Pansus Angket Haji membacakan lima rekomendasinya di hadapan sidang Paripurna DPR ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Rekomendasi itu dibacakan oleh Ketua Pansus Nusron Wahid.

Terkait rekomendasi ini, Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan hal tersebut untuk perbaikan haji selanjutnya. Kemenag akan menghormati hal itu.

“Saya melihat rekomendasi Pansus intinya adalah revisi regulasi untuk perbaikan. Ini tentu kita hormati dan apresiasi,” terang Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto dalam keterangannya, Senin (30/9).

Rekomendasi pertama Pansus Haji, dibutuhkan revisi terhadap UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi.

Soal rekomendasi pertama ini Kemenag, kata Sunanto sudah meminta regulasi direvisi.

“Sedari awal Kementerian Agama sudah meminta agar ada revisi regulasi, utamanya Undang-undang No 8 Tahun 2019. Sebab, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler, Kemenag merasakan betul kebutuhan akan revisi regulasi, terlebih melihat dinamika kebijakan penyelenggaraan haji di Arab Saudi,” ucapnya.

Dia mencontohkan, Arab Saudi sejak 2023 mengumumkan kuota haji lebih awal dari biasanya. Pada saat yang sama, Kementerian Arab Saudi menerbitkan jadwal tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji dengan kalender hijriah. Sementara proses pengelolaan program dan anggaran pemerintah Indonesia menggunakan kalender masehi.

“Dalam hal tertentu, ada momen yang menuntut penyelenggara mengambil kebijakan lebih cepat dan melakukan persiapan lebih awal. Hal seperti ini belum terakomodir dalam regulasi,” katanya.

Contoh lainnya terkait pembiayaan bagi jemaah penggabungan mahram atau pendamping. Regulasi saat ini tidak membedakan biaya yang harus dibayar jemaah yang ikut penggabungan mahram meski masa tunggu mereka lebih singkat dari jemaah yang masuk kuota.

Selain itu, masa antrean jemaah yang berangkat dengan penggabungan mahram dan pendamping, secara regulasi paling lama lima tahun. Namun pembiayaannya disamakan dengan jemaah yang sudah menunggu dalam waktu yang lebih lama, bisa 12 sampai 13 tahun.

“Hal semacam ini perlu direspons dalam perbaikan regulasi. Saat ini Kemenag terus melakukan harmonisasi regulasi,” ujar Sunanto.

Soal rekomendasi kedua, diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus, termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

Sunanto mengatakan sistem penetapan kuota selama ini bersifat terbuka dan mengacu pada Undang-Undang No 8 tahun 2019, khususnya Pasal 8 dan Pasal 9.

"Penetapan kuota haji memang wewenang atribusi yang diberikan Undang-Undang kepada Menteri Agama. Pasal 64 juga jelas bahwa alokasi kuota haji khusus sebesar 8% itu dari Kuota Haji Indonesia yang itu adalah kuota pokok, bukan kuota tambahan,” jelasnya.

Dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia setidaknya tiga kali menerima kuota tambahan. Praktik pembagiannya tidak pernah sama.

Sunanto merinci, pada tahun 2019, Indonesia mendapat 10.000 kuota tambahan dan itu seluruhnya diberikan untuk jemaah haji reguler. Tahun 2023, Indonesia mendapat 8.000 kuota tambahan. Sebanyak 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus.

Sementara pada 2024, Indonesia mendapat 20.000 kuota tambahan, dibagi rata untuk haji reguler dan haji khusus.

“Pada tahun 2022, Indonesia mendapat kuota 100.051, dibagi 92.825 untuk haji reguler dan 7.226 untuk haji khusus. Prosentase kuota haji khusus hanya 7,2 % tidak sampai 8%. Kemenag waktu itu akan digugat PIHK. Tapi memang keputusan dari Arab Saudinya pembagiannya sudah seperti itu,” ucapnya.

Kemenag, katanya, melakukan berbagai kajian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam alokasi kuota tambahan. Kemenag juga saat ini memperbaiki prosedur dan mekanisme pengisian kuota serta memperkuat transparansi dalam menyampaikan informasi ke publik yang lebih luas.

"Misalnya, kuota dasar dan kuota tambahan diumumkan secara terbuka kepada publik melalui kanal-kanal berita resmi Kemenag,” katanya.

Terkait rekomendasi ketiga, dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan, hendaknya dalam pelaksanaan mendatang, peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus, harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

“Rekomendasi ketiga ini sejalan dengan semangat kita untuk melakukan penguatan pengawasan. Kita sudah melakukan beberapa hal, terutama untuk penyelenggaraan umrah. Kita sudah bentuk satgas pengawasan umrah. Ke depan ini bisa diperluas termasuk pada satgas pengawasan haji khusus,” kata Sunanto.

