JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan adanya penurunan tarif bea anti-dumping seluruh produk udang Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat (AS) menjadi 3,9 persen.

Diketahui, sebelumnya seluruh produk udang asal Indonesia dikenakan bea anti-dumping sebesar 6,3 persen saat masuk pasar AS.

Hal ini berdasarkan keputusan sementara terkait dengan penyidikan anti dumping dan counterveilingduties (CVD) pada tanggal 25 Maret 2024.

PIXABAY/SINTEC Ilustrasi udang, udang segar.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiyana mengatakan, keputusan penurunan bea masuk tersebut berdasarkan hasil investigasi atas tuduhan CVD atau dugaan subsidi oleh pemerintah Indonesia kepada industri udang nasional.

Selain itu, Indonesia juga dituduh melakukan melakukan dumping kepada pelaku usaha eksportir udang di Indonesia.

Kedua tuduhan tersebut dilayangkan oleh petisioner American Shrimp Processors Association (ASPA) melalui petisi pada 25 Oktober 2023.

"Seiring berjalannya waktu, hasil dari investigasi kemudian proses kunjungan di lapangan dan sebagainya oleh United States Department of Commerce (USDOC) itu sudah dilakukan. (Hasilnya) Pertama adalah untuk CVD, tuduhan subsidi kita de minimis, artinya kita tidak dikenakan tuduhan melakukan subsidi, artinya pemerintah tidak melakukan subsidi," jelas Erwin dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Senin (28/10/2024).

"Kemudian yang kedua, dari hasil preliminary yang bulan Maret, kita mendapatkan perhitungan kepada dua mandatory respondent, dua perusahaan udang, atau eksportir udang, yang pertama hasilnya nol persen Yang kedua 6,3 persen. Dan secara keseluruhan selain pelaku usaha atau eksportir yang nol persen itu dikenai margin dumping atau tarif sementara untuk masuk ke AS itu 6,3 persen," lanjutnya.

PIXABAY/JAEWAN_CHOI Ilustrasi udang, udang segar.

Kemudian pada 23 Oktober atau 22 Oktober 2024 lalu, USDOC sudah menerbitkan kembali final determination terhadap investigasi mereka terhadap tuduhan CVD yang diduga dilakukan Indonesia, beserta tuduhan anti-dumping.

Hasilnya, pemerintah Indonesia tetap dinyatakan de minimis atau tidak dituduh melakukan subsidi terhadap industri udang nasional.

"Sehingga kita tidak dikenai tarif untuk CVD-nya. Menjadi nol persen. Sementara untuk anti-dumping kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen," tegas Erwin.

Menurutnya, hasil ini merupakan sinergi antara pemerintah dengan Asosiasi Pengusaha Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) serta KBRI Washington DC.

Sebab seluruh pihak ikut melakukan proses dengar pendapat bersama dengan USDOC.

Meski begitu, pemerintah RI saat ini masih menghadapi satu persoalan lain yakni dampak ekonomi dari anti-dumping ekspor udang ke AS terhadap perekonomian domestik negeri Paman Sam itu.

Saat ini, pemerintah RI sedang melakukan proses dengar pendapat bersama United States Irnational Trade Commission (USITC) terkait hal itu.

Nantinya, pengumuman final akan disampaikan oleh USITC pada 5 Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan adanya penurunan tarif bea anti-dumping seluruh produk udang Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat (AS) menjadi 3,9 persen.

Diketahui, sebelumnya seluruh produk udang asal Indonesia dikenakan bea anti-dumping sebesar 6,3 persen saat masuk pasar AS.

Hal ini berdasarkan keputusan sementara terkait dengan penyidikan anti dumping dan counterveilingduties (CVD) pada tanggal 25 Maret 2024.

PIXABAY/SINTEC Ilustrasi udang, udang segar.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiyana mengatakan, keputusan penurunan bea masuk tersebut berdasarkan hasil investigasi atas tuduhan CVD atau dugaan subsidi oleh pemerintah Indonesia kepada industri udang nasional.

Selain itu, Indonesia juga dituduh melakukan melakukan dumping kepada pelaku usaha eksportir udang di Indonesia.

Kedua tuduhan tersebut dilayangkan oleh petisioner American Shrimp Processors Association (ASPA) melalui petisi pada 25 Oktober 2023.

"Seiring berjalannya waktu, hasil dari investigasi kemudian proses kunjungan di lapangan dan sebagainya oleh United States Department of Commerce (USDOC) itu sudah dilakukan. (Hasilnya) Pertama adalah untuk CVD, tuduhan subsidi kita de minimis, artinya kita tidak dikenakan tuduhan melakukan subsidi, artinya pemerintah tidak melakukan subsidi," jelas Erwin dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Senin (28/10/2024).

"Kemudian yang kedua, dari hasil preliminary yang bulan Maret, kita mendapatkan perhitungan kepada dua mandatory respondent, dua perusahaan udang, atau eksportir udang, yang pertama hasilnya nol persen Yang kedua 6,3 persen. Dan secara keseluruhan selain pelaku usaha atau eksportir yang nol persen itu dikenai margin dumping atau tarif sementara untuk masuk ke AS itu 6,3 persen," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan adanya penurunan tarif bea anti-dumping seluruh produk udang Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat (AS) menjadi 3,9 persen.

