Jakarta (ANTARA) - Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM menjadi salah satu pilar utama yang menggerakkan ekonomi di tanah air.

Menurut data dari Kemenko Perekonomian, pemerintah terus berupaya mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memastikan sektor UMKM bisa terus berkembang. Awalnya, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada tahun 2024, namun kemudian angka tersebut direvisi menjadi Rp280 triliun.

Menjelang tahun 2025, target penyaluran KUR diproyeksikan tetap di angka Rp280 triliun. Meski demikian, angka finalnya akan diputuskan secara resmi dalam rapat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM pada triwulan IV tahun 2024.

Dalam penyalurannya, KUR diprioritaskan untuk sektor-sektor produksi yang mencakup berbagai bidang yang menghasilkan barang dan/atau jasa, seperti:

• Pertanian, perburuan dan kehutanan
• Kelautan dan perikanan
• Industri pengolahan
• Konstruksi
• Pertambangan garam rakyat
• Pariwisata
• Jasa produksi
• Sektor produksi lainnya.

Terdapat 46 lembaga bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur KUR untuk tahun 2024. Bank-bank ini telah dipercaya untuk menjalankan program tersebut karena memiliki jaringan yang luas dan pengalaman dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Berikut adalah daftar lengkap bank penyalur KUR yang terlibat dalam program ini:

1. BRI
2. Bank Mandiri
3. BNI
4. BTN
5. BCA
6. Bank Bukopin
7. Bank Maybank Indonesia
8. Bank Sinarmas
9. Bank Permata
10. BTPN
11. OCBC NISP
12. Bank Artha Graha Internasional
13. BRI Syariah
14. BRI Agroniaga
15. Bank Nationalnobu
16. Bank Mandiri Taspen
17. BNI Syariah
18. Bank Mandiri Syariah
19. BPD Bali
20. BPD Kalbar
21. BPD NTT
22. BPD DIY
23. BPD Sulselbar
24. BPD Sumut
25. BPD Sumbar (Bank Nagari)
26. BPD Sumsel Babel
27. BJB
28. BPD Kalsel
29. BPD Riau Kepri
30. Bank NTB Syariah
31. BPD Lampung
32. BPD Papua
33. BPD Bengkulu
34. BPD Kaltimtara
35. BPD Jambi
36. BPD Jateng
37. BPD Sultra
38. BPD Kalteng
39. BPD SulutGo
40. BPD Jatim
41. Internusa Tribuana Citra Multi Finance
42. Indosurya Inti Finance
43. First Indo American Leasing
44. Koperasi Obor Mas
45. Kospin Jasa
46. KSP Guna Prima Dana

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mulai menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan skema credit scoring atau penilaian kredit pada 2025 atau pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, menyampaikan, skema ini tengah diujicobakan di sejumlah bank yang memiliki sekitar 72.000 nasabah, di antaranya Mandiri dan BRI.

“Kita pilih beberapa [bank untuk diuji coba]. Target berlaku tahun depan,” kata Yulius dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Selasa (8/10/2024).

Skema credit scoring ini menjadi pilihan untuk meningkatkan penyaluran KUR. Selain itu, credit scoring juga membuat tingkat rasio kredit macet atau nonperforming loan (NPL) dalam posisi aman.

“Berdasarkan uji coba yang kita lakukan ada kenaikan [penyaluran] 5% dengan teknologi ini dan NPL-nya tetap,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berencana untuk membentuk konsorsium credit scoring yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), KemenkopUKM, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Yulius menyebut, rencana ini telah dibahas bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kemenko Perekonomian, dan OJK. Rencana ini bahkan mendapat respon positif dari tiga kementerian/lembaga tersebut.

Yulius mengatakan konsorsium nantinya akan bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan menentukan kriteria credit scoring yang akan diterapkan oleh perbankan.

Sepanjang 2015 hingga 30 September 2024, Kemenkop UKM mencatat penyaluran KUR kepada 48 juta debitur UMKM dengan total mencapai Rp1.739 triliun. KUR yang dikelola oleh Kemenkop UKM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Yulius menuturkan, program ini menawarkan suku bunga rendah dengan syarat yang lebih mudah. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memanfaatkan kredit untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

Merujuk hasil monitoring yang dilakukan Kemenko Perekonomian terkait capaian KUR kuartal I/2024, debitur baru mencapai 90,74% dan debitur KUR yang mengalami graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi sebesar 18,76%. Hasil monitoring juga menunjukan bahwa penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55%.

