Jakarta: Organisasi Islam Muhammadiyah kini mempunyai 167 Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA). Sejak awal, Muhammadiyah terbuka memberikan akses pendidikan bagi seluruh kalangan, termasuk non-Muslim.

Manfaat lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, semakin dirasakan oleh masyarakat luas, baik di Indonesia maupun mancanegara. Di Indonesia sendiri, tak sedikit lembaga pendidikan Muhammadiyah di wilayah mayoritas non-Muslim membuka pintu bagi siswa dan mahasiswa non-Muslim.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, misalnya memiliki jumlah mahasiswa non-Muslim dominan, bahkan mencapai lebih dari 70 persen. Kepercayaan masyarakat non-Muslim terhadap pendidikan Muhammadiyah ini semakin menguat, tak hanya bagi siswa, tetapi juga tenaga pendidik, karyawan, dan staf lain di lingkungan sekolah maupun kampus.
Bagaimana jika non-Muslim ingin mengajar di sekolah Muhammadiyah tanpa mengenakan atribut Islami seperti busana muslimah? Yuk simak penjelasannya dikutip dari laman muhammadiyah.or.id:

Kehadiran dosen non-Muslim di beberapa PTM bukan hal baru. Mereka hadir sebagai tenaga pengajar, pemateri seminar, atau narasumber pada lokakarya akademik tanpa diwajibkan mengenakan busana Islami.

Keberadaan guru umum non-Muslim di sekolah Muhammadiyah juga sudah menjadi bagian dari dinamika pendidikan. Dalam Islam, interaksi muamalah dengan non-Muslim di luar konteks ibadah dan akidah diperbolehkan selama dapat memberikan manfaat bersama.

Rasulullah SAW memiliki sejarah muamalah dengan non-Muslim, seperti dalam urusan jual beli dan kerja sama. Hadis riwayat Aisyah RA mengisahkan Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjaminkan baju besi beliau.

Ini menunjukkan hubungan sosial dan kerja sama dengan non-Muslim diperkenankan selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama.



“Dari ‘Aisyah r.a. (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi beliau.” [H,R. al-Bukhari dan Muslim].

Al-Qur’an juga menegaskan tentang toleransi terhadap non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam. Dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah SWT berfirman,



“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” [Q.S. al-Mumtahanah (60): 8].

Prinsip ini menekankan hubungan baik dengan non-Muslim selama untuk kemaslahatan bersama adalah hal yang diperbolehkan.

Sehingga, dari segi muamalah, tidak ada larangan bagi non-Muslim untuk mengajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Namun, beberapa hal tetap perlu diperhatikan demi menjaga identitas dan misi dakwah lembaga pendidikan Muhammadiyah, yaitu:

1. Aturan pakaian: Guru non-Muslim, khususnya wanita, hendaknya berpakaian sopan dan tertutup meskipun tidak diwajibkan berjilbab. Aturan ini bisa disampaikan sejak awal agar kedua belah pihak merasa nyaman.
2. Identitas keagamaan: Penggunaan atribut keagamaan seperti kalung salib atau simbol-simbol non-Islam lainnya sebaiknya dibatasi untuk menjaga kenyamanan dan citra lembaga sebagai bagian dari pendidikan Islam.
3. Materi pembelajaran: Guru non-Muslim sebaiknya mengajar mata pelajaran umum seperti matematika, sains, atau keterampilan, tanpa masuk ke wilayah yang berkaitan dengan akidah atau ibadah.
4. Evaluasi dan pembinaan: Jika ada hal yang tidak sesuai dengan misi dan visi Muhammadiyah, evaluasi serta pembinaan secara berkala bisa diterapkan agar tetap selaras dengan tujuan dakwah Muhammadiyah.

Sebagai lembaga dakwah, sekolah Muhammadiyah tidak hanya bertujuan memberikan pendidikan akademik tetapi juga menjadi sarana dakwah menyeluruh. Sivitas akademika di lingkungan Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi teladan dalam kebaikan dan keteladanan bagi guru-guru non-Muslim, mewujudkan nilai-nilai dakwah bil-hal yang dapat dirasakan melalui tindakan nyata.

Baca juga: Cerita Irma Amelia, Seorang Kristen yang Pilih Kuliah di UMJ

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mendampingi tiga PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah) dalam menjalin kerja sama internasional dengan sekolah-sekolah di Thailand. Seperti diketahui, UMJ telah menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di Thailand.

Ketiga PTMA tersebut adalah UM Buton, UM Bandung, dan Umsida yang resmi menyepakati kerja sama internasional dengan sekolah yang tergabung dalam Integrated Islamic School Network, di Aula Sekolah Sangkhom Wittaya School, Songkhla, Thailand, Rabu (7/8/2024) lalu.

