JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mempertimbangkan penggunaan metode omnibus law untuk revisi 8 undang-undang (UU) yang terkait sistem politik dan pemilu.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat rapat dengar pendapat umum antara Baleg DPR bersama Perludem hingga Komnas HAM pada Rabu (30/10/2024).

Menurut Doli, metode omnibus law dapat menyatukan berbagai regulasi politik yang saling berkaitan menjadi satu undang-undang yang lebih komprehensif.

“Makanya saya tadi mengusulkan ya sudah kita harus mulai berpikir tentang membentuk undang-undang politik dengan metodologi omnibus law. Jadi karena itu saling terkait semua ya,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Rabu.

Doli menyampaikan bahwa sistem politik dan pemilu di Indonesia masih perlu disempurnakan, terutama untuk mengatasi persoalan biaya tinggi dan kompleksitas pelaksanaan pemilu.

“Ayo kita mulai bicara tentang soal menyempurnakan sistem politik termasuk sistem pemilu kita. Kan sudah banyak bicara tadi soal penyelenggaraan katanya begini, soal biaya mahal politik kita seperti itu. Nah itu sudah bisa mulai sebetulnya,” ucap Doli.

Menurut Doli, setidaknya ada delapan UU terkait sistem pemilu dan politik yang perlu dikaji kembali dan disatukan melalui omnibus law.

Beberapa di antaranya adalah UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), UU Pemerintah Desa, serta UU Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Karena hulunya semua ini kan adalah pemilu maka harus mulai dari revisi Undang-Undang Pemilu," kata Doli.

Namun, Doli mengatakan bahwa dalam rapat kali ini, Baleg bersama sejumlah organisasi masyarakat baru mendiskusikan soal kemungkinan menggabungkan UU Pemilu dan Pilkada.

“Nah tapi kalau kita lihat dari diskusi baleg hari ini, kalau kita bicara tentang soal politiknya saja. Itu tadi pemilu dan pilkada dijadikan satu,” ucap Doli.

Kendati demikian, Doli berharap pembahasan soal revisi 8 UU dan penggunaan metode omnibus law ini dapat diselesaikan jauh sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya pada 2029.

Dengan begitu, aturan yang baru dihasilkan bisa diterapkan dan bisa disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat.

"Lebih baik jauh dari pemilu, sehingga kita satu terhindar dari vested interest. Kita punya cukup waktu nanti untuk uji publik, menyerap aspirasi, sehingga nanti 2026, 2027, 2028 itu sosialisasi sudah,” kata Doli.

Ia juga berharap seluruh jajaran legislatif dan eksekutif memiliki komitmen yang sama untuk menyempurnakan UU terkait politik dan pemilu, sehingga bisa menjadi bagian dari agenda program legislasi nasional (Prolegnas).

"Mudah-mudahan. Saya bilang, yang diperlukan setelah kesadaran itu adalah komitmen kita semua. Komit enggak kita mau menyempurnakan undang-undang politik, termasuk dalamnya soal penyelenggaraan pemilih," ujar Doli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Muslim Ayub mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan umum digelar setiap 10 tahun sekali untuk mengembalikan modal kampanye.

Muslim menyampaikan ini dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Ruang Baleg DPR RI terkait lanjutan pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rabu (30/10/2024).

Salah satu pembahasan dalam rapat ini adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

"Saya berharap apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali, ya kan," kata Muslim dalam rapat.

"Karena untuk 5 tahun ini, pimpinan, kita ini 2025, 2026 itu udah dekat, 2027 itu kita udah mulai, udah mulai pemilu lagi," imbuhnya.

Dia mengatakan pemilu menghabiskan uang yang cukup banyak. Setidaknya perlu Rp 20 miliar agar bisa mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Muslim pun menilai periode lima tahun tidak cukup untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan saat proses pemilu.

"Jadi apa mungkin dana ini bisa kita kembalikan dengan sistem begini. Mohon maaf rata-rata kita bukan sedikit menghabiskan uang. Minimal Rp20 miliar ke atas. Enggak ada yang sampai Rp10 miliar," ujarnya.

Muslim menegaskan ini hanya usulan pribadi, bukan usulan Partai Nasdem.