Rekomendasi keempat, panitia angket mendorong penguatan peran lembaga pengawasan internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP) agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan haji. Bila kerja Pansus membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

“Dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, Kemenag sudah melibatkan berbagai pihak, untuk pengawasan, mulai dari Itjen, BPK, DPR, dan DPD RI, serta kementerian dan lembaga lain sebagai pengawas internal dan eksternal," katanya.

Sunanto mencontohkan, dalam hal tertentu, misalnya layanan akomodasi atau hotel di Arab Saudi, klausul kontrak membuka peluang keterlibatan aparat penegak hukum Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi.

"Kemenag sedari awal juga telah memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pencegahan dan mitigasi segala bentuk penyelewengan penyelenggaraan ibadah haji," ucapnya.

Terkait rekomendasi kelima, Pansus mengharapkan pemerintah mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola ibadah haji.

“Soal menteri, ini hak prerogatif Presiden. Termasuk penilaian kecakapan dan kompetensinya. Faktanya baik secara kuantitatif dan kualitatif, Kementerian Agama dalam tiga tahun terakhir berhasil mencapai prestasi sangat memuaskan dalam pelayanan ibadah haji," ucapnya.

Di era kepemimpinan Menag Yaqut, kata Sunanto, banyak capaian yang diraih Menag. Ditjen Bimas Islam mencatat, ada 1.364.937 catin (calon pengantin) yang memanfaatkan program nikah gratis di KUA. Ini tidak terlepas dari proses revitalisasi KUA yang selama ini dilakukan. Hingga saat ini, ada 1.206 KUA yang telah direvitalisasi.

Sampai September 2024, ada 255.989 bidang tanah wakaf yang telah mendapat sertifikat wakaf. Dengan aset wakaf yang aman, itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas. Dari 2021 hingga 2023, sebanyak 3.576 pesantren telah menerima manfaat dari Program Kemandirian Pesantren dalam berbagai bidang bisnis.

Di bidang kehidupan keagamaan, Kemenag terus menghadirkan beragam layanan keagamaan secara digital dan inklusif untuk memudahkan akses umat. Ada Al-Quran braille dan isyarat, Dhammapada Braille, Alkitab Bahasa isyarat, dan Kitab Suci Upadesa (bagian dari Kitab Weda) isyarat.

Selain itu, ucap Sunanto, tugas dan fungsi Kementerian Agama juga sudah dilaksanakan secara optimal.

"Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami peningkatan yang menjadi cerminan kualitas kerukunan dan toleransi umat beragama di Indonesia yang kian membaik. Selain itu, indeks layanan KUA juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat semakin baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Haji 2024 memberikan lima rekomendasi terkait penyelenggaraan Ibadah Haji. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna terakhir DPR RI periode 2019-2024.

Ketua Pansus Hak Angket Haji 2024, Nusron Wahid, mengatakan hal pertama yang direkomendasikan yakni perlunya revisi Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“...dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi,” kata Nusron saat membacakan laporan Pansus Haji pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senin (30/9/2024).

Pihaknya juga menilai perlunya sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus, termasuk pengalokasian kuota tambahan. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan agar peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

Pansus Haji juga mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji.

Terakhir, Pansus Haji mengharapkan agar pemerintah mendatang menempatkan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengisi posisi Menteri Agama (Menag).

“Pansus mengharapkan Pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji,” pungkasnya.

Berikut rekomendasi lengkap Pansus Haji 2024:

1. Dibutuhkan revisi terhadap UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaanibadah haji di Arab Saudi.

2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

3. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

4. Panitia Angket mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP) agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji. Manakala membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).

5. Pansus mengharapkan Pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Sidang paripurna mengesahkan hasil kesimpulan Pansus Haji DPR RI pada Senin (30/9). Dalam kesimpulan itu terdapat 9 poin yang dibacakan oleh Ketua Pansus Haji 2024 Nusron Nur Wahid.

"Laporan ini berusaha memberikan gambaran secara komprehensif mengenai berbagai isu yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistemnya ke depan," ujar Nusron di atas mimbar.

"Demikian, laporan hasil penyelenggaraan panitia angket haji DPR RI ini disampaikan dengan tujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji agar lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi semua pihak. Kami sampaikan laporan ini tidak dipersiapkan dengan dokumen laporan hasil penyelidikan dan dokumen proses penyelidikan," sambungnya.

Usai pembacaan kesimpulan itu, pimpinan sidang paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada peserta rapat apakah kesimpulan itu dapat disepakati.

"Sidang dewan yang terhormat sekarang perkenankan sidang dewan yang terhormat apakah laporan akhir pansus DPR RI terhadap penyelenggaraan haji tersebut dapat disetujui?" kata Puan.

Peserta sidang pun kompak menjawab setuju yang disambut ketokan palu dari Puan.

"Terima selanjutnya laporan hasil pansus DPR RI terhadap penyelenggaraan haji tersebut akan kami tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku," sambung Puan.

