JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petugas Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) Ari Teguh mengaku telah meletakkan uang yang dikumpulkan dari tiga regu penjaga rutan di toilet Kepala Rutan KPK saat itu, Achmad Fauzi.

Pengakuan ini disampaikan Ari saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK.

Ari mengatakan, masing-masing regu memberikan uang sebesar Rp 1 juta yang dikumpulkan sebagai sumbangan untuk merayakan kelahiran anak Fauzi.

"Setelah dihitung, saya masuk ke ruang Pak Karutan dan waktu itu saya sampaikan, mohon izin bapak ini ada, tadinya saya jelaskan, untuk awalnya mau belikan stroller tapi kami sudah kumpul Pak ini," kata Ari di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (14/4/2024).

Ari, yang kini bertugas sebagai Pamdal KPK, menyatakan bahwa Fauzi awalnya menolak pemberian tersebut karena merasa akan merepotkan rekan-rekannya.

Namun, Ari menjelaskan bahwa pemberian semacam itu sudah biasa dilakukan ketika ada anggota keluarga petugas yang sakit atau melahirkan.

"Akhirnya saya berikan kepada beliau tapi tidak saya letakkan di meja beliau, tapi saya letakkan di kamar mandi (di kantor) Bapak," ujar Ari.

Saat ditanya oleh Jaksa KPK mengenai perintah untuk meletakkan uang tersebut di toilet, Ari mengaku mendapat saran dari petugas rutan lain, Agung Nugroho.

Namun, Jaksa KPK menunjukkan bahwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan, Ari menyatakan bahwa ia meletakkan uang itu di toilet atas arahan Fauzi.

"Ini saudara menerangkan (dalam BAP) 'selanjutnya uang tersebut saya taruh di dalam toilet Karutan di atas tempat tisu berdasarkan perintah dari Achmad Fauzi'. Izin Yang Mulia, BAP lanjutan nomor 4, kalimat terakhir. Betul keterangan saudara ini?" tanya Jaksa KPK.

"Mohon izin Bapak, kan itu sudah sedikit lama, memang saya lupa, Pak, saya enggak mungkin meletakkan tanpa perintah itu," kata Ari.

Jaksa KPK kemudian meminta penjelasan lebih lanjut dan mengingatkan Ari bahwa ia bertemu Agung Nugroho sebelum Fauzi kembali bekerja setelah istrinya melahirkan, yang dibenarkan oleh Ari.

“Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini saudara meletakkan uang di dalam toilet atas perintah Achamd Fauzi sesuai BAP saudara ya?” tanya Jaksa KPK.

“Mohon izin Bapak kalau yang itu betul saya,” jawab Ari.

Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa setelah meletakkan uang tersebut, Fauzi meminta Ari untuk menyampaikan terima kasih kepada para petugas rutan.

"Memang beliau sempat tidak mau, awalnya, tapi akhirnya beliau pas keluar menyampaikan, 'sampaikan ke teman-teman, terima kasih’," tuturnya.

Sementara itu, ASN KPK Bagian Pengamanan, Dharma Ciptaningtyas, membenarkan bahwa uang yang diberikan kepada Karutan Achmad Fauzi merupakan hasil patungan.

Ia juga mengakui bahwa sebagian uang tersebut diambil dari kas yang bersumber dari pungli yang rutin terjadi di Rutan KPK.

"Iya uang bulanan rutin," jawab Dharma saat ditanya oleh Jaksa KPK.

Dharma tidak mengetahui apakah Fauzi menyadari asal-usul uang sumbangan kelahiran tersebut.

Ia hanya menegaskan bahwa uang itu berasal dari pungli yang ia alami dari 2019 hingga 2023.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengky.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petugas Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) Asep Anzar mengaku uang Rp 99,6 juta hasil dari pungutan liar (Pungli) habis untuk membeli makan, bensin, dan rokok.

Keterangan ini Asep ungkapkan ketika dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan pungli di Rutan KPK.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengkonfirmasi bahwa Asep menerima uang pungli Rp 99,6 juta dari lurah atau koordinator para komandan regu di Rutan KPK sejak 2019 sampai Rp 2023.

