MAKASSAR, iNews.id - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Makassar Hariani menyayangkan ada dua produk skincare berbahaya yang telah terdaftar di BPOM. Temuan ini berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan BBPOM Makassar.

"Ada dua produk mengandung raksa atau merkuri meski sudah terdaftar di BPOM yakni skincare Fenny Frans Day Cream Glowing dan Fenny Frans Night Cream Glowing. Kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar di BPOM," ujarnya di Mapolda Sulawesi Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam rilis bersama Polda Sulsel, terungkap total ada enam produk skincare berbahaya yang akan ditarik dari peredaran. Sebab hasil pengujian laboratorium terkandung zat berbahaya seperti air raksa atau merkuri.

Keenam produk yang mengandung merkuri ini di antaranya Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Fenny Frans. Kemudian produk skincare Mira Hayati yang tidak mengantongi izin BPOM.

"Berikutnya Mira Hayati skincare ini mengandung raksa atau merkuri. Satu lagi adalah night cream yang tak punya izin edar. Jadi belum daftar di BBPOM," katanya. 

Selain Skincare, BPOM Makassar juga menemukan produk obat tradisional yang mengandung zat kimia. 

"Terus produk Raja Glow my body slim. Ini obat tradisional yang notabene tidak boleh mengandung bahan kimia, tetapi kemarin hasil dari uji laboratorium mengandung Bisacodyl," katanya.

"Bisacodyl ini merupakan zat aktif kimia atau obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan," ucapnya lagi.

Terkait adanya usaha yang mengantongi izin BPOM tapi produk skincare-nya mengandung merkuri, Hariani menyebut hal ini sebagai kejahatan bidang kosmetik.

Sebelumnya, ada 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang dilakukan uji laboratorium di BPOM Makassar. Sampel ini merupakan hasil sitaan dari penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel. Dari 66 sampel tersebut, BBPOM Makassar menemukan enam produk mengandung zat berbahaya seperti merkuri.

Sementara Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan mengatakan, enam produk skincare yang mengandung zat berbahaya (merkuri) dan akan ditarik peredarannya. Keenam produk tersebut berinisial MH, FF, RG, MG, BG dan NRL. 

Menurutnya, pengungkapan skincare berbahaya hasil kerja sama polisi dengan BPOM yang menguji kandungan dalam produk kecantikan tersebut.

"Ada 66 skincare yang diperiksa dan hasilnya enam produk mengandung merkuri serta zat berbahaya lainnya," ujarnya saat rilis kasus di Polda Sulsel, Jumat (8/11/2024). 

Dari keenam merek produk ini, masing-masing punya produk turunan lainnya seperti untuk menurunkan berat badan, mengencangkan kulit dan lain sebagainya.

"Kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian melalui laboratorium oleh BPPOM Makassar dan hasilnya memang mengandung merkuri," katanya.

Editor: Donald Karouw

MAKASSAR, iNews.id - Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) membongkar peredaran produk kecantikan (skincare) yang mengandung bahan berbahaya. Produk ini dalam uji laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) diketahui mengandung zat berbahaya seperti air raksa atau merkuri. 

Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan mengatakan, telah menetapkan 6 produk skincare yang mengandung zat berbahaya (merkuri) dan akan ditarik peredarannya. Keenam produk tersebut berinisial MH, FF, RG, MG, BG dan NRL. 

Menurutnya, pengungkapan skincare berbahaya ini usai polisi bekerja sama dengan BPOM untuk menguji kandungan yang ada dalam produk kecantikan tersebut.

"Ada 66 skincare yang diperiksa dan hasilnya enam produk mengandung merkuri serta zat berbahaya lainnya," ujarnya saat rilis kasus di Polda Sulsel, Jumat (8/11/2024). 

Dari keenam merek produk ini, masing-masing punya produk turunan lainnya seperti untuk menurunkan berat badan, mengencangkan kulit dan lain sebagainya.

"Kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian melalui laboratorium oleh BPPOM Makassar dan hasilnya memang mengandung merkuri," katanya. 

Kepala BBPOM Kota Makassar Hariani mengatakan, pihaknya telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel. 

