Presiden terpilih Prabowo Subianto bertekad melanjutkan program hilirisasi. Menurutnya kekayaan Indonesia harus diolah di dalam negeri dan diurus sebaik-baiknya.

"Bersama-sama kita akan melaksanakan hilirisasi, yaitu kekayaan Indonesia harus diolah di Indonesia. Kekayaan kita harus diurus sebaik-baiknya," kata Prabowo dalam tayangan video di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Prabowo menyebut kekayaan Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat, tidak hanya segelintir orang. Ia juga bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia, dan memberantas praktik korupsi.

"Saya telah menerima mandat rakyat Indonesia dengan tujuan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Untuk menjaga dan mengamankan kekayaan dinikmati seluruh rakyat Indonesia dan tidak segelintir orang Indonesia.

Ia juga menyebut anak-anak Indonesia harus makan bergizi setiap hari. Seperti diketahui, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program andalan pasangan Prabowo-Gibran.

"Anak-anak kita harus makan dengan bergizi setiap hari. Hal ini semua membutuhkan kerja sama baik dan kita menjamin kehidupan rakyat kita lebih baik, lebih sejahtera, adil. Tidak boleh ada lagi kemiskinan di bumi Indonesia," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petugas Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) Asep Anzar mengaku menerima uang sebesar Rp 99,6 juta untuk menutup mulut mengenai keberadaan ponseldi tangan para tahanan.

Pengakuan ini disampaikan Asep saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK pada Senin (14/10/2024).

Asep menjelaskan, pada 2019, ia melihat beberapa penghuni Rutan KPK di Gedung Merah Putih menggunakan ponsel, meskipun sebelumnya telah dilakukan inspeksi mendadak.

"Kalau di rutan itu per satu bulan atau dua bulan suka ada sidak-sidak rutin. Nah, itu kan sidak ada penemuan (handphone)," ujar Asep di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Ia menambahkan, setelah sidak, ia kembali melihat tahanan yang membawa ponsel.

“Nah, enggak lama habis sidak selang seminggu atau dua minggu saya lihat lagi orang ada yang bawa handphone,” tabahnya.

Setelah menyampaikan temuan ini kepada petugas rutan senior, Asep justru diminta untuk menutup mulut.

"Perasaan saya lihat itu (handphone), (dijawab) 'sudah enggak usah aneh. Tutup mulut saja nanti ada kok (uang),'” ungkap Asep.

Asep kemudian mulai menerima uang dari petugas KPK senior bernama Suharlan, yang memberinya Rp 500.000 sebanyak dua kali.

Uang diberikan oleh lurah, petugas Rutan KPK yang dipercaya menjadi koordinator para komandan regu ataupun yang dituakan.

Pada kurun 2019-2020, Asep bercerita kepada Suharlan terkait kondisi ekonominya. Suharlan kemudian menjelaskan bahwa ada uang tambahan, tetapi risikonya harus ditanggung sendiri.

Keterangan ini tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Asep yang dibacakan Jaksa KPK.

“Suharlan menyampaikan kepada saya, ada lah tapi risiko ditanggung sendiri kalau sudah nyemplung,” kata Jaksa KPK saat membacakan BAP tersebut.

“Iya seperti itu,” timpal Asep,

Dalam persidangan, Jaksa KPK memerinci jumlah uang pungli yang diterima Asep berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Pada 2019, Asep mulai menerima jatah bulanan dari Suharlan sebesar Rp 1 juta selama dua bulan, yang kemudian meningkat menjadi Rp 2 juta pada Agustus 2020, dan Rp 3 juta hingga Januari 2023.

"Uang tersebut diberikan Saudara suharlan?”

“Betul, Pak Jaksa,” jawab Asep.

Asep juga mengonfirmasi penerimaan uang dari lurah bernama Muhammad Abduh sebanyak Rp 9 juta pada 2021, dan Rp 2 juta pada 2023. Dengan demikian, jumlah yang diterima dari Abduh Rp 11 juta.

Ia menerima Rp 9 juta dari Muhammad Abduh pada 2021 dan Rp 2 juta pada 2023, serta total Rp 38 juta dari Muhammad Ridwan dan Rp 22,6 juta dari Ramadhan Ubaidillah.