“Jadi total saudara terima Rp 99,6 juta?” tanya Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

“Iya,” jawab Asep.

Jaksa KPK kemudian mengkonfirmasi keterangan Asep dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terkait aliran dana yang diterima Asep dari sejumlah lurah di Rutan KPK.

Setelah itu, Jaksa KPK mengulik penggunaan uang tersebut oleh Asep.

Menurut pria yang kini bertugas sebagai petugas pengamanan pada Biro Umum KPK itu, uang hasil pungli tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Asep menekankan, uang tersebut tidak ia terima dalam satu bulan, melainkan 2019 hingga 2023.

“Itu saya terima per bulan itu ada yang Rp 2,5 atau Rp 3 juta. Itu saya buat beli rokok saja Rp 30 ribu, buat beli bensin per harinya aja Rp 30 ribu, belum makan Rp 45 ribu. Ya habis buat makan, rokok sama bensin saja,” ujar Asep.

Jaksa KPK pun mengulik, apakah Asep pernah menerima penjelasan dari para lurah di sejumlah Rutan KPK mengenai tujuan penerimaan uang pungli tersebut.

Jaksa kemudian membacaka berita acara pemeriksaan (BAP) Asep bahwa uang itu diterima agar para para petugas tidak menyita handphone yang digunakan para tahanan. Hal ini diberikan oleh Asep.

“Itu yang dimaksud tutup mata itu supaya tidak menyita handphone atau mengambil handphone yang ada di dalam (kamar tahanan),” kata Asep.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengky.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petugas Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) Asep Anzar mengaku menerima uang sebesar Rp 99,6 juta untuk menutup mulut mengenai keberadaan ponseldi tangan para tahanan.

Pengakuan ini disampaikan Asep saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK pada Senin (14/10/2024).

Asep menjelaskan, pada 2019, ia melihat beberapa penghuni Rutan KPK di Gedung Merah Putih menggunakan ponsel, meskipun sebelumnya telah dilakukan inspeksi mendadak.

"Kalau di rutan itu per satu bulan atau dua bulan suka ada sidak-sidak rutin. Nah, itu kan sidak ada penemuan (handphone)," ujar Asep di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Ia menambahkan, setelah sidak, ia kembali melihat tahanan yang membawa ponsel.

“Nah, enggak lama habis sidak selang seminggu atau dua minggu saya lihat lagi orang ada yang bawa handphone,” tabahnya.

Setelah menyampaikan temuan ini kepada petugas rutan senior, Asep justru diminta untuk menutup mulut.

"Perasaan saya lihat itu (handphone), (dijawab) 'sudah enggak usah aneh. Tutup mulut saja nanti ada kok (uang),'” ungkap Asep.

Asep kemudian mulai menerima uang dari petugas KPK senior bernama Suharlan, yang memberinya Rp 500.000 sebanyak dua kali.

Uang diberikan oleh lurah, petugas Rutan KPK yang dipercaya menjadi koordinator para komandan regu ataupun yang dituakan.

Pada kurun 2019-2020, Asep bercerita kepada Suharlan terkait kondisi ekonominya. Suharlan kemudian menjelaskan bahwa ada uang tambahan, tetapi risikonya harus ditanggung sendiri.

Keterangan ini tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Asep yang dibacakan Jaksa KPK.

“Suharlan menyampaikan kepada saya, ada lah tapi risiko ditanggung sendiri kalau sudah nyemplung,” kata Jaksa KPK saat membacakan BAP tersebut.

“Iya seperti itu,” timpal Asep,

Dalam persidangan, Jaksa KPK memerinci jumlah uang pungli yang diterima Asep berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Pada 2019, Asep mulai menerima jatah bulanan dari Suharlan sebesar Rp 1 juta selama dua bulan, yang kemudian meningkat menjadi Rp 2 juta pada Agustus 2020, dan Rp 3 juta hingga Januari 2023.

"Uang tersebut diberikan Saudara suharlan?”

