Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pimpinan keuangan global akan berkumpul di Washington, Amerika Serikat (AS) pada pekan ini.

Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia digelar di tengah ketidakpastian yang tinggi atas perang di Timur Tengah dan Eropa, ekonomi Tiongkok yang lesu. Serta, kekhawatiran bahwa pemilihan presiden AS dapat memicu ketidakpastian perdagangan baru dan mengikis kerja sama multilateral.

Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia dijadwalkan akan dihadiri lebih dari 10.000 orang dari kementerian keuangan, bank sentral, dan kelompok masyarakat sipil untuk membahas upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan global yang tidak merata, menangani kesulitan utang, dan membiayai transisi energi hijau.

Namun, masalah yang paling besar dalam ruang pertemuan tersebut adalah potensi kemenangan kandidat presiden AS dari Partai Republik Donald Trump yang akan menjungkirbalikkan sistem ekonomi internasional dengan tarif baru AS yang besar dan mengalihkan pinjaman dari kerja sama iklim.

"Bisa dibilang isu terpenting bagi ekonomi global - hasil pemilu AS - tidak ada dalam agenda resmi minggu ini, tetapi ada dalam pikiran semua orang," kata Josh Lipsky, mantan pejabat IMF yang sekarang mengepalai Pusat Dewan Atlantik seperti dikutip Reuters, Senin (21/10).

Lipsky mengatakan, pemilu AS memiliki implikasi besar pada kebijakan perdagangan, masa depan dolar, siapa yang akan menjadi ketua Federal Reserve berikutnya, dan semua itu berdampak pada setiap negara di dunia.

Wakil Presiden AS Kamala Harris, dari Partai Demokrat, akan melanjutkan dimulainya kembali kerja sama multilateral pemerintahan Biden dalam isu iklim, pajak, dan keringanan utang

Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia tersebut, kemungkinan akan menjadi yang terakhir bagi Menteri Keuangan AS Janet Yellen. Yellen mengatakan dia akan bertugas di pemerintahan pada akhir masa jabatannya pada bulan Januari.

Namun, sentimen perdagangan anti-Tiongkok yang berkembang dan rencana kebijakan industri dari negara-negara kaya, yang ditandai dengan kebijakan pemerintahan Biden terhadap kendaraan listrik, semikonduktor, dan produk surya Tiongkok, diharapkan menjadi topik diskusi utama dalam pertemuan tersebut.

Pertumbuhan melambat

IMF akan memperbarui prakiraan pertumbuhan globalnya pada Selasa (22/10). Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva pekan lalu mengatakan, dunia yang dibebani oleh utang tinggi, sedang menuju pertumbuhan jangka menengah yang lambat, menuju "masa depan yang sulit."

Namun, Georgieva mengatakan, dia "tidak terlalu pesimis" tentang prospek tersebut, mengingat beberapa daerah yang masih tangguh, terutama di AS dan India yang mengimbangi pelemahan yang terus berlanjut di Tiongkok dan Eropa.

Meskipun gagal bayar utang di antara negara-negara miskin mungkin telah mencapai puncaknya, para peserta pertemuan tahunan diharapkan untuk membahas masalah yang berkembang yang memaksa beberapa pasar berkembang yang dibebani dengan biaya layanan utang yang tinggi untuk menunda investasi pembangunan karena bantuan luar negeri menyusut.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya koordinasi kebijakan dalam mengatasi tantangan global. Hal ini sejalan dengan perekonomian global yang dibayangi ketidakpastian yang berpotensi menahan prospek pertumbuhan jangka menengah.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam rangkaian pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Minister and Central Bank Governors /FMCBG) di bawah Presidensi Brasil, yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Juli 2024 di Rio de Janeiro, Brasil.

Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut.

Pada forum tersebut, Perry menyampaikan, ketidakpastian global, seperti divergensi kebijakan moneter dan tingginya utang publik di beberapa negara maju telah berdampak pada terbatasnya kemampuan negara berkembang dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Perry menyerukan agar negara maju melakukan langkah-langkah? untuk mengatasi spillover tantangan global terhadap negara berkembang.

Pertama, memperkuat transparansi kebijakan moneter untuk memberikan kejelasan respons dan arah kebijakan bagi pelaku di sektor keuangan, menjaga persepsi, dan meredakan reaksi pasar sehingga dapat memperkuat stabilitas global.

Kedua,menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat utang yang berlebihan dan menerapkan kebijakan fiskal berkelanjutan yang lebih hati-hati. Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas.

Di sektor keuangan, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral memandang ketahanan sistem keuangan global tetap terjaga ditopang regulasi dan pengawasan yang solid.

Ke depan,upaya memperkuat ketahanan di sisi operasional perlu terus menjadi perhatian sejalan dengan makin tingginya penggunaan teknologi digital.

“Bank Indonesia mengarisbawahi pentingnya asesmen risiko yang komprehensif, tata kelola yang baik, perencanaan penanganan dan pemulihan insiden siber yang efektif, serta ketersediaan teknologi dan infrastruktur yang mampu mitigasi risiko,” mengutip keterangan tertulis BI, Sabtu (27/7).

Lebih lanjut, dalam pembahasan terkait agenda inklusi keuangan, Indonesia menyambut baik kemajuan G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) dalam mendorong kemajuan inklusi ekonomi dan keuangan.

Indonesia menyampaikan bahwa pada Presidensi Indonesia 2022, Bank Indonesia menekankan tiga pendekatan untuk mendorong inklusi keuangan, yaitu meningkatkan akses dan penggunaan produk dan layanan keuangan untuk mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk melalui literasi keuangan dan pelindungan konsumen.

Kemudian, Indonesia juga menyampaikan implementasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong likuiditas penyaluran kredit yang dikoordinasikan dengan kebijakan fiskal, dan digitalisasi sistem pembayaran dengan dukungan infrastruktur keuangan digital serta kerjasama sistem pembayaran antarnegara.

Sebagai informasi, Pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Brasil dimaksud melanjutkan pembahasan berbagai agenda penting dibawah tema utama Presidensi, “Building a Just World and a Sustainable Planet".

Topik yang dibahas meliputi prospek perekonomian global dan tantangan global yang tengah berlangsung, sektor keuangan dan inklusi keuangan, kerja sama perpajakan internasional, perubahan iklim, serta pembiayaan pembangunan berkelanjutan, aliran modal, dan utang global.

Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 sependapat bahwa perekonomian global tumbuh resilien, namun masih dibayangi oleh ketidakpastian yang berpotensi menggangu prospek pertumbuhan jangka menengah. Oleh karena itu, G20 sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama internasional.