Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR memberikan waktu 10 hari kepada alat kelengkapan dewan hingga fraksi untuk menyampaikan usulan rancangan undang-undang yang akan masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Adapun, RUU yang akan diusulkan tersebut akan diselaraskan sebagai Prolegnas pada periode 2024–2029.

"Kami sudah berkirim surat ke masing-masing komisi, ke badan, alat kelengkapan dewan, seterusnya, dan fraksi, dalam 10 hari akan kami tunggu bagaimana hasilnya," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan katanya dilansir dari Antara, Jumat (25/10/2024).

Anggota Baleg DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan juga bahwa daftar usulan rancangan undang-undang (RUU) tersebut nantinya akan diinventarisasi untuk penyusunan Prolegnas.

Dia pun menjelaskan bahwa dalam mekanisme penyusunan Prolegnas, terdapat Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan hingga kumulatif terbuka.

"Kan ada kumulasi Prolegnas dalam arti lima tahun, ada juga prioritas dalam setahunan, tetapi ada juga kumulatif terbuka yang memungkinkan apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak itu masuk pembahasan yang kumulatif terbuka," katanya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR, Bob Hasan mengatakan pihaknya akan bergerak cepat dalam melakukan pembahasan terhadap sejumlah RUU prioritas

Dia menyatakan belum dapat mengalkulasi banyaknya RUU yang akan masuk daftar Prolegnas sebab Baleg masih terus melakukan penyesuaian hingga akhir tahun ini.

"Belum ditotal, kami belum semuanya, ini kan masih bulan apa. Desember sudah ketahuan [daftar susunan Prolegnas]," katanya.

Sebelumnya, pada Rabu (23/10/2024), Baleg DPR mulai menyesuaikan sejumlah RUU yang akan masuk daftar Prolegnas.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan bahwa proses penyusunan Prolegnas terus dilakukan penyelarasan hingga 5 Desember 2024.

"Sudah ada susunannya, tetapi kami tinggal menyelaraskan kembali. Itu tadi mulai dari sekarang sampai dengan tanggal 5 Desember," kata Bob ditemui usai memimpin rapat perdana Baleg DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR belum memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahun ke depan.

Anggota Baleg DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan belum mengetahui secara pasti terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2024-2029.

Menurutnya, hal itu baru dapat dipastikan pada saat rapat prolegnas selesai dilakukan.

“Belum tahu. Nanti kita lihat setelah besok rapat Prolegnas, terus kemudian yang mana menjadi prioritas. Karena itu harus dibahas bersama pemerintah [menteri],” ujarnya usai rapat pleno kedua Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/10/2024).

Lebih lanjut, Andres juga belum dapat memastikan jumlah RUU yang akan masuk dalam daftar Prolegnas pada periode lima tahun ke depan.

Pasalnya, dia menyebut bahwa banyak RUU yang belum selesai pada periode DPR sebelumnya, sehingga masih banyak RUU yang harus dilimpahkan pada periode saat ini.

“Saya kira soal kuantitas itu nanti kita lihat lah. Karena tadi juga disampaikan bahwa fraksi-fraksi akan mengusulkan. Juga ada dari masyarakat mungkin ada yang mau usulkan, ya silakan gitu. Masukin usulan sehingga nanti dikumulasi untuk menjadi prolegnas,” katanya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyebut bahwa memang saat ini jumlah prolegnas belum bisa dipastikan karena saat ini pun masih masa kerja yang baru saja dimulai.

“Belum ditotal [prolegnas], kita belum semuanya ini kan masih bulan [Oktober]. Desember sudah ketahuan [prolegnas],” tuturnya.