Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menjaring masukan untuk menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Salah satu rancangan undang – undang (RUU) yang rencananya masuk adalah RUU tentang Komoditas Strategis.

Rencananya 10 komoditas akan masuk dalam RUU tentang Komoditas Strategis. Antara lain, cengkeh, kakao, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, sagu, tebu, teh, dan tembakau.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menilai, sejauh ini yang kerap menjadi perhatian pemerintah masih di komoditas pangan strategis. Sehingga sebagian besar alokasi anggaran dan dukungan kebijakan berfokus kesana.

Sementara untuk komoditas perkebunan selain kelapa sawit kurang diperhatikan dan dukungannya kurang memadai. Seperti misalnya pupuk subsidi yang didesain khuusus tanaman perkebunan ini belum ada.

Padahal potensi pengembangan tanaman perkebunan ini terbilang sangat besar dan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Menurut Eliza, dengan adanya RUU komoditas strategis setidaknya pengembangan komoditas perkebunan dapat semakin terarah dan mendapatkan dukungan kebijakan yang memadai.

Eliza menyatakan bahwa yang paling penting dari RUU ini adalah tindak lanjut pemerintah dalam membuat perencanan yang komprehensif dan sesuai kaidah ilmiah untuk membangun industri turunannya. Ini yang akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan kesejahteraan petani dapat meningkat.

“Karena jika hanya RUU tanpa ada tindaklanjutnya, ini hanya akan menjadi angan angan saja dalam pengembangan komoditas. Pemerintah harus serius membangun ekosistem industrinya agar tidak keropos ditengah dan membangun linkage usaha menengah kecil dengan usaha besar,” jelas Eliza kepada Kontan, Jumat (8/11).

Sebelumnya Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Safwani menjelaskan, saat ini luas kebun kelapa sawit sekitar lebih 16,38 juta hektar dengan produksi 48 juta ton. Dari jumlah tersebut, 59% perkebunan sawit dimiliki BUMN dan swasta, dan 41% dimiliki oleh pekebun rakyat.

Safwani mengungkapkan sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi industri sawit. Diantaranya, produksi sawit relatif stagnan dan cenderung turun dan banyaknya kementerian/lembaga yang mengatur dan/atau terlibat dalam industri sawit (37 instansi terlibat).

Dia juga mengatakan maraknya kampanye negatif terhadap produk industri kelapa sawit di dalam maupun di luar negeri.

“Kadang – kadang (aturan) tidak sinkron dan saling bertabrakan satu sama lain,” ujar Safwani dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg DPR, Senin (4/11).

Padahal, lanjut Safwani, prospek sawit kedepan masih sangat menjanjikan. Baik untuk swasembada pangan, energi, industry oleokimia, dan ekspor. Maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah.

Pengembangan industri hilir berbasis sawit untuk meningkatkan nilai masih sangat memungkinkan.

Sebab itu, Gapki menilai sudah saatnya diperlukan undang – undang (UU) khusus yang mengatur pengembangan sawit dari hulu ke hilir yang terintegrasi. Sehingga peran sawit dapat dipertahankan Bahkan ditingkatkan.

“UU Perkebunan sudah ada, tapi undang – undang yang khusus mengenai kelapa sawit dengan kontribusinya yang begitu besar, masih belum ada. Mohon bisa menjadi pertimbangan di Badan Legislasi (DPR) ini,” pungkas Safwani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengusulkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan hal itu sesuai dengan salah satu visi yang tercantum dalam Asta Cita, yakni meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi dan telekomunikasi dari ancaman siber dengan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.

"Dalam rangka mendukung visi tersebut, BSSN akan melaksanakan kegiatan penuntasan kajian akademik, naskah akademik dan draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber," kata Hinsa saat memaparkan rencana program 100 hari kerjanya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Kamis (7/11/2024).

Hinsa berharap RUU itu dapat menjadi bagian dari program 100 hari kerja lembaganya sebagai program sistem pertahanan dan keamanan negara.

Ia mengeklaim, RUU tersebut akan memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel kepada BSSN untuk melakukan pekerjaannya.

