Jakarta: Tim dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) turut andil dalam pengesahan Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) pertama di Indonesia pada forum International Maritime Organization (IMO) di London. Hal ini kian menunjukkan kontribusi ITS dalam kemajuan dunia maritim di Indonesia.

Ketua Tim Dosen ITS A A Bagus Dinariyana Dwi P memaparkan, saat ini hanya terdapat 18 PSSA yang telah ditetapkan oleh IMO di seluruh dunia. Oleh karena itu, penetapan Pulau Nusa Penida dan Gili Matra yang terletak di Selat Lombok ini menjadi PSSA ke-19 sekaligus menjadi daerah pertama yang ditetapkan di Indonesia.

“Penetapan PSSA Selat Lombok ini sangat penting karena letak geografis Selat Lombok yang menjadi jalur pelayaran internasional,” ujarnya dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.
Lebih lanjut, Dinar menjelaskan, PSSA adalah kawasan laut khusus yang ditetapkan untuk melindungi ekosistem laut yang unik dan rapuh dari ancaman aktivitas maritim. Selat Lombok sendiri telah memenuhi beberapa kriteria untuk ditetapkan sebagai PSSA, di antaranya kriteria keanekaragaman hayati, ekologis, sosial-ekonomis, dan ilmiah.

“Pertimbangan lainnya juga terdapat zona inti yang tidak boleh dieksploitasi selain oleh peneliti,” beber dosen Laboratorium Keandalan dan Keselamatan Sistem ITS ini.

Proses pengajuan Selat Lombok menjadi PSSA sudah berjalan sejak 2017 lalu. Selama dua tahun belakangan tersebut, tim dosen dari Laboratorium Keandalan dan Keselamatan Sistem di Departemen Teknik Sistem Perkapalan (Siskal) dan Laboratorium Ekologi di Departemen Biologi ITS bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI telah menyiapkan proposal pengajuan untuk dapat disampaikan ke IMO.

Proposal tersebut berhasil diajukan pada Juni 2024 dan telah dievaluasi dalam sidang Komite Perlindungan Lingkungan Kelautan (MEPC) ke-82 pada tanggal 30 September - 4 Oktober 2024.

Hasil pemaparan proposal yang diwakilkan oleh tim dosen ITS tersebut dinilai lengkap dan komprehensif sehingga menuai reaksi positif dari ke-22 delegasi yang menghadiri sidang. Terdapat poin penting yang menjadi kunci diterimanya proposal Indonesia tersebut adalah bahwa di Selat Lombok telah terdapat Associated Protective Measures (Skema Perlindungan Terkait) berupa Traffic Separation Schemes (Bagan Pemisah Lalu Lintas) yang telah diberlakukan resmi oleh IMO pada tahun 2020.

Selaras dengan pernyataan di atas, Dinar mengungkapkan, salah satu poin penting yang terdapat pada proposal tersebut adalah konsep Tri Hita Karana (Harmony with God, Humanity, and Nature) yang dituangkan dalam enam upaya menjaga keharmonisan alam di Bali. Hal itu menjadi faktor penguat kriteria sosio kultural yang jarang dituliskan pada proposal-proposal PSSA sebelumnya.

“Ada komentar dari delegasi negara lain bahwa proposal Indonesia bisa menjadi rujukan untuk negara-negara lain dalam penetapan PSSA di kemudian hari,” tutur Dinar.

Terakhir, Dinar berharap dengan penerapan PSSA di Indonesia tersebut dapat lebih meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terkait akan pentingnya melestarikan lingkungan laut. Selain itu, agar bisa membuka peluang untuk melakukan tindakan yang sama pada wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Baca juga: Usia 21 Tahun, Wisudawan ITS Ini Punya Tiga Gelar Sekaligus

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

International Maritime Organization (IMO) menetapkan Pulau Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA). Hal ini menjadi misi utama delegasi Indonesia pada Pertemuan Marine Environment Protection Committee (MEPC) ke-82 yang digelar di Markas Besar IMO di London sejak Senin (30/9).