"Jujur saya sampaikan. Tidak salah kan kalau 10 tahun sekali. Itu yang pertama. Ini usulan, usulan pribadi nih bukan Nasdem," katanya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu agar dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, revisi dianggap perlu karena melihat kompleksitas dan kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak pada 2019 serta 2024.

“Di Pemilu 2019 setelah menjalani pemilu serentak pertama kali, ternyata kita mengalami kompleksitas Pemilu yang luar biasa. Dan pemilu serentak lima kotak kita ulangi lagi di Pemilu 2024 yang lalu,” ujar Khoirunnisa dalam rapat dengar pendapat umum bersama Baleg DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Menurut dia, pemilu serentak awalnya digelar untuk meningkatkan efektivitas sistem presidensial, efisiensi, serta mengacu pada maksud asli perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, pelaksanaan pemilu serentak ini justru menimbulkan tantangan baru, salah satu yang menonjol adalah tingginya tingkat suara tidak sah dalam proses pemungutan suara.

"Di Pemilu 2019 ada sekitar 17 juta suara tidak sah, dan di Pemilu 2024 ada sekitar 15 juta suara yang tidak sah,” kata Khoirunnisa.

Dia berpandangan, kondisi tersebut terjadi karena pemilih kesulitan menyesuaikan suara mereka dengan kompleksitas pemilihan lima kotak.

“Tidak sah ini invalid votes, jadi yang memilihnya salah ya, misalnya tidak sesuai dengan kotak, nama dan sebagainya sehingga suaranya invalid,” ucap Khoirunnisa.

Selama ini, lanjut Khoirunnisa, revisi UU Pemilu terjebak pada perdebatan soal sistem pemilu terbuka atau tertutup, padahal terdapat isu lain yang perlu diperhatikan.

Dia mencontohkan, salah satu hal yang krusial adalah mengintegrasikan UU Pemilu dan Pilkada. Sebab, Putusan Mahkamah Nomor 55 Tahun 2019 menyatakan tidak ada perbedaan rezim antara pemilu dan pilkada, sehingga keduanya bisa disatukan dalam satu naskah undang-undang.

“Secara sederhana bisa dikatakan bahwa keduanya, baik pemilu maupun pilkada ini memiliki unsur yang sama. Sama-sama diselenggarakan oleh KPU, pemilihnya sama, peserta pemilunya adalah partai politik, sehingga sudah tidak ada lagi perbedaan rezim,” kata Khoirunnisa.

“Untuk itulah kami mendorong Undang-Undang Pemilu dan Pilkada bisa disatukan dalam satu naskah atau kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada,” sambungnya.

Khoirunnisa menambahkan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah diuji di MK sebanyak 134 kali sejak disahkan. Hal ini dianggap telah menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aturan tersebut.

“Memang tidak semuanya dikabulkan oleh MK. Tetapi beberapa putusan yang dikabulkan oleh MK, kami nilai itu cukup signifikan untuk mengubah desain pemilu kita,” pungkasnya.

Jakarta -

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) memperingatkan komite aksi politik pro-Trump yang didirikan Elon Musk terkait penawaran US$ 1 juta atau Rp 15,61 miliar per hari dapat melanggar Undang-Undang Pemilu Federal. Pendukung Trump dijanjikan bisa mendapat penawaran tersebut yang dipilih secara acak.

Sebelumnya, Elon Musk mengumumkan bahwa ia akan memberikan US$ 1 juta setiap hari kepada pemilih terdaftar acak di tujuh negara bagian kunci yang menandatangani petisi untuk komite aksi politik pro-Trump miliknya.

Hal ini dilakukan Elon Musk sebagai upaya mengajak para penggemarnya untuk datang ke tempat pemungutan suara pada November 2024 mendatang.

Negara bagian yang memenuhi syarat yakni Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, dan North Carolina. Negara tersebut dianggap sebagai medan pertempuran paling kompetitif dalam kontes antara Trump dan lawannya Kamala Harris.

"Hukum federal melarang membayar orang untuk memilih atau mendaftar untuk memilih," tulis pemberitaan CNBC, Kamis (24/10/2024).

