Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan melalukan evaluasi kinerja satgas impor ilegal sebelum masa jabatannya lengser beberapa bulan mendatang.

Untuk diketahui, satgas yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan itu baru-baru ini mengamankan impor ilegal senilai Rp40 miliar yang berupa produk elektronik hingga pakaian jadi.

Sekretaris Ekesekutif Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan upaya satgas juga harus diimbangi dengan sinergi antar kementerian/lembaga untuk mengungkap impor ilegal di dalam negeri.

“Pak Jokowi juga harus mengevaluasi kinerja satgas ini. Karena impor ilegal ini pastinya merugikan negarajuga dari segi pendapatan, yang seharusnya dikenakan bea masuk dan masuk ke negara, malah adanya penyelewengan," kata Farhan, dikutip Selasa (30/7/2024).

Menurut dia, satgas impor ilegal ini juga perlu dilanjutkan di masa periode Presiden Terpilih selanjutnya. Hal ini untuk memastikan industri tekstil dapat bertahan di tengah banjir produk impor ke dalam negeri.

Dalam hal ini, dia menyoroti peran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai harus bertanggung jawab atas masuknya produk impor ilegal ini ke Tanah Air.

“Kita masih ingat Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani lah yang mengeluarkan 26.000 kontainer ke pasardomestik. Kita pun sampai saat ini tidak mengetahui apa isi dari kontainer tersebut, karena data tersebuttidak pernah disampaikan ke publik," tuturnya.

Sejak masuknya 26.000 kontainer yang seiring dengan pemberlakuan Permendag 8/2024 tentang relaksasi impor, kondisi industri tekstil sekarang dalam keadaan kritis. Ribuan PHK karyawan dan penutupan pabrik masih terus berlanjut. Hal ini justru disebut sebagai langkah legalisasi produk impor ilegal.

“Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani harus tanggung jawab atas ribuan buruh yang di-PHK hingga saat ini.

Diskusi-diskusi kami dengan Pemerintah terkait produk impor murah ini sudah bertahun-tahun," terangnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa Satgas Impor Ilegal yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan bisa berhasil apabila semua Kementerian/Lembaga terkait berani untuk membuka data perusahaan yang terlibat, siapa-siapa yang ikut serta, hingga menghentikan impor borongan.

“Kuncinya adalah transparansi data. Semua kementerian & lembaga harus berani ungkap siapa yang bermain di impor ilegal ini," terangnya.

Maka perlu kembali diterapkan terkait permohonan rekomendasi persetujuan impor dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan, hingga keterbukaan jumlah yang masuk dari Bea Cukai Kementerian Keuangan.

"Lalu, impor borongan juga perlu di stop karena banyaknya produk ilegal yang masuk lewat jalur tersebut,” pungkasnya.