Sebanyak 70 nasabah korban gagal bayar Jiwasraya termasuk pengacara Senior OC Kaligis sampai saat ini kekeh menolak ikut restrukturisasi. Mereka hanya menuntut agar uangnya bisa kembali 100% dengan total Rp 205 miliar.

"Yang tergabung ada 70 orang yang masih bertahan nilainya Rp 200 miliar kurang lebih. Kita yang masih bertahan menolak restrukturisasi. Kita tidak tandatangan karena menolak restrukturisasi," kata OC Kaligis kepada wartawan di kantor OC Kaligis & Associates, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

OC Kaligis menuntut pihak Jiwasraya menjalankan putusan pengadilan yang telah in kracht terkait pengembalian uang nasabah Jiwasraya. Berbagai cara disebut telah dilakukan mulai dari bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR RI, hingga Presiden era Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

"IFG Life sama Jiwasraya selalu lempar bola. Saya bilang Anda mau laksanakan putusan pengadilan atau tidak? Itu saja. Kalau tidak, Anda melakukan pembiaran terhadap kejahatan," tegas OC Kaligis.

OC Kaligis mengaku selalu ditawarkan untuk ikut restrukturisasi Jiwasraya agar nasabah lainnya ikut. Hanya saja, ia masih konsisten dengan keputusannya agar uang bisa kembali tanpa ikut restrukturisasi.

"Kalau saya terima ini, saya mengkhianati yang 70 orang karena kita cuma minta uang kita kembali, bukan uang negara," ucapnya.

Menurutnya, banyak alasan tidak masuk akal disampaikan Jiwasraya hingga belum mengembalikan uang nasabah yang tidak ikut restrukturisasi. "Dia bilang kalau seandainya dia bayar kita, yang lain nuntut. Padahal kan restrukturisasi itu pilihan," tuturnya.

Sebelumnya, Jiwasraya mencatat sejak dimulai hingga awal Oktober 2024, program restrukturisasi telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis. Angka tersebut berasal dari pemegang polis kategori korporasi sebanyak 5.680 polis, pemegang polis kategori ritel mencapai 290.763 polis, dan sekitar 17.332 polis berasal dari pemegang polis kategori bancassurance.

Jika dikonversi, total jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya disebut telah mencapai lebih dari 2,4 juta orang. Pihaknya mengharapkan pemegang polis yang belum ikut bisa segera mendaftarkan diri.

"Saat ini sudah 99,9% pemegang polis yang ikut program restrukturisasi Jiwasraya telah dipindah ke IFG Life sehingga diharapkan untuk pemegang polis yang belum ikut bisa segera mendaftarkan diri dan segera dipindah," kata Plt Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10).

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID - Jakarta - PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat adanya penambahan angka yang signifikan mengenai jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya, jelang pembubaran perusahaan.

Pada periode September 2024, terdapat 648 polis yang awalnya menyatakan diri tidak bersedia, akhirnya memutuskan untuk mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Direktur yang melaksanakan tugas Direktur Utama Jiwasraya, R. Mahelan Prabantarikso menjelaskan, penambahan jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya di periode September 2024 berasal dari kelompok pemegang polis kategori bancassurance mencapai 128 polis dan pemegang polis kategori korporasi sebanyak 11 polis.

Sedangkan penambahan angka dari pemegang polis kategori ritel, jumlahnya mencapai 545 polis.

"Oleh karena itu kami masih membuka kesempatan bagi yang belum ikut untuk bisa mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya," kata Mahelan melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Mahelan menjelaskan, sejak dimulai hingga awal Oktober 2024 ini Program Restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis.

Angka tersebut berasal dari pemegang polis kategori korporasi sebanyak 5.680 polis, pemegang polis kategori ritel mencapai 290.763 polis, dan sekitar 17.332 polis berasal dari pemegang polis kategori bancassurance.

Jika dikonversi, imbuh Mahelan, total jumlah peserta yang mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya telah mencapai lebih dari 2,4 juta orang.

"Dan saat ini sudah 99,9% pemegang polis yang ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya telah dipindah ke IFG Life. Sehingga diharapkan untuk pemegang polis yang belum ikut bisa segera mendaftarkan diri dan segera dipindah," cetus Mahelan.

Siapkan Tim Khusus

Untuk dapat mengajak pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya, manajemen Jiwasraya diketahui telah menyiapkan tim khusus yakni Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Manajemen juga telah menyediakan beberapa kanal komunikasi yang dapat digunakan para pemegang polis yang belum ikut, untuk dapat mengetahui secara rinci mengenai manfaat hingga tata cara mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya.

Hal ini dimaksudkan agar para pemegang polis yang belum ikut dapat terhindar dari potensi kerugian yang besar menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang semakin tertekan, dan wacana pencabutan izin usaha, hingga pembubaran perusahaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Untuk yang ingin mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya kami telah siapkan beberapa kanal mulai call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di customer_service@jiwasraya.co.id. Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah," tutup Mahelan.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bank sudah semestinya siap membayarkan premi untuk pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) mulai tahun 2025. Sebab, industri perbankan dan asosiasi perbankan sudah dilibatkan dalam pembahasan aturan sejak tahun 2016 silam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menerangkan, penyusunan peraturan terkait Premi PRP telah dimulai sejak tahun 2016 dengan turut melibatkan industri perbankan dan asosiasi perbankan.

“Oleh karena itu bank telah mendapatkan informasi dan pemahaman yang memadai serta seharusnya sudah siap jika premi PRP akan diterapkan pertama kali pada tahun 2025, termasuk mempersiapkan dana untuk premi PRP ini,” ungkap Dian dalam keterangannya kepada wartawan, pada Sabtu (14/9/2024).

Kesiapan sektor perbankan itu juga akan didukung dengan kebijakan bahwa besaran persentase Premi PRP yang ditetapkan berdasarkan tingkat risiko dan jumlah aset. Dalam hal ini, bank yang semakin besar jumlah aset dan tingkat risikonya akan dikenakan premi yang lebih tinggi, sehingga memberikan dorongan bagi Bank untuk senantiasa berupaya menjaga tingkat risikonya pada level yang optimal (lebih prudent).

Disamping itu, bagi bank yang memiliki tingkat risiko 5 (tidak sehat) jumlah premi yang ditetapkan adalah 0% tanpa memperhitungkan total aset yang dimiliki. Dengan demikian, bank yang sedang memerlukan penanganan permasalahan tidak akan terbebani dengan pembayaran premi PRP.

Sebagaimana amanah UU P2SK, PP Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan, dan Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2024 tentang Premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), pelaksanaan Premi PRP bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh.

Premi PRP juga ditujukan memberikan ketahanan yang lebih kuat untuk industri perbankan Indonesia dalam menghadapi ancaman dan risiko terburuk dari kondisi krisis sistem keuangan yang dapat membahayakan perekonomian nasional.

Adapun salah satu sumber pendanaan PRP berasal dari kontribusi industri perbankan melalui penggunaan sumber daya bank sendiri dalam bentuk kewajiban pembayaran premi PRP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (4) UU Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.

“Jika terjadi pemburukan kondisi ekonomi yang berdampak terhadap kondisi kesehatan bank, maka bank dapat memanfaatkan dana premi dimaksud dalam rangka penanganan/penyelesaian permasalahan bank sehingga pada nantinya akan meningkatkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat pada industri perbankan,” pungkas Dian.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News