Diketahui, sebelumnya seluruh produk udang asal Indonesia dikenakan bea anti-dumping sebesar 6,3 persen saat masuk pasar AS.

Hal ini berdasarkan keputusan sementara terkait dengan penyidikan anti dumping dan counterveilingduties (CVD) pada tanggal 25 Maret 2024.

PIXABAY/SINTEC Ilustrasi udang, udang segar.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiyana mengatakan, keputusan penurunan bea masuk tersebut berdasarkan hasil investigasi atas tuduhan CVD atau dugaan subsidi oleh pemerintah Indonesia kepada industri udang nasional.

Selain itu, Indonesia juga dituduh melakukan melakukan dumping kepada pelaku usaha eksportir udang di Indonesia.

Kedua tuduhan tersebut dilayangkan oleh petisioner American Shrimp Processors Association (ASPA) melalui petisi pada 25 Oktober 2023.

"Seiring berjalannya waktu, hasil dari investigasi kemudian proses kunjungan di lapangan dan sebagainya oleh United States Department of Commerce (USDOC) itu sudah dilakukan. (Hasilnya) Pertama adalah untuk CVD, tuduhan subsidi kita de minimis, artinya kita tidak dikenakan tuduhan melakukan subsidi, artinya pemerintah tidak melakukan subsidi," jelas Erwin dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Senin (28/10/2024).

"Kemudian yang kedua, dari hasil preliminary yang bulan Maret, kita mendapatkan perhitungan kepada dua mandatory respondent, dua perusahaan udang, atau eksportir udang, yang pertama hasilnya nol persen Yang kedua 6,3 persen. Dan secara keseluruhan selain pelaku usaha atau eksportir yang nol persen itu dikenai margin dumping atau tarif sementara untuk masuk ke AS itu 6,3 persen," lanjutnya.

PIXABAY/JAEWAN_CHOI Ilustrasi udang, udang segar.

Kemudian pada 23 Oktober atau 22 Oktober 2024 lalu, USDOC sudah menerbitkan kembali final determination terhadap investigasi mereka terhadap tuduhan CVD yang diduga dilakukan Indonesia, beserta tuduhan anti-dumping.

Hasilnya, pemerintah Indonesia tetap dinyatakan de minimis atau tidak dituduh melakukan subsidi terhadap industri udang nasional.

"Sehingga kita tidak dikenai tarif untuk CVD-nya. Menjadi nol persen. Sementara untuk anti-dumping kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen," tegas Erwin.

Menurutnya, hasil ini merupakan sinergi antara pemerintah dengan Asosiasi Pengusaha Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) serta KBRI Washington DC.

Sebab seluruh pihak ikut melakukan proses dengar pendapat bersama dengan USDOC.

Meski begitu, pemerintah RI saat ini masih menghadapi satu persoalan lain yakni dampak ekonomi dari anti-dumping ekspor udang ke AS terhadap perekonomian domestik negeri Paman Sam itu.

Saat ini, pemerintah RI sedang melakukan proses dengar pendapat bersama United States Irnational Trade Commission (USITC) terkait hal itu.

Nantinya, pengumuman final akan disampaikan oleh USITC pada 5 Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Perdagangan Amerika Serikat (United States Department of Commerce/USDOC) dalam keputusan terbarunya menurunkan rate antidumping produk udang asal Indonesia.

Berdasarkan hasil final determination untuk countervailing duties (CVD) dan anti dumping (AD) (antisubsidi dan antidumping) yang dikeluarkan Departemen Perdagangan AS, Indonesia dibebaskan dari tuduhan subsidi atau de-minimis dan menjaga nilai margin dumping dari semula 6,3% menjadi 3,9%.

“Hasilnya kita tidak dituduh melakukan subsidi terhadap industri udang nasional sehingga kita tidak dikenai tarif untuk CVD jadi 0%, sementara antidumping kita turun 6,3% menjadi 3,9%,” ungkap Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (28/10/2024).

Secara terperinci, Departemen Perdagangan AS menetapkan rate antidumping untuk responden PT Bahari Makmur Sejati (BMS) sebesar 0%, sedangkan PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha lainnya menjadi 3,9%, dari semula 6,3%.

Adapun bea masuk tambahan ini masih bersifat sementara hingga dikeluarkannya hasil keputusan final determination Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (United States International Trade Commission/USITC) terkait dengan injury domestik AS pada 5 Desember 2024. Jika tidak terbukti adanya injury domestik AS, bea masuk anti subsidi dan anti dumping tidak diberlakukan.

“Mudah-mudahan posisi kita yang hasil final dari USDOC, CVD dan kaitan dengan dumping bisa di drop atau dibatalkan, itu keinginan kita,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia bersama sejumlah negara tengah menghadapi gugatan antisubsidi dan antidumping untuk produk udang beku yang dilayangkan oleh AS.