Sementara itu, merujuk hasil monitoring dan evaluasi outcome KUR pada 2023, sebanyak 93% debitur KUR digunakan untuk modal kerja, 6% untuk investasi, dan 1% untuk keperluan lainnya.

Kemudian, dari total 894 debitur KUR Skema Mikro dan Super Mikro, terdapat sebanyak 16% atau 144 orang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR dibawah Rp100 juta.

“Prioritas KUR kepada sektor produksi 53% responden merupakan UMKM sektor produksi seperti pertanian, peternakan, perdagangan,” ujar Yulius.

Dari sisi surat izin usaha, 71,8% tercatat masih mengajukan kreditnya dengan Surat Keterangan Usaha (SKU), 27,3% memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9% memiliki Pangan Industri Rumah Tangga atau PIRT.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR mencapai Rp1.739 triliun pada 2015 sampai dengan 30 September 2024.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius menyampaikan, sebanyak 48 juta debitur mendapat subsidi bunga KUR sejak 2015 hingga September 2024.

“Realisasi penyaluran KUR 2015 sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar Rp1.739 triliun,” kata Yulius dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Selasa (8/10/2024).

Yulius menuturkan, KUR merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan tujuan untuk memberdayakan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Sementara itu, total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR mencapai Rp163 triliun pada 2015 sampai dengan 30 September 2024. Subsidi bunga KUR sendiri merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban biaya pinjaman bagi debitur, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit, seperti dampak pandemi Covid-19.

Yulius, merujuk regulasi dalam Permenko Perekonomian No.1/2023, mengatakan, plafon KUR dioptimalkan untuk penambahan target debitur baru dan mendorong debitur yang mengalami graduasi serta difokuskan pada sektor produksi.

Plt. Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Temmy Satya Permana, sebelumnya mengatakan, pembiayaan menjadi isu penting bagi UMKM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah mengeluarkan sederet regulasi untuk memudahkan UMKM mengakses pembiayaan, memberikan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) untuk modal kerja pelaku usaha mikro, dan restrukturisasi kredit.

Jokowi juga memberikan arahan agar porsi kredit UMKM sebesar minimal 30% dari total kredit perbankan serta memberikan program KUR klaster.

“Ini sangat membantu usaha produktif yang dimiliki para pelaku usaha mikro dan kecil dalam suatu klaster. Penyaluran KUR juga meningkat setiap tahunnya, tahun ini ditargetkan hingga Rp297 triliun,” kata Temmy dalam keterangannya, dikutip Selasa (8/10/2024).

Kendati begitu, masih ada 47% kebutuhan pembiayaan UMKM yang belum dapat terlayani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu, Temmy menilai, pembiayaan UMKM harus terus diperbesar dan dipermudah untuk dapat menjangkau karakteristik pelaku UMKM yang tidak seragam.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 2015 sampai 30 September 2024 atau triwulan III-2024 mencapai Rp 1.739 triliun.

"Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015 sampai dengan 30 September 2024 triwulan III tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.739 triliun kepada 48 juta debitur UMKM," kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop-UKM Yulius dalam konferensi pers 10 Tahun Berinovasi untuk Koperasi dan UMKM, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Yulius menjelaskan, KUR adalah pinjaman yang menawarkan suku bunga rendah dan syarat lebih mudah, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan kredit tersebut untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam catatannya, dari Rp 1.739 triliun, sebesar 93% KUR digunakan untuk modal kerja, 6% digunakan untuk investasi dan 1% digunakan untuk keperluan lainnya. Prioritas penyaluran KUR sendiri lebih banyak untuk UMKM sektor produksi, yakni pertanian, peternakan, dan perdagangan.

"Dari sebanyak 894 debitur KUR Skema Mikro dan Super Mikro, terdapat sebanyak 16% atau 144 orang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR di bawah Rp 100 juta," jelasnya.

Sementara 71,8% masih mengajukan kreditnya memakai Surat Keterangan Usaha (SKU), 27,3% memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9% memiliki Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, capaian KUR triwulan I tahun 2024, terdapat peningkatan kualitas KUR dari sisi jumlah debitur baru, debitur yang mengalami graduasi, dan penyaluran KUR di sektor produksi," terangnya.

Sementara itu, total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR dari 2015 sampai 30 September 2024 sebesar Rp 163 triliun. Yulius menjelaskan, subsidi bunga KUR diberikan sebagai upaya meringankan beban biaya pinjaman bagi debitur, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit, seperti dampak pandemi COVID-19.

