Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menjaring masukan untuk menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Salah satu rancangan undang – undang (RUU) yang rencananya masuk adalah RUU tentang Komoditas Strategis.

Rencananya 10 komoditas akan masuk dalam RUU tentang Komoditas Strategis. Antara lain, cengkeh, kakao, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, sagu, tebu, teh, dan tembakau.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menilai, sejauh ini yang kerap menjadi perhatian pemerintah masih di komoditas pangan strategis. Sehingga sebagian besar alokasi anggaran dan dukungan kebijakan berfokus kesana.

Sementara untuk komoditas perkebunan selain kelapa sawit kurang diperhatikan dan dukungannya kurang memadai. Seperti misalnya pupuk subsidi yang didesain khuusus tanaman perkebunan ini belum ada.

Padahal potensi pengembangan tanaman perkebunan ini terbilang sangat besar dan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Menurut Eliza, dengan adanya RUU komoditas strategis setidaknya pengembangan komoditas perkebunan dapat semakin terarah dan mendapatkan dukungan kebijakan yang memadai.

Eliza menyatakan bahwa yang paling penting dari RUU ini adalah tindak lanjut pemerintah dalam membuat perencanan yang komprehensif dan sesuai kaidah ilmiah untuk membangun industri turunannya. Ini yang akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan kesejahteraan petani dapat meningkat.

“Karena jika hanya RUU tanpa ada tindaklanjutnya, ini hanya akan menjadi angan angan saja dalam pengembangan komoditas. Pemerintah harus serius membangun ekosistem industrinya agar tidak keropos ditengah dan membangun linkage usaha menengah kecil dengan usaha besar,” jelas Eliza kepada Kontan, Jumat (8/11).

Sebelumnya Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Safwani menjelaskan, saat ini luas kebun kelapa sawit sekitar lebih 16,38 juta hektar dengan produksi 48 juta ton. Dari jumlah tersebut, 59% perkebunan sawit dimiliki BUMN dan swasta, dan 41% dimiliki oleh pekebun rakyat.

Safwani mengungkapkan sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi industri sawit. Diantaranya, produksi sawit relatif stagnan dan cenderung turun dan banyaknya kementerian/lembaga yang mengatur dan/atau terlibat dalam industri sawit (37 instansi terlibat).

Dia juga mengatakan maraknya kampanye negatif terhadap produk industri kelapa sawit di dalam maupun di luar negeri.

“Kadang – kadang (aturan) tidak sinkron dan saling bertabrakan satu sama lain,” ujar Safwani dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg DPR, Senin (4/11).

Padahal, lanjut Safwani, prospek sawit kedepan masih sangat menjanjikan. Baik untuk swasembada pangan, energi, industry oleokimia, dan ekspor. Maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah.

Pengembangan industri hilir berbasis sawit untuk meningkatkan nilai masih sangat memungkinkan.

Sebab itu, Gapki menilai sudah saatnya diperlukan undang – undang (UU) khusus yang mengatur pengembangan sawit dari hulu ke hilir yang terintegrasi. Sehingga peran sawit dapat dipertahankan Bahkan ditingkatkan.

“UU Perkebunan sudah ada, tapi undang – undang yang khusus mengenai kelapa sawit dengan kontribusinya yang begitu besar, masih belum ada. Mohon bisa menjadi pertimbangan di Badan Legislasi (DPR) ini,” pungkas Safwani.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengatakan pada 18 November 2024 akan melaksanakan rapat penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Adapun, rapat penetapan itu akan dilakukan bersama pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat pleno Baleg DPR RI guna membahas persiapan penyusunan Prolegnas RUU tahun 2025-2029, di Kompleks Parlemen Senayan, pada Senin (28/10/2024).

“Informasi saja berdasarkan jadwal yang sudah kita sepakati kemarin, kira-kira nanti rapat kerja antara Baleg dengan pemerintah untuk menetapkan Prolegnas 2025-2029 itu di pertengahan November tanggal 18,” ujarnya.

