IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pimpinan BUMN pupuk agar mencopot manajer yang tak becus urus distribusi pupuk. Hal itu disampaikan dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Jakarta pada Rabu, 6 November 2024.

Permintaan untuk mencopot pejabat yang tak beres mengurus distribusi pupuk bermula saat salah satu kepala desa mengeluh kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi. Mendengar hal tersebut, Mentan Amran pun meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi mencopot pejabat bersangkutan.

"Pak Dirut, tolong manager-nya dicopot deh. Ini perintah, Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah, enggak boleh ditawar," kata Mentan.

Dia pun heran masih ada masalah pada distribusi pupuk di Indonesia sampai-sampai pupuk tidak tersalurkan dengan baik ke tangan petani. Padahal, distribusi pupuk sudah dilakukan sejak satu tahun belakangan.

Kemudian, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (8/11/2024), Mentan kembali menegaskan bahwa pupuk subsidi nantinya bisa ditebus para petani hanya dengan KTP. Dia mengungkapkan jika dirinya telah berkoordinasi dengan Menko Pangan untuk menjadikan distribusi pupuk subsidi lebih sederhana.

Menurutnya langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para petani.

"Tadi malam, Menko Pangan kami sudah komunikasi, itu kita sederhanakan ke depan. Kita sederhanakan, cukup KTP, selalu Bapak Presiden sampaikan, bahwa direct, tidak usah terlalu banyak yang terlibat," katanya.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta agar bos PT Pupuk Indonesia (Persero) mencopot manajer yang mengatur jalur pupuk di lapangan. Hal ini lantaran masih banyak petani yang belum mendapatkan pupuk.

Padahal, Amran mengaku pemerintah telah menambah 100% kuota pupuk pada Januari silam. Amran menyebut adanya permasalahan distribusi dari para manajer Pupuk Indonesia di sejumlah daerah.

Permintaan Amran itu diungkapkannya di hadapan bos Pupuk Indonesia, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), serta 1.500 kepala desa se-pulau Jawa dan Sumatera.

“Pak Dirut, tolong manajernya [yang mengatur pupuk] copot deh,” pinta Amran Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Permintaan itu pun dijawab singkat bos Pupuk Indonesia dengan berdiri tegap. “Siap,” jawab Rahmad singkat.

Amran mengatakan banyaknya petani yang tersendat dan belum mendapatkan pupuk ini dinilai akan berdampak pada pencapaian cita-cita swasembada pangan 2028.

“Sudah, copot deh. Ini perintah, copot, cek masing-masing yang tidak sampai, aku minta kabarnya, dicopot. Ini perintah nggak boleh ditawar. Sudah selesai, cukup. Cukup, sudah aku copot,” tekannya berulang kali.

Amran pun meminta agar kepala desa untuk bersabar dengan adanya permasalahan distribusi pupuk dan melakukan pengecekan berulang.

“Aku minta daerah nanti Kepala Desa dicek, Bapak Kepala Desa sabar, yang dicek nanti yang bermasalah Insya Allah manajernya dicopot, enggak, enggak bisa ditawar,” pungkasnya.

Amran pun meminta perwakilan kepala desa menyampaikan keluhan yang terjadi selama ini di lapangan, mulai dari Solo, Sumatra Selatan, Banyuwangi, Cilacap, hingga Aceh.

“Kita buka-bukaan makanya ke depan, ini harus satu komando, tetapi komandonya tujuh. Kami kirim pupuk itu sejak Januari, keputusan Januari, sekarang sudah bulan sebelas,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, salah satu Kepala Desa di daerah Cilacap mengaku belum menerima informasi adanya tambahan kuota 100% pupuk. “Pak Bupati Cilacap, cek langsung manajernya di sana, di mana masalahnya,” pinta Amran.

Kepala Desa dari Kabupaten Purbalingga juga merasakan permasalahan yang serupa. Imbasnya, para petani tidak bisa menanam jagung lantaran belum tersedianya pupuk.

Untuk itu, Mentan Amran pun meminta kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk memberikan perintah dalam satu komando terkait pupuk.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan menindak tegas terhadap oknum-oknum di lingkup BUMN yang bermain-main dengan program negara, salah satunya distribusi pupuk.

Erick mengatakan, dirinya akan memberantas oknum-oknum yang selama ini menghambat. Hal ini sejalan dengan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kita memastikan juga tidak ada lagi main-main dipupuk. Kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat!" kata Erick, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Adapun kunjungan Erick ke Kementan untuk bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Keduanya membahas tentang kolaborasi antara Kementan dan BUMN dalam rangka memperlancar birokrasi di lingkup pangan.