Petisi itu sendiri tidak mengharuskan penandatangan mencantumkan afiliasi partai mereka, tetapi mengharuskan mencantumkan informasi pribadi termasuk alamat email dan nomor ponsel.

Seperti diketahui, Elon Musk adalah orang terkaya di dunia dan salah satu pendukung terbesar pencalonan Trump sebagai Presiden AS. America PAC telah menghabiskan lebih dari US$ 100 juta untuk pemilihan presiden, di mana sebagian besar uang itu berasal dari Elon Musk.

(aid/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menutup peluang mereka akan berubah sikap dalam menjatuhkan putusan terkait gugatan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Hakim MK Guntur Hamzah menyatakan, bisa saja MK mengubah aturan soal presidential threshold asalkan gugatan soal aturan tersebut didukung oleh argumentasi yang kuat.

"Bisa jadi Mahkamah yang akan mengubah, tapi harus didukung argumentasi yang kuat. Bukan tidak mungkin diubah," kata Guntur dalam sidang pada Senin (5/8/2024).

"Misalnya, kali ini perkembangan ketatanegaraan kita sekarang landai, saatnya memikirkan. Jangan sampai ada pengujiannya menjelang pilpres," ucapnya memberi usul.

Terkini, gugatan datang dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2012-2017 Muhammad beserta sejumlah pakar dan pemerhati pemilu yakni Dian Fitri Sabrina, Muhtadin Al Attas, dan Muhammad Saad.

Guntur pun mengingatkan agar Muhammad dan kawan-kawan memperkuat alasan permohonan mereka.

Tujuannya, agar gugatan itu tidak dianggap sama dengan puluhan gugatan sejenis yang sebelumnya telah ditolak Mahkamah karena presidential threshold ini dianggap ranah pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang

Wakil Ketua MK Saldi Isra juga mengapresiasi gugatan tersebut dan meminta Muhammad dkk untuk menyertakan penelitian serta disertasi yang dikutip kepada majelis hakim sebagai bukti.

Ia mengingatkan bahwa gugatan atas Pasal 222 UU Pemilu ini sudah digugat ke MK sedikitnya 33 kali dan Mahkamah belum sekalipun mengabulkan salah satu di antaranya.

"Jadi ada juga pengayaan hakim terkait permohonan ini," kata Saldi.

Sementara itu, hakim konstitusi Arsul Sani menegaskan, aturan undang-undang bukan Al Quran dan hadis yang tidak boleh diubah.

Lagi-lagi, hal itu sepanjang terdapat argumentasi-argumentasi baru yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk bergeser dari pendirian sebelumnya.

"Yang kemarin 33 itu sebut saja sebagai qaul qadim, sudah saatnya kemudian MK karena permohonan-permohonan baru mengeluarkan qaul jadid, pendirian yang lebih baru, dan itu bukan hal yang tidak mungkin di kasus-kasus tertentu, termasuk dalam permohonan para pemohon ini," jelas eks politikus PPP itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2012-2017, Muhammad, mengajukan model ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) maksimum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Muhammad bersama 3 pakar lain, yakni Dian Fitri Sabrina, Muhtadin Al Attas, dan Muhammad Saad menjadi pemohon dalam gugatan atas aturan presidential threshold yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ... bertentangan UUD 1945 selama tidak dimaknai sebagai 'Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melampaui persentase tertinggi partai politik pemenang berdasarkan hasil pemilu sebelumnya'," kata Dian selaku representasi keempat pemohon dalam sidang pendahuluan di MK, Senin (5/8/2024).

Dalam gugatannya itu, Muhammad juga mengajukan sejumlah argumentasi teoretis atas model alternatif presidential threshold yang mereka dorong.

Salah satunya, model ini dianggap tidak membatasi hak partai politik dengan suara mayoritas untuk mengusung capres-cawapresnya, tetapi tidak juga mengebiri hak partai politik dengan suara minoritas untuk dapat mengusung capres-cawapres secara mandiri.

Di samping itu, Muhammad dan kawan-kawan juga meyakini bahwa sistem ini mampu mencegah manipulasi ambang batas untuk keberhasilan pemilu sebagai suatu cara terstruktur yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung faksi atau kandidat tertentu karena dihegemoni oleh campur tangan dari pemerintah yang sedang berkuasa.