Jadi artinya, lanjut Doli, pihaknya memiliki waktu sekitar 20 hari ke depan untuk menuntaskan semua dan berkoordinasi dengan masing-masing fraksi dan komisi.

Politikus Golkar ini juga menyebut Sekretaris Baleg sudah mengirim surat lagi ke pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang baru dan fraksi untuk mengusulkan RUU yang menjadi prioritas.

“Deadline-nya tanggal 29. Nah, mudah-mudahan besok sudah bisa masuk semua, kalaupun misalnya belum nanti kita minta diingatkan oleh sekretariat Baleg untuk melengkapinya,” pungkasnya.

Dengan demikian, Doli memandang bahwa rapat hari ini hanya brainstorming saja. Setelah itu, jika nantinya sudah selesai di Baleg, langsung dirapatkan dengan pemerintah.

“Ini sekarang kita brainstorming aja, setelah itu nanti kita jadwal, setelah masuk (usulan RUU) dari komisi dan fraksi kita undang, kita diskusi sekaligus sama rekap, sekaligus konfirmasi, terus mulai kita kompilasi baru menjadi bahan fix dari Baleg. Lalu kita rapat kerjakan dengan pemerintah. Kira-kira gitu agendanya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PAN Saleh P. Daulay meminta Baleg DPR RI untuk tidak menjadi lembaga titipan dalam membuat Undang-Undang (UU).

Saleh menyoroti bahwa seharunya Baleg DPR RI berfokus dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Hal tersebut disampaikan Saleh kala dia menghadiri rapat pleno Baleg DPR RI guna membahas evaluasi Prolegnas RUU tahun 2020-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (28/10/2024).

“Saya cuma mengimbau pada kita tolong yang program legislasi nasional yang sudah disepakati, terutama yang antara kita dengan pemerintah ini, menjadi betul-betul program legislasi yang betul-betul memang kita perjuangkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Saleh menekankan bahwa anggota DPR jangan memasukkan UU titipan ke dalam Prolegnas.

“Kalau enggak, gak usah masukin program legislasi nasional. Cari yang ada dipikiran kita sendiri-sendiri. Jangan seperti tiba-tiba muncul ide 'udah bikin UU ini, dibuat ya kan? Ada titipan dari luar, buat [UU], ada titipan dari mana, buat [UU],” tekannya.

Saleh turut menegaskan tindakan tidak memasukkan UU titipan ke Prolegnas adalah penting dilakukan. Hal ini karena UU adalah cerminan pembangunan strata peradaban nasional.

“Jadi kalau UU-nya repot, UU-nya bingung, tidak benar, maka Indonesia akan bingung juga. Sebab di dalam Undang-Undang ada norma-norma yang mengatur kita semua,” tegasnya.

Dengan demikian, Legislator PAN itu menilai perlu adanya evaluasi cara kerja Baleg agar Prolegnas yang nantinya telah ditetapkan memang benar-benar bisa diselesaikan.

Adapun, sebagai informasi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengatakan pada 18 November 2024 akan melaksanakan rapat penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Adapun, rapat penetapan itu akan dilakukan bersama pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat pleno Baleg DPR RI guna membahas persiapan penyusunan Prolegnas RUU tahun 2025-2029, di Kompleks Parlemen Senayan, pada Senin (28/10/2024).

“Informasi saja berdasarkan jadwal yang sudah kita sepakati kemarin, kira-kira nanti rapat kerja antara Baleg dengan pemerintah untuk menetapkan Prolegnas 2025-2029 itu di pertengahan November tanggal 18,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR memberikan waktu 10 hari kepada alat kelengkapan dewan hingga fraksi untuk menyampaikan usulan rancangan undang-undang yang akan masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Adapun, RUU yang akan diusulkan tersebut akan diselaraskan sebagai Prolegnas pada periode 2024–2029.

"Kami sudah berkirim surat ke masing-masing komisi, ke badan, alat kelengkapan dewan, seterusnya, dan fraksi, dalam 10 hari akan kami tunggu bagaimana hasilnya," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan katanya dilansir dari Antara, Jumat (25/10/2024).