Erick sendiri hadir membawa sejumlah pimpinan BUMN pangan, antara lain Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Direktur Utama Perum BULOG Wahyu Suparyono, hingga Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) Mohammad Abdul Ghani.

Lebih lanjut ia pun mencontohkan bentuk dari kolaborasi ini. Misalnya melalui PTPN, akan dipastikan untuk alokasi lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan swasembada pangan.

Di samping itu, Erick juga meminta dukungan untuk holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD. Menurutnya, ID FOOD saat ini tengah dalam kondisi yang tidak sehat.

"Juga mohon dukungan yang ID Food, karena memang kondisinya tidak sehat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, ID FOOD ditetapkan dalam status gagal bayar utang atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Penetapan status ini berlandaskan pada putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah ditetapkan pada 5 Agustus 2024 melalui surat No. 176/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt Pst.

Sementara itu pada bulan Juli lalu, ID Food mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 1,6 triliun. Suntikan modal itu diajukan untuk modal kerja pengadaan 10 komoditas pangan.

Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto juga mengungkap pengajuan PMN 2025 dilakukan karena utang perusahaan juga sudah cukup besar. Maka, untuk memenuhi pengadaan pangan nasional dibutuhkan tambahan pendanaan.

"Beban kerja yang cukup tinggi Rp 8,2 triliun. Terkait dari pada urgensi permohonan Rp 1,6 triliun ini kami pertama bahwa sebagai BUMN Holding pangan ID Food dibentuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan ID Food juga berperan sebagai offtaker melalui jaringan kemitraan dengan petani, peternak, dan nelayan," ungkap dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

PMN ini juga diajukan untuk membiayai pelaksanaan program pemerintah yakni cadangan pangan pemerintah (CPP). Komoditas yang menjadi penugasan kepada ID Food di antaranya ada 10 jenis pangan, mulai dari daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, ikan kembung, cabai, dan daging kerbau.

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan memberantas oknum-oknum yang menghambat distribusi pupuk. Sebab, komoditas itu merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi pertanian.

Bahkan, dia memastikan tidak boleh ada pihak-pihak yang coba main-main atau menyelewengkan pupuk di internal PT Pupuk Indonesia (Persero).

“Kita memastikan juga tidak ada lagi main-main di Pupuk, kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat,” ujar Erick usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian Pertanian, Selasa (22/10/2024).

Data hingga 9 Agustus 2024, realisasi penyerapan pupuk bersubsidi pemerintah belum maksimal alias hanya mencapai 4,3 juta ton atau setara 41,95 persen dari alokasi 9,55 juta ton.

Rendahnya realisasi serapan disebabkan oleh lambatnya kepala daerah dalam menerbitkan SK alokasi penerima pupuk bersubsidi sesuai penetapan alokasi baru.

Penyebab lain yaitu kebimbangan dan kekhawatiran distributor dan kios pupuk bersubsidi karena tingginya angka koreksi yang meningkat signifikan dari tahun 2023.

Adapun, koreksi distribusi pupuk di 2023 sebanyak 4.000 ton. Sedangkan untuk periode Januari-Juni 2024 sudah mencapai 19.000 ton. Angka ini akan terus bertambah apabila juknis penyaluran pupuk bersubsidi tidak diubah.

Terkait dengan perkara tersebut, Ombudsman RI sebelumnyamenemukan masih tingginya jumlah petani yang tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Berdasarkan data audit penerima pupuk bersubsidi oleh Ombudsman dan Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 954.000 petani penerima pupuk bersubsidi, tidak pernah melakukan penebusan dalam tiga tahun terakhir.

Ombudsman menilai, jika kinerja penyaluran pupuk bersubsidi masih rendah, akan berimbas terhadap pencapaian target produksi pangan oleh pemerintah.

(Febrina Ratna)

Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi pemerintah ternyata belum maksimal, jumlahnya baru mencapai 4,3 juta ton atau 41,95% dari alokasi 9,55 juta ton. Ombudsman RI mengatakan pemerintah bisa menempuh satu cara untuk menyelesaikan hal tersebut.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menilai serapan masih tergolong rendah dan bisa menyebabkan tidak tercapainya target Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Yeka mengatakan rendahnya realisasi serapan disebabkan lambatnya kepala daerah dalam menerbitkan SK alokasi penerima pupuk bersubsidi sesuai penetapan alokasi baru.

"Penyebaran informasi tentang penambahan alokasi pupuk bersubsidi 9,55 juta ton baru direspons oleh petani di bulan Juni 2024," kata Yeka dalam keterangan resmi, Selasa (27/8/2024).

