Jakarta -

Gubernur bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya jika diminta oleh Presiden terpilih Donald Trump.

Hal ini disampaikan Powell dalam konferensi pers usai The Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga. Ia ditanya terkait kesediaannya untuk mengundurkan diri dari kepemimpinan bank sentral jika diminta Trump.

Merespons pertanyaan tersebut, Powell menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak akan mundur. Ia juga bilang kalau memecatnya atau petinggi The Fed lainnya sebelum masa jabatan berakhir tidak diizinkan secara hukum.

"Tidak diizinkan menurut hukum," ujar Powell, dikutip dari Reuters, Jumat (8/11/2024),

Pada kesempatan itu, ia menepis banyak pertanyaan tentang langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan Trump sebagai presiden terhadap pengambilan keputusan bank sentral.

"Dalam jangka pendek, pemilihan umum tidak akan berdampak pada keputusan kebijakan kami," ujarnya.

Konferensi pers tersebut diadakan usai Powell mengumumkan langkah pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi antara 4,5-4,75%. Keputusan ini menyusul langkah pemangkasan 50 basis poin pada September lalu.

Sebelumnya pada Kamis, seorang penasihat Trump mengatakan presiden terpilih akan mempertahankan Powell hingga akhir masa jabatan kepemimpinannya, yang akan berakhir pada Mei 2026. Masa jabatan Powell sebagai gubernur telah diperpanjang hingga akhir Januari 2028.

CNN juga melaporkan bahwa Trump sedang mempertimbangkan mantan Gubernur Fed, Kevin Warsh, yang sekarang menjadi kritikus bank sentral, dan mantan kepala ekonom pemerintahannya Kevin Hassett sebagai calon pengganti Powell.

Dalam sejarahnya, Trump menunjuk Powell sebagai Gubernur The Fed pada awal 2018 untuk menggantikan Janet Yellen, yang kemudian menjadi Menteri Keuangan Presiden Joe Biden. Biden mengangkat kembali Powell untuk masa jabatannya saat ini.

Hubungan antara Trump dan Powell memburuk, dengan Trump sering menyerang Fed dan pimpinannya selama masa jabatan pertamanya atas kebijakan bank sentral. Serangan ini muncul setelah puluhan tahun presiden menghindari kritik langsung terhadap bank sentral.

Di sisi lain, setiap upaya untuk menyingkirkan pemimpin Fed kemungkinan besar berdampak negatif terhadap pasar keuangan hingga memicu kekhawatiran peningkatan harga.

Pada saat yang sama, kebijakan Trump yakni kenaikan tarif perdagangan serta deportasi besar-besaran terhadap imigran ilegal kemungkinan mengerek inflasi yang telah berhasil diredam oleh bank sentral.

(shc/ara)

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Pada Selasa (22/10/2024), Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan kepala ekonom Dana Moneter Internasional Pierre-Olivier Gourinchas menilai, langkah stimulus terbaru China tidak akan meningkatkan permintaan domestik secara signifikan, sehingga sumber utama ketegangan perdagangan tetap utuh.

Reuters memberitakan, Yellen dan Gourinchas mengatakan secara terpisah bahwa mereka belum melihat pengumuman sejauh ini dari bank sentral China dan kementerian keuangannya yang akan meningkatkan permintaan cukup untuk menyerap kelebihan produksi dan mendorong pertumbuhan.

"Pandangan kami adalah bahwa meningkatkan belanja konsumen di China sebagai bagian dari PDB (produk domestik bruto) sangat penting, bersama dengan langkah-langkah untuk mengatasi masalah di sektor properti," kata Yellen pada konferensi pers di awal pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Washington.

Dia menambahkan, "Sejauh ini saya katakan saya belum benar-benar mendengar kebijakan apa pun di pihak China yang mengatasi hal itu."

Gourinchas mengatakan dalam konferensi pers tentang perkiraan terbaru IMF bahwa langkah-langkah stimulus fiskal Tiongkok sejauh ini kurang rinci. Oleh karena itu tidak termasuk dalam prospek pertumbuhan Tiongkok IMF, yang dipotong dua persepuluh poin persentase menjadi 4,8%.

Gourinchas menegaskan, stimulus kebijakan moneter untuk meningkatkan pinjaman yang diumumkan oleh Bank Rakyat Tiongkok bulan lalu tidak akan banyak membantu meningkatkan pertumbuhan secara material.

Dalam sebuah wawancara, Gourinchas mengatakan sebelumnya bahwa kebijakan industri Tiongkok dapat mengubah keseimbangan dalam beberapa industri tertentu. Akan tetapi itu bukanlah akar penyebab dari meningkatnya ekspor dan surplus eksternal negara tersebut.