"Ambang batas maksimal akan membatasi munculnya koalisi besar dan lahirnya calon presiden tunggal," ujar Dian.

Sebab, partai politik dapat melakukan koalisi dengan siapa pun selama tidak melampaui batas persentase yang dimiliki oleh partai politik pemenang pileg sebelumnya.

"Ambang batas maksimal juga akan melahirkan pemilu yang adil dan transparan karena tidak ada pengecualian kandidat yang diusung oleh partai oposisi," kata Dian.

Sebagai dampaknya, partai politik diyakini akan lebih mandiri dalam pencalonan presiden-wakil presiden, baik dari dalam maupun luar partai, sehingga ideologi partai politik juga tidak dikorbankan.

"Tanpa harus melakukan koalisi setengah hati," kata Dian.

Harapannya, sistem ini akan memunculkan kekayaan capres-cawapres dalam pemilu. Dengan begitu, kekhawatiran terhadap potensi munculnya polarisasi setiap kali pemilu menjelang dapat diantisipasi.

Majelis hakim panel dalam sidang pendahuluan mengapresiasi gugatan yang diajukan dan memberi sejumlah catatan.

"Ini seperti baca karya ilmiah kita ini," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Saldi meminta para pemohon untuk menyertakan penelitian lengkap yang mereka gunakan dalam gugatan ini sebagai bentuk pengayaan untuk majelis hakim.

Ia mengingatkan, pasal tentang presidential threshold ini sudah digugat sedikitnya 33 kali ke MK dan sejauh ini Mahkamah belum pernah mengabulkan satu pun di antaranya.

Jakarta: Model keserentakan pemilihan umum (pemilu) dinilai harus dibenahi. Hal ini merespons sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendorong pemisahan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

"Tapi saya sepakat bahwa model keserentakannya perlu dibenahi," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustiyati atau Ninis saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 25 Juli 2024.

Sejatinya terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pemilu presiden, DPR, dan DPD harus diselenggarakan secara serentak di hari yang sama. Sehingga, tidak bisa dipisah.
"Menurut saya yang ideal adalah memisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah. Pemilu nasional memilih presiden, DPR, dan DPD. Sementara pemilu daerah memilih kepala daerah dan DPRD," ucap Ninis.

Baca juga: Cegah Kecemburuan, Cawagub Anies Dinilai Harus di Luar NasDem, PKB, dan PKS

Dia mengatakan perubahan model keserentakan memang perlu melalui revisi UU Pemilu. Di sisi lain, UU Pemilu harus mematuhi putusan MK.

"Yang ditegaskan MK adalah pemilu presiden, DPR, dan DPD harus serentak di hari yang sama. Variannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang," ujar Ninis.

Sebelumnya, PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres. PKB meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Langkah tersebut dipandang untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih.

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks anggota KPU RI 2012-2017 Hadar Nafis Gumay dan pakar hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini menggugat aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden tertuang dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Pada petitum pokok, Hadar dan Titi meminta agar capres-cawapres bisa diusung oleh partai politik/gabungan partai politik di DPR dan/atau gabungan partai politik di luar DPR, asalkan gabungan partai pengusung itu berjumlah 20 persen dari jumlah partai politik peserta pileg sebelumnya.

Jika ketentuan ini dikabulkan, gabungan 3-4 dari 10 partai yang tidak lolos ke DPR RI hasil Pileg 2024 sudah cukup untuk mengusung capres-cawapresnya sendiri pada Pemilihan Presiden 2029.

Pada petitum alternatif, mereka meminta agar gabungan partai politik peserta pileg yang tidak memiliki kursi di DPR dapat turut mengusung capres cawapres dengan ambang batas yang ditentukan kemudian oleh pembentuk undang-undang.

"Menurut pendapat para pemohon, alternatif pengaturan ambang batas pencalonan presiden yang diusulkan oleh para pemohon akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam status quo saat ini," kata Titi dalam gugatannya.

Pertama, menurut Hadar dan Titi, hal ini akan menyelesaikan ketidakpuasan partai-partai politik di luar DPR yang merasa hak konstitusionalnya direnggut dengan ketentuan saat ini.