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Hendri Ginting, sebagai Head of Delegation (HoD), mengatakan pembahasan mengenai Penetapan kedua pulau itu sebagai PSSA diperkenalkan oleh Chair of the Committee sebagai Dokumen MEPC 82/12 pada hari kedua pertemuan, Selasa (1/10).

"Saya melihat cukup banyak negara yang menyampaikan intervensi dan dukungan terhadap Dokumen MEPC 82/12 dan tidak ada yang menyampaikan keberatan. Jadi saya rasa ke depan perjuangan kita untuk penetapan Pulau Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA dapat berjalan dengan baik," kata Ginting, dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10/2024).

Ginting mengatakan, pembahasan PSSA Nusa Penida dan Gili Matra dibahas pada Technical Group (TG) on the Designation of PSSA and Special Area, yang memang dibentuk khusus untuk membahas isu terkait PSSA dan penetapan special area lainnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Negara Anggota IMO, Intergovernmental Organization (IGO), dan Non-Governmental Organization (NGO). Adapun TG tersebut dipimpin oleh Stephanie Janneh dari Togo, serta Andrew Birchenough dari IMO sebagai Sekretaris.

Kata Ginting pimpinan rapat Technical Group menyampaikan bahwa secara prinsip telah menyetujui pembentukan PSSA di Pulau Nusa Penida dan Kepulauan Gili Matra. Namun, hal ini akan dibahas lebih lanjut pada hari terakhir pertemuan MEPC ke-82.

Dalam kesempatan itu, juga akan dilakukan pembahasan dan penetapan draft MEPC Resolution. Hal ini akan menjadi dasar pemberlakuan PSSA di kedua Marine Protected Areas (MPAs) tersebut.

"Draft MEPC Resolution ini rencananya akan ditetapkan secara resmi pada Penutupan Sidang MEPC-82 hari Jumat mendatang," ujar Ginting.

Ia menambahkan, mayoritas perwakilan Negara Anggota IMO juga memberikan pernyataan terkait dukungan mereka terhadap proposal PSSA Indonesia. Negara-negara tersebut antara lain, Brazil, Australia, Republic of Korea, Singapura, Meksiko, Finlandia, China, Filipina, Qatar, serta IGO Intertanko, dan beberapa negara anggota lainnya.

Penetapan wilayah Pulau Nusa Penida dan Kepulauan Gili Matra di Selat Lombok sebagai PSSA merupakan tindak lanjut dari penetapan TSS Selat Lombok pada tahun 2019. Pada proposal Indonesia, Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Lombok diajukan sebagai Associated Protective Measures (APMs), yang merupakan salah satu mekanisme utama untuk melindungi suatu wilayah yang ditetapkan sebagai PSSA.

PSSA merupakan salah satu inisiatif yang dikembangkan oleh IMO untuk meningkatkan perlindungan lingkungan maritim, terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan ekologi dan sosio-ekonomi yang rentan dari aktivitas pelayaran internasional. Pentingnya Indonesia untuk menetapkan PSSA Selat Lombok dikarenakan letak geografis Selat Lombok yang sangat strategis.

Sementara itu, Selat Lombok merupakan salah satu jalur yang berada di Indonesian Throughflow (ITF). Jalur ini subur dan kaya akan nutrisi karena membawa massa air dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Selat Lombok juga termasuk dalam kawasan segitiga karang dunia (Coral Triangle/CT) sehingga kaya akan keanekaragaman hayati laut yang perlu dilindungi.

"Dengan disetujuinya proposal Indonesia, maka kedua wilayah tersebut akan menjadi wilayah pertama di Indonesia yang ditetapkan sebagai PSSA dan dapat menjadi pilot project bagi penetapan kawasan-kawasan potensial lain di Indonesia sebagai PSSA, mengingat perlindungan lingkungan maritim adalah salah satu komitmen Indonesia untuk menjaga kelestarian wilayahnya yang rentan dari dampak negatif pelayaran internasional," ujar dia.

(shc/kil)