Selain itu, BSSN juga ingin agar pemerintah dapat menerapkan kurikulum yang memuat materi literasi keamanan siber.

Hinsa mengatakan, hal ini merupakan perwujudan dari Asta Cita untuk memperkuat pendidikan sains dan teknologi, yaitu mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

"Kegiatan yang akan dilakukan BSSN pada topik ini adalah peningkatan literasi digital pada berbagai tingkatan pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi," kata Hinsa.

"Output yang dicapai yang diharapkan adalah terselenggaranya koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga dalam rangka penyusunan kurikulum materi literasi keamanan siber," ujar dia menambahkan.

Pensiunan tentara itu berharap literasi digital kepada siswa terkait dengan kemananan siber dapat dilaksanakan, semisal melalui seminar atau lokakarya kepada siswa sekolah di semua tingkatan soal keamanan siber dan sandi.

"Meningkatnya literasi digital terkait kemanan siber dan sandi kepada mahasiswa, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang tren post-quantum kriptografi kepda para praktisi dan akademisi secara daring," kata Hinsa soal output yang diharapkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI mengusulkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dimasukan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku telah menandatangani surat usulan tersebut pada Rabu (6/11/2024) kemarin.

"Perlu kami sampaikan bahwa Komisi III telah menyampaikan usulan rancangan KUHAP, Kalau nggak salah kemarin ya, kemarin bener, yesterday kemarin saya sudah tanda tangan sebagai prolegnas prioritas 2025 kepada Baleg, di sini pun ada Ketua Baleg anggota Komisi III," kata Habiburokhman dalam rapat bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Habiburokhman meminta Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk merumuskan lebih lanjut soal rancangan dan naskah akademik KUHAP tersebut.

Politikus Partai Geerindra ini juga berharap revisi KUHAP dapat segera dibahas.

"Diharapkan akhir tahun ini Komisi 3 DPR RI ini dapat menyusun rancangan KUHAP tersebut," ujar Habiburokhman.

Meski sudah melayangkan usulan Rancangan KUHAP sebagai RUU pada Prolegnas 2025, ia tetap menjaring masukan ICJR selaku perwakilan masyarakat sipil.

"Komisi III dapat meminta masukan dari berbagai pihak termasuk ICJR. Nah ini Jadi pucuk dicinta ulam pun tiba. Kami perlu masukkan teman-teman," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah ditutup melemah 46,5 poin ke level Rp 15.770 terhadap dolar Amerika Serikat pada Selasa sore, 29 Oktober 2024. Pada penutupan perdagangan sebelumnya kurs tercatat pada level Rp 15.724 per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan rupiah diprediksi bergerak naik turun pada Rabu. “Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 15.760 - 15.870 per dolar AS," ujarnya dalam analisis rutinnya, Selasa, 29 Oktober 2024.

Pergerakan rupiah hari ini juga dipengaruhi beberapa faktor. Dari sisi eksternal, dolar AS menguat dipicu pemilihan umum di negara tersebut. Dua calon presiden, yakni Donald Trump dan Kamala Harris bersiap menghadapi pemilu dengan pemungutan suara yang ditetapkan pada tanggal 5 November. Ibrahim mengatakan jajak pendapat dan pasar prediksi terkini menunjukkan Trump memperoleh sedikit dukungan atas Harris, meskipun analis masih memperkirakan persaingan yang lebih ketat.

Sementara itu ada data Produk Domestik Bruto kuartal III yang akan diluncurkan Kamis pekan ini. Data Indeks Harga Konsumsi atau Personal Consumption Expenditures (PCE) dan data penggajian nonpertanian akan dirilis pada hari Jumat juga turut memengaruhi. Ketegangan yang masih terjadi di Timur Tengah juga turut berdampak pada pergerakan kurs. Tensi konflik Israel-Iran masih tinggi, karena juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan pada Senin lalu bakal menanggapi serangan Israel pada akhir pekan.