Kedua, partai politik yang baru ikut pemilu punya nilai tawar yang sama dengan sehingga diharapkan para kandidat pilpres tidak hanya mendekatkan diri dengan partai politik yang selama ini bercokol di DPR.

Ketiga, pencalonan presiden dan wakil presiden diharapkan akan membawa efek yang merata untuk semua partai politik dalam kans mereka memenangi pileg, tidak berdampak ke partai-partai besar saja.

Keempat, hal ini dianggap mewujudkan keadilan komunikatif dalam rangka memperlakukan setiap partai politik dengan cara dan pendekatan yang sama akan tercipta dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kelima, penerapan ambang batas pencalonan presiden akan memenuhi prinsip kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dengan prasyarat-prasyaratnya sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah dalam berbagai putusan, dengan tetap menjamin hak politik dari masing-masing partai politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

Gugatan ini telah diterima MK melalui akta penerimaan pengajuan permohonan (AP3) dan akan diregistrasi dalam waktu dekat sebagai perkara yang bakal disidangkan.

JAKARTA, KOMPAS.comMahkamah Konstitusi (MK) tengah menangani uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) agar pelantikan presiden dan wakil presiden dapat dilaksanakan lebih cepat.

Pemohon uji materi meminta MK menambahkan norma baru pada Pasal 416 Ayaat (1) UU Pemilu yang megnatur pelantikan presiden dan wakil presiden selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan terpilih.

“Majelis Yang Mulia dapat mempertimbangkan hal ini untuk dapat memasukkan atau tambahan daripada Pasal 416 ayat (1), paling tidak selambat-lambatnya tiga bulan dilantik untuk menjadi presiden yang terpilih dan tetap oleh MPR,” ujar kuasa hukum pemohon, Daniel Edward Tangkau dalam sidang yang disiarkan secara daring, Rabu (17/7/2024).

Para pemohon uji materi tersebut adalah Audrey G. Tangkudung, Rudi Andries, Desy Natalia Kristanty, Marlon S.C. Kansil, dan Meity Anita Lingkani. Sidang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani didampingi Anwar Usman dan Arief Hidayat.

Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu berbunyi “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Lewat uji materi ini, pemohon meminta agar isi pasal ditambahkan klausul “apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50 persen dan setelah ditetapkan oleh KPU maka MPR harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU”.

Alasan penggugat

Di ruang sidang MK, Pemohon Desy Natalia Kristanty mengungkapkan, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih saat ini, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sejak ditetapkan oleh KPU terlalu lama, yakni delapan bulan sejak pemilu berakhir.

Untuk diketahui, hari pemungutan suara Pemilu 2024 jatuh pada 14 Februari 2024, sedangkan pelantikan presiden dan wakil presiden diagendakan pada 20 Oktober 2024 mendatang.

“Kami meminta kepada MK diterbitkannya norma baru soal percepatan waktu pelantikan,” ujar Desy.

Menurut Desy, tidak ada alasan untuk menunda pelantikan karena penetapan pasangan yang terpilih sudah tidak dapat diganggu gugat.

Ia juga menilai bahwa semua prosedur untuk melantik Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden sudah terpenuhi.

“Kami menilai tidak ada celah untuk menunda, apalagi membatalkan pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena pemilu sudah selesai,” kata Desy

“Kemudian, keputusan MK dan ketetapan KPU atas hasil Pilpres sudah jelas. Tahapan selanjutnya adalah pelantikan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 9,” ujar dia.

Para pemohon berpandangan bahwa jeda waktu menjelang pelantikan yang terlalu lama membuat pemerintahan saat ini tidak bisa berjalan maksimal. Sebab, presiden yang menjabat tidak leluasa Membuat kebijakan strategis dan berkurang pengaruhnya.

Hal ini tidak terlepas dari adanya kepala negara yang sudah terpilih dan tinggal menunggu waktu pelantikan untuk menggantikan posisi presiden saat ini.

“Artinya, menurut kami situasi semacam saat ini, mengakibatkan kevakuman pemerintahan selama delapan bulan. Atau bisa juga terjadi disorientasi pemerintahan,” kata Desy.

Inkonstitusional

Namun, permohonan Desy dan kawan-kawan justru dipertanyakan oleh hakim MK Arief Hidayaat.

