Taruhan di platform prediksi seperti Polymarket menunjukkan keunggulan signifikan bagi Donald Trump dibandingkan Kamala Harris dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) 2024. Empat akun secara kolektif telah menghabiskan lebih dari US$ 28 juta atau Rp 435,37 miliar untuk bertaruh mendukung Trump.

"Akun trader itu didanai dari pertukaran kripto terpusat yang terkenal, yang oleh outlet lain diidentifikasi sebagai bursa yang berbasis di AS," kata juru bicara perusahaan dikutip dari CNBC, Jumat (25/10/2024).

Penyelidikan atas perdagangan Polymarket dilakukan karena pasar taruhan politik telah mengambil peran jauh lebih menonjol dalam siklus pemilihan 2024.

Polymarket sendiri merupakan platform pasar prediksi terdesentralisasi yang dibuat di atas jaringan blockchain Ethereum dan Polygon. Lewat Polymarket ini siapapun bisa membuat pasar taruhan untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Berbeda dengan pasar prediksi tradisional, Polymarket dianggap lebih aman dan transparan karena menggunakan teknologi blockchain.

Pendukung Trump telah menggembar-gemborkan kesenjangan peluang Polymarket yang semakin lebar dengan lawannya Kamala Harris. Hal itu dianggap sebagai bukti bahwa dukungan terhadap Trump semakin meningkat, meskipun pergeseran tersebut berbeda dari sebagian besar jajak pendapat nasional yang menunjukkan persaingan ketat.

CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk menyatakan bahwa pasar taruhan lebih akurat daripada jajak pendapat, karena uang sebenarnya yang dipertaruhkan.

Sementara itu, Polymarket menekankan bahwa pasar prediksi bukanlah jajak pendapat. Pasar prediksi disebut mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, bukan persentase orang yang berniat mengambil tindakan seperti memberikan suara pada hari pemilihan.

"Sayangnya, kesalahpahaman mendasar ini bertanggung jawab atas banyaknya misinformasi tentang Polymarket dan platform pasar prediksi lainnya," kata perusahaan tersebut.

Sampai Kamis (24/10) pagi, total posisi akun pada taruhan pemilihan presiden bernilai sekitar US$ 28,6 juta, menurut data Polymarket. Keempat akun tersebut yakni Fredi9999, Theo4, PrincessCaro dan Michie yang termasuk di antara lima pemegang teratas di pihak pro-Trump dalam taruhan Polymarket tentang siapa yang akan memenangkan Pilpres AS.

Akun pedagang tersebut juga bertaruh lebih dari US$ 7 juta bahwa Trump akan memenangkan suara terbanyak atas Harris. Individu ini disebut mengambil posisi yang terarah berdasarkan pandangan pribadinya tentang pemilu.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) memperingatkan komite aksi politik pro-Trump yang didirikan Elon Musk terkait penawaran US$ 1 juta atau Rp 15,61 miliar per hari dapat melanggar Undang-Undang Pemilu Federal. Pendukung Trump dijanjikan bisa mendapat penawaran tersebut yang dipilih secara acak.

Sebelumnya, Elon Musk mengumumkan bahwa ia akan memberikan US$ 1 juta setiap hari kepada pemilih terdaftar acak di tujuh negara bagian kunci yang menandatangani petisi untuk komite aksi politik pro-Trump miliknya.

Hal ini dilakukan Elon Musk sebagai upaya mengajak para penggemarnya untuk datang ke tempat pemungutan suara pada November 2024 mendatang.

Negara bagian yang memenuhi syarat yakni Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, dan North Carolina. Negara tersebut dianggap sebagai medan pertempuran paling kompetitif dalam kontes antara Trump dan lawannya Kamala Harris.

"Hukum federal melarang membayar orang untuk memilih atau mendaftar untuk memilih," tulis pemberitaan CNBC, Kamis (24/10/2024).

Petisi itu sendiri tidak mengharuskan penandatangan mencantumkan afiliasi partai mereka, tetapi mengharuskan mencantumkan informasi pribadi termasuk alamat email dan nomor ponsel.

Seperti diketahui, Elon Musk adalah orang terkaya di dunia dan salah satu pendukung terbesar pencalonan Trump sebagai Presiden AS. America PAC telah menghabiskan lebih dari US$ 100 juta untuk pemilihan presiden, di mana sebagian besar uang itu berasal dari Elon Musk.