Berikut isi lengkap laporan yang dibacakan Nusron berdasarkan kegiatan rapat dan pemanggilan saksi sejak 19 Agustus-24 September 2024:

Pertama, Kelembagaan

Kementerian Agama RI dalam menyelenggarakan ibadah haji masih berperan double sebagai regulator dan operator. Sementara dalam pelaksanaan haji di Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan government to government akan tetapi berubah menjadi government to bisnis. Sehingga pelayanannya diberikan kepada pihak Syarikah dengan menggunakan kerangka bisnis.

Kedua, kebijakan

1. Dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriyah/2024 Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap pasal 64 ayat 2 undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tentang alokasi kuota yang ditetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

2. Kementerian Agama seku dirjen penyelenggaraan haji dan umroh melakukan ketidakpatuhan dengan mengajukan pencairan nilai manfaat pada tanggal 10 Januari tahun 2024 sebelum diterbitkannya KMA nomor 130 tahun 2024 pada tanggal 15 Januari tahun 2024 yang seharusnya menjadi basis penghitungan kuota.

Ketiga, distribusi kuota haji

1. Pengisian kuota Haji reguler untuk jemaah yang membutuhkan pendamping penggabungan dan pelimpahan porsi masih ada celah atau kelemahan di mana pendamping diisi oleh jemaah haji reguler yang bukan mahramnya.

2. Sampai tahun 2024 Kemenag RI masih belum mengupayakan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah 5678 nomor porsi kuota yaitu porsi haji reguler yang belum diketahui secara pasti di mana jemaah haji berada atau bertempat tinggal.

3. Terdapat ketidaksinkronan aja antara keputusan Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan umrah nomor 118 tahun 2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota khusus Haji 1445 Hijriah dan surat edaran Dirjen Bina haji khusus dengan nomor tentang penyampaian daftar haji khusus berhak melunaskan sisa kuota tahun 1445 H/2024 dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah pasal 65 ayat 2.

4. Inspektorat jenderal kemenag RI sebagai aparatur pengawasan internal pemerintah tidak menjadikan pembagian kuota Haji tambahan tahun 2024 sebagai objek pengawasan. Sementara pembagian kuota haji tambahan 1445 Hijriah ada potensi tidak sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

Keempat, Siskohat dan Siskopatuh

1. Sistem komputerisasi haji terpadu tidak terjamin keamanannya karena tidak ada audit berkala terhadap sistem. Selain itu, terlalu banyak kepentingan yang dapat mengakses seperti subdit siskohat, subdit pendaftaran haji, kantor wilayah, kantor Kemenag di kabupaten/kota, bank penerima setoran penyelenggara haji khusus sehingga rawan diintervensi dan membuka celah orang yang tidak berhak berangkat haji dapat berangkat haji.

2. Sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umrah dan haji khusus tidak bisa terjamin keamanannya karena tidak ada audit terhadap sistem secara berkala dan terbuka. Selain itu, terlalu banyak juga pemangku kepentingan yang dapat mengakses sehingga rawan diintervensi dan membuka peluang orang yang belum berangkat haji dapat berangkat haji tanpa antrean.

3. Lemahnya pengawasan terhadap tim verifikator yang ditandai dengan adanya jemaah haji yang tidak sesuai dengan siskohat serta celah perubahan data.

Kelima, Pendaftaran

1. Di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus; Keputusan Menteri Agama Nomor 1063 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, dan BAB III Poin B, Keputusan Direktur Jenderal PHU No. 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Ibadah Haji Khusus, prosedur pengisian sisa kuota tidak mencerminkan keadilan.

Ketentuan tersebut mengakibatkan adanya praktik pemberangkatan 3.503 jemaah haji khusus dengan status tanpa antre, mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024.

2. Ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menentukan pemenuhan kuota haji khusus berbasis usulan data dari PIHK dan kesiapan jemaah.

Ketentuan ini membuka peluang penyalahgunaan kesempatan oleh PIHK, dan berpotensi melanggar asas keadilan. Penyalahgunaan kesempatan tersebut berupa mengubah urutan keberangkatan dan/atau tahun keberangkatan.

Keenam, Nilai Manfaat

Dalam mempergunakan nilai manfaat, ditemukan adanya ketidakadilan, di mana mereka yang belum berhak untuk berangkat menggunakan nilai manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari jemaah haji lain yang berada pada daftar antrean.

Ketujuh, Jemaah Cadangan Lunas Tunda

Jumlah jemaah Haji Lunas tunda sampai tahun 2024 adalah sebesar 30% dari kuota haji nasional. Seharusnya merekalah yang diprioritaskan untuk diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, karena ada mekanisme penggabungan mahram, jemaah lansia dan disabilitas, hak jemaah haji lunas tunda menjadi tidak pasti keberangkatannya. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi jemaah lunas tertunda keberangkatannya.