Gourinchas menolak beberapa narasi yang didorong AS seputar kelebihan kapasitas industri Tiongkok, dengan mengatakan bahwa faktor-faktor makro termasuk kurangnya permintaan domestik di Tiongkok dan kelebihan konsumsi di AS adalah pendorong utama surplus perdagangan Tiongkok yang lebih tinggi.

Ia mengatakan, peningkatan ekspor dari Tiongkok, yang membantu menjaga pertumbuhan negara tersebut agar tidak melambat lebih jauh, menurut perkiraan IMF yang baru, bukan karena kebijakan industri di Tiongkok atau di tempat lain. Hal itu sebagian besar didorong oleh kekuatan makro.

Yang terbesar dari semua ini adalah rendahnya belanja konsumen yang telah menyebabkan sebagian produksi secara alami disalurkan ke sektor ekspor. Apalagi kondisi ini terjadi di tengah krisis pasar properti yang telah merusak sumber utama kekayaan rumah tangga.

Peringatan Yellen

Yellen setuju tentang perlunya meningkatkan belanja konsumen Tiongkok dan mengurangi tabungan sebagai bagian dari PDB.

Dia telah mengambil pandangan yang lebih keras tentang kelebihan kapasitas Tiongkok, dengan mengatakan bahwa subsidi yang "sangat besar" mengancam pekerjaan manufaktur AS, khususnya dalam kendaraan listrik, baterai, sel surya, dan semikonduktor, yang semuanya terkena kenaikan tarif AS yang tajam bulan lalu.

"Kelompok kerja ekonomi dan keuangan AS-Tiongkok dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dan Keuangan Tiongkok akan bertemu di Washington minggu depan untuk mencoba mencapai beberapa pemahaman bersama tentang kapasitas industri Tiongkok," kata Yellen.

Gourinchas mengatakan ada beberapa dampak sektoral dari subsidi Tiongkok yang dapat mendistorsi perdagangan, tetapi itu adalah masalah Organisasi Perdagangan Dunia.

Ia menambahkan IMF bekerja keras untuk mengukur dampak subsidi industri di Tiongkok dan ekonomi lain dengan sektor negara yang dominan, tetapi transparansi sulit dilakukan.

Menurut Gourinchas, cara untuk mengurangi ketidakseimbangan AS-Tiongkok adalah dengan meningkatkan permintaan domestik untuk menyerap produksi yang sekarang dialihkan ke ekspor. Ini akan mengharuskan otoritas Tiongkok untuk menyelesaikan masalah dengan sektor properti yang merusak kepercayaan konsumen.

"Kemudian, Anda perlu meyakinkan rumah tangga dan perusahaan Tiongkok bahwa mereka dapat melakukan lebih banyak konsumsi dan lebih banyak investasi dan lebih sedikit tabungan," kata Gourinchas.

"Itu memerlukan, misalnya, pengembangan jaring pengaman sosial yang akan menjamin hari tua, yang akan menjamin perawatan kesehatan, dll," tambahnya.

Bagi AS, pengetatan fiskal akan membantu memperlambat permintaan berlebih untuk impor dari Tiongkok. IMF telah lama menganjurkan agar Washington menaikkan pajak untuk menekan utangnya.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pimpinan keuangan global akan berkumpul di Washington, Amerika Serikat (AS) pada pekan ini.

Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia digelar di tengah ketidakpastian yang tinggi atas perang di Timur Tengah dan Eropa, ekonomi Tiongkok yang lesu. Serta, kekhawatiran bahwa pemilihan presiden AS dapat memicu ketidakpastian perdagangan baru dan mengikis kerja sama multilateral.

Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia dijadwalkan akan dihadiri lebih dari 10.000 orang dari kementerian keuangan, bank sentral, dan kelompok masyarakat sipil untuk membahas upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan global yang tidak merata, menangani kesulitan utang, dan membiayai transisi energi hijau.

Namun, masalah yang paling besar dalam ruang pertemuan tersebut adalah potensi kemenangan kandidat presiden AS dari Partai Republik Donald Trump yang akan menjungkirbalikkan sistem ekonomi internasional dengan tarif baru AS yang besar dan mengalihkan pinjaman dari kerja sama iklim.

"Bisa dibilang isu terpenting bagi ekonomi global - hasil pemilu AS - tidak ada dalam agenda resmi minggu ini, tetapi ada dalam pikiran semua orang," kata Josh Lipsky, mantan pejabat IMF yang sekarang mengepalai Pusat Dewan Atlantik seperti dikutip Reuters, Senin (21/10).

Lipsky mengatakan, pemilu AS memiliki implikasi besar pada kebijakan perdagangan, masa depan dolar, siapa yang akan menjadi ketua Federal Reserve berikutnya, dan semua itu berdampak pada setiap negara di dunia.

