Bos Tesla Elon Musk dan kelompok politiknya digugat jaksa penuntut di Philadelphia AS atas tuduhan pemberian uang sebesar Rp 15,7 miliar kepada para swing voters di beberapa negara bagian. Elon Musk dianggap menjalankan lotere ilegal yang melanggar undang-undang.

Melansir BBC Selasa (29/10/2024), gugatan ini muncul beberapa hari setelah departemen kehakiman AS memperingatkan PAC Musk bahwa pemberian US $1 juta atau setara Rp 15,7 miliar (kurs 15.760) yang dilakukannya mungkin melanggar undang-undang pemilihan federal.

Sebelumnya, Musk mengumumkan bahwa ia akan secara acak memberikan hadiah senilai Rp 15,7 miliar kepada warga di negara-negara bagian seperti Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, dan North Carolina. Pembagian itu akan dilakukan setiap hari hingga 5 November.

Syarat untuk mendapatkan hadiah ini mengharuskan para pemilih yang terdaftar untuk memberikan informasi identitas pribadi seperti alamat dan nomor telepon. Langkah Musk ini dinilai membeli suara dalam Pilpres AS untuk memenangkan Donald Trump.

"America PAC dan Musk harus dihentikan, segera, sebelum Pemilihan Presiden 5 November mendatang," kata Lawrence Krasner, Jaksa Wilayah Philadelphia dalam gugatannya, dikutip BBC, Rabu (30/10/2024).

"America PAC dan Musk menipu warga Philadelphia untuk menyerahkan informasi identitas pribadi mereka dan membuat janji politik dengan imbalan kesempatan untuk memenangkan Rp 15,7 miliar," tulis gugatan itu.

Dalam gugatan itu, Musk dianggap melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan skema itu dinilai dapat memengaruhi pemilih serta membeli suara dalam memenangkan Trump di pilpres AS 2024.

Hingga saat ini, terdapat sembilan pemenang hadiah senilai Rp 15,7 miliar telah diumumkan, yang terakhir adalah seorang pria dari Michigan.

"Itu adalah sebuah undian ilegal dan tidak dapat disangkal lagi bahwa itu adalah lotere yang melanggar hukum," jelas Krasner dalam gugatannya.

Video: Elon Musk Bagi-bagi Rp 15 M Jelang Pilpres AS Berujung Digugat

Video: Elon Musk Bagi-bagi Rp 15 M Jelang Pilpres AS Berujung Digugat

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) memperingatkan komite aksi politik pro-Trump yang didirikan Elon Musk terkait penawaran US$ 1 juta atau Rp 15,61 miliar per hari dapat melanggar Undang-Undang Pemilu Federal. Pendukung Trump dijanjikan bisa mendapat penawaran tersebut yang dipilih secara acak.

Sebelumnya, Elon Musk mengumumkan bahwa ia akan memberikan US$ 1 juta setiap hari kepada pemilih terdaftar acak di tujuh negara bagian kunci yang menandatangani petisi untuk komite aksi politik pro-Trump miliknya.

Hal ini dilakukan Elon Musk sebagai upaya mengajak para penggemarnya untuk datang ke tempat pemungutan suara pada November 2024 mendatang.

Negara bagian yang memenuhi syarat yakni Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, dan North Carolina. Negara tersebut dianggap sebagai medan pertempuran paling kompetitif dalam kontes antara Trump dan lawannya Kamala Harris.

"Hukum federal melarang membayar orang untuk memilih atau mendaftar untuk memilih," tulis pemberitaan CNBC, Kamis (24/10/2024).

Petisi itu sendiri tidak mengharuskan penandatangan mencantumkan afiliasi partai mereka, tetapi mengharuskan mencantumkan informasi pribadi termasuk alamat email dan nomor ponsel.

Seperti diketahui, Elon Musk adalah orang terkaya di dunia dan salah satu pendukung terbesar pencalonan Trump sebagai Presiden AS. America PAC telah menghabiskan lebih dari US$ 100 juta untuk pemilihan presiden, di mana sebagian besar uang itu berasal dari Elon Musk.

Washington: Calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Kamala Harris mengungguli rivalnya dari Partai Republik Donald Trump di tiga negara bagian penting - Wisconsin, Pennsylvania, dan Michigan. Menurut survei terbaru New York Times dan Siena College, Harris unggul empat poin atas Trump.

Harris, calon presiden dari Partai Demokrat, mengungguli Trump dengan empat poin persentase di ketiga negara bagian tersebut, yaitu 50 persen berbanding 46 persen di antara calon pemilih di setiap negara bagian, menurut survei yang dilakukan pada periode 5-9 Agustus.