“Betul, Pak Jaksa,” jawab Asep.

Asep juga mengonfirmasi penerimaan uang dari lurah bernama Muhammad Abduh sebanyak Rp 9 juta pada 2021, dan Rp 2 juta pada 2023. Dengan demikian, jumlah yang diterima dari Abduh Rp 11 juta.

Ia menerima Rp 9 juta dari Muhammad Abduh pada 2021 dan Rp 2 juta pada 2023, serta total Rp 38 juta dari Muhammad Ridwan dan Rp 22,6 juta dari Ramadhan Ubaidillah.

Kemudian, Asep juga menerima uang hasil pungli dari lurah pada Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur Muhammad Ridwan Rp 2 juta pada 2019, Rp 13 juta pada 2020, Rp 12 juta pada 2021, dan Rp 12 juta pada 2022. Total penerimaan melalui Ridwan sebesar Rp 38 juta.

Lalu, dari lurah Rutan KPK pada Kavling C1 Ramadhan Ubaidillah senilai Rp 2,5 juta pada 2019, Rp 81 juta pada 2020, 9 juta pada 2021, Rp 12 juta pada 2022, dan Rp 2 juta pada 2023. Total penerimaan dari Ubaidillah Rp 22,6 juta.

Kemudian penerimaan uang dari lurah cabang Merah Putih lainnya, Riki Rachmawanto sebesar Rp 10 juta pada 2022 dan Rp 1 juta pada 2023.

Berikutnya, melalui Suharlan Rp 3 juta pada 2019 dan Wardoyo selaku lurah di Rutan Gedung Merah Puth Rp 3 juta.

“Jadi seluruhnya saudara itu menerima Rp 99,6 juta?” tanya Jaksa KPK.

“Iya betul,” jawab Asep.

Jaksa KPK kemudian menanyakan apakah uang tersebut telah dikembalikan.

Asep mengaku sudah menyerahkan uang tersebut kepada penyidik KPK.

“Ke rekening penampungan KPK ya? Nanti dicek di barang bukti ya?” tanya Jaksa KPK.

“Iya,” jawab Asep.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK terlibat dalam praktik pungli kepada para tahanan KPK dengan total mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengky.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel, dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Adapun para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3 juta-Rp 10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan (Sulsel) Edy Rahmat mengaku terpaksa membayar pungutan liar (Pungli) di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena takut diisolasi di lantai 9.

Edy merupakan salah satu mantan tahanan KPK yang sempat mendekam di Rutan Cabang Kavling C1.

Ketika awal masuk, ia menolak membayar uang pungli sebesar Rp 20 sampai Rp 25 juta dengan imbalan mendapat fasilitas handphone (Hp).

Namun, tahanan yang menolak membayar akan diisolasi di lantai 9. Pun tahanan yang sidah membayar di awal namun berhenti membayar pungutan rutin, akan diisolasi.

"Itu apa yang menjadikan perbedaan antara ruang isolasi dengan ruang umum itu apa? Kok menjadi nanti dimasukkan lagi ke isolasi, apa sih yang menakutkan di ruang isolasi itu?" tanya Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Menurut Edy, sel isolasi terletak di lantai 9. Di lantai tersebut tidak ada ruangan selain sel isolasi.

"Jadi itu yang kami takutkan, sendiri. Apalagi pernah Kami rasakan ada yang bunyi-bunyi di situ," kata Edy.

"Memang ada yang benar ada yang menunggui atau yang ditakut takutin?" tanya Hakim tertawa.

"Ya ada yang menunggu juga, ada yang takut-takutin juga Yang Mulia," jawab Edy.

Hakim lantas mengulik lebih lanjut pengalaman mistis Edy, apakah dibuat oleh petugas untuk menakut-nakuti tahanan yang menolak membayar pungli.

Edy pun menceritakan pengalamannya ketika tengah malam mendapati benda-benda bergerak sendiri.

"Pernah saya rasakan itu Yang Mulia, pintunya kayak, pintu WC itu kadang terbuka kadang tertutup, bunyi kalau tengah malam," kata Edy.