Selain itu, Yeka mengungkap penyebab lain adalah masih rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi karena terjadi kebimbangan dan kekhawatiran dari distributor dan kios pupuk bersubsidi lantaran tingginya angka koreksi yang meningkat signifikan dari tahun 2023.

Dia menjelaskan jumlah pupuk bersubsidi yang dikoreksi pada 2023 mencapai sebanyak 4.000 ton. Sedangkan untuk periode Januari hingga Juni 2024 sudah mencapai 19.000 ton, angka ini disebutnya bisa terus bertambah apabila juknis penyaluran pupuk bersubsidi tidak diubah.

Ombudsman pun menemukan bahwa masih tingginya jumlah petani yang tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi. "Berdasarkan audit data penerima pupuk bersubsidi oleh Ombudsman dan Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 954.000 petani penerima pupuk bersubsidi, tidak pernah melakukan penebusan dalam tiga tahun terakhir," beber Yeka.

Yeka pun menilai jika kinerja penyaluran pupuk bersubsidi masih rendah seperti sekarang maka bakal berimbas terhadap pencapaian target produksi pangan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dia menegaskan pemerintah masih memiliki sisa waktu empat bulan untuk meningkatkan penyaluran pupuk bersubsidi.

Namun di sisi lain, Yeka menuturkan perlu ada streamlining atas hambatan verifikasi yang selama ini menjadi kendala dalam angka serapan penebusan pupuk bersubsidi. "Salah satunya dengan perubahan juknis dan penggantian 954.000 petani yang tidak menebus dalam 3 tahun terakhir ini," tutur Yeka.

Selain itu, Yeka menjelaskan perubahan juknis penyaluran pupuk bersubsidi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan kemudahan bagi petani untuk mengakses pupuk bersubsidi. KTP dapat menjadi alat sah dalam penebusan pupuk bersubsidi, sehingga konsekuensinya tidak diperlukan lagi petani melakukan tanda tangan digital.

Mengutip data PT Pupuk Indonesia, Yeka mengatakan terdapat sekitar 1.200 ton pupuk bersubsidi yang sudah disalurkan, namun tidak lolos tahapan verifikasi dan validasi akibat tanda tangan yang tidak sama dengan KTP.

Karena itu, dia mendorong agar petani dapat mewakilkan penebusan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani atau keluarga dengan bukti penebusan yang jelas. Adapun surat kuasa kepada perwakilan kelompok tani juga disarankan dibuat sesederhana mungkin dan tanpa biaya tambahan.

"Ombudsman menangkap aspirasi para petani, pemilik kios, dan tim verifikasi dan evaluasi. Mereka berharap agar setiap langkah yang diambil dalam proses ini tetap sederhana dan mudah dipahami, tetapi tidak mengabaikan pentingnya tertib administrasi," pungkas Yeka.

Bisnis.com, PADANG - Ombudsman RI meminta kepada pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Barat untuk memperbaiki layanan distribusi pupuk kepada petani.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan alasan utama yang menjadi sorotan Ombudsman soal distribusi pupuk bersubsidi itu, karena dari hasil laporan yang diterima dan kemudian dilakukan peninjauan ke lapangan oleh Ombudsman, ternyata distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Sumbar dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Tantangannya itu mulai dari keterbatasan akses petani ke kios pupuk hingga kendala dalam pembaharuan data yang berdampak pada ketepatan alokasi pupuk. Kondisi seperti ini harus segera dihadirkan solusinya, sehingga distribusi pupuk bersubsidi bisa maksimal dan tepat sasaran," tegasnya dalam kunjungan kerja di Padang, Selasa (13/8/2024).

Yeka menyampaikan di beberapa daerah ditemukan di kalangan petani yakni masih harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pupuk, sementara proses administrasi yang belum sepenuhnya efisien kerap memperlambat penyaluran pupuk tepat waktu.

Kemudian dalam kunjungannya, Yeka juga meninjau alur keluar masuk barang di Gudang Penyangga Pupuk BGR Logistik Padang Pariaman, dan yang dia temukan yakni masih terstandar dengan baik. Namun Ombudsman melihat tetap memerlukan beberapa peningkatan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi.

"Alur distribusi pupuk di gudang ini sudah berjalan sesuai standar, namun selalu ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam mempercepat proses distribusi agar petani dapat menerima pupuk dengan lebih cepat dan tepat waktu," ujarnya.

"Di satu sisi kami mengapresiasi adanya inovasi aplikasi digital yang telah membantu memperlancar proses penebusan pupuk. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait aksesibilitas teknologi ini di wilayah yang konektivitas internetnya terbatas," sambung Yeka.