Margin kesalahan pengambilan sampel di antara calon pemilih kurang lebih 4,8 poin persentase di Michigan, 4,2 poin di Pennsylvania, dan 4,3 poin di Wisconsin. Secara total, 1.973 calon pemilih diwawancarai untuk jajak pendapat tersebut.

Presiden AS Joe Biden mundur dari pencalonan pada 21 Juli dan mendukung Harris untuk pemilu AS pada 5 November mendatang.

Pengambilalihan kekuasaan oleh Harris telah menghidupkan kembali kampanye yang sempat goyah di tengah keraguan Demokrat tentang peluang Biden untuk mengalahkan Trump atau kemampuannya untuk terus memerintah jika ia menang.

Dukungan AS terhadap perang Israel di Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan krisis kemanusiaan setelah serangan kelompok pejuang Palestina Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, telah memicu protes besar dan pertentangan terhadap pemerintahan Biden di negara-negara bagian tersebut, terutama di Michigan dari beberapa kelompok liberal, Muslim-Amerika, dan Arab-Amerika.

Dinamika Politik AS

Sekitar 200.000 orang dari ketiga negara bagian tersebut "tidak berkomitmen" untuk mendukung Biden dalam pemilihan pendahuluan Demokrat, dengan alasan kebijakan Gaza.

Harris telah membuat beberapa komentar publik yang tegas tentang hak asasi manusia Palestina dan menyatakan perubahan nada, meski ia tidak menunjukkan perbedaan kebijakan substantif dari Biden terkait Gaza.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa Trump telah membangun keunggulan atas Biden, termasuk di negara-negara bagian penting, setelah penampilan buruk petahana dalam debat. Tetapi masuknya Harris ke dalam persaingan telah mengubah dinamika politik,

Sebuah jajak pendapat Ipsos yang dipublikasikan pada Kamis lalu menunjukkan Harris mengungguli Trump secara nasional dengan perolehan suara 42 persen berbanding 37 persen dalam pemilihan umum pada tanggal 5 November.

Jajak pendapat daring nasional yang melibatkan 2.045 orang dewasa AS tersebut dilakukan pada 2-7 Agustus dan memiliki margin kesalahan sekitar 3 poin persentase.

Baca juga: Trump-Harris Akan Berdebat Tiga Kali Pada September

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA — Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, berencana untuk kembali berpidato di Wisconsin meski baru saja selamat dari upaya pembunuhan saat berkampanye di Pennsylvania, Sabtu (13/7/2024).

Trump menegaskan kembali kecintaannya pada negara dan rakyatnya, dengan mengumumkan rencana untuk berpidato di hadapan negaranya dari Wisconsin dalam waktu dekat.

“Saya benar-benar mencintai negara kita, dan mencintai Anda semua, dan berharap dapat berbicara kepada negara besar kita minggu ini dari Wisconsin,” katanya pada platform Truth Social, Minggu (14/7/2024).

Dalam kesempatan itu, Trump juga menyerukan persatuan dan perlawanan terhadap kejahatan.

"Saat ini, lebih penting bagi kita untuk bersatu, dan menunjukkan karakter kita yang sebenarnya sebagai rakyat Amerika, tetap kuat dan tangguh, dan tidak membiarkan kejahatan menang," ujarnya.

Selain itu, Trump menyampaikan terima kasih atas dukungan setelah percobaan pembunuhan terhadap dirinya dengan mengatakan "Kami tidak akan takut, tetapi tetap tabah dalam Iman kami dan Melawan dalam menghadapi Kejahatan.”

Dia juga menyampaikan belasungkawa bagi korban dan keluarga mereka, serta mendoakan mereka yang terluka agar segera sembuh.

Seperti diketahui, dalam upaya pembunuhan sehari sebelumnya, Trump tertembak di telinga kanan. Kendati begitu, kondisinya dikabarkan baik-baik saja.

Biro Investigasi Federal (FBI) kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengidentifikasi tersangka penembak sebagai Thomas Matthew Crooks.

Dalam pernyataan terpisah, Dinas Rahasia mengatakan penembak melepaskan beberapa tembakan ke arah panggung dari posisi tinggi di luar lokasi acara. Selain tersangka, seorang hadirin juga tertembak dan dua lainnya terluka parah.

Insiden terjadi hanya beberapa hari sebelum Trump akan dinominasikan sebagai calon presiden pada pemilu AS 2024 dari Partai Republik.