"Dasar Hukum dan Kebijakan dalam Permenko Perekonomian Nomor 01 Tahun 2023, plafon KUR dioptimalkan untuk penambahan target debitur baru dan mendorong debitur yang mengalami graduasi serta difokuskan pada sektor produksi," ucapnya.

Simak juga Video: Kagetnya Gubsu Edy, Masih Ada Bank Salurkan KUR Bunga 6% ke UMKM

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Anggaran subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2025 mendatang. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah, penyesuaian anggaran subsidi bunga salah satunya menyangkut efektifitas.

Seperti yang termuda di Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 menerangkan bahwa subsidi bunga KUR dianggarkan sebesar Rp 38,28 triliun. Anggaran ini lebih rendah dibandingkan outlook anggaran 2024 yang mencapai Rp 47,78 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menjelaskan, pemerintah bersama OJK secara berkala terus melakukan evaluasi penyaluran KUR merujuk pada kondisi UMKM terkini.

“Dalam perjalanannya, dimungkinkan dilakukan penyesuaian atas program mengingat tujuan program tidak hanya memberikan dukungan secara luas bagi UMKM, namun juga berfokus terhadap efektifitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia dalam jangka panjang,” jelas Dian dalam keterangannya kepada wartawan, pada Sabtu (14/9/2024).

Adapun realisasi penyaluran KUR tahun berjalan (year to date/ytd) posisi Juli 2024 mencapai Rp 169,17 triliun. Angka ini lebih tinggi Rp 42,54 triliun (33,59%) dibandingkan penyaluran KUR (ytd) pada posisi Juli 2023 sebesar Rp 126,63 triliun.

Selain itu, Dian juga menanggapi rencana pemerintah untuk merestrukturisasi KUR tahun akad 2023. Menurut dia, ketentuan terkait restruktrukturisasi pada KUR merupakan ketentuan yang diinisiasi oleh pemerintah yang selanjutnya berkoordinasi dan mengikutsertakan OJK, serta beberapa Kementerian/Lembaga terkait lainnya, untuk juga menyusun rancangan kebijakan KUR dan harmonisasi terhadap ketentuan lain yang berhubungan.

“Adapun restrukturisasi KUR tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi perekonomian global yang tidak stabil, yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur KUR dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit,” ujar Dian.

Menurut dia, pada prinsipnya, restrukturisasi bagi debitur KUR dapat dilakukan selama memenuhi kriteria serta memiliki prospek usaha yang baik. Dalam penyaluran Kredit, termasuk KUR, OJK senantiasa meminta pihak bank selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta tata kelola yang baik.

Dengan demikian, perbankan akan mampu mengelola risiko kreditnya dengan baik dan berkinerja optimal, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri Tbk berkomitmen mendukung perkembangan sektor UMKM sebagai pilar utama ekonomi nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tercatat mencapai Rp23,49 triliun kepada lebih dari 151 ribu debitur per Juli 2024.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia menyatakan bahwa penyaluran KUR tersebut setara dengan 62,7 persen dari target penyaluran KUR perseroan tahun ini.

Pemberian kredit tersebut, lanjutnya, merupakan wujud komitmen pemerintah dan Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan UMKM sekaligus menjadi sarana bagi perbankan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor produksi.

Sektor pertanian merupakan sektor produksi dengan penyaluran KUR tertinggi sejak awal tahun hingga kini, senilai Rp6,87 triliun atau 29,24 persen dari total KUR yang diberikan perseroan.

Kemudian, disusul dengan sektor jasa produksi dengan Rp5,03 triliun atau sekitar 21,44 persen dari total penyaluran KUR perseroan.

Ali menuturkan bahwa pihaknya juga memperkuat fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah, didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale.

“Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri,” katanya.

Selain menyalurkan KUR, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja para pelaku ekonomi kecil tersebut, pihaknya juga menghadirkan Livin' Merchant sebagai bagian dari upaya digitalisasi transaksi keuangan.

Aplikasi tersebut menghadirkan beragam kemudahan mulai dari fleksibilitas dalam penerimaan pembayaran, bebas biaya langganan, serta memfasilitasi transaksi melalui QRIS yang dapat dipindai oleh pembeli dengan rekening bank manapun maupun e-wallet.