Kedelapan, Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur tentang pelaporan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada Menteri. Ketentuan ini tidak dilaporkan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol Kementerian Agama terhadap jumlah keberangkatan dan kepulangan jemaah haji khusus oleh PIHK yang seharusnya dilaporkan kepada DPR RI setelah penyelenggaraan ibadah Haji.

Kesembilan, Pelayanan

Pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dan selama pelaksanaan ibadah haji banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, kontrak dan standar pelayanan.

Panitia angket DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, setelah melakukan temuan akhirnya melakukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dibutuhkan revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi.

2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota Haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan dinformasikan secara terbuka kepada publik.

3. Dalam pelaksana, ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peranan negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

4. Panitia Angket mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal Kementerian agama dan BPKP agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji. Manakala membutuhkan tindak lanjut dapat melibatkan dan bekerja sama dengan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum.

5. Pansus mengharapkan pemerintah mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Demikian laporan hasil pansus haji dpr disampaikan dengan tujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji agar lebih transparan akuntabel dan adil bagi semua pihak.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRMuhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan pandangannya terkait kesimpulan dan rekomendasi Pansus Haji yang dianggap melunak.

Cak Imin menuturkan, masyarakat perlu mengawal hasil dari Pansus Haji tersebut agar ke depannya terdapat perbaikan terkait dengan penyelenggaraan haji.

“Makanya masyarakat harus mengawasi supaya hasilnya tidak melunak. Anggota Pansus harus menghormati nama baik DPR,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2024).

Lebih lanjut, politikus PKB ini menekankan agar DPR bisa menjaga nama baik, semua hal yang menjadi pembahasan dalam rapat harus dijalankan secara konsisten.

“Semuanya kan udah hari-hari transparan ya, semua publik melihat. Saya berharap DPR menjaga nama baik. Apa yang menjadi pembahasan dijalankan secara konsisten,” tegas Cak Imin.

Dia turut menyebut akan ada atensi tersendiri terhadap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas karena telah mangkir tiga kali dari undangan Pansus Haji. Namun, tindaklanjutnya akan diserahkan kepada Pansus.

“Ya tentu, saya sebagai koorbidnya berkirim undangan terus sampai yang ketiga kali. Nanti terserah Pansus kalau menganggap ini harus ditindaklanjuti kayak apa. Saya ya, terserah Pansus,” ujarnya.

Namun demikian, Cak Imin tak menjawab pasti apakah hal ini akan dilanjutkan lagi di periode selanjutnya atau tidak, karena Pansuslah yang memiliki kewenangan tersebut.

“Saya nggak mengikuti ya pembahasan. Itu wewenang anggota Pansus,” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, anggota Pansus Haji Marwan Djafar mengungkapkan keputusan akhir Pansus Haji saat rapat internal dianggap tidak memuaskan. Dia mengungkapkan temuan-temuan yang ada banyak diabaikan.

“Iya, banyak yang diabaikan. Jadi teman-teman di sini berkali-kali mengundang para saksi dan teman-teman di Saudi, itu substansinya banyak yang hilang,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Marwan menyoroti bahwa internal Pansus Haji dinilai banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak, sehingga terlihat tidak independen.

“Dalam pansus sendiri banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak. Jadi, pansus ini sangat tidak independen, sehingga penyerahan terhadap aparat penegak hukum itu menjadi sangat lunak sekali,” tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 telah merampungkan hasil investigasi terkait dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024.

Kesimpulan dan rekomendasi akan disampaikan oleh pansus haji dalam Rapat Paripurna yang digelar pada 26 September 2024.

Dalam rapat internal pada 24 September 2024, Ketua Pansus Haji 2024 Nusron Wahid menyanggah adanya intervensi dalam internal pansus haji saat keputusan akhir investigasi dibuat.

“Intervensi siapa? Tidak ada intervensi apa. Tidak ada intervensi,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2024).

Menurut Nusron, perbedaan pandangan saat rapat berlangsung merupakan hal wajar yang terjadi karena setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.

“Kalau beda pandangan kan antar manusia biasa. Masing-masing anggota punya haknya [menyampaikan pandangan] masing-masing. Tapi kalau intervensi tidak ada intervensi,” tegas politikus Golkar tersebut.

Pansus itu terdiri atas 30 orang, lanjut Nusron, masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Saat rapat berlangsung dicarilah titik temu antara 30 orang tersebut dan keputusan diambil dari mayoritas, sedangkan kalau ada perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa.

“Tapi secara umum, secara overall oke. Tidak ada soal [intervensi],” tutur dia.

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan perihal pelibatan Aparat Penegah Hukum (APH) dalam kasus dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024 yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Soal pelibatan aparat penegak hukum kan itu hukum. Di DPR ituone thing, aparat penegak hukum ituanother thing. DPR itu institusi politik, APH itu institusi penegak hukum. Jangan campur aduk,” jelasnya.

Aparat hukum, kata dia, memiliki logikanya sendiri, sehingga tanpa ditekan pun aparat hukum akan jalan dengan sendirinya apabila memang sudah ada bukti dan laporan.