Dengan dilakukan kegiatan penandatanganan MoU kali ini dapat mengembangkan peranan mahasiswa khususnya di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah dalam implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah. UMJ telah lebih dulu menjalin kerja sama dengan total 30 sekolah anggota Integrated Islamic School Network. Sebagai implementasi dari kerja sama itu, UMJ melaksanakan KKN Internasional yang juga melibatkan mahasiswa dari ketiga PTMA tersebut.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UMJ Prof Dr Tri Yuni Hendrawati, MSi, menerangkan, UMJ mendampingi ketiga PTMA dalam menyusun skema serta program KKN. Pada kesempatan kali ini, ketiga PTMA mengikuti skema KKN Internasional UMJ.

Sebanyak 14 mahasiswa UMJ, 5 mahasiswa UM Bandung, 2 mahasiswa UM Sidoarjo, dan 3 mahasiswa UM Buton mengikuti program ini selama 27 hari. Selain itu program Pengabdian kepada Masyarakat juga dilakukan oleh dosen dari masing-masing PTMA.

Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman antar budaya dan memperkaya pengalaman pendidikan mahasiswa dan pengajar di kedua negara. KKN Internasional bertujuan memberikan kesempatan mahasiswa mengenal budaya negara setempat, sekaligus mengembangkan dakwah Islam.

KKN Internasional merupakan bagian dari proses pembelajaran mahasiswa untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan internasional di tengah-tengah masyarakat dengan dinamika budaya yang beragam.

Program ini menjadi parameter pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UMJ agar mencapai standar internasional dan memiliki luaran yang terukur.

Tri Yuni juga menerangkan, selain ketiga PTMA tersebut, ada pula UM Cirebon yang mendapat pendampingan UMJ dalam proses menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan di Kamboja.

“Harapannya, setelah akreditasi Unggul, UMJ mampu melakukan internasionalisasi dan mengajak PTMA lain untuk berkolaborasi dalam program KKN dan Pengabdian kepada Masyarakat,” ungkap Tri Yuni saat dimintai keterangan di Ruang LPPM UMJ, Kamis (15/8/2024).

Jakarta: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menambah lima universitas. Penambahan ini merupakan hasil dari merger Perguruan Tinggi Muhammadiyah ’Aisyiyah (PTMA).

“Penggabungan atau merger beberapa kampus Muhammadiyah merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan PTMA yang nantinya diikuti dengan peningkatan kualitas belajar mengajar, riset, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya,” kata Sekretaris Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad Muttaqin mengungkapkan penggabungan dilakukan untuk meningkatkan kualitas PTMA.

Kelima universitas Muhammadiyah yang baru adalah Universitas Muhammadiyah Tegal, Universitas Muhammadiyah Kuningan, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Universita Muhammadiyah Kalianda, dan Universitas Muhammadiyah Cileungsi.
Kini, jumlah PTMA menjadi 163 dari sebelumnya berjumlah 172. Rinciannya, 89 Universitas, 41 Sekolah Tinggi, 1 Akademi, 27 Institut, dan 5 Politeknik dengan total Program Studi (Prodi) sebanyak 2.315.

Berikut universitas baru milik Muhammadiyah:

1. Universitas Muhammadiyah Tegal

Penggabungan UM Tegal merupakan merger antara dua kampus yakni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Muhammadiyah Tegal dan Politeknik Muhammadiyah Tegal berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Nomor 407/E/0/2024.

2. Universitas Muhammadiyah Kuningan

UM Kuningan merupakan penggabungan dari dua kampus yakni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan(STIK) Muhammadiyah Kuningan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Nomor 406/E/0/2024.

3. Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon

Berdasarkan SK Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Nomor 405/E/0/2024, Sekolah Tinggi Farmasi (STFM) Muhammadiyah Cirebon, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ahmad Dahlan Cirebon, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Muhammadiyah Cirebon dinyatakan merger dan berubah bentuk menjadi UM Ahmad Dahlan Cirebon.

4. Universitas Muhammadiyah Kalianda

Penggabungan dua sekolah tinggi Muhammadiyah yakni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kalianda dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Kalianda berubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Kalianda berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Nomor 409/E/0/2024.

5. Universitas Muhammadiyah Cileungsi

UM Cileungsi merupakan penggabungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah yakni Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Muhammadiyah Cileungsi dan Akademi Kebidanan Bhakti Mitra Husada berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Nomor 402/E/0/2024.

Baca juga: Unik! Universitas Ini Izinkan Mahasiswa Bayar 'UKT' Pakai Hasil Bumi

(REN)