Anggota Baleg DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan juga bahwa daftar usulan rancangan undang-undang (RUU) tersebut nantinya akan diinventarisasi untuk penyusunan Prolegnas.

Dia pun menjelaskan bahwa dalam mekanisme penyusunan Prolegnas, terdapat Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan hingga kumulatif terbuka.

"Kan ada kumulasi Prolegnas dalam arti lima tahun, ada juga prioritas dalam setahunan, tetapi ada juga kumulatif terbuka yang memungkinkan apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak itu masuk pembahasan yang kumulatif terbuka," katanya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR, Bob Hasan mengatakan pihaknya akan bergerak cepat dalam melakukan pembahasan terhadap sejumlah RUU prioritas

Dia menyatakan belum dapat mengalkulasi banyaknya RUU yang akan masuk daftar Prolegnas sebab Baleg masih terus melakukan penyesuaian hingga akhir tahun ini.

"Belum ditotal, kami belum semuanya, ini kan masih bulan apa. Desember sudah ketahuan [daftar susunan Prolegnas]," katanya.

Sebelumnya, pada Rabu (23/10/2024), Baleg DPR mulai menyesuaikan sejumlah RUU yang akan masuk daftar Prolegnas.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan bahwa proses penyusunan Prolegnas terus dilakukan penyelarasan hingga 5 Desember 2024.

"Sudah ada susunannya, tetapi kami tinggal menyelaraskan kembali. Itu tadi mulai dari sekarang sampai dengan tanggal 5 Desember," kata Bob ditemui usai memimpin rapat perdana Baleg DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR belum memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahun ke depan.

Anggota Baleg DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan belum mengetahui secara pasti terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2024-2029.

Menurutnya, hal itu baru dapat dipastikan pada saat rapat prolegnas selesai dilakukan.

“Belum tahu. Nanti kita lihat setelah besok rapat Prolegnas, terus kemudian yang mana menjadi prioritas. Karena itu harus dibahas bersama pemerintah [menteri],” ujarnya usai rapat pleno kedua Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/10/2024).

Lebih lanjut, Andres juga belum dapat memastikan jumlah RUU yang akan masuk dalam daftar Prolegnas pada periode lima tahun ke depan.

Pasalnya, dia menyebut bahwa banyak RUU yang belum selesai pada periode DPR sebelumnya, sehingga masih banyak RUU yang harus dilimpahkan pada periode saat ini.

“Saya kira soal kuantitas itu nanti kita lihat lah. Karena tadi juga disampaikan bahwa fraksi-fraksi akan mengusulkan. Juga ada dari masyarakat mungkin ada yang mau usulkan, ya silakan gitu. Masukin usulan sehingga nanti dikumulasi untuk menjadi prolegnas,” katanya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyebut bahwa memang saat ini jumlah prolegnas belum bisa dipastikan karena saat ini pun masih masa kerja yang baru saja dimulai.

“Belum ditotal [prolegnas], kita belum semuanya ini kan masih bulan [Oktober]. Desember sudah ketahuan [prolegnas],” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan terdapat sejumlah pasal yang berubah setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70. Hal itu dikatakan Afif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU RI terkait perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tentang syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024 yang diputuskan sesuai putusan MK, Ahad (25/8/2024).

Pasal yang berubah di antaranya ialah Pasal 11 dan turunannya, Pasal 13, Pasal 15. "Perubahan akibat putusan 60 dan 70. Pasal 11 ayat (1) usulan perubahannya ini persis seperti putusan MK," kata Afif dalam RDP tersebut.

Berikut isi Pasal 11 ayat (1):

Parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan paslon jika telah memenuhi akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:

A. untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 2 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut.

2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut.

3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut.

4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 12 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut.

B. untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota:

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 250 ribu jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten/kota tersebut.

2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250 ribu jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500 ribu jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari satu juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

Pasal 11 ayat (7):

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Pasal 13 ayat (1) huruf d:

Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:

d) surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta RU Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B. PENCALONAN.PARPOL.KWK.