Kendati demikian, Nusron enggan menjawab tentang apakah ada atau tidaknya dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024. Dia hanya mengatakan tunggu sidang paripurna pada Kamis mendatang.

“Kita tunggulah besok hari Kamis ya. Nanti akan kita bacakan,” pungkasnya.

Ketidakpuasan Hasil Rapat Pansus Haji

Sementara itu, anggota Pansus Haji Marwan Djafar mengungkapkan keputusan akhir Pansus Haji saat rapat internal dianggap tidak memuaskan. Dia mengungkapkan temuan-temuan yang ada banyak diabaikan.

“Iya, banyak yang diabaikan. Jadi teman-teman di sini berkali-kali mengundang para saksi dan teman-teman di Saudi, itu substansinya banyak yang hilang,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Marwan menyoroti bahwa internal Pansus Haji dinilai banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak, sehingga terlihat tidak independen.

“Dalam pansus sendiri banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak. Jadi, pansus ini sangat tidak independen, sehingga penyerahan terhadap aparat penegak hukum itu menjadi sangat lunak sekali,” tegas dia.

Padahal, lanjut Marwan, dirinya yakin APH sebenarnya sudah paham tujuan Pansus Haji ini dibentuk. Namun, dalam hasil akhir rapat pansus sengaja tidak dibuat secara terang benderang.

“Meskipun disebut ada aparat penegak hukum, tapi tidak disebutkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum yang seharusnya itu disebut secara eksplisit,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dia menyebut peluang dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji oleh Menag Yaqut ini diteruskan kepada APH sangat minim sekali.

“Minim, tipis, tipis sekali. Jadi, ini saya kita perlu diketahui karena banyak intervensi dari kanan-kiri dan banyak kepentingan pribadi yang masuk di sini,” ucapnya.

Namun demikian, kesimpulan akhir dalam rapat internal Pansus Haji tersebut sudah final dan hanya tinggal mengetuk palu saja dalam rapat paripurna nanti.

“Tapi memang sangat tidak memuaskan dari sisi substansi yang selama ini didalami dan dicermati dalam Pansus itu,” tutup Marwan.

Ketua Pansus Angket Haji 2024, Nusron Wahid, menyebut hasil rekomendasi Pansus terhadap dugaan penyelewengan penyelenggaraan Haji adalah agar diusut oleh Aparat Penegak Hukum (APH) biar dilakukan dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

Ia menilai, aparat penegak hukum juga punya penilaian apabila memang terjadi tindak pidana.

“Soal pelibatan aparat penegak hukum kan di DPR itu one thing, aparat penegak hukum itu another thing. DPR itu institusi politik, APH itu institusi penegak hukum, jangan campur adukkan antara politik dengan hukum itu menjadi campur aduk,” kata Nusron kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

“Aparat hukum tuh punya logika sendiri. Tanpa kita tekan pun, aparat hukum itu kalau memang ada bukti dan laporan dari masyarakat dan dia punya bukti, pasti dia akan jalan dengan sendirinya,” sambungnya.

Politisi Golkar itu pun membantah adanya intervensi pada rapat Pansus yang digelar secara tertutup tersebut. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam suatu forum adalah hal biasa, bukan berarti intervensi.

“Yang namanya orang Pansus itu kan 30 orang, 30 orang itu masing-masing mempunyai otak dan pemahaman berbeda-beda. Kita mencari titik temu di antara 30 orang itu kita ambil yang mayoritas, ya kalau ada 1, 2 yang enggak cocok ya biasa, masa ada yang cocok semua,” ungkapnya.

Sebelumnya anggota Pansus dari PKB, Marwan Jafar, mengatakan adanya intervensi dalam pengambilan kesimpulan Pansus Haji tersebut. Hasil rekomendasi untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum juga menjadi tipis.

“Kita berharap bahwa aparat penegak hukum menindaklanjuti secara serius apa yang sudah direkomendasikan pansus meskipun itu tipis-tipis,” ujar dia.

“Jadi pansus ini sangat tidak independen, karena ada intervensi dari berbagai banyak pihak. Sehingga penyerahan terhadap aparat penegak hukum itu menjadi sangat lunak sekali,” lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 mengancam akan memberikan rapor merah terhadap kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket Haji 2024

“Kalau pelanggaran-pelanggarannya ditulis, otomatis rapor merah itu. Bukan hanya rapor merah itu, sudah tidak layak untuk menjadi Menteri Agama karena itu sudah menyangkut kepada aparat penegak hukum,” ujar Anggota Pansus Haji 2024 Marwan Jafar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024)

Kendati demikian, Marwan menyebut sampai sejauh ini internal Pansus Haji tengah berdebat apakah temuan mereka akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Pasalnya, dia mengatakan banyak pihak yang menghendaki ini harus direkomendasikan ke APH, tetapi ada juga pihak yang tidak mau.