Ibrahim mengatakan pasar juga menunggu isyarat ekonomi lebih lanjut dari Cina, setelah langkah-langkah stimulus terbaru dari Beijing gagal menginspirasi kepercayaan pada pemulihan ekonomi. “Fokus sekarang adalah pada data indeks manajer pembelian dari Tiongkok, yang akan dirilis pada hari Kamis, untuk isyarat lebih lanjut tentang ekonomi,” ujarnya.

Dari sisi internal, stabilitas kurs dipengaruhi pembahasan rancangan undang undang di DPR. Komisi XI DPR mengusulkan sembilan Rancangan Undang-Undang alias RUU untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025-2029, termasuk RUU tentang Penghapusan Piutang Negara dan RUU tentang Keuangan Negara. Prolegnas 2025-2029 harus ditetapkan paling lambat 18 November 2024. Oleh sebab itu, Baleg DPR punya waktu sekitar 20 hari untuk merumuskan dan menetapkan daftar RUU yang akan masuk Prolegnas 2025-2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mengusulkan sembilan Rancangan Undang-undang alias RUU untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025—2029, termasuk RUU tentang Penghapusan Piutang Negara dan RUU tentang Keuangan Negara.

Usulan tersebut terungkap dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (28/10/2024). Dalam rapat tersebut, setiap alat kelengkapan dewan DPR mengusulkan usulan RUU yang ingin dimasukkan ke dalam Prolegnas 2025—2029, termasuk Komisi XI yang mengawasi soal pembangunan, keuangan, hingga moneter negara

Dalam paparan tim ahli Baleg DPR, ditunjukkan Komisi XI mengusulkan satu RUU Carry Over dari DPR periode sebelumnya yaitu RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

Pimpinan Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan bahwa pihaknya masih akan membahas berbagai usulan RUU sebelum disetujui masuk Prolegnas 2025—2029.

"Mulai hari ini kita sudah mulai membahas kira-kira Rancangan Undang-Undang apa saja yang selama lima tahun dan nanti kita akan bagi per tahun, bahkan juga nanti per masa sidang, apa yang menjadi prioritas kita," jelas Doli ketika membuka rapat.

Menurutnya, Prolegnas 2025—2029 harus ditetapkan paling lambat 18 November 2024. Oleh sebab itu, Baleg DPR punya waktu sekitar 20 hari untuk merumuskan dan menetapkan daftar RUU yang akan masuk Prolegnas 2025—2029.

Terdapat sembilan usulan RUU yang masuk Prolegnas 2025—2029 yaitu:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
2. RUU tentang Statistik
3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
4. RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
5. RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
6. RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. RUU tentang Keuangan Negara
8. RUU tentang Perbendaharaan Negara
9. RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Dari berbagai usulan tersebut, Komisi XI DPR mengusulkan tiga RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas DPR pada 2025 yaitu:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
2. RUU tentang Statistik
3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR memberikan waktu 10 hari kepada alat kelengkapan dewan hingga fraksi untuk menyampaikan usulan rancangan undang-undang yang akan masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Adapun, RUU yang akan diusulkan tersebut akan diselaraskan sebagai Prolegnas pada periode 2024–2029.

"Kami sudah berkirim surat ke masing-masing komisi, ke badan, alat kelengkapan dewan, seterusnya, dan fraksi, dalam 10 hari akan kami tunggu bagaimana hasilnya," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan katanya dilansir dari Antara, Jumat (25/10/2024).

Anggota Baleg DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan juga bahwa daftar usulan rancangan undang-undang (RUU) tersebut nantinya akan diinventarisasi untuk penyusunan Prolegnas.

Dia pun menjelaskan bahwa dalam mekanisme penyusunan Prolegnas, terdapat Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan hingga kumulatif terbuka.

"Kan ada kumulasi Prolegnas dalam arti lima tahun, ada juga prioritas dalam setahunan, tetapi ada juga kumulatif terbuka yang memungkinkan apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak itu masuk pembahasan yang kumulatif terbuka," katanya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR, Bob Hasan mengatakan pihaknya akan bergerak cepat dalam melakukan pembahasan terhadap sejumlah RUU prioritas

Dia menyatakan belum dapat mengalkulasi banyaknya RUU yang akan masuk daftar Prolegnas sebab Baleg masih terus melakukan penyesuaian hingga akhir tahun ini.