Mendengar ini, hakim kembali tertawa dan bertanya, bahwa setelah membayar uang pungli Rp 20 juta tidak ada lagi suara-suara yang menakutkan.

Sebab, tahanan dipindahkan dari ruang isolasi di lantai 9 ke kamar tahanan.

"Hahaha, kalau sudah dibayar enggak bunyi lagi dia? Hahahaa. Karena uang Rp 20 juta aman semua ya?" tanya hakim lagi dengan tertawa.

"Iya Yang Mulia," tutur Edy.

Adapun Edy menjalani masa isolasi sampai 16 hari gara-gara menolak membayar pungli. Masa isolasi ini lebih lama dari rata-rata tahanan baru yakni sekitar 14 hari.

Selain itu, Edy juga menjumpai petugas yang mengancam dan menyebut tahanan yang berhenti membayar dikembalikan ke ruang isolasi.

Karena tidak kuat dengan kondisi kamar isolasi, Edy akhirny meminta istrinya membayarkan yang pungli Rp 20 juta, di luar biaya iuran bulanan.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Para pelaku pungutan liar di rumah tahanan (pungli rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didakwa melakukan pemerasan hingga Rp6,38 miliar. Pemerasan itu dilakukan terhadap sejumlah tahanan KPK selama periode 2019-2023.

Terdapat total 15 orang mantan pegawai rutan KPK yang didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) di persidangan, Kamis (1/8/2024). Mereka didakwa dalam dua berkas berbeda.

Meski didakwa dalam dua surat dakwaan berbeda, sebanyak 15 orang itu disebut melakukan pemerasan secara bersama-sama di tiga rutan KPK yakni Pomdam Jaya Guntur, Gedung Kavling C1 serta Gedung Merah Putih (K4).

"Memaksa seseorang yaitu para tahanan Rutan KPK [...] untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.387.150.000," demikian dikutip dari surat dakwaan JPU KPK yang dilihat Bisnis.

Sebanyak 15 orang terdakwa itu, yang beberapa di antaranya juga sudah disanksi etik, juga disebut menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Dakwaan JPU KPK itu memerinci aliran dana yang diterima setiap pelaku pungli itu sebagai berikut:

1. Deden Rochendi (Pegawai Negeri yang Dipekerjakan/PNYD sekaligus Plt. Karutan KPK 2018): Rp399,5 juta;

2. Hengki (PNYD petugas cabang rutan KPK 2018-2022): Rp692,8 juta;

3. Ristanta (PNYD/Plt Karutan KPK 2021): Rp137 juta;

4. Eri Angga Permana (PNYD/petugas rutan KPK 2018-2022): Rp100,3 juta;

5. Sopian Hadi (PNYD/petugas keamanan): Rp322 juta;

6. Achmad Fauzi (Karutan KPK) : Rp19 juta;

7. Agung Nugroho (PNYD/petugas rutan KPK): Rp91 juta;

8. Ari Rahman Hakim (PNYD/petugas rutan KPK): Rp29 juta;

9. Muhammad Ridwan (Petugas cabang rutan KPK): Rp160,5 juta;

10. Mahdi Aris (Petugas cabang rutan KPK): Rp96,6 juta;

11. Suharlan (Petugas cabang rutan KPK): Rp103,7 juta;

12. Ricky Rachmawanto (Petugas cabang rutan KPK): Rp116,95 juta;

13. Wardoyo (Petugas cabang rutan KPK): Rp72,6 juta;

14. Muhammad Abduh (Petugas cabang rutan KPK): Rp94,5 juta; dan

15. Ramadhan Ubaidillah A (Petugas cabang rutan KPK): Rp135,5 juta.

Daftar 13 tahanan KPK yang Diperas Pelaku Pungli KPK

1. Elvianto (swasta/kasus suap impor bawang putih);

2. Yoory Corneles Pinontoan (mantan Direktur Utama PD Sarana Jaya/kasus lahan proyek DP Rp0);

3. Firjan Taufan (mantan staf pemasaran WIKA/kasus proyek jalan Bengkalis);

4. Sahat Tua P. Simanjuntak (mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur/kasus suap dana hibah APBD Jawa Timur);