Wakil Presiden AS Kamala Harris, dari Partai Demokrat, akan melanjutkan dimulainya kembali kerja sama multilateral pemerintahan Biden dalam isu iklim, pajak, dan keringanan utang

Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia tersebut, kemungkinan akan menjadi yang terakhir bagi Menteri Keuangan AS Janet Yellen. Yellen mengatakan dia akan bertugas di pemerintahan pada akhir masa jabatannya pada bulan Januari.

Namun, sentimen perdagangan anti-Tiongkok yang berkembang dan rencana kebijakan industri dari negara-negara kaya, yang ditandai dengan kebijakan pemerintahan Biden terhadap kendaraan listrik, semikonduktor, dan produk surya Tiongkok, diharapkan menjadi topik diskusi utama dalam pertemuan tersebut.

Pertumbuhan melambat

IMF akan memperbarui prakiraan pertumbuhan globalnya pada Selasa (22/10). Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva pekan lalu mengatakan, dunia yang dibebani oleh utang tinggi, sedang menuju pertumbuhan jangka menengah yang lambat, menuju "masa depan yang sulit."

Namun, Georgieva mengatakan, dia "tidak terlalu pesimis" tentang prospek tersebut, mengingat beberapa daerah yang masih tangguh, terutama di AS dan India yang mengimbangi pelemahan yang terus berlanjut di Tiongkok dan Eropa.

Meskipun gagal bayar utang di antara negara-negara miskin mungkin telah mencapai puncaknya, para peserta pertemuan tahunan diharapkan untuk membahas masalah yang berkembang yang memaksa beberapa pasar berkembang yang dibebani dengan biaya layanan utang yang tinggi untuk menunda investasi pembangunan karena bantuan luar negeri menyusut.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada jaringan penggalangan dana internasional Hamas. AS menuduh Hamas memainkan peran penting dalam penggalangan dana eksternal untuk kelompok militan Palestina, dalam aksi yang menandai peringatan pertama perang Gaza.

Mengutip Reuters, Senin (7/10), Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi kepada tiga orang dan "badan amal palsu" yang dituduhnya sebagai pendukung keuangan internasional terkemuka Hamas, serta Bank Al-Intaj di Gaza yang disebut dikendalikan oleh kelompok tersebut.

Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya mengungkapkan, yang juga menjadi sasaran adalah pendukung lama Hamas, seorang warga negara Yaman yang tinggal di Turki, dan sembilan bisnisnya.

"Saat kita menandai satu tahun sejak serangan teroris brutal Hamas, Departemen Keuangan akan terus tanpa henti melemahkan kemampuan Hamas dan proksi Iran yang mengganggu stabilitas lainnya untuk membiayai operasi mereka dan melakukan tindakan kekerasan tambahan," kata Menteri Keuangan Janet Yellen dalam pernyataan tersebut.

“Departemen Keuangan akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk meminta pertanggungjawaban Hamas dan para pendukungnya, termasuk mereka yang berusaha mengeksploitasi situasi untuk mengamankan sumber pendapatan tambahan.”

Dalam serangan mereka melalui kota-kota Israel dan desa-desa kibbutz di dekat perbatasan Gaza setahun yang lalu, militan yang dipimpin Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang dan membawa sekitar 250 sandera kembali ke Gaza, menurut data Israel.

Serangan Hamas memicu serangan Israel di Gaza yang sebagian besar telah meratakan daerah kantong berpenduduk padat itu dan menewaskan hampir 42.000 orang, kata otoritas kesehatan Palestina.

Departemen Keuangan pada hari Senin mengatakan bahwa: "Hamas telah mengeksploitasi penderitaan di Gaza untuk meminta dana melalui badan amal palsu dan palsu yang secara keliru mengklaim membantu warga sipil di Gaza."

Departemen Keuangan AS menambahkan bahwa pada pada awal tahun ini, kelompok tersebut mungkin telah menerima sebanyak $10 juta per bulan melalui sumbangan tersebut.

Departemen Keuangan mengatakan Hamas menganggap Eropa sebagai sumber utama penggalangan dana.

Tindakan hari Senin tersebut menargetkan seorang anggota Hamas yang berbasis di Italia, yang menurut Departemen Keuangan mendirikan Asosiasi Amal Solidaritas dengan Rakyat Palestina palsu, yang dituduh membantu membiayai sayap militer Hamas.

Yang juga menjadi target adalah seorang perwakilan senior Hamas di Jerman dan seorang perwakilan Hamas yang bertanggung jawab atas aktivitas kelompok tersebut di Austria.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan AS Janet Yellen meyakini ekonomi dalam kondisi baik dan tidak terlihat lampu merah menyala pada sistem keuangan.

Dilansir Bloomberg pada Minggu (8/9/2024), dia juga menegaskan kembali bahwa ekonomi AS telah 'mendarat dengan mulus' meskipun terjadi pelemahan pada sisi lapangan kerja.

