Jakarta: Kementerian Agama menggelar acara bertajuk Religion Festival 2024 sekaligus Kick Off Hari Santri 2024 pada Rabu, 9 Oktober 2023. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas turut hadir dan merilis tema, logo, theme song untuk Hari Santri.

Yaqut mengatakan, menjadi santri adalah hal yang perlu dibanggakan karena banyak tokoh bangsa berlatarbelakang santri. Para santri juga memiliki kesempatan mengembangkan diri.

"Banggalah kalian menjadi santri, menjadi santri itu berarti bisa menjadi apa saja,” kata Yaqut di Jiexpo Convention Center and Theater, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.
Yaqut menyebut peringatan hari santri sebagai apresisi dari pemerintah kepada para santri. Sebab, santri jadi salah satu elemen yang berkontribusi besar terhadap keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Hari ini kita meluncurkan peringatan Hari Santri, kita mengambil tema Kemenag Journey. Kenapa yang dibahas Kementerian Agama? Karena Kemenag menjadi bagian dari tanggung jawab terhadap para santri," ucap Yaqut.

Baca juga: Kemenag Gelar Religion Festival dan Kick Off Hari Santri

Pencapaian yang telah diraih Kemenag saat ini merupakan perjalanan panjang. Banyak hal yang telah dilalui Kemenag, semua itu adalah sejarah yang dipelajari dari tokoh-tokoh terdahulu.

"Apa yang baik kita teruskan, terobosan dan inovasi harus kita lakukan," tutur Yaqul.

Religion Festival merupakan moment peracayan pencapaian dan prestasi Kementerian Agama. Ada tiga kata kunci yang menjadi pokok dalam perayaan ini, yakni faster, better, dan stronger

Religion Festival didasari adanya kesadaran keberagaman Indonesia, baik agama, budaya, bangsa, suku, dan etnik. Kementerian Agama hadir untuk mengelola keberagaman tersebut.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Imam dan khatib Masjid Nabawi Syaikh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi bertemu Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Syaikh Ahmad membawa pesan dari Raja Salman dan Putra Mahkota kepada Indonesia.

"Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian khusus dari Raja Salman dan Putra Mahkota atas hubungan strategis antara Indonesia dan Arab Saudi yang telah terjalin selama ini," ungkap Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Al-Amudi di Jakarta, Selasa.

Faisal mengatakan, Raja Salman mengapresiasi upaya Kemenag RI di bawah kepemimpinan Yaqut yang menjalin banyak kerja sama di bidang dakwah dan keislaman dengan Pemerintah Arab Saudi.

"Kita tahu kedua pemimpin negara sangat berharap agar hubungan ini terus meningkat ke tingkat yang lebih strategis," tutur Dubes Faisal.

"Banyak persoalan-persoalan global yang timbul. Menyelesaikan masalah ini bukan hanya tugas kenegaraan, tapi ini adalah tanggung jawab keagamaan yang juga harus kita pikul bersama-sama. Terima kasih sekali lagi, Pak Menteri," sambungnya.

Senada dengan Dubes Faisal, Imam Masjid Nabawi Syaikh Ahmad bin Ali Al Hudzaifin menuturkan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki persamaan untuk mengusung keberagamaan yang moderat. Ini yang juga menjadi alasan kunjungannya ke Indonesia.

“Ini adalah amanat yang besar bagi kami, bagaimana menyampaikan ajaran agama yang benar, ajaran agama yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai sebuah risalah ketuhanan yang bersifat universal,” kata Syekh Ahmad.

“Oleh karena itu, di antara tujuan kunjungan ini adalah bagaimana kita saling tukar pengalaman, saling tukar bagaimana kita membahas kepentingan bersama, dan membangun jembatan, khususnya kepada Indonesia,” sambungnya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik kunjungan Imam Masjid Nabawi Syaikh Ahmad bin Ali Al Hudzaifi ke Indonesia

"Ini kehormatan bagi kami. Terima kasih kepada Syaikh Ahmad yang bersedia berkunjung ke negara kami. Sampaikan salam takdzim kami kepada Yang Mulia Raja Salman dan Putra Mahkota," kata Menag.

Yaqut memastikan bahwa hubungan antara dua negara dan masyarakatnya, berjalan dengan baik.

Ia juga mengapresiasi Dubes Faisal yang selama ini telah menjadi mitra Kemenag dalam hubungan kerja sama dengan Arab Saudi.

“Hubungan terutama saya secara pribadi bersama Pak Duta Besar ini sudah seperti hubungan saudara jadi bukan lagi hubungan antara dua negara, tetapi hubungan antara dua saudara," ucap Yaqut.

Sebagai informasi, Syaikh Ahmad akan berada di Indonesia hingga Jumat, 11 Oktober 2024.