“Nah, ini yang masuk angin tidak mau pasti, yang tidak masuk angin ya pasti itu akan terus dilanjutkan dalam penyelidikan kepada aparat penegak hukum, karena itu sangat jelas terbukti dan terang-benderang melanggar Undang-Undang Haji, melanggar Kepres Haji, juga ada unsur diduga gratifikasi.Itu kan masuk dalam kategori undang-undang tipikor dan seterusnya, Itu sudah berkali-kali saya omongkan itu sudah sangat terang-benderang sebetulnya itu,” tambah Marwan.

Dengan demikian, lanjut dia, saat ini tinggal bagaimana Pansus Haji mengemas dalam sebuah kalimat rekomendasi yang nantinya akan diteruskan kepada APH.

Untuk diketahui, Pansus Haji DPR RI kembali menggelar rapat internal untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang rencananya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (26/9/2024) mendatang.

Kendati demikian, Marwan menyampaikan bahwa kesimpulan Pansus Haji 2024 masih dalam tahap tawar-menawar dengan pimpinan DPR untuk dibawa ke rapat paripurna.

“Ya, itu pun kemarin masih tawar-menawar dengan pimpinan DPR. Dalam bamus hari ini atau besok, itu harus dimasukkan dalam agenda rapat paripurna. Supaya pimpinan Pansus bisa membacakan hasil kesimpulan dan rekomendasi,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Pansus Haji memastikan Menag RI Yaqut Cholil Quomas mangkir tiga kali dalam pemanggilannya terkait Haji 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2024).

“Iya, iya [Menag Yaqut] tiga kali mangkir,” ujar Wisnu.

Berdasarkan catatan, Menag Yaqut mangkir pertama kali saat dipanggil Pansus Haji pada Selasa (10/9/2024). Kala itu, Yaqut beralasan tengah dalam agenda MTQ di Kalimantan Timur.

Pada panggilan kedua (19/9/2024), Menag juga kembali mangkir dengan alasan tengah dalam kunjungan ke Eropa.

Kemudian, pada panggilan ketiga (23/9/2024), Menag kembali mangkir dan beralasan sedang ada dinas luar negeri di Paris, Perancis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 menyampaikan pihaknya bakal menyerahkan laporan akhir kepada pimpinan DPR RI pada rapat paripurna yang akan digelar pada Kamis (26/9/2024). Pemberian kuota haji melanggar aturan?

Anggota Pansus Haji 2024 Marwan Jaffar mengatakan pimpinannya, yakni Nusron Wahid, bakal segera bersurat untuk menjadwalkan laporan terakhir pansus haji ke badan musyawarah (Bamus) DPR RI.

"Kita tanggal 23 [September] malam ini pimpinan Pansus mengirim surat kepada Bamus untuk menjadwalkan hari Kamis untuk laporan terakhir Pansus," ujarnya Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Marwan menyampaikan peluang soal pihaknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran pembagian kuota Haji 2024 bisa saja dilakukan. Namun, hal tersebut harus dicapai dengan kesepakatan bersama.

"Ya ada, kalau pembagian kuota itu kita sepakati pukul 19.00 wib nanti ya berarti ada pelanggaran dugaan pelanggaran," kata dia.

Jika memang telah disepakati soal temuan dugaan pelanggaran pembagian haji 2024, nantinya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH), seperti KPK, Kejaksaan hingga Kepolisian.

Sebagai informasi, alokasi kuota haji tambahan menjadi perdebatan lantaran dinilai menyalahi UU No.8/2019. Untuk diketahui, Indonesia tahun ini mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Dengan demikian, total kuota haji Indonesia di 2024 mencapai 241.000 jemaah.

Jika merujuk UU No.8/2019, kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah. Namun, Kemenag membagi rata alokasi kuota tambahan, masing-masing 10.000 ke haji reguler dan haji khusus. Dengan alokasi tersebut, kuota haji khusus tahun ini menjadi 27.680 jemaah.

Hal ini yang kemudian mendorong DPR membentuk Pansus Haji di mana salah satu fokusnya yaitu masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan 2024.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dua kali tak menghadiri undangan dari Pansus Angket Haji DPR RI untuk memberikan klarifikasi. Pansus menyebut Gus Yaqut mangkir dan akan meminta bantuan polisi untuk menghadirkan adik Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf itu.

Terkait hal ini, Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Sunanto membantah tuduhan bahwa Gus Yaqut mangkir dari panggilan Pansus Angket Haji.

Sunanto menegaskan saat mendapat undangan dari Pansus Angket Haji, Menag sedang menjalankan tugas negara yang juga merupakan pelaksanaan undang-undang.

“Menag tidak mangkir dari undangan Pansus Angket Haji. Menag saat menerima undangan sedang berada di luar negeri untuk menjalankan tugas negara. Hal ini juga sudah dijelaskan Menag secara tertulis kepada Pansus Angket Haji DPR,” kata Sunanto yang juga ikut mendampingi kunjungan kerja Menag di Paris, Prancis, Senin (23/9/2024).