"Untuk AS, beberapa angka-angka yang kami monitor, yang dapat memberikan ringkasan mengenai risiko, baik mengenai valuasi aset maupun rasio leverage, terlihat baik. Saya tidak melihat ada lampu merah menyala," ujarnya pada Sabtu (7/9/2024) dalam wawancara dengan David Gura dari Bloomberg News di Texas Tribune Festival.

Yellen juga menambahkan pihaknya menaruh perhatian pada downside risks pada penyerapan tenaga kerja. Meski demikian, dia menyatakan jika pertumbuhan lapangan kerja masih solid.

Menteri Keuangan AS tersebut berbicara satu hari usai pasar modal AS membatasi aksi jual mingguan terbesar sejak krisis perbankan pada Maret 2023. Hal ini dipicu oleh kenaikan gaji yang lebih lemah dari perkiraan dan memicu kekhawatiran Federal Reserve atau The Fed terlambat memangkas suku bunga acuan.

Indeks S&P 500 juga turun lebih dari 4% selama seminggu terakhir. "Meskipun ada sejumlah risiko, tekanan inflasi telah mereda sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Inilah yang disebut sebagai soft landing," kata Yellen.

Dia juga menggarisbawahi upah naik pada level yang layak, melampaui laju inflasi, bersamaan dengan berkurangnya PHK massal. "Pembukaan lapangan kerja secara bulanan juga berada dalam tingkat yang diperlukan untuk menyerap pendatang baru di pasar tenaga kerja," katanya.

Sebagai informasi, rilis data tenaga kerja AS pada Agustus 2024 lebih rendah ketimbang perkiraan dengan nonfarm payroll naik 142.000. Rerata dalam tiga bulan juga menyentuh level terendah sejak pertengahan 2020, berdasarkan Biro Statistik Tenaga Kerja.

Namun, angka pengangguran menurun ke 4,2%, yang merupakan penurunan pertama dalam 5 bulan, mencerminkan pembalikan terhadap angka PHK.

Jakarta -

Menteri Keuangan AS, Janet Yellen mengatakan bahwa transisi energi global khususnya dari perekonomian konvensional menuju ekonomi rendah karbon memerlukan dana besar. Jumlahnya sekitar US$ 3 triliun atau Rp 48.774 triliun (kurs Rp 16.258) per tahun sampai 2025.

Di Belém Brasil, Sabtu (27/7), Yellen menjelaskan bahwa target net-zero emission kini masih menjadi prioritas pemerintahan Joe Biden-Kamala Harris. Ia menegaskan bahwa mengabaikan perubahan iklim bukan hanya berdampak buruk bagi lingkungan, tapi juga untuk perekonomian.

"Mengabaikan upaya mengatasi perubahan iklim dan hilangnya alam serta keanekaragaman hayati bukan hanya merupakan kebijakan lingkungan yang buruk. Ini adalah kebijakan ekonomi yang buruk," kata Yellen dikutip dari Reuters, Senin (29/7/2024).

Yellen lantas menjelaskan bahwa negara-negara maju tengah membobilisasi pendanaan iklim untuk negara-negara berkembang totalnya mencapai US$ 116 miliar atau Rp 1.885 triliun pada 2022, 40% dana tersebut berasal dari bank pembangunan multilateral (MDB). Berbagai bank besar di dunia, termasuk World Bank dan Inter-American Development Bank, pun sedang menetapkan target baru.

Meski memerlukan anggaran besar, pendanaan untuk upaya transisi energi adalah peluang ekonomi terbesar abad ke-21. Program tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan lebih inklusif, termasuk bagi negara-negara yang kekurangan investasi.

Di sisi lain, Yellen mengatakan bahwa bank sepatutnya mengkatalisasi model bisnis baru untuk memobilisasi investasi yang mendukung alam dan keanekaragaman hayati sekaligus memperkuat perekonomian dan mempercepat transisi iklim.

Yellen bertemu dengan menteri keuangan dari negara-negara Amazon dan Presiden International Development Bank (IDB) Ilan Goldfajn. Dia menegaskan AS berkomitmen terhadap platform Amazonia Forever milik IDB yang memberikan pendekatan holistik terhadap pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut melalui pembiayaan, penyiapan proyek, dan kolaborasi.

(ara/ara)

RIO DE JANEIRO - Menteri Keuangan atau Menkeu AS (Amerika Serikat), Janet Yellen menyakini, bakal mendapatkan restu G7 untuk memberikan pinjaman USD50 miliar atau setara Rp807,3 triliun (Kurs Rp16.147 per USD) ke Ukraina yang didukung oleh aset Rusia . Yellen optimistis, negara-negara maju yang tergabung dalam G7 bakal mencapai kesepakatan pada Oktober, mendatang.