Gugatan ini bermula saat American Shrimp Processors Association (Aspa) pada Oktober 2023 mengajukan petisi kepada Departemen Perdagangan AS dan Komisi Perdagangan Internasional AS untuk meminta bea masuk antidumping atas impor udang air hangat beku asal Ekuador dan Indonesia.

Asosiasi juga meminta pemerintah AS untuk melakukan countervailing terhadap bea masuk udang impor dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam.

Kemudian pada 25 Maret 2024, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menetapkan CVD preliminary determination untuk Indonesia adalah de-minimis sehingga Indonesia untuk sementara tidak dikenakan bea masuk subsidi.

Lalu pada 23 Mei 2024, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menetapkan AD preliminary determination yang menyatakan bahwa Indonesia melakukan tindakan dumping. Mandatory respondents yakni BMS mendapat tarif 0% sedangkan FMS dan udang beku dari eksportir Indonesia lainnya dikenakan sebesar 6,3% dalam bentuk cash deposit mulai 1 Juni 2024.

Terbaru atau tepatnya pada 21 Oktober 2024, Departemen Perdagangan Amerika Serikat dalam hasil final determination menurunkan rate antidumping sebesar 3,9% untuk FMS dan udang beku dari eksportir Indonesia lainnya.

Erwin mengatakan, pemerintah akan terus aktif mengawal dan berkoordinasi dengan otoritas AS dan stakeholders terkait guna menjaga hasil final di Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat berpihak pada kepentingan Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan melakukan upaya tindak lanjut berupa mendorong sinergi para eksportir, pengolah dan pembudidaya, meningkatkan kualitas hulu dan hilir, serta promosi udang Indonesia ke pasar potensial non-AS seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Timur Tengah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut ekspor komoditas udang masih mengalami penurunan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana.

Erwin mengatakan ekspor udang Indonesia mengalami penurunan yang signifikan selama tahun 2023, yakni sebesar 19,8%. Sementara untuk periode Januari-September 2024, ekspor udang juga mengalami penurunan hingga 8,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Pada periode Januari ini sampai September nilai ekspor Indonesia di pasar global tetap mengalami penurunan 8,1% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023," kata Erwin dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, penurunan ekspor ini terjadi utamanya di pasar Amerika Serikat (AS). Dia menyebut kasus tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang sangat mempengaruhi ekspor komoditas udang.

"Dan ini tentunya mengapa kemudian situasi ataupun kasus CVD dan anti-dumping ini sangat berpengaruh bagi perundangan nasional, karena tujuan ekspor udang utama Indonesia masih tinggi di pasar Amerika Serikat. Kemudian tentunya ekspor ini khususnya udang masih didominasi udang beku," jelasnya.

Dia menjelaskan pangsa pasar ekspor udang yang besar di AS ini tak lepas dari permintaan yang besar juga. Dia menekankan selama ada permintaan yang besar di sana, ekspor udang akan terus lari ke AS.

Meski begitu, dia tidak menutup celah atau potensi ekspor udang ke negara lain. Pihaknya telah melihat beberapa negara yang berpotensi ekspor komoditas udang, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

"Melihat dari sisi hasil dari kasus ini, kami melakukan upaya untuk bisa mencari celah pasar udang lain selain AS. Beberapa pasar seperti, Jepang ada potensi untuk bisa didorong, Jepang peluang masih besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian Australia dan Korea Selatan juga potensi yang besar khususnya produk udang olahan," imbuhnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut ekspor komoditas udang masih mengalami penurunan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana.

Erwin mengatakan ekspor udang Indonesia mengalami penurunan yang signifikan selama tahun 2023, yakni sebesar 19,8%. Sementara untuk periode Januari-September 2024, ekspor udang juga mengalami penurunan hingga 8,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Pada periode Januari ini sampai September nilai ekspor Indonesia di pasar global tetap mengalami penurunan 8,1% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023," kata Erwin dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, penurunan ekspor ini terjadi utamanya di pasar Amerika Serikat (AS). Dia menyebut kasus tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang sangat mempengaruhi ekspor komoditas udang.

"Dan ini tentunya mengapa kemudian situasi ataupun kasus CVD dan anti-dumping ini sangat berpengaruh bagi perundangan nasional, karena tujuan ekspor udang utama Indonesia masih tinggi di pasar Amerika Serikat. Kemudian tentunya ekspor ini khususnya udang masih didominasi udang beku," jelasnya.

Dia menjelaskan pangsa pasar ekspor udang yang besar di AS ini tak lepas dari permintaan yang besar juga. Dia menekankan selama ada permintaan yang besar di sana, ekspor udang akan terus lari ke AS.

Meski begitu, dia tidak menutup celah atau potensi ekspor udang ke negara lain. Pihaknya telah melihat beberapa negara yang berpotensi ekspor komoditas udang, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

"Melihat dari sisi hasil dari kasus ini, kami melakukan upaya untuk bisa mencari celah pasar udang lain selain AS. Beberapa pasar seperti, Jepang ada potensi untuk bisa didorong, Jepang peluang masih besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian Australia dan Korea Selatan juga potensi yang besar khususnya produk udang olahan," imbuhnya.