"Belum ditotal, kami belum semuanya, ini kan masih bulan apa. Desember sudah ketahuan [daftar susunan Prolegnas]," katanya.

Sebelumnya, pada Rabu (23/10/2024), Baleg DPR mulai menyesuaikan sejumlah RUU yang akan masuk daftar Prolegnas.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan bahwa proses penyusunan Prolegnas terus dilakukan penyelarasan hingga 5 Desember 2024.

"Sudah ada susunannya, tetapi kami tinggal menyelaraskan kembali. Itu tadi mulai dari sekarang sampai dengan tanggal 5 Desember," kata Bob ditemui usai memimpin rapat perdana Baleg DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR belum memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahun ke depan.

Anggota Baleg DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan belum mengetahui secara pasti terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2024-2029.

Menurutnya, hal itu baru dapat dipastikan pada saat rapat prolegnas selesai dilakukan.

“Belum tahu. Nanti kita lihat setelah besok rapat Prolegnas, terus kemudian yang mana menjadi prioritas. Karena itu harus dibahas bersama pemerintah [menteri],” ujarnya usai rapat pleno kedua Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/10/2024).

Lebih lanjut, Andres juga belum dapat memastikan jumlah RUU yang akan masuk dalam daftar Prolegnas pada periode lima tahun ke depan.

Pasalnya, dia menyebut bahwa banyak RUU yang belum selesai pada periode DPR sebelumnya, sehingga masih banyak RUU yang harus dilimpahkan pada periode saat ini.

“Saya kira soal kuantitas itu nanti kita lihat lah. Karena tadi juga disampaikan bahwa fraksi-fraksi akan mengusulkan. Juga ada dari masyarakat mungkin ada yang mau usulkan, ya silakan gitu. Masukin usulan sehingga nanti dikumulasi untuk menjadi prolegnas,” katanya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyebut bahwa memang saat ini jumlah prolegnas belum bisa dipastikan karena saat ini pun masih masa kerja yang baru saja dimulai.

“Belum ditotal [prolegnas], kita belum semuanya ini kan masih bulan [Oktober]. Desember sudah ketahuan [prolegnas],” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dihadapkan pada tanggung jawab besar dalam menentukan arah kebijakan melalui berbagai rancangan undang-undang (RUU).

Sejumlah RUU dinilai sangat mendesak dan perlu diprioritaskan supaya dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat tata kelola negara.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menegaskan pentingnya DPR memastikan RUU yang dibutuhkan publik masuk dalam daftar prioritas Prolegnas.

"Kita berharap agar RUU-RUU yang sungguh dibutuhkan publik dipastikan untuk masuk dalam daftar prolegnas," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (5/10/2024).

Salah satu RUU yang kerap disebut mendesak adalah RUU Perampasan Aset. RUU ini dianggap sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, dengan memberikan wewenang bagi negara menyita aset-aset hasil perbuatan kriminal.

Tanpa aturan yang tegas, kata Lucius, upaya memulihkan kerugian negara akan terhambat.

Selain itu, Lucius menyoroti kebutuhan pembahasan ulang beberapa paket UU politik, termasuk UU Partai Politik dan UU Pemilu.

Pembaruan regulasi politik ini bertujuan memperbaiki sistem kepartaian dan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), demi memastikan proses demokrasi lebih transparan serta akuntabel.

Ide revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dinilai patut menjadi prioritas yang tak kalah penting. Revisi terhadap UU KPK, menurut Lucius, diperlukan supaya lembaga antikorupsi ini kembali memiliki kewibawaan dalam memberantas korupsi.

"UU KPK penting dibicarakan lagi untuk memastikan KPK kembali jadi lembaga berwibawa," ucap Lucius.

Selain itu, RUU Mahkamah Konstitusi (MK) perlu dibahas seiring dengan isu pelemahan institusi tersebut belakangan ini. Lucius menekankan pentingnya reformasi hukum terkait MK demi menjaga independensi lembaga ini dari pengaruh kekuasaan politik.

