Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 mengancam akan memberikan rapor merah terhadap kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket Haji 2024

“Kalau pelanggaran-pelanggarannya ditulis, otomatis rapor merah itu. Bukan hanya rapor merah itu, sudah tidak layak untuk menjadi Menteri Agama karena itu sudah menyangkut kepada aparat penegak hukum,” ujar Anggota Pansus Haji 2024 Marwan Jafar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024)

Kendati demikian, Marwan menyebut sampai sejauh ini internal Pansus Haji tengah berdebat apakah temuan mereka akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Pasalnya, dia mengatakan banyak pihak yang menghendaki ini harus direkomendasikan ke APH, tetapi ada juga pihak yang tidak mau.

“Nah, ini yang masuk angin tidak mau pasti, yang tidak masuk angin ya pasti itu akan terus dilanjutkan dalam penyelidikan kepada aparat penegak hukum, karena itu sangat jelas terbukti dan terang-benderang melanggar Undang-Undang Haji, melanggar Kepres Haji, juga ada unsur diduga gratifikasi.Itu kan masuk dalam kategori undang-undang tipikor dan seterusnya, Itu sudah berkali-kali saya omongkan itu sudah sangat terang-benderang sebetulnya itu,” tambah Marwan.

Dengan demikian, lanjut dia, saat ini tinggal bagaimana Pansus Haji mengemas dalam sebuah kalimat rekomendasi yang nantinya akan diteruskan kepada APH.

Untuk diketahui, Pansus Haji DPR RI kembali menggelar rapat internal untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang rencananya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (26/9/2024) mendatang.

Kendati demikian, Marwan menyampaikan bahwa kesimpulan Pansus Haji 2024 masih dalam tahap tawar-menawar dengan pimpinan DPR untuk dibawa ke rapat paripurna.

“Ya, itu pun kemarin masih tawar-menawar dengan pimpinan DPR. Dalam bamus hari ini atau besok, itu harus dimasukkan dalam agenda rapat paripurna. Supaya pimpinan Pansus bisa membacakan hasil kesimpulan dan rekomendasi,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Pansus Haji memastikan Menag RI Yaqut Cholil Quomas mangkir tiga kali dalam pemanggilannya terkait Haji 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2024).

“Iya, iya [Menag Yaqut] tiga kali mangkir,” ujar Wisnu.

Berdasarkan catatan, Menag Yaqut mangkir pertama kali saat dipanggil Pansus Haji pada Selasa (10/9/2024). Kala itu, Yaqut beralasan tengah dalam agenda MTQ di Kalimantan Timur.

Pada panggilan kedua (19/9/2024), Menag juga kembali mangkir dengan alasan tengah dalam kunjungan ke Eropa.

Kemudian, pada panggilan ketiga (23/9/2024), Menag kembali mangkir dan beralasan sedang ada dinas luar negeri di Paris, Perancis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 menyampaikan pihaknya bakal menyerahkan laporan akhir kepada pimpinan DPR RI pada rapat paripurna yang akan digelar pada Kamis (26/9/2024). Pemberian kuota haji melanggar aturan?

Anggota Pansus Haji 2024 Marwan Jaffar mengatakan pimpinannya, yakni Nusron Wahid, bakal segera bersurat untuk menjadwalkan laporan terakhir pansus haji ke badan musyawarah (Bamus) DPR RI.

"Kita tanggal 23 [September] malam ini pimpinan Pansus mengirim surat kepada Bamus untuk menjadwalkan hari Kamis untuk laporan terakhir Pansus," ujarnya Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Marwan menyampaikan peluang soal pihaknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran pembagian kuota Haji 2024 bisa saja dilakukan. Namun, hal tersebut harus dicapai dengan kesepakatan bersama.

"Ya ada, kalau pembagian kuota itu kita sepakati pukul 19.00 wib nanti ya berarti ada pelanggaran dugaan pelanggaran," kata dia.

Jika memang telah disepakati soal temuan dugaan pelanggaran pembagian haji 2024, nantinya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH), seperti KPK, Kejaksaan hingga Kepolisian.

Sebagai informasi, alokasi kuota haji tambahan menjadi perdebatan lantaran dinilai menyalahi UU No.8/2019. Untuk diketahui, Indonesia tahun ini mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Dengan demikian, total kuota haji Indonesia di 2024 mencapai 241.000 jemaah.

Jika merujuk UU No.8/2019, kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah. Namun, Kemenag membagi rata alokasi kuota tambahan, masing-masing 10.000 ke haji reguler dan haji khusus. Dengan alokasi tersebut, kuota haji khusus tahun ini menjadi 27.680 jemaah.

Hal ini yang kemudian mendorong DPR membentuk Pansus Haji di mana salah satu fokusnya yaitu masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bakal menggelar rapat kerja dengan sejumlah kementerian terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024 pada Senin (23/9/2024).

Berdasarkan agenda yang diterima Bisnis, rapat kerja itu akan dilaksanakan bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi; dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Pukul 10.00 WIB, raker dengan Menag, Menhub, Menkes bahas evaluasi Haji 2024," dalam agenda DPR RI, Senin (23/9/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 10.50 WIB, suasana ruang rapat Komisi VII DPR RI masih belum dihadiri menteri-menteri yang diundang.

Selain itu, ruang rapat juga terpantau masih sepi, meskipun sudah ada sejumlah peserta rapat yang tengah menunggu dimulainya raker antara legislator dan pemerintah.

Pansus Haji sebelumnya telah membeberkan sejumlah temuan terkait haji 2024. Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sekaligus Dewan Pengawas BPKH Ishfah Abidal Aziz meminta agar Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI dapat menggelar rapat secara tertutup.

Permintaan tersebut disampaikan Alex, sapaannya, usai Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Marwan Jafar meminta klarifikasi terkait laporan yang menyeret namanya.

Dalam rapat tersebut, Marwan mengungkapkan bahwa ada laporan bahwa Alex telah dilaporkan sejak tahun lalu bersama dengan vendor-vendor haji nakal kepada aparat penegak hukum.

“Saya dengar-dengar ini, makanya saya minta klarifikasi atau tabayun,” ujar Marwan Jafar dalam rapat Pansus Hak Angket Haji 2024, Selasa (10/9/2024).

Merespons hal tersebut, Alex menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali. Justru, Alex mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk melakukan tindak pidana.

“Saya bisa tunjukkan orang, pihaknya, saya bisa identifikasi orang-orangnya,” terang Alex.

Saat Marwan meminta Alex untuk membeberkan oknum-oknum yang dimaksud, dia lantas meminta Pansus Hak Angket Haji 2024 untuk menjawab dalam rapat tertutup.

Menurutnya, hal tersebut sudah menyangkut keamanan Alex dan keluarganya. Dia juga kembali menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali dalam penyiapan layanan haji, baik di dalam negeri maupun di dalam negeri.

“Apakah boleh saya mengajukan untuk [rapat] tutup karena menyangkut institusi yang diklaim oleh pihak tersebut?” tanya Alex.

Permintaan tersebut lantas disetujui oleh para anggota yang hadir. Wakil Ketua Pansus Hak Angket Haji Diah Pitaloka lantas mengetuk palu dan menyatakan rapat digelar tertutup.

“Rapat kita nyatakan tertutup,” ujar Diah.

Sebagai informasi, Pansus Hak Angket Haji kembali menggelar rapat untuk membahas soal penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024 M. Setidaknya terdapat tiga ruang lingkup yang menjadi fokus Pansus yakni kuota dan keuangan haji, manajemen operasional haji, dan pembenahan sistem keuangan haji.