IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan memberantas oknum-oknum yang menghambat distribusi pupuk. Sebab, komoditas itu merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi pertanian.

Bahkan, dia memastikan tidak boleh ada pihak-pihak yang coba main-main atau menyelewengkan pupuk di internal PT Pupuk Indonesia (Persero).

“Kita memastikan juga tidak ada lagi main-main di Pupuk, kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat,” ujar Erick usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian Pertanian, Selasa (22/10/2024).

Data hingga 9 Agustus 2024, realisasi penyerapan pupuk bersubsidi pemerintah belum maksimal alias hanya mencapai 4,3 juta ton atau setara 41,95 persen dari alokasi 9,55 juta ton.

Rendahnya realisasi serapan disebabkan oleh lambatnya kepala daerah dalam menerbitkan SK alokasi penerima pupuk bersubsidi sesuai penetapan alokasi baru.

Penyebab lain yaitu kebimbangan dan kekhawatiran distributor dan kios pupuk bersubsidi karena tingginya angka koreksi yang meningkat signifikan dari tahun 2023.

Adapun, koreksi distribusi pupuk di 2023 sebanyak 4.000 ton. Sedangkan untuk periode Januari-Juni 2024 sudah mencapai 19.000 ton. Angka ini akan terus bertambah apabila juknis penyaluran pupuk bersubsidi tidak diubah.

Terkait dengan perkara tersebut, Ombudsman RI sebelumnyamenemukan masih tingginya jumlah petani yang tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Berdasarkan data audit penerima pupuk bersubsidi oleh Ombudsman dan Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 954.000 petani penerima pupuk bersubsidi, tidak pernah melakukan penebusan dalam tiga tahun terakhir.

Ombudsman menilai, jika kinerja penyaluran pupuk bersubsidi masih rendah, akan berimbas terhadap pencapaian target produksi pangan oleh pemerintah.

(Febrina Ratna)