5. Nurhadi (mantan Sekretaris Mahkamah Agung/kasus suap pengurusan perkara dan pencucian uang);

6. Emirsyah Satar (mantan Direktur Utama Garuda Indonesia/kasus suap pengadaan pesawat);

7. Dodi Reza (mantan Bupati Musi Banyuasin/kasus proyek PUPR);

8. Muhammad Azis Syamsudin (mantan Wakil Ketua DPR/suap pengurusan perkara di KPK);

9. Adi Jumal Widodo (swasta/kasus suap mantan Bupati Pemalang);

10. Apri Sujadi (mantan Bupati Bintan/kasus pengaturan peredaran barang kena cukai berupa rokok dan minuman beralkojol di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan);

11. Abdul Gafur Mas'ud (mantan Bupati Penajam Paser Utara/kasus penyertaan modal daerah Pemkab Penajam Paser Utara);

12. Dono Purwoko (mantan Kadiv Konstruksi VI Adhi Karya/kasus pembangunan kampus IPDN);

13. Rahmat Effendi (mantan Wali Kota Bekasi/kasus pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan).

Dalam persidangan, 15 orang terdakwa mantan pegawai rutan KPK itu diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-undang (UU) No.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bakal menggelar sidang perdana perkara dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (1/8/2024).

Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bakal membongkar praktik pungli mencapai Rp 6,3 miliar yang menyeret 15 orang eks pegawai Komisi Antirasuah itu menjadi terdakwa.

“Waktu sidang pukul 10.00 WIB dan para terdakwa akan dihadirkan secara langsung di persidangan,” kata Jaksa KPK Agung Nugroho Santoso, Rabu (31/7/2024).

Terpisah, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan KPK, Titto Jaelani mengatakan, Jaksa Komisi Antirasuah juga bakal membongkar peran para tahanan KPK dalam praktik pungli ini.

Misalnya, eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sampai eks Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.

"Nantinya dalam dakwaan tim Jaksa akan dibuka peran dari para tahanan yang memberikan sejumlah uang ke para terdakwa diantaranya Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza Alex Noerdin Muhammad Azis Syamsuddin, Yoory Cornelis, Firjan Taufa dan Sahat Tua Simanjuntak," kata Titto, Senin 29 Juli 2024.

Titto mengungkapkan bahwa Jaksa KPK telah melimpahkan surat dakwaan seluruh terdakwa dugaan Pungli ini ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024 lalu.

Ia menyebut, ada enam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dua surat dakwaan untuk 15 orang terdakwa.

Mereka yang menjadi terdakwa adalah eks Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta dan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK pada 2018-2022, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA – Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara serta surat dakwaan untuk 15 terdakwa kasus pungutan liar di rumah tahanan (rutan).

Berkas perkara dan surat dakwaan untuk 15 orang itu telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024). Salah satu pihak yang akan didakwa di persidangan nantinya adalah mantan Kepala Cabang Rutan KPK Achmad Fauzi.

"Status penahanan dari para terdakwa menjadi beralih dan dibawah wewenang dari Hakim Pengadilan Tipikor," ujarKasatgas Penuntutan KPK Titto Jaelani kepada wartawan melalui keterangan tertulis, dikutip Senin (29/7/2024).

Secara terperinci, ada enam berkas untuk 15 orang terdakwa yang disusun ke dalam bentuk dua surat dakwaan berbeda.Dakwaan jilid pertama meliputi terdakwa Achmad Fauzi, Deden Rochendi, Hengki, Ristanta, Erlangga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim.

Kemudian, dakwaan jilid kedua yakni untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, serta Ramadhan Ubaidillah A.

Sebanyak 15 orang mantan pegawai KPK itu akan didakwa dengan pasal 12 huruf e Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Total besaran yang diterima para Terdakwa Rp6,3 Miliar," jelas Titto.