Menurut Arief, permohonan yang meminta agar waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih paling lambat 3 bulan setelah penetapan KPU, bisa bertentangan dengan konstitusi karena membuat masa jabatan tak sampai 5 tahun.

“Ini perlu dipertimbangkan permohonannya, pas atau enggak,” ujar Arief.

Arief pun bertanya kepada pihak pemohon soal waktu pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai terpilih pada 2019.

"Harus diingat juga, Pak Jokowi, presiden kita itu dilantik tanggal berapa?" tanya Arief.

"20 Oktober 2019," jawab Daniel.

"Selesainya berarti?" tanya Arief lagi.

"20 Oktober 2024," ujar Daniel.

"Kalau dilantik sebelum 20 oktober, pak Jokowi menjabat berapa tahun?" tanya Arief.

"Belum mencapai 5 tahun," jawab pemohon.

"Nah berarti melanggar konstitusi kan. Berarti permohonan Anda itu yang diajukan melanggar konstitusi," kata Arief menegaskan.

Sementara itu, hakim MK Arsul Sani meminta pemohon untuk memperbaiki permohonan dan juga bukti-bukti sesuai aturan di dalam hukum acara.

“Diberi waktu untuk memperbaiki selama 14 hari. Oleh karena itu, perbaikan permohonan, kalau mau diperbaiki, itu bisa dilakukan oleh para pemohon dan kuasanya sampai hari selasa 30 Juli 2024," kata Asrul Sani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mempertanyakan isi gugatan pemohon uji materi Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebab, permohonan yang meminta agar pasal itu turut mengatur waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih paling lambat 3 bulan setelah penetapan KPU, bisa bertentangan dengan konstitusi karena membuat masa jabatan tak sampai 5 tahun.

“Ini perlu dipertimbangkan permohonannya, pas atau enggak,” ujar Arief dalam sidang yang disiarkan secara daring, Rabu (17/7/2024).

Arief pun bertanya kepada pihak pemohon soal waktu pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai terpilih pada 2019.

"Harus diingat juga, Pak Jokowi, presiden kita itu dilantik tanggal berapa?" tanya Arief.

"20 oktober 2019," jawab Kuasa Pemohon Daniel Edward Tangkau.

"Selesainya berarti?" tanya Arief lagi.

"20 Oktober 2024," jawab kuasa pemohon lagi.

"Kalau dilantik sebelum 20 oktober, pak Jokowi menjabat berapa tahun?" tanya Arief.

"Belum mencapai 5 tahun," jawab pemohon.

"Nah berarti melanggar konstitusi kan. Berarti permohonan Anda itu yang diajukan melanggar konstitusi," tegas Arief.

Sementara itu Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan, pemohon memiliki hak untuk memperbaiki permohonan dan juga bukti-bukti sesuai aturan di dalam hukum acara.

“Diberi waktu untuk memperbaiki selama 14 hari. Oleh karena itu, perbaikan permohonan, kalau mau diperbaiki, itu bisa dilakukan oleh para pemohon dan kuasanya sampai hari selasa 30 Juli 2024," kata Asrul Sani.

Diberitakan sebelumnya, MK menggelar sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Rabu (17/7/2024). Sidang judicial review tersebut dipimpin oleh Hakim MK Arsul Sani, didampingi Anwar Usman dan Arief Hidayat.

Gugatan itu diajukan oleh lima orang pemohon, yakni Audrey G. Tangkudung, Rudi Andries, Desy Natalia Kristanty, Marlon S.C. Kansil, dan Meity Anita Lingkani.

Dalam permohonannya, MK diminta merevisi bunyi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Mereka meminta pasal tersebut turut mengatur pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih paling lambat 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU.

“Majelis Yang Mulia dapat mempertimbangkan hal ini untuk dapat memasukkan atau tambahan daripada Pasal 416 ayat (1), paling tidak selambat-lambatnya tiga bulan dilantik untuk menjadi presiden yang terpilih dan tetap oleh MPR,” ujar Daniel yang disiarkan secara daring, Rabu (17/7/2024).

Di ruang sidang MK, Pemohon Desy Natalia Kristanty mengungkapkan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih saat ini sejak ditetapkan oleh KPU terlalu lama, yakni delapan bulan.