Yellen dalam sebuah wawancara di sela-sela pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Brasil mengungkapkan, bahwa pembicaraan untuk memajukan pinjaman itu berjalan secara konstruktif. Termasuk tuntutan AS yang meminta jaminan bahwa aset Rusia akan tetap dibekukan untuk jangka waktu yang lebih lama.

"Kami telah melakukan percakapan konstruktif di sini. Dan kami bekerja sama untuk mencoba memajukan hal ini," kata Yellen.

"Saya pikir segalanya terlihat baik-baik saja, di mana kita bisa menyelesaikan ini mungkin pada bulan Oktober," sambungnya.

Pinjaman senilai USD50 miliar, yang pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pemimpin G7 pada bulan Juni, merupakan hasil dari pemanfaatan aset bank sentral Rusia USD300 miliar yang dibekukan di Barat setelah Moskow menginvasi Ukraina pada awal 2022.

Meskipun tidak ada dukungan bulat di antara anggota G7 untuk sepenuhnya menyita aset USD300 miliar, tapi blok tersebut setuju bahwa secara hukum mungkin bisa menyedot keuntungan yang dihasilkan dari aset.

Tetapi Yellen mengatakan, AS telah menekan Eropa agar memberikan jaminan bahwa aset Rusia tersebut akan tetap dibekukan untuk jangka waktu yang lama. Berapa lama? diungkapkan hingga memastikan bahwa pendapatan aset dapat membayar kembali pinjaman, serta sampai kesepakatan damai tercapai yang menjaga kedaulatan Ukraina dan mengkompensasi kerusakan yang disebabkan oleh invasi Rusia.

Komplikasi Anggaran

Bagian dari kepastian soal pinjaman ini, ada kebutuhan yang berkaitan dengan perhitungan "penilaian" anggaran AS.

"Kami membutuhkan jaminan yang memperjelas bahwa pembayar pajak Amerika tidak akan kesulitan melunasi pinjaman ini. Dan kami ingin memastikan bahwa aset ini akan menjadi sumber pembayaran untuk pinjaman," bebernya.

Jika biaya pinjaman diperhitungkan terhadap anggaran AS, pemerintahan Biden-Harris harus meminta persetujuan dari Kongres, yang diprediksi bakal sulit. Sementara itu jumlah yang akan disumbangkan oleh negara-negara G7 terhadap pinjaman tersebut belum ditentukan.

Sebagian besar uang yang dibekukan, sekitar USD228 miliar berada di Eropa. Selanjutnya untuk USD10 miliar berada di Amerika Serikat, USD10 miliar di Inggris dan sekitar USD30 miliar di Jepang.

Hal ini berarti sebagian besar uang untuk membayar pinjaman akan berasal dari aset yang dibekukan oleh Uni Eropa, yang memperbarui sanksi terhadap Rusia - termasuk pembekuan aset - setiap enam bulan.

Pejabat AS mengatakan, ini meningkatkan risiko bagi stabilitas pendapatan, membuatnya rentan terhadap ketidaksepakatan di antara 27 pemerintah Uni Eropa.

Opsi Aset

Uni Eropa saat ini sedang mempertimbangkan kesepakatan terbuka tentang pembekuan aset bank sentral Rusia. Ada peluang perubahan selama peninjauan, dengan catatan agresi Rusia berakhir dan ada jaminan kompensasi oleh Rusia.

Pilihan lain adalah memperpanjang periode roll-over enam bulan saat ini untuk pembekuan menjadi 12, 24 atau bahkan 36 bulan.

Selanjutnya Menteri keuangan dan gubernur bank sentral G7 dan G20 akan bertemu di Washington di sela-sela pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia yang dijadwalkan pada Minggu, 20 Oktober 2024, mendatang.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa transisi global menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan investasi US$ 3 triliun atau lebih dari Rp 48 kuadriliun per tahun hingga 2050, jauh di atas pembiayaan tahunan yang tersedia saat ini.

“Mengabaikan penanganan perubahan iklim dan hilangnya alam serta keanekaragaman hayati bukan hanya kebijakan lingkungan yang buruk. Ini adalah kebijakan ekonomi yang buruk,” kata Yellen dalam pidatonya usai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 pada Kamis dan Jumat di Rio de Janeiro, dikutip dari Reuters pada Senin (29/7).

Yellen mengatakan bahwa mencapai tujuan emisi nol bersih tetap menjadi prioritas utama pemerintahan Biden-Harris dan ini akan membutuhkan kepemimpinan yang jauh melampaui batas-batas AS.

Negara-negara ekonomi kaya menyediakan dan memobilisasi rekor US$ 116 miliar untuk pembiayaan iklim bagi negara-negara berkembang pada 2022, 40% di antaranya berasal dari bank pembangunan multilateral (MDB).

