata Maduro.

"Krisis adalah untuk pertumbuhan. Mereka ingin menciptakan krisis politik, mereka tidak bisa dan tidak akan mampu. Tindakan kekerasan dan fasisme tidak akan terjadi. Kami akan menang," tegas presiden tersebut.

Maduro mengatakan, bahwa pertemuan gabungan Dewan Negara dan Dewan Keamanan Nasional akan diadakan pada Selasa untuk merencanakan dialog akbar tentang isu-isu ekonomi, sosial, budaya, spiritual, dan politik.

"Seluruh Venezuela diundang. Ini adalah dialog yang berdaulat, tidak ada yang akan berani mencampuri. Cukup. Halaman ini sudah dibalik. Ini adalah dialog antara orang Venezuela," tegas Maduro.

Pemilihan presiden diadakan di Venezuela pada Ahad (28/7/2024), dan Maduro diumumkan memenangkannya. Pada Senin (29/7/2024), protes dimulai di Caracas, dengan bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa. Pemerintah Venezuela telah menyatakan bahwa sejumlah negara telah mengintervensi pemilihan tersebut dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

Caracas: Gelombang unjuk rasa terjadi di ibu kota Venezuela sepanjang Senin kemarin dalam memprotes kemenangan Presiden Nicolas Maduro dalam pemilu di akhir pekan.

Pihak oposisi dan banyak pihak di komunitas global mempertanyakan hasil dari pemilu terbaru di Venezuela yang dinilai diwarnai kecurangan.

Mengutip dari France 24, Selasa, 30 Juli 2024, ratusan orang turun ke jalan-jalan Caracas sambil meneriakkan: "Kebebasan, kebebasan!" dan "Pemerintah ini akan jatuh!"
Beberapa orang terlihat merobek sejumlah poster kampanye Maduro dari tiang-tiang jalan dan membakarnya.

Maduro, 61 tahun, menghadiri sebuah pertemuan pada hari Senin di mana Dewan Pemilihan Nasional (CNE) mengesahkan kemenangannya menuju masa jabatan ketiga selama enam tahun dari 2025 hingga 2031.

Di acara tersebut, Maduro menepis kritik dan keraguan internasional tentang hasilnya, dengan mengeklaim Venezuela adalah target dari upaya "kudeta" yang bersifat "fasis dan kontra-revolusioner."

Jaksa Agung Venezuela Tarek William Saab sempat mengaitkan pemimpin oposisi Maria Corina Machado dengan dugaan "serangan" peretasan untuk "mengotori" hasil pemilu.

Pemilu Venezuela diadakan hari Minggu kemarin di tengah kekhawatiran yang meluas akan adanya penipuan dan kampanye yang dinodai intimidasi politik.

Kecurangan Rezim Maduro

Para lembaga survei telah memperkirakan kemenangan gemilang bagi oposisi, meski lembaga-lembaga yang setia kepada rezim melarang Machado untuk berpartisipasi.

Pada Senin dini hari, CNE mengatakan Maduro telah meraih 51,2 persen suara berbading 44,2 persen yang diraih proksi Machado, Edmundo Gonzalez Urrutia.

Pihak oposisi meneriakkan adanya kecurangan rezim, dengan mengatakan bahwa oposisi sebenarnya telah meraup setidaknya dua pertiga suara dari total pemilih terdaftar

"Tertekan. Kecewa. Terhina," ujar Giovanni Inglese, seorang pria berusia 65 tahun kepada AFP. Dia yakin hasil pemilu ini telah "dimanipulasi."

"Memalukan karena penjahatlah yang menang di negara ini," ujarnya.

Hasil pemilu Venezuela memicu kekhawatiran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan beberapa negara di Amerika Latin, meski banyak sekutu Venezuela yang telah memberi selamat kepada Maduro.

Baca juga: Didukung Militer, Nicolas Maduro Amankan Jabatan Presiden Venezuela 3 Periode

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara kompak menolak hasil Pemilu Venezuela yang menunjukkan kemenangan Nicolás Maduro terpilih kembali sebagai presiden negara itu.

Menurut pusat pemilu Venezuela, Maduro memenangkan pemilu pada Minggu (28/7/2024) dengan 51,2% suara. Perolehan itu membuatnya mengalahkan Edmundo González yang mendapat 44,2% suara.

Namun, pemimpin oposisi María Corina Machado mengatakan bahwa koalisinya menemukan González menang dengan 70% suara dari 40% suara yang telah dihitung.

Jajak pendapat oleh perusahaan Amerika Serikat (AS) Edison Research juga menunjukkan González menang dengan selisih lebih dari 30 poin, menimbulkan kecurigaan bahwa hasil pemilu telah dimanipulasi oleh pemerintahan Maduro.

“[Angkatan bersenjata Venezuela] memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat yang dinyatakan dalam pemungutan suara dihormati,” jelasnya kepada wartawan, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (29/7/2024).

González yang mengandalkan sekitar 30.000 saksi sukarelawan di tempat pemungutan suara, meminta pendukungnya untuk tidak melakukan protes dan menunggu instruksi selanjutnya.