Dari 66 sampel tersebut, BBPOM Makassar menemukan enam produk mengandung zat berbahaya seperti merkuri.

"Hasilnya ini kita lakukan secara uji laboratorium. Jadi kita tidak pakai kira-kira, karena kami di BPOM Makassar data ada berdasarkan hasil uji laboratorium," ujarnya.

Hariani mengungkapkan, enam produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Fenny Frans. Hariani menyayangkan dua produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM.

"Positif mengandung zat berbahaya dari 66 sampel itu adalah skin care Fenny Frans day cream glowing positif mengandung raksa atau merkuri. Fenny Frans night cream glowing itu juga positif mengandung merkuri. kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar di BPOM," katanya.

BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Produk ini juga tidak mengantongin izin BPOM.

"Berikutnya Mira Hayati skincare ini mengandung raksa atau merkuri. Satu lagi adalah night cream yang tanpa izin edar. Jadi belum daftar di BBPOM," ucapnya. 

Selain Skincare, BPOM Makassar juga menemukan produk obat tradisional yang mengandung zat kimia. Padahal kata Hariani, obat tradisional dilarang mengandung zat kimia.

"Terus produk Raja Glow my body slim. Ini adalah obat tradisional yang notabene tidak boleh mengandung bahan kimia, tetapi kemarin hasil dari uji laboratorium dia mengandung Bisacodyl," tuturnya.

"Bisacodyl ini merupakan zat aktif kimia atau obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan," ucapnya lagi.

Terkait adanya usaha yang mengantongi izin BPOM tapi produk skincare-nya mengandung merkuri, Hariani menyebut ini sebagai kejahatan bidang kosmetik.

Editor: Donald Karouw

MAKASSAR, iNews.id - Irjen Pol Andi Rian Djajadi resmi meninggalkan Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Jenderal bintang dua Polri ini akan mengembang tugas baru sebagai Kapolda Sumatra Selatan (Sumsel). 

Pada malam pengantar tugasnya sebagai Kapolda Sumsel di Hotel Four Point, Makassar, Rabu (2/10/2024) malam, suasana begitu akrab dihadiri seluruh jajaran Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten kota.

Pada kesempatan itu, Irjen Andi Rian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sulsel.

"Nah, tentu apa yang sudah saya lakukan di Sulawesi Selatan apabila dinilai baik, ini tentu tidak lepas dari seluruh dukungan komponen yang ada. Sehingga, kita bisa berkolaborasi, bersinergi untuk mewujudkan situasi yang aman di Sulawesi Selatan selama ini," ujarnya, Rabu (2/10/2024) malam.

Andi Rian juga menyampaikan rasa syukurnya karena telah mendapat kesempatan untuk mengemban amanah dan bertugas di kampung halamannya.

Bahkan, kesempatan tersebut telah membuat keluarganya, terkhusus ibundanya merasa bangga karena dia telah menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulsel.

"Saya bersyukur di masa pengabdian saya di Polri, saya diberikan kesempatan satu kali untuk bertugas di kampung sendiri. Paling tidak, saya masih bisa menunjukkan kepada Ibu saya. Ibu saya kebetulan masih ada di Makassar. Beliau tentu memiliki rasa bangga karena masih bisa melihat putranya bertugas dan menjalankan amanah sebagai Kapolda (Sulsel)," katanya.

Andi Rian menambahkan, terhitung sejak tanggal 28 September yang lalu amanahnya sebagai Kapolda di Sulsel telah berakhir dengan masa jabatan selama sembilan bulan 14 hari. Dia diberi amanah baru untuk menjabat sebagai Kapolda Sumsel.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman menyampaikan rasa terima kasihnya mewakili pemerintah dan masyarakat kepada Irjen Pol Andi Rian Djajadi selama bertugas sebagai Kapolda.

"Saya mewakili seluruh rakyat Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih atas segala dedikasi, pencapaian yang Pak Andi Rian lakukan selama ini. Sekaligus kami menitipkan pesan jangan pernah melupakan kami di Sulawesi Selatan. Insya Allah kami akan selalu merindukan Jenderal," ucapnya.

