JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta Hari Nugroho mengatakan, Pemprov sedang mengupayakan pelatihan kerja sebagai antisipasi pengangguran dan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jakarta.

Hari menuturkan, perkiraan kesempatan kerja menurut lapangan usaha masih didominasi empat lapangan usaha sebagaimana tercatat dalam dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2027.

"Sektor perdagangan besar dan eceran, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa keuangan dan asuransi," ujar Hari dalam keterangan yang diterima, Selasa (6/8/2024).

Berikut lima upaya Pemprov untuk mengatasi pengangguran dan dampak PHK di Jakarta:

1. Informasi pasar kerja melalui online dan offline jobfair di lima wilayah Kota Administrasi.

2. Perluasan kesempatan kerja/pengembangan kewirausahaan terpadu melalui wira usaha baru/Jakpreneur di 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu.

3. Pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh tujuh Pusat Pelatihan Kerja (PPK) dengan berbasis program unggulan kewilayahan.

- Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta, Pusat bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan bidang Tata Graha (perhotelan).

- Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur bidang ptomotif.

- Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara bidang alat berat.

- Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat bidang tata boga.

- Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI) bidang industri.

- Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las (PPKKPL) bidang pengelasan.

4. Pelatihan peningkatan produktivitas yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah.

5. Peningkatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Sebelumnya diberitakan, Disnaker Jakarta mencatat 847 warga Jakarta terimbas PHK dari Januari hingga Juni 2024.

Tiga wilayah yang paling banyak warganya terkena PHK, yakni Jakarta Utara 249 orang, Jakarta Timur 172 orang, dan Jakarta Selatan 89 pekerja.

Sementara data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan, jumlah pekerja yang terdampak PHK keseluruhan di Indonesia tercatat 7.469 orang.

Adapun sektor-sektor yang mendominasi terjadinya PHK yaitu perdagangan start-up, industri, infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor kesehatan dan rumah sakit, yayasan, media, dan keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji memfasilitasi warga Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) periode Januari-Juni 2024 untuk mendapat pelatihan kerja.

Namun, Heru tak memberikan penjelasan lebih lanjut soal jenis dan mekanisme pelatihan kerja yang dia maksud.

"Iya, kami fasilitasi (dengan pelatihan kerja)," ujar Heru saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Heru menegaskan, tidak semua yang terkena PHK merupakan orang Jakarta yang memang sudah lama tinggal di ibu kota.

"Data PHK (di Jakarta) memang tinggi. Berdasarkan data yang ada, tidak murni adalah warga Jakarta yang sudah lama tinggal," ujar dia.

Heru menyebut, sebagian warga yang tinggal di Jakarta merupakan pendatang dari berbagai daerah. Para pendatang ini banyak yang tinggal dengan saudara atau teman.

Menurut Heru, para pendatang ini perlu mendapat perhatian lebih. Sebab, sebagian tercatat belum mendapat pekerjaan, sebagian lagi terimbas PHK.

"Nah, ada sebagian yang belum mendapat pekerjaan. Itu termasuk dalam data (PHK), ini menjadi perhatian," tambah eks Walikota Jakarta Utara itu.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan catatan Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker), tenaga kerja atau buruh yang terkena PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta.

Kasus PHK di DKI Jakarta mencapai 23,29 persen dari jumlah keseluruhan kasus yang dilaporkan hingga Juni lalu.

Berikut perincian 10 provinsi dengan PHK terbanyak periode Januari-Juni 2024, seperti dikutip laman Satu Data Kemenaker, Kamis (25/7/2024):

• DKI Jakarta: 7.469 tenaga kerja
• Banten: 6.135 tenaga kerja
• Jawa Barat: 5.155 tenaga kerja
• Jawa Tengah: 4.275 tenaga kerja
• Sulawesi Tengah: 1.812 tenaga kerja
• Bangka Belitung: 1.527 tenaga kerja
• Riau: 833 tenaga kerja
• Jawa Timur: 819 tenaga kerja
• Kalimantan Barat: 785 tenaga kerja
• Sumatera Utara: 539 tenaga kerja