“Gus Men (Menag Yaqut) saat ini tengah menghadiri pertemuan internasional untuk perdamaian di Paris, Prancis,” sambungnya.

Kemenag mencatat, Menag Yaqut melakukan serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara. Diawali dengan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haj 1446 H/2025 M bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah.

Dari Arab Saudi, Menag bertolak ke Milan-Italia, pada 18 September 2024 untuk menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Halal Italia. Ini merupakan MRA Jaminan Sertifikasi Halal yang pertama di Eropa. MRA menjadi landasan saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama RI dengan Halal Italia.

Selama di Italia, Menag juga melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh untuk membahas akselerasi program sertifikasi halal.

Dari Milan, Menag menuju ke Prancis untuk melaksanakan amanat dari Presiden Joko Widodo menghadiri Pertemuan Internasional untuk Perdamaian (International Meeting for Peace) ke-38 yang diselenggarakan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan ini berlangsung di Paris, 22-24 September 2024.

Dalam pertemuan di Paris, Menag menyampaikan salam dari Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Saya memandang pertemuan ini fundamental dalam menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dunia," kata Menag.

Menag mengatakan, Presiden Macron menyambut salam dari Presiden Jokowi dengan gembira. Macron juga mengatakan bahwa dirinya dengan Presiden Jokowi bersahabat baik.

"Presiden Macron juga menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia dan Prancis bisa saling menggali persamaan untuk berkontribusi pada perdamaian dunia," ucapnya.

Presiden Emmanuel Macron menjadi pembicara kunci pada pembukaan International Meeting for Peace ini. Presiden Macron, kata Menag, mengatakan, “Agama memainkan peran penting dalam usaha rehumanisasi di tengah gejala dehumanisasi, khususnya melihat apa yang terjadi di Jalur Gaza.”

Senada dengan Presiden Macron, delapan panelis yang berbicara pada sesi pembuka itu juga menyampaikan pentingnya agama dalam mewujudkan perdamaian. Para panelis yang terdiri atas perwakilan umat di antaranya Islam, Yahudi, Katolik, Anglikan, serta pemerintah sepakat bahwa agama dapat membangun jembatan dialog untuk saling mendengar dan memahami.

Pertemuan internasional bertajuk "Imagine Peace" ini dihadiri oleh ribuan peserta dari seluruh dunia. Mereka adalah wakil-wakil pemerintahan dan para pegiat perdamaian dari organisasi masyarakat.

Selain Menteri Agama, dari Indonesia hadir juga Abdul Mu'ti (Sekum PP Muhammadiyah), KH Marsudi Syuhud (MUI), Khamid Anik Khamim Tohari (ICRP) dan Din Syamsuddin yang mewakili Pusat Dialog dan Kerja Sama Masyarakat Sipil.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Haji memastikan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Quomas mangkir tiga kali dalam pemanggilannya terkait Haji 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2024).

"Iya, iya [Menag Yaqut] tiga kali mangkir," ujar Wisnu.

Dia menambahkan, soal rencana pemanggilan paksa Menag Yaqut dengan kepolisian akan diputuskan dalam rekomendasi serta kesimpulan pada agenda rapat dengan Banggar DPR RI.

"Untuk bagaimana rekomendasi tim pansus haji itu hari ini 23 September jam 2 skrg sudah jam 2, kami akan rapat di banggar untuk memberikan rekomendasi dan kesimpulan," tambahnya.

Wisnu juga menyayangkan sikap Menag Yaqut yang mangkir tersebut. Padahal, agenda pemanggilan ini bisa menjadi kesempatan untuk Yaqut dalam memberikan pembelaan soal carut marut pelaksanaan Haji 2024.

Oleh karenanya, Pansus Haji juga menegaskan hadir atau tidaknya Menag Yaqut dalam pemanggilan ini tidak akan mempengaruhi kesimpulan atau rekomendasi nantinya.

"Namun, ketika tidak hadir? Yasudah, itu tidak akan mempengaruhi sama sekali. Kita sudah memberikan kesempatan yah pemanggilan pertama kedua dan ketiga," pungkasnya.

Berdasarkan catatan, Menag Yaqut mangkir pertama kali saat dipanggil Pansus Haji pada Selasa (10/9/2024). Kala itu, Yaqut beralasan tengah dalam agenda MTQ di Kalimantan Timur.

Pada panggilan kedua (19/9/2024), Menag juga kembali mangkir dengan alasan tengah dalam kunjungan ke Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI memastikan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan kuota haji tambahan oleh Kementerian Agama (Kemenag) tetap berlanjut.

Hal tersebut disampaikan Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Wisnu Wijaya untuk merespons hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI).

“Penyelidikan pansus tetap berjalan, bahkan hampir tiba pada kesimpulan,” kata Wisnu dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (23/9/2024).