Ombudsman juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk tahun ini, yang dinilai sebagai langkah positif dalam mendukung kesejahteraan petani.

Dia menyampaikan bahwa peningkatan kuota pupuk diharapkan dapat mengurangi kelangkaan pupuk yang sering terjadi di musim tanam, serta meningkatkan produksi pangan nasional.

"Kami sangat menghargai upaya pemerintah dalam menambah kuota pupuk bersubsidi, dan hal itu merupakan langkah yang sangat berarti bagi para petani yang selama ini sering kali menghadapi kelangkaan pupuk di musim tanam. Namun, penambahan kuota ini harus dibarengi dengan perbaikan sistem distribusi dan pendataan yang lebih akurat," tambah Yeka.

Dalam kondisi itu, Yeka juga menekankan pentingnya pembaruan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang lebih sering dan akurat, serta pengalokasian anggaran yang memadai untuk pendataan. Menurutnya, pendataan yang akurat merupakan kunci utama dalam memastikan distribusi pupuk yang tepat sasaran.

"Kami mendorong agar pembaruan data RDKK dilakukan dengan frekuensi yang lebih sering. Data yang akurat akan memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ini penting agar subsidi yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani," jelas Yeka.

Terkait hasil peninjauan Ombudsman ini, seorang penyuluh BPP Tujuh Kota yang bertugas di lapangan Padang Pariaman, Hasan Basri menyampaikan bahwa pelayanan distribusi pupuk terus mengalami peningkatan, terutama dengan diperkenalkannya aplikasi digital yang memudahkan para petani dalam menebus pupuk.

"Jadi untuk aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses penebusan, yang sebelumnya sering kali mengalami kendala administrasi yang menghambat," jelasnya.

Selanjutnya Ombudsman juga melakukan pemantauan di Kios UD. Kurnia Tani yang berlokasi di Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman. Kios ini melayani 188 petani dari satu desa dan menjadi salah satu lokasi penting dalam evaluasi layanan distribusi pupuk di daerah tersebut.

Pemilik Kios UD. Kurnia Tani menyampaikan bahwa gangguan pada aplikasi i-Pubers akibat masalah sinyal kini sudah tidak ada lagi. Dia menjelaskan bahwa data e-alokasi per petani hingga data alokasi per kelompok tani (poktan) kini sudah tersedia di aplikasi tersebut, sehingga memudahkan proses penebusan pupuk.

Dikatakannya penebusan pupuk di kios tersebut sudah sepenuhnya menggunakan KTP, mengingat pembagian kartu tani yang tidak merata. Banyak petani merasa keberatan harus mengisi dana terlebih dahulu di rekening kartu tani mereka, sehingga saat ini mesin EDC tidak lagi tersedia di kios tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumbar Adel Wahidi mengatakan banyak petani di Sumbar yang melakukan penebusan pupuk secara berkelompok karena keterbatasan akses dan alat pembayaran yang ditemukan di awal tahun 2024.

"Namun, dengan peningkatan fasilitas dan sistem, sekarang penebusan sudah dilakukan secara individu oleh para petani," tegasnya.

"Kuantitas kios harus diperbanyak. Idealnya, setiap desa memiliki minimal satu kios pupuk," sambung Adel.

Menurutnya dengan kondisi yang demikian, petani tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk menebus pupuk, yang tentunya akan mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan.

Ombudsman juga menyoroti perlunya pengembangan mode offline pada aplikasi i-Pubers, yang saat ini masih tergantung pada koneksi internet.

Menurut Adel mode offline tersebut sangat penting, terutama untuk kios-kios yang berada di daerah dengan konektivitas internet yang belum memadai.

"Kami mendorong agar mode offline pada aplikasi i-Pubers segera diimplementasikan di setiap kios. Ini akan sangat membantu petani di daerah terpencil yang koneksi internetnya masih terbatas, sehingga mereka tetap dapat mengakses layanan penebusan pupuk tanpa hambatan teknologi," sebutnya.

Dalam kunjungan kerja Ombudsman tersebut diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dan pusat dalam meningkatkan layanan distribusi pupuk bersubsidi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

JAKARTA, investor.id–Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta penyaluran pupuk bersubsidi jangan sampai terlambat demi mendukung program pompanisasi yang sedang digalakkan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka perluasan areal tanam (PAT). Termasuk, distribusi tambahan pupuk bersubsidi yang sebesar 4,85 juta ton. Awalnya, alokasi pupuk bersubsidi 2024 hanya 4,7 juta ton, namun kemudian ditambah menjadi 9,55 juta ton.