Tidak hanya itu, tim jaksa KPK juga menyebut akan membuka peran sejumlah tahanan KPK saat itu yang memberikan uang kepada para terdakwa.

Beberapa bekas tahanan rutan KPK yang disebut ikut memberikan uang ke para terdakwa meliputi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, mantan Wakil Ketua DPR Muhammad Azis Syamsudin serta mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Emirsyah Satar.

"Nantinya dalam dakwaan Tim Jaksa akan dibuka peran dari para tahanan yang memberikan sejumlah uang ke para Terdakwa diantaranya Nurhadi, Emirsyah Sataar, Dodi Reza Alex Noerdin Muhammad Azis Syamsudin, Yoory Cornelis, Firjan Taufa dan Sahat Tua Simanjuntak," pungkas Titto.

Kasus pungli rutan itu awalnya bermula dari temuan Dewan Pengawas (Dewas) KPK beberapa waktu lalu. Jumlah pegawai yang terlibat mencapai 90 orang.Sebanyak 78 di antaranya sudah disanksi secara etik dan kepegawaian.

Sementara itu, 12 di antaranya sudah bukan lagi berstatus pegawai KPK ketika kasusnya ditangani secara etik oleh Dewas maupun secara kelembagaan oleh Kesetjenan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membongkar praktik pungutan liar (Pungli) yang terjadi di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) mereka sendiri.

Pungli mencapai Rp 6,3 miliar yang menyeret 15 orang eks pegawai Rutan ini bakal dibongkar melalui surat dakwaan yang bakal dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bakal pada Kamis (1/8/2024).

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan KPK, Titto Jaelani mengatakan, Jaksa Komisi Antirasuah juga bakal membongkar peran para tahanan KPK dalam praktik pungli ini.

Misalnya, eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sampai eks Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.

"Nantinya dalam dakwaan tim Jaksa akan dibuka peran dari para tahanan yang memberikan sejumlah uang ke para terdakwa diantaranya Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza Alex Noerdin Muhammad Azis Syamsuddin, Yoory Cornelis, Firjan Taufa dan Sahat Tua Simanjuntak," kata Titto, Senin (29/7/2024).

Titto Jaelani mengungkapkan bahwa Jaksa KPK telah melimpahkan surat dakwaan seluruh terdakwa dugaan Pungli ini ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024 lalu.

Ia menyebut, ada enam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dua surat dakwaan untuk 15 orang terdakwa.

Mereka yang menjadi terdakwa adalah eks Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta dan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK pada 2018-2022, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini, KPK menduga uang hasil pungli atau pemerasan terhadap tahanan di Rutan KPK mencapai Rp 6,3 miliar dalam kurun waktu 2019-2023.

"Besaran jumlah uang yang diterima Hengki dan kawan-kawan sejumlah sekitar Rp 6,3 miliar,” kata Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 15 Maret 2024.

KPK mengungkapkan, praktik pungli ini diprakarsai oleh Hengki yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Para terdakwa menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta dari hasil pemerasan tersebut.

Sementara itu, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Sedangkan, mereka yang berstatus petugas rutan mendapat Rp 500.000 hingga Rp 1 juta setiap bulannya.

Asep menyebutkan, tahanan KPK yang tidak ikut menyetor uang akan dibuat tidak nyaman oleh para petugas.

"Di antaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak,” tutur Asep.

"Pakan Burung" dan "Banjir"

Dalam praktiknya, para tersangka menggunakan kode 'pakan burung' hingga 'kandang burung' untuk menagih uang pungli kepada para tahanan.

"Jadi ‘Pakan burungnya mana? Belum sampai, belum ada’. Oh berarti dia (tahanan) iurannya belum sampai, belum ada,” kata Asep.

Ada juga kode 'banjir' yang digunakan para pelaku untuk membocorkan informasi terkait akan adanya kegiatan inspeksi mendadak (sidak) ke dalam rutan.

"Password diantaranya 'banjir' dimaknai info sidak. Jadi kalau ada disampaikan, 'banjir' kalau ‘ada banjir' oh itu berarti mau ada sidak,” kata Asep.