“Livin' Merchant berfungsi sebagai aplikasi kasir digital yang mendigitalisasi transaksi, memberikan kemudahan akses ke layanan perbankan (access to finance) dan mendorong UMKM untuk naik kelas,” ucap Ali.

Ia mengatakan bahwa perseroan juga berupaya memperluas akses pembiayaan dengan program referral dan edukasi layanan serta transaksi keuangan melalui Mandiri Agen (Agen Laku Pandai Mitra Bank Mandiri) yang beroperasi dalam ekosistem bisnis UMKM.

“Kami optimis dapat memenuhi target yang ditetapkan pemerintah dan terus mendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia dengan pengembangan ekosistem UMKM yang berdaya saing tinggi,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tercatat telah mencapai Rp 23,49 triliun per Juli 2024.

KUR tersebut telah diberikan kepada lebih dari 151.000 debitur di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan, penyaluran KUR tersebut setara dengan 62,7 persen dari target KUR tahun 2024 Bank Mandiri.

SHUTTERSTOCK/BASTIAN AS Ilustrasi UMKM, pelaku UMKM.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia,” ujar Ali dalam keterangan resmi, Kamis (29/8/2024).

Ali menambahkan, penyaluran KUR merupakan upaya pemerintah dan Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan UMKM.

Hal tersebut sekaligus menjadi sarana bagi perbankan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor produksi.

Jika dirinci, sektor pertanian menjadi sektor produksi dengan penyaluran tertinggi sepanjang 2024 dengan Rp 6,87 triliun atau 29,24 persen dari total KUR Bank Mandiri.

Posisi selanjutnya disusul sektor jasa produksi dengan Rp 5,03 triliun atau sekitar 21,44 persen dari total penyaluran KUR Bank Mandiri 2024.

Bank Mandiri, lanjut Ali, juga memperkuat fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah, didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale.

“Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri,” imbuh Ali.

SHUTTERSTOCK/ODUA IMAGES Ilustrasi UMKM kuliner.

Aplikasi ini menghadirkan beragam kemudahan mulai dari fleksibilitas dalam penerimaan pembayaran, bebas biaya langganan, serta memfasilitasi transaksi melalui QRIS yang dapat di-scan oleh pembeli dengan rekening bank manapun maupun e-wallet.

“Livin' Merchant berfungsi sebagai aplikasi kasir digital yang mendigitalisasi transaksi, memberikan kemudahan akses ke layanan perbankan (access to finance dan mendorong UMKM untuk naik kelas,” ujar Ali.

Bank Mandiri juga memperluas akses pembiayaan melalui program referral dan edukasi layanan serta transaksi keuangan melalui Mandiri Agen (Agen Laku Pandai Mitra Bank Mandiri) yang beroperasi di ekosistem bisnis UMKM.

“Kami optimistis dapat memenuhi target yang ditetapkan pemerintah dan terus mendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia dengan pengembangan ekosistem UMKM yang berdaya saing tinggi,” pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyampaikan bahwa penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui metode credit scoring atau penilaian kredit akan berlaku di Indonesia pada 2025.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Yulius mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus berproses untuk menyempurnakan metode tersebut.

“Ini sedang proses, mudah-mudahan dalam beberapa tahun ini selesai, tahun depan [2025],” kata Yulius saat ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Senin (12/8/2024).

Menurut hasil uji coba yang telah dilakukan, Yulius menyebut bahwa skema ini, telah meningkatkan penyaluran KUR. Selain itu, credit scoring juga membuat tingkat rasio kredit macet atau nonperforming loan (NPL) dalam posisi aman.

“Berdasarkan uji coba yang kita lakukan ada kenaikan 5% dengan teknologi ini dan NPL-nya tetap antara 5% dan 6%,” ujarnya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya mendorong perbankan menerapkan skema credit scoring untuk memudahkan pelaku UMKM mendapat pembiayaan dari program KUR. Usulan ini juga diharapkan dapat mempercepat realisasi penyaluran KUR pada tahun ini sebesar Rp300 triliun.

Teten menuturkan, sebanyak 145 negara telah menerapkan skema ini. Dalam uji coba yang dilakukan Kemenkop UKM terhadap 72.000 UMKM, penyaluran KUR bahkan meningkat hingga 5% dengan skema credit scoring.

Meski belum menjadi hal wajib di perbankan, Teten menilai bahwa skema tersebut dapat memudahkan pelaku UMKM untuk mendapat akses pembiayaan. Pasalnya, jika hanya mengandalkan data historik, akan ada banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapat pembiayaan.