Dalam laporan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, dari alokasi awal pupuk bersubsidi 2024 jenis urea 2,7 juta ton, terdapat 478 kabupaten yang mendapatkannya. Namun, per 11 Juli 2024, terdapat 12 kabupaten yang alokasinya telah habis (2,5%) dan 71 kabupaten alokasinya akan habis akhir Juli ini (14,8%).

Sedangkan dari alokasi awal pupuk bersubsidi 2024 jenis NPK 2 juta ton, terdapat 478 kabupaten yang mendapatkannya. Tapi, per 11 Juli 2024, terdapat 32 kabupaten yang alokasinya telah habis (6,7%) dan 88 kabupaten alokasinya akan habis di akhir Juli ini (18,4%). PIHC menyebutkan, situasi itu terjadi karena anggaran (DIPA) untuk tambahan pupuk bersubsidi 2024 belum keluar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Mentan, hal strategis seperti itu mestinya segera dilaporkan ke dirinya selaku Mentan agar bila perlu bisa langsung menelepon Menteri Keuangan. Mentan khawatir apabila distribusi pupuk bersubsidi terlambat maka kabupaten yang habis alokasinya tidak bisa tanam dan Indonesia terancam terus impor beras. Hal itu lebih mengkhawatirkan apabila di negara produsen tidak tersedia beras.

“Hati-hati, jangan kita setengah mati (memasang) pompa tapi enggak ada pupuk, sama dengan nol. Jangan coba-coba. Kita ini sudah susah, jangan ditambah susah. Saya minta Pak Dirjen (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil), kalau perlu sama Pak Dirut (Direktur Utama PIHC Rahmad Pribadi), tongkrongin Kemenkeu, kalau perlu berkantor di sana. Salurkan saja (tambahan pupuk bersubsidi), saya yang tanggung (jawab) risikonya,” ungkap Mentan dalam pantauan daring, Senin (15/07/2024).

Direktur Utama PIHC Rahmad Pribadi menjelaskan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi per 12 Juli 2024 telah mencapai 3,41 juta ton atau 65,2% dari alokasi awal yang ditetapkan dalam Kepmentan No 744 Tahun 2023. Sedangkan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil menuturkan, kontrak awal antara Kementan selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) pupuk bersubsidi dengan PIHC hanya 5,2 juta ton, yakni 4,7 juta ton urea dan NPK ditambah pupuk organik 500 ribu ton.

“Untuk tambahan hingga menjadi 9,55 juta ton berproses di Kemenkeu, dari Kementan sudah selesai dan kini di Kemenkeu. Sekarang, kita sedang menunggu pergeseran anggaran dari BA-BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) dari Ibu Menkeu,” papar Ali Jamil.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mengidentifikasi penyebab terjadi keterlambatan penyaluran pupuk kepada petani, kata Kepala Biro Ekonomi pemprov setempat Reza Dotulong, Kamis (11/7/2024).

"Jadi kami mencoba memahami secara komprehensif apa yang menjadi penyebabnya (keterlambatan distribusi pupuk di lapangan, Red). Itu bukan hanya pupuk bersubsidi, tapi juga pupuk nonsubsidi," kata Reza Dotulong, di Manado, Kamis.

Karena itu, menurut dia, beberapa pihak terkait seperti BUMN Pupuk Indonesia, distributor hingga perwakilan pemerintah kabupaten dan kota diundang bersama dalam Rapat Evaluasi dan Rencana Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

"Yang paling penting adalah bagaimana kami memfasilitasi Dinas Pertanian dalam distribusi pupuk ini," ujarnya pula.

Reza menyebutkan, ada beberapa persoalan di kabupaten dan kota yang menjadi penyebab terjadi keterlambatan distribusi pupuk.

"Administrasi untuk persyaratan bagi petani kelihatannya berbelit-belit. Tapi kami berupaya untuk membuat penyederhanaan sehingga prosesnya tidak seperti itu," ujarnya.

Begitupun dengan keterlambatan penginputan data seperti yang dialami oleh Pemerintah Kota Tomohon, "Kami sudah memfasilitasinya," katanya lagi.

"Jadi kabupaten dan kota yang rendah serapan, akan dibagikan ke daerah yang membutuhkan, akan dilakukan realokasi pupuk bersubsidi," ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota bersama pihak terkait terus berupaya melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

Reza menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Sulut serta Bappenda Sulut dalam pengawasan distribusi BBM, sehingga menopang pendistribusian pupuk hingga ke kabupaten dan kota di daerah ini.