Asep mengatakan, bagian Biro Umum KPK yang bertanggung jawab atas rutan sebenarnya rutin menggelar sidak atau razia, tapi kegiatan itu dibocorkan oleh petugas yang terlibat pungli

“Misalkan HP, rokok dan lain-lain, yang tidak diperbolehkan dibereskan, kalau ada kode 'banjir’,” kata dia.

Asep mengungkapkan, praktik pungli ini sudah dikenalkan oleh para petugas ke tahanan ketika mereka baru masuk masa isolasi saat baru ditahan oleh KPK.

Ketika itu, para tahanan dijelaskan untuk memberikan uang agar bisa melewati masa isolasi lebih cepat, serta mendapatkan beragam fasilitas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bakal menggelar sidang perdana terhadap 15 orang eks pegawai di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (1/8/2024).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah melimpahkan surat dakwaan seluruh terdakwa dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 6,3 miliar di Rutan Komisi Antirasuah ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024 lalu.

"Tim Jaksa telah selesai dilimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat terkait perkara pungli di lingkungan Rutan KPK dengan terdakwa Achmad Fauzi (Kepala Cabang Rutan KPK) dkk," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan KPK, Titto Jaelani, Senin (29/7/2024).

Titto Jaelani mengungkapkan, ada enam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dua surat dakwaan untuk 15 orang terdakwa.

Dengan pelimpahan ini, status penahanan para terdakwa menjadi beralih dan di bawah wewenang dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

Mereka yang menjadi terdakwa adalah eks Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta dan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK pada 2018-2022, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

"Untuk dakwaan jilid pertama dengan terdakwa Achmad Fauzi, Deden Rochendi, Hengki, Ristanta, Erlangga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim," kata Titto Jaelani.

"Sedangkan dakwaan jilid kedua dengan terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A," ucapnya.

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan agenda sidang yang dimuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, mereka mulai diadili pada Kamis 1 Agustus 2024 di ruang sidang Wirjono Projodikoro 2 pada pukul 10.00 WIB.

Dalam perkara ini, KPK menduga uang hasil pungli atau pemerasan terhadap tahanan di Rutan KPK mencapai Rp 6,3 miliar dalam kurun waktu 2019-2023.

"Besaran jumlah uang yang diterima Hengki dan kawan-kawan sejumlah sekitar Rp 6,3 miliar,” kata Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 15 Maret 2024.

KPK mengungkapkan, praktik pungli ini diprakarsai oleh Hengki yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Para terdakwa menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta dari hasil pemerasan tersebut.

Sementara itu, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Sedangkan mereka yang berstatus petugas rutan mendapat Rp 500.000 hingga Rp 1 juta setiap bulannya.

Asep menyebutkan, tahanan KPK yang tidak ikut menyetor uang akan dibuat tidak nyaman oleh para petugas.

"Di antaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak,” tutur Asep.

"Pakan Burung" dan "Banjir"

Dalam praktiknya, para tersangka menggunakan kode 'pakan burung' hingga 'kandang burung' untuk menagih uang pungli kepada para tahanan.

"Jadi ‘Pakan burungnya mana? Belum sampai, belum ada’. Oh berarti dia (tahanan) iurannya belum sampai, belum ada,” kata Asep.

Ada juga kode 'banjir' yang digunakan para pelaku untuk membocorkan informasi terkait akan adanya kegiatan inspeksi mendadak (sidak) ke dalam rutan.

"Password diantaranya 'banjir' dimaknai info sidak. Jadi kalau ada disampaikan, 'banjir' kalau ‘ada banjir' oh itu berarti mau ada sidak,” kata Asep.

Asep mengatakan, bagian Biro Umum KPK yang bertanggung jawab atas rutan sebenarnya rutin menggelar sidak atau razia, tapi kegiatan itu dibocorkan oleh petugas yang terlibat pungli

“Misalkan HP, rokok dan lain-lain, yang tidak diperbolehkan dibereskan, kalau ada kode 'banjir’,” kata dia.