“Kami meminta kepada MK diterbitkannya norma baru soal percepatan waktu pelantikan,” kata Desy. Adapun Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu berbunyi “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Lewat uji materi ini, pemohon meminta agar isi pasal ditambah kalimat “apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50 persen dan setelah ditetapkan oleh KPU maka MPR harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU”.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Rabu (17/7/2024).

Sidang judicial review tersebut dipimpin oleh Hakim MK Arsul Sani, didampingi Anwar Usman dan Arief Hidayat.

Gugatan itu diajukan oleh lima orang pemohon, yakni Audrey G. Tangkudung, Rudi Andries, Desy Natalia Kristanty, Marlon S.C. Kansil, dan Meity Anita Lingkani.

Dalam permohonannya, MK diminta merevisi bunyi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Mereka meminta pasal tersebut turut mengatur pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih paling lambat 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU.

“Majelis Yang Mulia dapat mempertimbangkan hal ini untuk dapat memasukkan atau tambahan daripada Pasal 416 ayat (1), paling tidak selambat-lambatnya tiga bulan dilantik untuk menjadi presiden yang terpilih dan tetap oleh MPR,” ujar Kuasa Hukum Pemohon Daniel Edward Tangkau dalam sidang yang disiarkan secara daring, Rabu (17/7/2024).

Di ruang sidang MK, Pemohon Desy Natalia Kristanty mengungkapkan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih saat ini sejak ditetapkan oleh KPU terlalu lama, yakni delapan bulan.

“Kami meminta kepada MK diterbitkannya norma baru soal percepatan waktu pelantikan,” kata Desy.

Adapun Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu berbunyi “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Lewat uji materi ini, pemohon meminta agar isi pasal ditambah kalimat “apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50 persen dan setelah ditetapkan oleh KPU maka MPR harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU”.

Solo: Seorang pengacara di Kota Solo, Sigit Nugroho Sudibyanto mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-undang Pilkada. Hal itu dilakukannya karena tak menghendaki putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep maju Pilgub Jawa Tengah 2024.

"Klien saya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas undang-undang pemilihan kepala daerah. Khususnya terkait umur di pasal 7 ayat 2," ujar Kuasa Hukum pemohon, Arif Sahudi, di Solo, Senin, 15 Juli 2024.

Pengajuan permohonan uji materi selain diajukan Sigit yang juga warga asal Colomadu, Karanganyar, juga diajukan seorang mahasiswa Fakultas Hukum UNS, Arkaan Wahyu Re A.
Diketahui, dalam undang-undang pasal 7 ayat 2 huruf (e) tersebut tertera syarat batas usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Di sisi lain, Arkaan mengajukan permohonan uji materi undang-undang agar undang-undang Pilkada dihitung sejak penetapan calon.

"Mas Sigit mengajukan permohonan uji materi terkait pemaknaan pasal 7 ayat 2. Sejak kapan batasan umur dimulai dihitung. Mas Sigit mengajukan permohonan didasari oleh PKPU yang lama memang hitungan umur 30 atau 25 itu sejak didaftarkan. Sedangkan Mas Arkaan, setelah daftar berkas lengkap terus ditetapkan. Beliau mengajukan ini agar Mas Kaesang nanti menyalonkan diri sebagai Walikota Solo. Tidak bisa tiba-tiba langsung ke Gubernur DKI atau di Jawa Tengah," ungkapnya.

Sementara itu, Sigit Nugroho Sudibyanto menjelaskan, pihaknga berkeinginan agar Kaesang tidak bisa mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah. Ia berharap Kaesang yang baru menginjak berumur 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang tidak jadi untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Tengah.

"Karena saya sendiri memang ada keinginan untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah. Makanya disini tuntutan saya 30 tahun dimaknai saat pendaftaran sebagai calon gubernur. Jadi itu alasan politisnya. Karena kalau Mas Kaesang gak jadi nyalon, peluang saya makin besar. Nanti kalau mencalonkan diri artinya udah pasti secara politikkan kita tau mas Kaesang akan diberikan previlage yang sama dengan mas Gibran," bebernya.

(WHS)