JAKARTA, investor.id – Anggaran subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2025 mendatang. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah, penyesuaian anggaran subsidi bunga salah satunya menyangkut efektifitas.

Seperti yang termuda di Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 menerangkan bahwa subsidi bunga KUR dianggarkan sebesar Rp 38,28 triliun. Anggaran ini lebih rendah dibandingkan outlook anggaran 2024 yang mencapai Rp 47,78 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menjelaskan, pemerintah bersama OJK secara berkala terus melakukan evaluasi penyaluran KUR merujuk pada kondisi UMKM terkini.

“Dalam perjalanannya, dimungkinkan dilakukan penyesuaian atas program mengingat tujuan program tidak hanya memberikan dukungan secara luas bagi UMKM, namun juga berfokus terhadap efektifitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia dalam jangka panjang,” jelas Dian dalam keterangannya kepada wartawan, pada Sabtu (14/9/2024).

Adapun realisasi penyaluran KUR tahun berjalan (year to date/ytd) posisi Juli 2024 mencapai Rp 169,17 triliun. Angka ini lebih tinggi Rp 42,54 triliun (33,59%) dibandingkan penyaluran KUR (ytd) pada posisi Juli 2023 sebesar Rp 126,63 triliun.

Selain itu, Dian juga menanggapi rencana pemerintah untuk merestrukturisasi KUR tahun akad 2023. Menurut dia, ketentuan terkait restruktrukturisasi pada KUR merupakan ketentuan yang diinisiasi oleh pemerintah yang selanjutnya berkoordinasi dan mengikutsertakan OJK, serta beberapa Kementerian/Lembaga terkait lainnya, untuk juga menyusun rancangan kebijakan KUR dan harmonisasi terhadap ketentuan lain yang berhubungan.

“Adapun restrukturisasi KUR tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi perekonomian global yang tidak stabil, yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur KUR dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit,” ujar Dian.

Menurut dia, pada prinsipnya, restrukturisasi bagi debitur KUR dapat dilakukan selama memenuhi kriteria serta memiliki prospek usaha yang baik. Dalam penyaluran Kredit, termasuk KUR, OJK senantiasa meminta pihak bank selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta tata kelola yang baik.

Dengan demikian, perbankan akan mampu mengelola risiko kreditnya dengan baik dan berkinerja optimal, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA —

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun. Tambahan modal ini ditujukan untuk memperkuat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikelola oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko, menjelaskan tambahan modal diperlukan untuk memperkuat peran Askrindo dan Jamkrindo sebagai penjamin KUR. Kedua perusahaan ini menanggung risiko sebesar 70% setelah KUR disalurkan oleh bank, dengan menerima imbal jasa sebesar 1,5% hingga 2%.

"Dalam posisinya sebagai penjamin, Askrindo dan Jamkrindo menanggung risiko 70% setelah KUR disalurkan oleh bank penyalur," ujar Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Hexana menyebut KUR telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia dengan penyaluran sebanyak Rp1.175 triliun pada 2007-2023 yang mampu menjangkau 60 juta UMKM dan menciptakan 94 juta lapangan kerja. Selain itu, KUR juga membantu pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19, dengan peningkatan penyaluran hingga 2,6 kali lipat.

Namun, pandemi menyebabkan combined ratio mencapai di atas 100%, diperkirakan akan meningkat menjadi di atas 200% pada 2024. Kondisi ini menggerus ekuitas Askrindo dan Jamkrindo, sehingga diperlukan penguatan modal untuk menjaga keberlanjutan program KUR.

Sebagai konteks, rasio gabungan atau combined ratio dihitung dengan menjumlahkan kerugian dan biaya yang terjadi, lalu membaginya dengan premi yang diperoleh .

"Penambahan PMN sebesar Rp2 triliun untuk Askrindo dan Rp1 triliun untuk Jamkrindo diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program KUR," kata Hexana. Ia juga menekankan pentingnya dukungan penyesuaian tarif imbal jasa penjaminan untuk menjaga keberlanjutan tambahan PMN tersebut.

IFG juga mengusulkan agar IFG, Askrindo, Jamkrindo, dan bank penyalur KUR dilibatkan dalam rapat komite kebijakan KUR untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi penyalur dan penjamin KUR.

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah mengusulkan PMN sebesar Rp3 triliun untuk IFG yang akan digunakan untuk penguatan permodalan KUR dalam APBN 2025. Sekretaris Perusahaan IFG, Oktarina Dwidya Sistha, menyatakan PMN ini akan dialokasikan kepada anggota holding di bidang asuransi dan penjaminan.

"Tambahan PMN tersebut akan digunakan oleh Jamkrindo dan Askrindo untuk meningkatkan kapasitas penjaminan dalam melanjutkan penugasan pemerintah dalam menjamin KUR usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," ujar Oktarina kepada Bisnis, Selasa (19/3/2024).

Oktarina menambahkan sejak diluncurkan pada 2007, KUR telah berperan penting dalam menstimulasi ekonomi sektor riil melalui UMKM.