Miliarder teknologi Elon Musk mengumumkan akan memberikan US$ 1 juta atau setara Rp 15,45 miliar (kurs Rp 15.450) setiap hari kepada pemilih terdaftar di negara bagian. Namun hal ini justru menuai pandangan negatif dari para ahli hukum pemilu.

Dikutip dari CNN Internasional, Senin (21/10/2024), para ahli hukum pemilu menilai bahwa undian tersebut dapat melanggar hukum, di mana terdapat larangan pembayaran kepada orang untuk mendaftar.

Pernyataan Musk terkait pemberian US$ 1 juta itu disampaikannya saat berkampanye untuk mantan Presiden AS Donald Trump hari Sabtu lalu. Musk mendorong agar para pemilih di negara bagian medan perang menandatangani petisi yang mendukung amandemen, dan berharap jumlah pemilih bisa tembus 2 juta orang.

"Kami akan memberikan US$ $1 juta secara acak kepada orang-orang yang telah menandatangani petisi, setiap hari, mulai sekarang hingga pemilihan," kata Musk pada acara kampanye di Harrisburg, Pennsylvania.

Pemilik X dan CEO Tesla tersebut merujuk pada petisi yang diluncurkan oleh komite aksi politiknya yang menegaskan dukungan terhadap hak atas kebebasan berbicara dan memiliki senjata.

Dalam situs web tempat petisi tersebut, disebutkan program ini secara eksklusif terbuka untuk pemilih terdaftar di Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, dan North Carolina.

Musk sendiri telah memberikan lebih dari US$ 75 juta kepada super PAC pro-Trump miliknya, dan mengatakan bahwa ia berharap undian berhadiah tersebut akan meningkatkan pendaftaran di antara para pemilih Trump.

Orang terkaya di dunia itu juga baru-baru ini mengikuti jejak kampanye di Pennsylvania, mengadakan acara-acara yang mendukung Trump, mempromosikan petisinya, dan menyebarkan teori konspirasi tentang pemilihan umum 2020.

Pemenang pertama US$ 1 juta itu diumumkan pada hari Sabtu, dengan Musk menyerahkan cek raksasa kepada seorang pendukung Trump dalam acaranya di Harrisburg. Lalu pemenang kedua pada hari Minggu sore dalam sebuah acara di Pittsburgh.

Sementara itu, undang-undang federal menetapkan bahwa siapa pun yang membayar atau menawarkan untuk membayar atau menerima pembayaran, baik untuk pendaftaran pemilihan atau untuk memilih merupakan tindak pidana. Tindakan tersebut dapat dihukum hingga lima tahun penjara.

"Ketika Anda mulai membatasi hadiah atau pemberian hadiah hanya untuk pemilih terdaftar atau hanya orang-orang yang telah memilih, di situlah muncul kekhawatiran penyuapan," kata Derek Muller, seorang ahli hukum pemilu yang mengajar di Sekolah Hukum Notre Dame.

Terlepas dari kecilnya peluang Musk untuk dituntut, pakar hukum pemilu yang disegani lainnya mengutuk keras perilaku miliarder tersebut.

"Ini bukan kasus yang sangat ketat, inilah yang ingin dikriminalisasi oleh undang-undang tersebut," kata David Becker, mantan pejabat Departemen Kehakiman

Becker mengatakan, faktanya hadiah tersebut hanya tersedia bagi pemilih terdaftar di salah satu dari tujuh negara bagian yang dapat memengaruhi hasil pemilihan presiden. Menurutnya, hal ini merupakan bukti kuat niat Musk untuk memengaruhi pemilihan, yang dapat menjadi masalah hukum.

Pakar hukum pemilu di Fakultas Hukum UCLA dan kritikus Trump, Rick Hasen, juga menyoroti masalah ini. Dalam sebuah posting blog, ia mengatakan bahwa undian berhadiah Musk merupakan pembelian suara yang ilegal.

Ia pun merujuk pada buku petunjuk kejahatan pemilu Departemen Kehakiman, di mana secara khusus disebutkan menawarkan peluang lotre yang untuk mendorong atau memberi penghargaan terhadap tindakan seperti pendaftaran pemilih adalah ilegal.