Yellen mengatakan bank-bank, termasuk Bank Dunia dan Bank Pembangunan Inter-Amerika (IDB) sedang menetapkan target baru. Menurut dia, pemenuhan kebutuhan pembiayaan ini merupakan peluang ekonomi terbesar di abad ke-21.

“Pembiayaan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan lebih inklusif, termasuk bagi negara-negara yang kekurangan investasi,” katanya.

Saat berada di Brazil, Yellen bertemu dengan menteri keuangan dari negara-negara di lembah Amazon dan Presiden IDB Ilan Goldfajn.

Ia menegaskan kembali komitmen AS terhadap platform Amazonia Forever milik bank tersebut, yang menyediakan pendekatan holistik terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut melalui pembiayaan, persiapan proyek, dan kolaborasi.

“Kami berharap program ini akan memberikan insentif bagi investasi sektor swasta yang lebih besar di wilayah yang mendukung alam,” kata dia lagi.

Yellen meminta MDB hampir dua tahun lalu untuk memperluas misi dan kapasitas pinjaman mereka agar mencakup upaya memerangi perubahan iklim. Ia mengatakan hal ini sekarang sudah menjadi bagian dari DNA MDB, tetapi investasi swasta yang besar diperlukan.

Dia menegaskan bahwa Departemen Keuangan AS, Kementerian Keuangan Brasil, dan pemangku kepentingan lainnya berupaya untuk meningkatkan keterlibatan dengan sektor swasta.

“Bank-bank juga harus mengkatalisasi model-model bisnis baru untuk memobilisasi investasi yang mendukung alam dan keanekaragaman hayati sekaligus memperkuat ekonomi dan memajukan transisi iklim,” ujarnya.

Sebelumnya pada Sabtu (27/7), Yellen meluncurkan inisiatif baru dengan negara-negara di lembah Amazon, yaitu Brasil, Kolombia, Ekuador, Guyana, Peru, dan Suriname, untuk memerangi kejahatan alam, seperti penebangan liar dan pemanenan satwa liar dan mineral, yang mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem Amazon.

RIO DE JANEIRO - Menteri Keuangan atau Menkeu AS, Janet Yellen mengatakan, bahwa pasar negara berkembang , termasuk beberapa negara G20, berbagi keprihatinannya tentang kelebihan kapasitas industri China. Yellen juga mendorong, untuk memberikan tekanan kepada Beijing agar mengubah model ekonominya.

Yellen mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara, bahwa ada kekhawatiran tentang China yang berinvestasi berlebihan di pabrik dan membanjiri dunia dengan barang-barang murah yang terus meluas. Bahkan menurutnya apa yang dilakukan China sudah jauh melewati batas dan G7 telah menaikkan tarif pada baja dan kendaraan listrik China.

Diungkapkan juga oleh Yellen, apabila China tidak menerima sara dari negara lain dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghidupkan kembali ekonominya dengan langkah-langkah yakni meningkatkan belanja konsumen dan permintaan akan jasa.

Namun yang terjadi justru hal sebaliknya, dimana Beijing menyalurkan terlalu banyak PDB-nya ke dalam investasi di manufaktur maju yang membanjiri dunia dengan barang- barang China murah. Yellen menambahkan, bahwa ekonomi China sekarang terlalu besar untuk tumbuh melalui model itu.

"Ada banyak negara di seluruh dunia yang tidak mau mengatakan, Yah, China, Anda ingin mendominasi manufaktur, jadi semua sektor manufaktur kita bisa gulung tikar karena Anda ingin menjadi pabrik dunia. Kami tidak mau itu," ungkap Yellen.

"Dan itulah hal mendasar yang menyatukan kita, dan itu harus menjadi pesan yang kita kirimkan," bebernya.

Bisnis.com,JAKARTA - Amerika Serikat mengambil sikap yang berlawanan terhadap usulan kebijakan pajak global bagi orang-orang superkaya yang diusulkan dalam pertemuan para menteri keuangan negara-negara G20.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen memandang penerapan pajak bagi orang kaya ini masih belum diperlukan. Pandangan ini juga membagi dua kubu yang berseberangan atas usulan pajak global tersebut.

"Kebijakan pajak sangat sulit untuk dikoordinasikan secara global dan kami tidak melihat adanya kebutuhan untuk menegosiasikan kesepakatan tersebut . Kami pikir semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif," ujar Yellen dalam konferensi pers sebelum pertemuan, seperti dikutip Reuters, Jumat (26/7/2024).

Namun, Yellen tetap memuji ide perpajakan global tersebut dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan Brasil untuk menyebarkan gagasan seperti ini di G20.

Usulan pajak global terhadap orang-orang super kaya menjadi prioritas utama bagi Brasil, yang saat ini memegang kursi presidensi G20.Hingga saat ini, belum diketahui detail lebih lanjut soal perpajakan tersebut. Namun, diketahui bahwaBrasil sebelumnya mengusulkan untuk mengenakan pajak kepada orang-orang kaya raya di dunia sebesar 2% per tahun.