Kendati begitu, Wisnu menghormati hasil survei tersebut. Pasalnya, hasil survei dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

Hasil survei ini, kata Wisnu, juga menunjukkan bahwa pemerintah melalui BPS menaruh perhatian terhadap usaha perbaikan layanan haji ke depan, tidak hanya DPR.

Ke depannya, Wisnu mengharapkan agar Tim Pengawas DPR dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS.

“Akan sangat baik bila Timwas DPR juga dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS tersebut,” ujarnya.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI). Hasil survei menunjukkan indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tahun 2024 mengalami peningkatan.

IKJHI tahun 2024 mencapai 88,20 atau naik 2,37 poin dari tahun lalu yang mencapai 85,83. Nilai ini menunjukkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 2024 sangat memuaskan. Kendati meningkat, indeks tersebut masih lebih rendah dibanding IKJHI 2022 yang tercatat mencapai 90,45.

“Secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara sangat memuaskan,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip Senin (23/9/2024).

Sebanyak 14.400 jemaah haji dilibatkan dalam survei ini, yang terbagi dalam 7 titik pengamatan yakni Bandara Madinah Kedatangan, Bandara Jeddah Kedatangan, Madinah Gelombang 1, Makkah Pra Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), Armuzna, Makkah Pasca Armuzna, dan Madinah Gelombang 2.

Tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia tertinggi dicapai oleh daerah kerja/satuan operasi Bandara, dengan nilai indeks sebesar 90,83. Kenaikan nilai IKJHI terbesar dibandingkan 2023 adalah operasi Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), naik sebesar 5,23 poin.

Sementara itu, jenis layanan dengan nilai IKJHI tertinggi adalah layanan transportasi bus shalawat dengan nilai indeks mencapai 91,61 poin.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tercatat mengalami peningkatan pada 2024 di tengah sengkarut ibadah haji.

Data Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan IKJHI Tahun 2024 mencapai 88,20 atau naik 2,37 poin dari tahun lalu yang mencapai 85,83. Kendati meningkat, indeks tersebut masih lebih rendah dibanding IKJHI 2022 yang tercatat mencapai 90,45.

“Secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara sangat memuaskan,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip Senin (23/9/2024).

Indeks tersebut diperoleh dengan metode pengumpulan data pengisian kuesioner secara mandiri di mana jemaah menilai berdasarkan persepsi tentang kualitas berbagai pelayanan yang diterima.

Selain itu, BPS juga melakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data kualitatif untuk memperkaya informasi dan mengamati fasilitas dan proses pelayanan yang diterima jemaah.

Sebanyak 14.400 jemaah haji menjadi sampel dalam survei ini yang terbagi dalam 7 titik pengamatan yakni Bandara Madinah Kedatangan, Bandara Jeddah Kedatangan, Madinah Gelombang 1, Makkah Pra Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), Armuzna, Makkah Pasca Armuzna, dan Madinah Gelombang 2.

Jenis pelayanan publik yang dinilai yaitu pelayanan petugas haji, pelayanan ibadah, pelayanan transportasi bus, pelayanan akomodasi (hotel/tenda), pelayanan konsumsi, serta pelayanan lainnya.

Lebih lanjut, menurut daerah kerja atau satuan operasi, IKJHI 2024 masuk dalam kriteria sangat memuaskan di seluruh daerah kerja atau satuan operasi kecuali Armuzna.

Secara terperinci, daerah kerja Madinah mengalami kenaikan indeks sebesar 0,13 poin dibanding tahun lalu, menjadi 88,55 pada 2024, tertinggi pada komponen layanan transportasi bus antarkota.

Kenaikan indeks juga terjadi di Makkah yakni menjadi 89,80 atau naik 1,92 poin dari tahun lalu di seluruh komponen pelayanan, tertinggi pada komponen layanan konsumsi.

Daerah kerja Bandara juga mengalami kenaikan indeks di seluruh komponen pelayanan yang tercatat naik 1,37 poin menjadi 90,83, tertinggi pada komponen layanan ibadah.

Sementara itu, daerah kerja Armuzna tercatat mengalami kenaikan indeks sebesar 5,23 poin dari tahun lalu, menjadi 83,92 di seluruh komponen pelayanan, tertinggi pada komponen layanan konsumsi. Kendati mengalami peningkatan, indeks kerja di Armuzna di bawah 85 alias masuk dalam kategori memuaskan.

Menurut jenis layanannya, BPS melaporkan semua jenis layanan telah mencapai kriteria sangat memuaskan kecuali layanan tenda dan konsumsi Armuzna yang hanya mencapai 84,77 poin atau memuaskan untuk konsumsi, sedangkan tenda hanya 76,10 poin.

Adapun, jenis layanan dengan nilai IKJHI tertinggi adalah layanan transportasi bus shalawat dengan nilai indeks sebesar 91,61, atau naik 1,70 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 89,91 poin.