Asep mengungkapkan, praktik pungli ini sudah dikenalkan oleh para petugas ke tahanan ketika mereka baru masuk masa isolasi saat baru ditahan oleh KPK.

Ketika itu, para tahanan dijelaskan untuk memberikan uang agar bisa melewati masa isolasi lebih cepat, serta mendapatkan beragam fasilitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan perkara pungutan liar di rumah tahanan (pungli rutan) KPK ke tim jaksa.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan berkas perkara untuk 15 orang tersangka itu sudah dianggap lengkap oleh tim jaksa penuntut umum (JPU).

"Jaksa penuntut umum memiliki waktu sekitar dua minggu, untuk melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan nanti untuk dilakukan proses persidangan," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (13/7/2024).

Pada konferensi pers Maret 2024 lalu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur memaparkan bahwa salah satu dari 15 orang tersangka itu merupakan mantan Kepala Rutan Cabang KPK Achmad Fauzi.

Kemudian, lembaga antirasuah tersebut juga menahan Hengki selaku PNS yang ditugaskan sebagai petugas Cabang Rutan KPK periode 2018–2022 dan Deden Rohendi selaku Kacabang Rutan KPK pada 2018.

Selain itu, 12 lainnya yang memiliki tugas masing-masing dalam melancarkan operasi dugaan pemerasan di sel tahanan KPK.

Asep juga menerangkan dalam operasi ini terdapat pejabat dengan kode "lurah" yang bertugas mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang dari tahanan.

Sementara yang bertugas langsung mengumpulkan uang dari tahanan di tiga cabang rutan KPK diberi nama korting.

"Penunjukan Korting ini adalah inisiatif dari HK yang dilanjutkan lagi oleh AF saat menjabat selaku Kepala Rutan Cabang KPK definitif di tahun 2022," tambahnya.

Di samping itu, Asep menuturkan 15 orang ini ditahan di rutan Polda Metro Jaya.

"Untuk kebutuhan proses penyidikan tim penyidik menahan para tersangka dimaksud selama 20 hari pertama terhitung tanggal 15 Maret 2024 sampai 3 April 2024 di Rutan Polda Metro Jaya," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam periode 2019-2023, besaran jumlah uang yang diterima Achmad dan Hengki Cs ini berjumlah sekitar Rp6,3 Miliar.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya dengan memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Antirasuah Cahya H Harefa. Dia dimintai keterangan soal status kepegawaian para tersangka.

“Kenapa ini (Cahya) dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi? Karena ada proses kepegawaiannya,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Asep menjelaskan Cahya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Keterangan dia dinilai penting untuk penjelasan pemecatan dan hukuman disiplin para tersangka buat kepentingan pemberkasan kasus.
“Ada apa namanya, pemecatan dan lain-lain, ada hukuman disiplin dan lain-lain yang diberikan oleh para pejabat,” ujar Asep.

Asep juga menjelaskan pemeriksaan Cahya mengartikan KPK tegas dalam penanganan kasus ini. Permintaan keterangan bahkan dilakukan ke pejabat di instansinya sendiri.

“Siapapun yang kita anggap memiliki keterangan terkait dengan proses yang sedang ditangani apakah itu pegawai KPK atau bukan pegawai KPK tentu kita akan panggil dan akan minta keterangan seperti itu,” ucap Asep.

Baca juga: Endus Pungli Kapal Wisatawan di Raja Ampat, KPK Sebut Angkanya Capai Rp18,25 Miliar

KPK menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta Hengki, enam pegawai negeri yang ditugaskan (PNYD) di KPK Deden Rochendi, Sopian Hadi, Ristanta, Ari Rahman Hakim, Agung Nugroho, dan Eri Angga Permana.

Sementara itu, tujuh orang lainnya merupakan petugas pengamanan Rutan cabang KPK. Mereka yakni Muhammad Ridwan, Suharlan, Ramadhana Ubaidillah A, Mahdi Aris, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ricky Rachmawanto.

Atas kelakuannya, para pegawai terseret pungli ini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(END)