Pajak minimum 2% terhadap miliarder dikatakan akan menghasilkan pendapatan sebesar US$200-US$250 miliar per tahun.

Perkiraan tersebut disampaikan pada 25 Juni 2024, yang disiapkan oleh ekonom Prancis Gabriel Zucman, seorang profesor Ekonomi di Sekolah Ekonomi Paris dan Universitas California.

Menurut laporan tersebut,pendekatan perpajakan progresif pada awalnya akan memengaruhi sekitar 3.000 orang yang memiliki kekayaan lebih dari US$1 miliar, yang didistribusikan dalam bentuk aset, real estat, saham, kepemilikan perusahaan, dan lain-lain, yang belum membayar setidaknya 2% pajak penghasilan tahunan.

"Hanya individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dan pembayaran pajak yang sangat rendah yang akan terpengaruh," pungkas dokumen tersebut, seperti dikutip dari laman resmi G20 Brasil 2024.

Zucman berpendapat bahwa penelitian tersebut mengubah usulan Brasil soal pajak minimum bagi orang-orang super kaya menjadi “sesuatu yang layak secara teknis”.

Walau usulan terdengar utopis, ia berpendapat bahwa banyak negara dapat menerapkannya dan ada alasan untuk percaya bahwa usulan ini mampu tercapai seiring berjalannya waktu.

Adapun, Koordinator Umum Urusan Keuangan Internasional di Kementerian Keuangan Brasil, Felipe Antunes mengungkapkan bahwa beberapa negara telah menyatakan dukungan untuk pola perpajakan bagi orang-orang super kaya.

“Kekhawatiran utama G20 Brasil adalah memastikan orang-orang super kaya membayar pajak dalam jumlah yang wajar. Kami masih perlu melakukan diskusi paralel untuk melihat bagaimana menyampaikan usulan pajak ini ke negara-negara tersebut,” jelasnya, dikutip dari lama resmi tersebut.

Kini, Menteri Keuangan Brazil Fernando Haddad mengatakan kepada wartawan bahwa deklarasi akhir akan menyebutkan proposal untuk mengenakan pajak pada orang-orang super kaya. Namun, ia tidak merinci kata-katanya, atau apakah akan secara khusus mengutip usulan 2%.

Prancis, Spanyol, dan Afrika Selatan, yang akan menjadi ketua G20 pada 2025, juga telah menyatakan dukungannya.

rakhir, 1% orang terkaya telah mengumpulkan kekayaan baru senilai US$42 triliun, hampir 34 kali lebih banyak dari seluruh 50% terbawah populasi dunia.

Kekayaan rata-rata per orang dalam 1% teratas meningkat hampir US$400.000 dalam nilai riil selama dekade terakhir, dibandingkan dengan US$335 untuk individu 50% terbawah.

JAKARTA - Janet Yellen , lahir 13 Agustus 1946, Brooklyn, New York, AS adalah seorang ekonom, yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat. Ia adalah wanita pertama yang memegang jabatan tersebut.

Yellen juga sempat menjabat sebagai Dewan Gubernur Federal Reserve System (Fed) atau Bank Sentral AS. Yellen lulus dengan predikat summa cum laude di bidang ekonomi dari Brown University tahun 1967 dan menerima gelar Ph.D. di bidang ekonomi dari Yale University pada 1971.

Ia kemudian bekerja sebagai asisten profesor ekonomi di Universitas Harvard hingga 1976. Pada 1977-1978, ia bekerja sebagai ekonom untuk Dewan Gubernur Federal Reserve, dan pada tahun 1978-1980 ia menjadi dosen di London School of Economics and Political Science.

Pada tahun 1980, Yellen bergabung dengan fakultas Haas School of Business di University of California, Berkeley, di mana ia melakukan penelitian dan mengajar ekonomi makro di semua tingkatan, dan menerima berbagai penghargaan pengajaran.

Yellen diangkat sebagai Bernard T. Rocca, Jr. Profesor Bisnis dan Perdagangan Internasional pada tahun 1992 dan Eugene E. dan Catherine M. Trefethen Profesor Administrasi Bisnis dan Profesor Ekonomi pada tahun 1999. Dia kemudian menjadi profesor emeritus di Haas School of Business.

Pada 1994, Yellen mengambil cuti dari Berkeley untuk menjadi anggota Dewan Gubernur Federal Reserve System, sebuah jabatan yang dipegangnya hingga tahun 1997. Ia kemudian meninggalkan The Fed untuk menjadi ketua Dewan Penasihat Ekonomi Presiden Bill Clinton hingga 1999. Beliau juga mengetuai Komite Kebijakan Ekonomi Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Yellen kembali ke Berkeley pada tahun 1999 dan mengajar di sana hingga tahun 2004, ketika ia ditunjuk sebagai presiden Federal Reserve Bank of San Francisco. Ia diangkat sebagai wakil ketua Dewan Gubernur Fed pada tahun 2010. Tiga tahun kemudian, Presiden Barack Obama menominasikannya sebagai kepala Federal Reserve System berikutnya.