Pasal 15:

Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calcın Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas pun berkomitmen menindaklanjuti revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait Pencalonan Kepala Daerah. Supratman menyebut Kemenkumham segera mengharmonisasi Rancangan PKPU itu sebelum diundangkan.

"Sesegera mungkin kita undangkan," kata Supratman kepada wartawan, Ahad (25/8/2024).

Supratman menyebut harmonisasi PKPU itu bisa saja tuntas pada hari ini. Sebab hal ini sudah dinantikan publik. "Kalau memungkinkan hari ini, kita undangan hari ini," ujar Supratman.

Supratman menjamin Kemenkumham bakal secepatnya pengundangan PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah. Sebagai bentuk keseriusan, Kemenkumham mengadakan rapat pada hari ini

"Hari ini juga saya berharap tadi saya sudah hubungi dirjen dan staf untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini," ucap Supratman.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK soal pilkada tidak perlu diatur dalam PKPU tapi bisa langsung dijalankan. Putusan MK yang dimaksud, adalah Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai syarat usia calon kepala daerah, yang sedang disoroti saat ini.

"Sudah jelas pada saat dibacakan MK bahwa keputusan tersebut bersikap erga omnes, yakni mengikat bagi siapa saja, termasuk penyelenggara," ujar Zainal yang akrab disapa Uceng tersebut saat ditemui setelah diskusi bertajuk Refleksi Penegakan Integritas Hakim Untuk Peradilan Bersih di Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu.

Kendati demikian, ia menyebutkan apabila memang KPU ingin membuat peraturan teknis setelah putusan MK keluar merupakan hal yang sah, tetapi hanya untuk menyesuaikan teknis pelaksanaan pilkada setelah putusan MK, bukan melakukan perubahan substansi.

Selain tak perlu diatur dalam PKPU, Uceng menuturkan KPU juga tak perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada pemerintah maupun DPR sebelum menerapkan putusan MK. Alasannya, kata dia, putusan MK soal pilkada tersebut merupakan judicial review (pengujian materi) yang bersifat self executing atau bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU.

"Putusan itu bisa dieksekusi sendiri oleh KPU, tidak perlu alat untuk mengeksekusi. Kalau mau dilakukan penyesuaian bagus, tapi bukan kewajiban," tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya menyampaikan bahwa mereka siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur.

Kesiapan ini diumumkan setelah organisasi keagamaan tersebut menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Gus Yahya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi atas pemberian izin konsesi pertambangan kepada organisasi masyarakat serta penerbitan izin tambang.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," katanya, saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Lokasi konsesi tambang tersebut sebelumnya dimiliki oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang merupakan bagian dari Bakrie Group. Saat ini, hanya sebagian kecil dari lahan konsesi yang telah dieksplorasi, sehingga belum dapat dipastikan seberapa besar produksi batu bara yang akan dihasilkan.

“Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja,” kata dia saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari Antara.

Gus Yahya menginformasikan kesiapan untuk mengelola konsesi tambang kepada Presiden Jokowi setelah PBNU menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia juga mengungkapkan apresiasinya kepada Jokowi atas pemberian izin konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan, yang memfasilitasi terbitnya IUPK.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 yang mengubah PP 96/2021 mengenai pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A peraturan tersebut, diatur bahwa ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah kini diperbolehkan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

Pada hari yang sama ketika Gus Yahya menyampaikan kesiapan PBNU untuk mengelola tambang kepada Jokowi, ribuan orang menggelar demonstrasi bertajuk ‘Darurat Indonesia’ di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024. Demonstrasi ini dipicu oleh keputusan Panitia Kerja Badan Legislasi atau Panja Baleg DPR RI untuk membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Pilkada.