“Sebab kalau masih menggunakan data historik bank, 30.000 UMKM kita belum masuk perbankan, ya bagaimana? Kalau mau menunggu mereka punya aset dulu ya nggak bisa [dapat pembiayaan],” ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, Senin (22/7/2024).

Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya inovasi dari sisi perbankan serta dukungan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal penyaluran KUR tersebut.

Bisnis.com, MANADO - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulut Hari Utomo mengatakan realisasi kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran hingga posisi 31 Mei 2024.

"Penyaluran KUR oleh sejumlah perbankan di Sulut kepada sektor perdagangan besar dan eceran, yakni mencapai Rp288,53 miliar atau sebesar 51,22 persen dari total penyaluran dan kepada 3.869 debitur," kata Utomo, di Manado, Senin (29/7/2024).

Kemudian, katanya, disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp96,82 miliar atau 17,19% dan kepada 2.157 debitur.

Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 10,57% atau Rp59,54 miliar dan kepada 460 debitur.

Untuk sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya sebesar 8,52 persen atau Rp48,98 miliar dan kepada 719 debitur.

Kemudian industri pengolahan sebanyak 384 debitur dengan jumlah pinjaman sebesar Rp29,22 miliar atau 5,19%. untuk sektor lainnya sebanyak 3.430 debitur dengan nilai pinjaman Rp41,17 miliar atau 7,31% dari total penyaluran KUR.

Secara nasional, katanya, Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan ke-25 baik dari sisi jumlah debitur maupun penyaluran yakni sebesar Rp1,67 triliun kepada 33.503 debitur.

Pada regional Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara memiliki capaian persentase debitur tertinggi 104,30%. Meskipun begitu, capaian ini tidak sebanding dengan persentase nominal penyaluran hanya 57,93%.

"Kondisi ini mengindikasikan debitur mengambil kredit dengan jumlah yang tidak terlalu besar," jelasnya.

Sampai dengan 31 Mei 2024, perbankan telah menyalurkan KUR di Sulut hingga mencapai Rp549,71 miliar atau sebesar 32,01% dari total target Rp1,71 triliun.

Dia mengatakan dari penyaluran tersebut, mampu membiayai 8.023 debitur atau telah terealisasi 41,97% dari target 19.118 debitur di Sulut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan memperpanjang restrukturisasi kredit khususnya untuk segmen KUR dengan akad pada 2022. Pemerintah berpandangan kredit untuk UMKM perlu mendapatkan injeksi untuk mendorong pemulihan.

Di sisi lain, BBRI telah menyiapkan strategi untuk menjaga kualitas kredit khususnya untuk segmen UMKM. BBRI terbuka untuk hapus buku jika restrukturisasi meleset.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendorong perbankan menerapkan skema credit scoring untuk memudahkan pelaku mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapat pembiayaan dari program kredit usaha rakyat (KUR). Usulan ini juga diharapkan dapat mempercepat realisasi penyaluran KUR pada tahun ini sebesar Rp300 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyampaikan, usulan tersebut sudah disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) KUR di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu.

“Ini sudah dibicarakan di Kemenko, saya bicarakan di Rakor KUR,” kata Teten kepada awak media di JCC Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Sebagai informasi, credit scoring atau reputasi kredit merupakan sistem yang digunakan oleh biro kredit atau lembaga keuangan guna mengevaluasi potensi risiko kredit individu atau perusahaan.

Ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang riwayat kredit atau pembiayaan seseorang, termasuk pembayaran pinjaman, tagihan kartu kredit, dan sejenisnya.

Dia mengatakan, skema ini sudah diterapkan di 145 negara lainnya. Dalam uji coba yang dilakukan Kemenkop UKM terhadap 72.000 UMKM, penyaluran KUR bahkan meningkat hingga 5% dengan menggunakan skema tersebut.

Meski belum menjadi hal wajib di perbankan, Teten menilai bahwa skema tersebut dapat memudahkan pelaku UMKM untuk mendapat akses pembiayaan. Pasalnya, jika hanya mengandalkan data historik, akan ada banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapat pembiayaan.

“Sebab kalau masih menggunakan data historik bank, 30.000 UMKM kita belum masuk perbankan, ya bagaimana? Kalau mau menunggu mereka punya aset dulu ya nggak bisa [dapat pembiayaan],” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya inovasi dari sisi perbankan serta dukungan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal penyaluran KUR tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kamis (18/7/2024), OJK melaporkan bahwa realisasi KUR terus mengalami peningkatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan, realisasi penyaluran KUR atas 41 Bank Penyalur KUR 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp116,94 triliun atau meningkat 45,72% kepada 1,99 juta debitur.