Di sisi lain, terdapat jeda beberapa jam antara penutupan pemungutan suara dan pengumuman resmi, sehingga menarik perhatian internasional pada Minggu malam (28/7/2024).

Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken di Tokyo mengungkapkan bahwa AS menyatakan kekhawatiran serius bahwa hasil yang diumumkan tidak mencerminkan kehendak rakyat Venezuela.

Presiden Chili Gabriel Boric menyebut hasilnya sulit dipercaya dan mengatakan negaranya tidak akan mengakui hasil yang tidak dapat diverifikasi. Sebaliknya, Kuba dan Nikaragua mengucapkan selamat kepada Maduro atas kemenangannya.

AS, Argentina, dan Kolombia termasuk di antara 11 negara Amerika yang meminta Maduro memastikan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat. Menteri Luar Negeri Peru mengutuk apa yang disebutnya niat curang oleh pemerintah Venezuela.

"Rezim Maduro telah memilih untuk mengumumkan hasil yang bertentangan dengan semua jajak pendapat dan indikasi awal kemenangan oposisi, yang menunjukkan niat mereka untuk tetap berkuasa," pungkas direktur Program Amerika di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington, Ryan Berg.

Saat hasil diumumkan, kerumunan di depan Istana Presiden Miraflores memberikan tepuk tangan meriah. Kembang api terdengar di seluruh kota, bersama dengan orang-orang yang memukul panci dan wajan sebagai bentuk protes yang populer di Amerika Latin.

Maduro akan menghadapi tantangan untuk melegitimasi hasil pemilu kepada rakyatnya dan dunia, mengingat sejarah pemerintahannya yang represif dan pemilu yang curang.

REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Nicolas Maduro dinyatakan menang dalam pemilihan presiden Venezuela oleh badan pemilihan umum setempat usai meraih 51 persen suara. Ia mengalahkan calon presiden dari kubu oposisi, Edmundo Gonzales, yang mendapat 44 persen suara.

Pengumuman itu disampaikan Ketua Dewan Pemilihan Umum Nasional (CNE) Elvis Amoroso pada Senin (29/7/2024) pagi waktu setempat. Ia menyatakan bahwa hasil tersebut adalah berdasarkan pada catatan hasil pemilu di 80 persen TPS.

Dalam pernyataannya usai dinyatakan menang pemilu, Maduro, sang petahana sejak 2013, berjanji kemenangannya akan membawa perdamaian dan menegaskan bahwa fasisme "tak akan menang" di Venezuela.

"Suara rakyat menang hari ini, dan saya pastikan di Venezuela hanya akan ada perdamaian, perdamaian, dan perdamaian," ucap Maduro.

Sementara itu, kubu oposisi Venezuela yang dipimpin Maria Corina Machado menyatakan menolak hasil pemilu tersebut. "Ini adalah penghinaan terhadap kebenaran," kata dia.

Pihak oposisi mengeklaim bahwa hasil pemilu yang diumumkan CNE tak sesuai dengan jumlah suara yang diberikan. Mereka juga mengkritik penundaan pengumuman penghitungan suara yang terjadi selama enam jam.

Selain itu, mereka menyebut beberapa jajak pendapat yang digelar pada hari pemungutan suara mengindikasikan kemenangan calon presiden Gonzales. Machado pun menyatakan bahwa Gonzales meraih hingga 70 persen suara dalam pemilu itu.

"Kami mau seluruh dunia tahu bahwa kami menang di setiap bagian dan setiap negara bagian di negeri ini. Kami tahu apa yang terjadi saat ini," kata Machado.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengumpulkan dan melaporkan semua informasi yang ada untuk menunjukkan hasil pemilu seharusnya yang "tak terbantahkan".

Sementara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, begitu mengetahui hasil pilpres yang diumumkan otoritas Venezuela, menyatakan bahwa pihaknya memiliki kekhawatiran besar bahwa hasil pemilu tersebut tidak akurat.

"Kami amat khawatir hasil yang diumumkan tersebut tak mencerminkan kehendak atau pilihan rakyat Venezuela," kata Blinken.

Selain AS, sejumlah negara Amerika Latin, seperti Brazil, Argentina, dan Chile sebelumnya turut menegaskan pentingnya pemilu yang bebas dan jujur di Venezuela.

Di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro, Venezuela dikenal sebagai negara Amerika Latin yang mendukung Palestina dan mengecam aksi genosida Israel di Jalur Gaza. Pada akhir Mei lalu misalnya, Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil mengecam keras tindakan Israel di Palestina dan menggambarkannya sebagai 'genosida'.

Gil menegaskan kembali sikap negaranya terhadap Palestina. "Venezuela dengan tegas mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan bebas. Kami menentang genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan ini," kata Gil.

Dalam konferensi pers yang digelar seusai pertemuan keempat Komisi Kerja Sama Turki-Venezuela itu, Gil menyoroti dukungan yang telah lama diberikan Venezuela terhadap otonomi dan kemerdekaan Palestina.