MK pada Selasa, 20 Agustus 2024, memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kandidat Pilkada tidak lagi ditentukan oleh persentase kursi di parlemen, melainkan oleh perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dengan empat klasifikasi besaran suara sah: 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen, dan 6,5 persen, sesuai dengan jumlah DPT di daerah terkait (putusan MK 60/PUU-XXII/2024).

Namun, sehari setelah keputusan tersebut, pada Rabu, 21 Agustus 2024, Baleg DPR mengadakan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Dalam rapat itu, Baleg memutuskan untuk tetap menggunakan ambang batas 20 persen kursi di parlemen bagi partai politik yang ingin mengusung calon di pemilihan kepala daerah.

SUKMA KANTHI NURANI | HENDRIK KHOIRUL MUHID

JAKARTA, investor.id – Badan Legislasi DPR telah menyetujui perubahan UU Pilkada, namun tidak mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ambang batas (threshold) pencalonan Pilkada dan usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur.

Menaggapi hal ini, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, jika ada perubahan kembali pada UU Pilkada yang telah diputuskan sebelumnya, bukan weweang dari MK.

"Sebagaimana yang sudah dilengkapi dengan putusan MK setelah itu mau diubah undang-undangnya itu bukan wewenang MK lagi," ungkapnya kepada media di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Fajar mengatakan dalam membaca putusan dari MK tidak boleh secara parsial.

"MK itu harus dibaca dengan putusannya dengan undang-undangnya," katanya.

"Ini adalah undang-undang yang diuji ke Mahkamah Konstitusi kemudian MK memberikan tafsir, memberikan keputusannya. Jadi ketika sudah diputus di undang-undang, ini sudah berlaku sebagaimana yang diputus MK," jelasnya.

Sehingga, Fajar mengatakan undang-undangan yang telah diputuskan MK harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pilkada ke depan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengingatkan Ketua partai politik dan anggota Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) agar tidak melanggar konstitusi dengan mengesahkan revisi Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada.

Melalui akun X resminya @mohmahfudmd, Mahfud menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan tafsir resmi konstitusi yang setingkat dengan Undang-Undang (UU).

“Yth. Pimpinan Parpol dan para anggota DPR.Putusan MK adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat UU. Berpolitik dan bersiasat utk mendapat bagian dalam kekuasaan itu boleh dan itu memang bagian dari tujuan kita membangun negara merdeka,” tulis Mahfud dalam akun X miliknya, Kamis (22/8/2024).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyampaikan dalam permainan berpolitik tentu ada prinsip demokrasi dan konstitusi yang mengatur didalamnya.

Jika nantinya ada sebuah pelanggaran konstitusi dalam berpolitik, lanjutnya, maka efeknya akan sangat berbahaya bagi bangsa ini kedepannya.

“Adalah sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia jika melalui demokrasi prosedural (konspirasi dengan menang-menangan jumlah kekuatan hanya dengan koalisi taktis) siapa punmerebut kue-kue kekuasaan dengan melanggar konstitusi,” ujarnya.

Lebih lanjut, eks cawapres Ganjar Pranowo ini tidak mempermasalahkan adanya pembagian kekuasaan dalam berpolitik.

Namun, Mahfud mengingatkan pembagian kekuasaan tersebut berada di koridor konstitusi yang tepat dan tidak melanggarnya.

“Silahkan ambil dan bagi-bagi kue kekuasaan. Sesuai konstitusi Anda berhak melakukan dan mendapat itu. Tetapi tetaplah dalam koridor konstitusi agar Indonesia selamat. Berbuatlah tapi. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” cuit Mahfud.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah media asing turut menyoroti polemik perubahan Undang-Undang pemilihan kepada daerah (Pilkada) dan juga menyinggung soal warisan dinasti presiden Joko Widodo (Jokowi).

Media Asal Amerika Serikat, Bloomberg menyoroti perselisihan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tentang batasan usia minimum bagi calon kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, MK memutuskan bahwa batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah 30 tahun. Baseline itu dihitung berdasarkan umur saat penetapan cagub dan cawagub bukan saat pelantikan.

Putusan ini dianggap menutup peluang putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, maju sebagai cawagub Jateng 2024.