Dalam daftar RUU prioritas, Lucius juga memasukkan RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Kedua RUU ini dianggap sangat penting untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat serta pekerja rumah tangga yang sering kali diabaikan.

Daftar RUU tersebut menunjukkan DPR baru memiliki tantangan besar dalam memastikan legislasi yang dibahas benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Keterbukaan DPR terhadap masukan publik menjadi kunci keberhasilan dalam menyusun Prolegnas yang berpihak pada rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbentuknya poros koalisi besar di parlemen memicu kekhawatiran berbagai pihak mengenai potensi konflik kepentingan dalam proses legislasi.

Dominasi kelompok mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan agenda politik partai-partai besar.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyoroti fenomena ini.

"Koalisi besar berpotensi menghasilkan sikap arogan DPR sehingga merasa tak butuh dukungan publik," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (5/10/2024).

Menurut Lucius, dengan dominasi partai-partai besar yang menguasai kursi DPR, potensi arogansi dalam pengambilan keputusan meningkat.

Legislasi bisa dipandang sebagai alat politik ketimbang solusi atas permasalahan masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi peran publik dalam menentukan arah kebijakan negara.

Meski begitu, ancaman ini tak selalu berarti buruk jika DPR tetap membuka diri pada keterlibatan publik. Lucius menegaskan pentingnya memastikan sejak awal komitmen untuk memberikan ruang maksimal bagi publik menyampaikan masukan.

"Yang harus kita cegah adalah anggapan DPR tak lagi membutuhkan pelibatan publik," ujar Lucius.

Apabila keterbukaan tetap menjadi prinsip dalam proses legislasi, potensi konflik kepentingan justru dapat menjadi peluang.

Proses legislasi yang melibatkan lebih banyak pihak diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan mengakomodasi berbagai kepentingan, bukan hanya segelintir partai.

Dalam periode 2024-2029, agenda-agenda besar seperti Revis Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) sampai UU Masyarakat Hukum Adat menjadi prioritas yang dinilai penting oleh berbagai kalangan.

Setiap RUU tersebut membawa potensi konflik kepentingan, terutama ketika partai-partai besar berada di kubu pemerintah. Namun, dengan keterlibatan masyarakat luas, setiap kepentingan dapat didiskusikan secara terbuka sehingga menghasilkan solusi terbaik.

Legislasi juga diharapkan bukan sekadar proses politik, melainkan melibatkan kepentingan publik dalam setiap keputusannya. Koalisi besar tak seharusnya menjadi penghalang bagi terwujudnya legislasi yang adil dan berpihak pada rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengumuman Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi salah satu tugas utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di awal periode, termasuk mereka yang belum lama ini dilantik buat masa bakti 2024-2029.

Akan tetapi, bagaimana sebenarnya proses penetapan RUU yang benar-benar dibutuhkan publik? Hal ini kerap menjadi pertanyaan di tengah masyarakat yang berharap aspirasi mereka terserap dalam proses legislasi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menekankan pentingnya pengumpulan aspirasi publik sebelum DPR memulai Prolegnas.

"RUU yang paling diprioritaskan mesti dimulai dengan pengumpulan aspirasi publik," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

Artinya, kata Lucius, suara masyarakat memiliki peran signifikan dalam menentukan apa yang layak dibahas pada periode DPR saat ini.

Penyusunan Prolegnas, lanjut Lucius, tidak hanya sekadar memasukkan RUU yang diinginkan pemerintah atau DPR, melainkan juga harus memperhatikan kebutuhan riil masyarakat.

"Kita berharap agar RUU yang sungguh dibutuhkan publik dipastikan masuk dalam daftar prolegnas," ujar Lucius.

Tanpa keterlibatan publik, legislasi berisiko mengabaikan isu-isu penting yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Oleh sebab itu, Lucius mengimbau DPR perlu membuka ruang yang lebih luas agar masyarakat dapat menyampaikan masukan dan usulan RUU.