Ada beberapa kontroversi seputar pencalonannya, terutama karena banyak anggota Partai Republik yang percaya bahwa ia akan terlalu menekankan pada pengurangan pengangguran dan tidak cukup pada pengendalian inflasi. Namun demikian, pada bulan Januari 2014 ia dikonfirmasi oleh Senat AS dengan suara 56 banding 26, margin konfirmasi terkecil untuk kepala Federal Reserve System dalam sejarah. Masa jabatannya selama empat tahun dimulai pada 3 Februari 2014.

Setelah menjabat, Yellen memulai proses pembalikan beberapa kebijakan yang telah diberlakukan sebagai respons terhadap krisis subprime mortgage pada 2008. Secara khusus, ia mengawasi program penjualan obligasi Treasury dan hipotek yang telah dibeli oleh The Fed untuk menstimulasi perekonomian. Masa jabatannya juga terkenal dengan pertumbuhan lapangan kerja dan upah, yang keduanya terjadi ketika ia mempertahankan suku bunga rendah.

Yellen meninggalkan The Fed pada Februari 2018, setelah Presiden Donald Trump gagal mencalonkannya untuk masa jabatan kedua. Ia digantikan oleh Jerome H. Powell. Melansir Britannica Money, pada 2020, Presiden terpilih Joe Biden mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan Yellen sebagai Menteri Keuangan AS. Dia dikonfirmasi oleh Senat pada Januari 2021 dengan suara 84 banding 15.

Yellen meraih gelar Doktor Hukum dari Brown University dan gelar Doktor Humaniora dari Bard College. Sepanjang karier akademisnya, ia banyak menulis tentang berbagai topik, terutama ekonomi makro dan dinamika pengangguran. Ia menikah dengan George A. Akerlof, pemenang Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2001.

JAKARTA - Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen baru-baru ini sepakat dengan fakta bahwa persenjataan mata uang AS melalui sanksi Barat bisa meruntuhkan dominasi dolar AS . Yellen memberikan kesaksian di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR pada hari Selasa, dengan menambahkan komentarnya mengenai proses sanksi terhadap sejumlah negara.

Dia menyuarakan keprihatinan tentang melindungi status internasional dolar AS, menekankan fakta bahwa beberapa negara telah mempercepat upaya untuk menggagalkan dolar AS karena kemampuan AS untuk memberikan sanksi kepada negara lain. Hal itu disampaikan Yellen terkait perhatian utamanya terhadap dolar AS.

Mata uang Amerika secara perlahan-lahan menarik musuh-musuh baru karena beberapa negara melakukan diversifikasi dan memilih alternatif mata uang lain. Perkembangan ini secara signifikan dapat menghambat pamor dolar AS, menambah tekanan pada perekonomian AS.

Yellen mengatakan bahwa kebiasaan AS dalam memberikan sanksi kepada negara-negara merupakan salah satu kontributor utama dalam akselerator dedolarisasi. Sejumlah ahli berpendapat, amukan sanksi AS memaksa negara-negara untuk memilih alternatif daripada terlibat secara aktif dengan dolar AS.

VOA kemudian melaporkan bahwa Yellen dengan cepat mencatat dampak buruk dari AS yang terus menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah negara. Ia menegaskan, negara-negara tersebut akan terus memilih alternatif mata uang jika AS tetap melanjutkan gagasan untuk mengenakan sanksi terhadap negara-negara tersebut. Sebuah laporan dari Global Times menunjukkan bahwa dedolarisasi bukan hanya sebuah fase yang berlalu, namun kini menjadi kenyataan.

Tindakan konsisten AS dalam memberikan sanksi terhadap sebuah negara mendorong mereka untuk mencari narasi mata uang lokal untuk menyelesaikan hasil perdagangan. Menurut seorang ahli keuangan veteran yang berbasis di Beijing, Zhao Qingming praktik sanksi mampu melemahkan dolar AS secara signifikan. Dengan aliansi BRICS yang mendapatkan momentum, upaya untuk menggagalkan dolar AS sudah mulai terbentuk.

China dan Rusia sekarang memilih untuk melakukan transaksi mata uang lokal daripada menggunakan dolar AS untuk melakukan perdagangan internasional. Demikian pula, jaringan ASEAN, yang merupakan jaringan sepuluh blok terkemuka juga mempersiapkan sistem mata uangnya untuk menyaingi prestise dan reputasi dolar AS.