"Keputusan tersebut tampaknya merupakan kemunduran bagi warisan dinasti Jokowi, yang sedang bersiap untuk menyerahkan kekuasaan pada bulan Oktober karena keterbatasan masa jabatan," demikian bunyi laporan Bloomberg, Rabu (21/8/2024).

Dalam Laporan berjudul 'Court ruling deals blow to Jokowi's dynastic legacy in Indonesia' Bloomberg juga menyebut tuduhan nepotisme terhadap Jokowi telah berkobar sejak 2023 lalu, usai Mahkamah Konstitusi, dalam keputusan yang dipimpin oleh saudara ipar Presiden Joko Widodo, menurunkan batasan usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden.

"Keputusan tersebut membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo yang berusia 36 tahun untuk mencalonkan diri dan menjadi wakil presiden pada bulan Oktober mendatang" lanjut laporan Bloomberg.

Kantor berita Reuters juga mewartakan hal serupa. Kantor berita asal Inggris itu memuat respons Jokowi atas keputusan MK yang berpotensi membuka peluang bagi Anies Baswedan mau sebagai kandidat calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta.

"Partai-partai yang mendukung Prabowo dan Jokowi pada hari Senin telah sepakat untuk mendukung satu kandidat, yang secara efektif mematikan peluang Anies Baswedan untuk terpilih kembali ke jabatan yang dipegangnya dari tahun 2017-2022, dengan tidak ada partai lain yang memiliki cukup kursi untuk mencalonkannya," bunyi laporan Reuters.

"Namun, Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa secara signifikan menurunkan persentase minimum kursi yang diperlukan untuk sebuah nominasi, sehingga berpotensi membuka pintu bagi Anies untuk mencalonkan diri,"

Presiden Jokowi mengaku menghormati keputusan lembaga independen dalam sistem pemerintahan.

“Itu adalah proses konstitusional yang terjadi sepanjang waktu di lembaga-lembaga kami,” katanya ketika ditanya tentang keputusan pengadilan dan anggota parlemen yang berupaya untuk membatalkannya.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Jokowi tidak ikut mengecam proses legislasi janggal terkait Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang bergulir hanya dalam waktu sekejap di Badan Legislasi atau Baleg DPR. Padahal langkah DPR itu dianggap mengebiri demokrasi.

Jokowi menuturkan tidak menyalahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun aksi kejar tayang DPR. Seperti biasa, Jokowi hanya menyatakan menghormati proses yang berlangsung di MK maupun Baleg DPR.

"Ya kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga negara yang kita miliki," ujar Jokowi, Rabu (21/8/2024).

Adapun putusan MK No.60/2024 dan No.70/2024 yang diputuskan kemarin telah menganulir ketentuan mengenai threshold 20 persen. Ketentuan ini memungkinan PDIP dan Anies Baswedan untuk mengikuti kontestasi politik Pilkada 2024.

Sementara itu putusan MK No.70/2024, memastikan bahwa MK batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah 30 tahun. Baseline itu dihitung berdasarkan umur saat penetapan cagub dan cawagub bukan saat pelantikan. Putusan ini dianggap menutup peluang putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, maju sebagai cawagub Jateng 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI-Perjuangan (PDIP) menegaskan bakal mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada 27 Agustus 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan partai banteng mendaftarkan calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kendati Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah menyetujui RUU Pilkada dibawa ke sidang paripurna pada Kamis (22/8/2024).

Masinton Pasaribu mengatakan bahwa partainya tetap merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XXII/2024 untuk mendaftarkan calon kepala daerah di Pilkada Jakarta 2024, salah satunya Anies Baswedan.

"InsyaAllah ada Anies. Jadi nanti, biar tanggal 27 Jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan Kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan MK, biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini," ujarnya di kompleks parlemen, Rabu (21/8/2024).

Masinton juga mengajak partai politik lain juga mengantar calon gubernur yang memenuhi syarat sesuai putusan MK yang diumumkan Hakim Konstitusi pada Selasa (20/8/2024).