Lucius menyampaikan, RUU prioritas yang dibutuhkan masyarakat dapat mencakup berbagai isu krusial seperti reformasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, sampai penguatan lembaga antikorupsi.

Masuknya RUU tersebut dalam Prolegnas dinilai bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi langkah konkret dalam mewujudkan kepentingan publik melalui kebijakan yang tepat.

Meski begitu, Lucius juga mengingatkan adanya ancaman lain yang perlu diwaspadai. Dengan terbentuknya koalisi besar, ada kekhawatiran DPR dan pemerintah bisa bertindak tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat luas.

"Ada kecenderungan koalisi besar menghasilkan sikap arogan DPR sehingga merasa tak butuh dukungan publik," ucap Lucius.

Karena itu, penting bagi publik untuk tetap terlibat dalam proses legislasi, memastikan bahwa RUU yang diprioritaskan bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Ruang bagi aspirasi publik menjadi kunci agar proses legislasi di DPR berjalan sesuai harapan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan pihaknya akan mempercepat proses penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas membeberkan alasan pihaknya ingin mempercepat RUU tersebut yaitu agar anggota DPR hari ini tidak meninggalkan pekerjaan rumah (PR) untuk anggota DPR yang baru nanti. Menurut Supratman, RUU itu harus segera diselesaikan sebelum RAPBN 2025 resmi disahkan.

"Jadi di dalam Undang-Undang sudah jelas kan RUU yang masuk Prolegnas itu harus diselesaikan sebelum pengetukan RAPBN," tuturnya di Jakarta, Selasa (6/8).

Sementara, Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifa Amalia mengaku khawatir jika RUU tidak segera dimasukan ke Prolegnas, maka anggota DPR baru nanti tidak akan menuntaskannya karena beda pendapat, sehingga bisa berlarut-larut lagi.

"Kecuali yang masuk dalam RUU mungkin akan diselesaikan oleh periode mendatang, namun apakah yang tidak nantinya terjamin akan diselesaikan,” katanya.

Selain itu, dia juga sepakat dengan Ketua Baleg yang menyebutkan RUU yang masuk Prolegnas harus diselesaikan. Menurutnya, dengan begitu Baleg periode 2019-2024 tidak akan meninggalkan PR ke Anggota periode mendatang nantinya.

“Jika sempat kita selesaikan sekarang mengapa haruscarry over? Kesannya kita hanya memberikan tugas kepada periode mendatang nanti,” ujarnya.

Jakarta: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut mengungkap pengusul revisi Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPRD, DPD, dan DPRD (MD3). Pengusulnya yakni Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Said Abdullah.

Revisi UU MD3 akhirnya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024. "Itu permintaannya dari Pak Said, PDIP, untuk memasukkan UU MD3," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Dasco mengatakan revisi diusulkan Said, karena pasal yang berkaitan dengan keuangan perlu diubah. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, bahwa hal itu bukan permintaan dari pimpinan DPR.
"Itu bukan permintaan kita loh, itu permintaan Pak Said Abdullah itu," ujar Dasco.

Dia mengaku khawatir jika perubahan beleid itu dilaksanakan. Karena, akan berdampak persepsi masyarakat.

"Karena kita takut, khawatir, bahwa kalau MD3 itu kemudian kita gulirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kesepakatan sama-sama ya nanti saja kan gitu," ucap Dasco.

Revisi UU MD3 terdaftar dalam Prolegnas Prioritas periode 2020-2024. Hal ini terungkap dari laman DPR di kanal prolegnas.

"RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD," tulis keterangannya.

Sementara, belakangan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyebut dirinya akan terkejut bila tiba-tiba Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) dikeluarkan untuk mengganti mekanisme pemilihan pimpinan di DPR. Dia klaim mendengar informasi itu dan butuh pengecekan lebih lanjut.

"Yang mengejutkan itu kalau kalian mungkin perlu, ada kabar-kabar katanya, ada nih Perppu MD3 mau dibuat, nah kalian cek lah, saya kan cuma dengar informasi. Kalian cari benar enggak itu, tanya sama Pak Pratik sana," ujar Deddy di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

(ADN)