Jufri Rahman mengatakan, selama menjalankan tugas di Sulsel, Andi Rian dianggap telah berhasil mencatat rekor membawa daerah tersebut teraman kedua dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Saya yakin keberhasilan Pak Andi Rian Djajadi di Sulawesi Selatan dengan tangan dingin beliau berhasil mencatatkan rekor Sulawesi Selatan sebagai daerah teraman kedua dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang lalu dan itu bukan hal yang gampang," katanya.

Selanjutnya, posisi Andi Rian sebagai Kapolda Sulawesi Selatan digantikan Irjen Pol Yudhiawan Wibisono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara (Sulut).

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menegur langsung Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Andi Rian Djajadi.

Permintaan ini terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan yang memberitakan soal pungli dalam penerbitan SIM di Polres Bone.

Bambang menilai Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mungkin tidak berani menegur Andi Rian karena keduanya sama-sama menyandang bintang 2.

Selain itu, Andi Rian merupakan senior dari Abdul Karim, mengingat Andi adalah lulusan Akpol 1991, atau rekan seangkatan Kapolri.

“Apakah pemanggilan Divisi Propam akan efektif? Mengingat Kadiv Propam dan Kapolda sama-sama bintang 2. Yang bisa dilakukan hanyalah mendorong Kapolri untuk melakukan teguran pada oknum Kapolda yang melakukan intimidasi, dan tidak mengindahkan UU Pers,” ujar Bambang dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

.Bambang juga menyebut bahwa tidak diindahkannya panggilan Kompolnas oleh Andi merupakan hal yang wajar.

Dia meminta Kapolri untuk turun tangan langsung menegur Andi atas tindakan yang diduga arogan terhadap wartawan.

“Kalau Kompolnas tidak diindahkan itu wajar. Jadi, Kapolri lah yang harus melakukan teguran secara langsung setelah mendapat masukan dari Kompolnas,” tuturnya.

Menurut Bambang, jika Kapolri diam terhadap tindakan arogansi Andi Rian, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri akan semakin menurun. Bambang yakin Kapolri akan dianggap melindungi rekannya yang seangkatan.

“Kalau penegak hukum sudah mengabaikan etik dan disiplin, ya tinggal menunggu waktu saja bagi publik untuk mengabaikan peraturan. Diawali dari semakin menurunnya kepercayaan kepada institusi, berlanjut ketidakpercayaan pada penegakan hukum. Organisasi yang profesional tentunya tidak didasarkan ‘perkoncoan’, tetapi dibangun melalui penegakan peraturan secara konsisten,” jelas Bambang.

Bambang mengingatkan, jika publik sudah tidak percaya pada penegakan hukum, maka Indonesia dapat menghadapi indikasi kegagalan negara.

“Bila diteruskan bisa mengarah pada negara bubar, disintegrasi, lemah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI menyurati Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen (Pol) Andi Rian Djajadi terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan media online nasional.

Komisioner Kompolnas RI, Poengky Indarti meminta Andi memenuhi undangan klarifikasi tersebut.

"Kompolnas sudah mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Sulsel dengan Surat Kompolnas No. B-325/Kompolnas/9/2024, tanggal 10 September 2024,” kata Poengky kepada wartawan, Sabtu (13/9/2024).

Adapun dugaan intimidasi ini diduga dilakukan Kapolda Sulsel usai seorang wartawan memberitakan kasus pungutan liar (pungli) dalam penerbitan SIM di Polres Bone.

Poengky mengatakan, surat yang dilayangkan Kompolnas belum mendapat respons dari Kapolda Sulsel.

"Belum (direspon oleh Kapolda Sulsel Irjen Andi Rian)," ungkap Poengky.

Menurut Poengky, Kompolnas masih menunggu sikap kooperatif dari Irjen Andi Rian untuk memenuhi undangan klarifikasi tersebut.

Namun, jika panggilan klarifikasi pertama tak direspons, Kompolnas akan melayangkan surat undangan klarifikasi yang kedua.