Penyaluran KUR tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya tahun 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 yang mencapai Rp80,25 triliun.

Di sisi lain, peningkatan atas penyaluran KUR tengah dibayangi pemburukan atas kualitas kredit segmen UMKM. OJK mencatat NPL gross untuk UMKM Mei 2024 mencapai 4,27% dari sebelumnya 4,26%.

Non Performing Loan (NPL) UMKM juga tercatat naik cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih pada level 3,71%. Sementara itu, loan at risk (LAR) UMKM tercatat sebesar 13,83% per Mei 2024.

Di tengah meningkatnya NPL di segmen UMKM, saat ini dalam hal KUR, pemerintah bersama OJK secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para Bank Penyalur, sehingga dalam perjalanannya dimungkinkan suatu penyesuaian, alokasi ataupun penghentian penyaluran

“[Ini mengingat implementasi program menekankan tidak hanya berfokus terhadap peningkatan penyaluran namun juga berfokus terhadap efektivitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang,” jelas Dian dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (18/7/2024).

IDXChannel- Bank Mandiri (BMRI) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per Juni 2024 mencapai Rp19,33 triliun kepada lebih dari 122 ribu debitur di seluruh Indonesia.

Pencapaian tersebut sebesar 51,6 persen dari target KUR Bank Mandiri di 2024. SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Saptari mengatakan, penyaluran KUR Bank Mandiri selalu difokuskan pada sektor-sektor usaha yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia,” ujar Saptari dalam keterangan resmi, Senin (22/7).

Saptari menambahkan, penyaluran KUR merupakan wujud komitmen Pemerintah dan Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan UMKM. Sekaligus menjadi sarana bagi perbankan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor produksi.

Sektor Pertanian adalah sektor produksi dengan penyaluran tertinggi sepanjang tahun 2024 yaitu Rp5,65 triliun atau 29,24 persen dari total KUR Bank Mandiri. Adapun sektor Jasa Produksi sebagai sektor produksi tertinggi selanjutnya dengan Rp4,12 triliun atau sekitar 21,34 persen dari total penyaluran KUR Bank Mandiri di 2024.

“Fokus utama penyaluran KUR Bank Mandiri adalah sektor produksi unggulan di masing-masing wilayah, seperti pertanian industri pengolahan atau jasa produksi yang didukung sinergi dari seluruh bisnis, koordinasi yang kuat di seluruh jaringan serta kerjasama strategis dengan nasabah turunan wholesale Bank Mandiri,” tutur dia.

Bank Mandiri lanjut Saptari, berkomitmen untuk mencapai target penyaluran KUR tahun 2024 dengan strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop sesuai strategi kewilayahan dengan mengoptimalkan kolaborasi menggarap value chain nasabah wholesale Bank Mandiri.

Bank Mandiri turut mendorong optimalisasi digital untuk memberikan percepatan layanan kepada calon debitur, mendorong daya saing UMKM dengan memberikan akses langsung UMKM ke ekosistem wholesale Bank Mandiri.

Selain itu, sebagai bagian dari strategi bisnis, Bank Mandiri menyediakan layanan digitalisasi transaksi keuangan untuk mendukung UMKM naik kelas melalui Livin Merchant dengan kemudahan onboarding, fleksibilitas penerimaan pembayaran dan tanpa biaya langganan. Aplikasi ini memberikan kemudahan akses ke layanan perbankan (access to finance) bagi pelaku UMKM.

Livin’ Merchant dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi kasir (point of sales) yang langsung mendigitalisasi aktivitas transaksi dan menerima pembayaran langsung melalui sarana QRIS yang dapat discan oleh pembeli menggunakan rekening bank manapun maupun e-wallet apapun. Bank Mandiri terus memperluas akses pembiayaan melalui program referral yang diikuti edukasi layanan dan transaksi keuangan melalui Mandiri Agen (Agen Laku Pandai Mitra Bank Mandiri) yang terdapat di ekosistem bisnis pelaku UMKM.

“Kami optimistis dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selaras dengan komitmen Bank Mandiri untuk mendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia lewat pengembangan ekosistem UMKM yang berdaya saing tinggi,” ujarnya.

(SAN)