"Kami percaya Palestina harus diakui sebagai negara otonom," kata Gil seraya mendesak tindakan internasional untuk menjamin keadilan dan perdamaian bagi Palestina. Gil juga berharap negara-negara di dunia bergerak untuk mengakhiri kekerasan di Gaza dan mencapai perdamaian bagi rakyat Palestina.

Saat Israel menggelar operasi militer di Rafah, Venezuela bersama Pemerintah Brazil juga segera mengutuk. Venezuela, juga meminta komunitas internasional untuk menegakkan kembali legalitas dan keadilan internasional di wilayah Jalur Gaza.

“Venezuela dengan tegas mengutuk pengeboman Rafah di Jalur Gaza selatan, oleh negara Zionis Israel yang melanjutkan kebijakan kriminal sistematis dan ekspansionis di wilayah tersebut,” kata Kemenlu Venezuela melalui pernyataan.

Sumber: TheIndependent.co.uk | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nicolas Maduro, presiden Venezuela saat ini, baru-baru ini diumumkan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden terbaru, yang menandai masa jabatan ketiganya.

Kemenangan ini, meskipun diperdebatkan, telah menciptakan ketegangan politik yang tinggi di negara yang tengah dilanda krisis. Artikel ini akan menguraikan secara mendalam dinamika pemilihan, tantangan yang dihadapi, dan implikasi dari hasil tersebut bagi masa depan Venezuela.

Pemilihan presiden Venezuela baru-baru ini menjadi sorotan dunia karena potensi dampaknya terhadap stabilitas politik di negara tersebut. Nicolas Maduro, yang telah memegang kekuasaan sejak kematian Hugo Chavez pada 2013, menghadapi tantangan besar dari Edmundo González, seorang mantan diplomat yang didukung oleh koalisi partai oposisi.

Pemilihan kali ini dianggap sebagai tantangan terbesar bagi Maduro karena adanya penurunan dukungan publik dan meningkatnya ketidakpuasan terhadap pemerintahannya. Meskipun demikian, hasil resmi menunjukkan bahwa Maduro berhasil meraih 51% suara, mengalahkan González yang mendapatkan 44%.

Pemilih Venezuela mulai antre di pusat pemungutan suara sejak dini hari pada hari pemilihan. Mereka membawa air, kopi, dan makanan ringan saat menunggu giliran untuk memberikan suara mereka. Antusiasme ini mencerminkan keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam proses demokrasi, meskipun banyak yang merasa skeptis terhadap integritas pemilihan.

Seiring dengan persiapan yang intens, suasana di beberapa tempat pemungutan suara menjadi tegang. Di Caracas, misalnya, terjadi kerusuhan di luar pusat pemungutan suara, di mana pemilih yang sedang menunggu bertikai satu sama lain. Kejadian ini menggambarkan perpecahan mendalam dalam masyarakat Venezuela.

Kontroversi dan Dugaan Kecurangan

Pemilihan ini disertai dengan kecurigaan yang signifikan terhadap proses dan hasilnya. Polling keluar, yang ilegal di Venezuela, menunjukkan bahwa González memiliki keunggulan yang signifikan.

Namun, hasil akhir dari pemilihan menyebutkan bahwa Maduro menang dengan selisih tipis. Kecurigaan ini semakin diperkuat oleh pengalaman pemilihan sebelumnya pada 2018 yang dianggap tidak bebas dan adil.

Elvis Amoroso, kepala Dewan Pemilihan Nasional, mengumumkan bahwa Maduro memperoleh 51% suara berdasarkan 80% dari total pusat pemungutan suara. Namun, pengumuman hasil ini terlambat enam jam setelah pemungutan suara ditutup, menambah spekulasi tentang adanya perdebatan internal dalam pemerintah mengenai hasilnya.

Para pemimpin oposisi telah merayakan apa yang mereka anggap sebagai kemenangan telak González. Meskipun hasil resmi diumumkan, mereka menegaskan bahwa pengunduran pengumuman hasil menunjukkan adanya masalah dalam proses pemilihan.

Data yang dikumpulkan oleh perwakilan oposisi dari 30% pusat pemungutan suara menunjukkan bahwa González unggul.

Oposisi sudah bersiap untuk menantang hasil pemilihan secara hukum, yang dapat memicu konflik lebih lanjut dan menentukan apakah Venezuela akan beralih dari pemerintahan satu partai. Penundaan hasil resmi dan keterlambatan dalam pengumuman semakin menambah ketegangan politik di negara tersebut.

Implikasi Kemenangan Maduro

Kemenangan Maduro, meskipun kontroversial, akan memiliki implikasi besar bagi stabilitas politik dan ekonomi Venezuela. Dengan masa jabatan ketiga yang baru, pemerintahannya diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang mendalam.

Reaksi dari komunitas internasional terhadap hasil pemilihan ini juga akan memainkan peran penting. Negara-negara lain mungkin mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan Venezuela tergantung pada bagaimana krisis politik ini berkembang.