Kemudian, Asep juga menerima uang hasil pungli dari lurah pada Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur Muhammad Ridwan Rp 2 juta pada 2019, Rp 13 juta pada 2020, Rp 12 juta pada 2021, dan Rp 12 juta pada 2022. Total penerimaan melalui Ridwan sebesar Rp 38 juta.

Lalu, dari lurah Rutan KPK pada Kavling C1 Ramadhan Ubaidillah senilai Rp 2,5 juta pada 2019, Rp 81 juta pada 2020, 9 juta pada 2021, Rp 12 juta pada 2022, dan Rp 2 juta pada 2023. Total penerimaan dari Ubaidillah Rp 22,6 juta.

Kemudian penerimaan uang dari lurah cabang Merah Putih lainnya, Riki Rachmawanto sebesar Rp 10 juta pada 2022 dan Rp 1 juta pada 2023.

Berikutnya, melalui Suharlan Rp 3 juta pada 2019 dan Wardoyo selaku lurah di Rutan Gedung Merah Puth Rp 3 juta.

“Jadi seluruhnya saudara itu menerima Rp 99,6 juta?” tanya Jaksa KPK.

“Iya betul,” jawab Asep.

Jaksa KPK kemudian menanyakan apakah uang tersebut telah dikembalikan.

Asep mengaku sudah menyerahkan uang tersebut kepada penyidik KPK.

“Ke rekening penampungan KPK ya? Nanti dicek di barang bukti ya?” tanya Jaksa KPK.

“Iya,” jawab Asep.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK terlibat dalam praktik pungli kepada para tahanan KPK dengan total mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengky.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel, dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Adapun para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3 juta-Rp 10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, Investor.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Hekal menegaskan, tindakan tegas pemerintah membersihkan BUMN dari praktik korupsi merupakan langkah krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah.

Menurut Hekal, langkah ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.

“Kalau menurut saya memang itu menjadi syarat juga, sebab ada stigma BUMN isinya banyak korupsi, banyak hengkih-pengkih, main-main. Nah, kita harus buktikan bahwa salah satu yang kita mau lakukan ke BUMN adalah membesarkan, menyehatkan, menguatkan," kata Hekal kepada media hari ini.

Hekal mengingatkan, selalu ada kritik soal suntikan modal negara ke BUMN. Padahal, stigma yang beredar, pelaku koruptif banyak terjadidi BUMN.

“Sebagai bukti dan pertanggungjawaban, kita harus tindak tegas dahuli BUMN. Jadi orang itu tidak ada yang curiga dan memastikan pemerintah berniat bangun BUMN yang bagus,” tegas Hekal.

Dia mencontohkan, keberhasilan dalam penanganan kasus korupsi di sejumlah BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia. Tindakan tegas yang dilakukan pemerintah dalam kasus-kasus tersebut telah membuahkan hasil positif, di mana perusahaan-perusahaan tersebut kini telah kembali sehat dan beroperasi secara normal.

“Kerja sama kita periode ini dengan Menteri BUMN Erick Thohir saya rasa cukup bagus, seperti waktu Jiwasraya. Kita minta penindakan dahulu dan akhirnya pelaku-pelakunya sudah kena," ujar dia.

Dia meneruskan, di Asabri juga seperti itu, pun dengan Garuda. Sekarang, Garuda sudah sehat lagi. Adapun Jiwasraya sudah masuk IFG dan kembali sehat lagi dan bisa melayani polis-polis.

Dia menilai, pekerjaan ini tidak gampang. Apalagi, sekarang sudah di dekat pengujung masa jabatan pemerintahan saat ini.

Hekal juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara DPR dan Kementerian BUMN dalam upaya membersihkan BUMN. Ini membuktikan BUMN dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional, jika dikelola dengan baik dan bebas dari praktik korupsi.

“Kerja sama yang dilakukan antara DPR dengan Kementerian BUMN cukup bagus, karena kita menunjukkan dan membuktikan bahwa memang BUMN diandalkan. Adapun pelaku-pelaku-pelaku yang koruptif tidak kami toleransi,” pungkas Hekal

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News