"Iya, kami akan mendaftarkan. Bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi sarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK, silahkan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang diubah-ubah Untuk kepentingan penguasa hari ini," ujarnya.

Seperti diketahui, putusan MK No.90 itu mempermudah jalan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming untuk menjadi calon wakil presiden.

"Dan kita tahu ya pembahasan hari ini itu diperuntukkan untuk siapa. Kita semua sudah tahu lah, teman-teman media juga sudah tahu," ujarnya.

PDIP menegaskan siap mentaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak revisi RUU Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI.

Menurut PDIP, setiap keputusan yang diambil MK bersifat final dan mengikat.

"Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memastikan akan melayangkan nota penolakan terhadap keputusan Badan Legislasi (Baleg) mengenai Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada. Pasalnya, Baleg tak menaati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membahas UU tersebut," tulis akun Xresmi @pdiperjuangan dikutip, Rabu (21/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Media sosial dihebohkan dengan unggahan ‘peringatan darurat’ mensikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang dianulir oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait dengan UU Pilkada.

Seperti diketahui, MK memutuskan dua klausul penting terkait dengan syarat calon kepala daerah pada Pilkada 2024 dalam waktu kurang 60 menit hari ini, Rabu (21/8/2024). Pertama, umur calon gubenur minimal 30 tahun dan calon bupati/walikota minimal 25 tahun pada saat mendaftar.

Amar keputusan MK ini gugatan atas putusan judicial review Mahkamah Agung (MA) dengan termohon Komisi Pemilihan Umum. MA mengabulkan syarat umur calon gubernur sebanyak 30 tahun pada saat pelantikan.

Namun, Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK, dan bersepakat mengikuti putusan MA. Keputusan ini dinilai ingin meloloskan Kaesang Pangarep yang umurnya belum sampai 30 tahun pada saat pendaftaran calon kepala daerah terakhir 27 Agustus 2024.

Kedua, syarat pengajuan calon adalah partai politik yang memiliki kursi di DPR RI dan partai nonparlemen. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calonnya jika memiliki suara 20% dari jumlah kursi atau 25% suara sah dalam pemilihan umum DPRD.

Beleid ini mengunci peluang PDIP untuk mengajukan calon sendiri, karena mau tidak mau sebagai partai politik yang memiliki kursi di DPRD wajib mengikuti klausul dari Baleg DPR RI.

Padahal peluang PDIP tadinya terbuka pada klausul ambang batas yang diputuskan oleh MK. Lembaga penjaga konstitusi itu memutuskan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan.

Akan tetapi, Baleg DPR memutuskan syarat ambang batas antara 6,5%-10% hanya diberlakukan bagi partai nonparlemen. Otomatis PDIP yang tidak ada koalisi tidak dapat mencalonkan via jalur ini, karena memiliki perwakilan di DPRD.

Atas putusan tersebut, publik pun meradang. Media sosial pun heboh dengan tagar ‘peringatan darurat’ yang dipasang oleh warganet.

Asal Usul dan Makna Tagar Peringatan Darurat

Tagar peringatan darurat muncul disertai gambar dan video berlatar peristiwa 24 Oktober 1991. Ada beragam narasi yang muncul. Mulai dari peringatan ada makluk misterius yang bergentayangan sehingga warga dilarang keluar malam.

Selain itu, ada peringatan bahwa ada anomali makluk yang dideteksi oleh pemerintah Indonesia. Namun, tayangan tersebut dipastikan hoax menurut salah satu video yang beredar di TikTok.

Video peringatan darurat sebenarnya adalah tayangan meniru emergency road system (EAST) yang muncul di TV suatu negara seperti di Jepang, ketika mengalami bencana besar, seperti gempa atau tsunami.

Yang jelas tayangan tersebut tidak terjadi di Indonesia pada era Orde Baru. Namun, tayangan tersebut menjadi inspirasi para pegiat media sosial untuk melakukan perlawanan atas kesewenang-wenangan DPR yang menganulir putusan MK.