Selama di Indonesia, Syaikh akan bertemu dengan beberapa tokoh dan organisasi Islam, seperti Presiden Joko Widodo, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hingga menjadi imam shalat Jumat di Masjid Istiqlal.

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 mengancam akan memberikan rapor merah terhadap kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket Haji 2024

“Kalau pelanggaran-pelanggarannya ditulis, otomatis rapor merah itu. Bukan hanya rapor merah itu, sudah tidak layak untuk menjadi Menteri Agama karena itu sudah menyangkut kepada aparat penegak hukum,” ujar Anggota Pansus Haji 2024 Marwan Jafar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024)

Kendati demikian, Marwan menyebut sampai sejauh ini internal Pansus Haji tengah berdebat apakah temuan mereka akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Pasalnya, dia mengatakan banyak pihak yang menghendaki ini harus direkomendasikan ke APH, tetapi ada juga pihak yang tidak mau.

“Nah, ini yang masuk angin tidak mau pasti, yang tidak masuk angin ya pasti itu akan terus dilanjutkan dalam penyelidikan kepada aparat penegak hukum, karena itu sangat jelas terbukti dan terang-benderang melanggar Undang-Undang Haji, melanggar Kepres Haji, juga ada unsur diduga gratifikasi.Itu kan masuk dalam kategori undang-undang tipikor dan seterusnya, Itu sudah berkali-kali saya omongkan itu sudah sangat terang-benderang sebetulnya itu,” tambah Marwan.

Dengan demikian, lanjut dia, saat ini tinggal bagaimana Pansus Haji mengemas dalam sebuah kalimat rekomendasi yang nantinya akan diteruskan kepada APH.

Untuk diketahui, Pansus Haji DPR RI kembali menggelar rapat internal untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang rencananya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (26/9/2024) mendatang.

Kendati demikian, Marwan menyampaikan bahwa kesimpulan Pansus Haji 2024 masih dalam tahap tawar-menawar dengan pimpinan DPR untuk dibawa ke rapat paripurna.

“Ya, itu pun kemarin masih tawar-menawar dengan pimpinan DPR. Dalam bamus hari ini atau besok, itu harus dimasukkan dalam agenda rapat paripurna. Supaya pimpinan Pansus bisa membacakan hasil kesimpulan dan rekomendasi,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Pansus Haji memastikan Menag RI Yaqut Cholil Quomas mangkir tiga kali dalam pemanggilannya terkait Haji 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2024).

“Iya, iya [Menag Yaqut] tiga kali mangkir,” ujar Wisnu.

Berdasarkan catatan, Menag Yaqut mangkir pertama kali saat dipanggil Pansus Haji pada Selasa (10/9/2024). Kala itu, Yaqut beralasan tengah dalam agenda MTQ di Kalimantan Timur.

Pada panggilan kedua (19/9/2024), Menag juga kembali mangkir dengan alasan tengah dalam kunjungan ke Eropa.

Kemudian, pada panggilan ketiga (23/9/2024), Menag kembali mangkir dan beralasan sedang ada dinas luar negeri di Paris, Perancis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 menyampaikan pihaknya bakal menyerahkan laporan akhir kepada pimpinan DPR RI pada rapat paripurna yang akan digelar pada Kamis (26/9/2024). Pemberian kuota haji melanggar aturan?

Anggota Pansus Haji 2024 Marwan Jaffar mengatakan pimpinannya, yakni Nusron Wahid, bakal segera bersurat untuk menjadwalkan laporan terakhir pansus haji ke badan musyawarah (Bamus) DPR RI.

"Kita tanggal 23 [September] malam ini pimpinan Pansus mengirim surat kepada Bamus untuk menjadwalkan hari Kamis untuk laporan terakhir Pansus," ujarnya Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Marwan menyampaikan peluang soal pihaknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran pembagian kuota Haji 2024 bisa saja dilakukan. Namun, hal tersebut harus dicapai dengan kesepakatan bersama.

"Ya ada, kalau pembagian kuota itu kita sepakati pukul 19.00 wib nanti ya berarti ada pelanggaran dugaan pelanggaran," kata dia.

Jika memang telah disepakati soal temuan dugaan pelanggaran pembagian haji 2024, nantinya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH), seperti KPK, Kejaksaan hingga Kepolisian.

Sebagai informasi, alokasi kuota haji tambahan menjadi perdebatan lantaran dinilai menyalahi UU No.8/2019. Untuk diketahui, Indonesia tahun ini mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Dengan demikian, total kuota haji Indonesia di 2024 mencapai 241.000 jemaah.

Jika merujuk UU No.8/2019, kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah. Namun, Kemenag membagi rata alokasi kuota tambahan, masing-masing 10.000 ke haji reguler dan haji khusus. Dengan alokasi tersebut, kuota haji khusus tahun ini menjadi 27.680 jemaah.

Hal ini yang kemudian mendorong DPR membentuk Pansus Haji di mana salah satu fokusnya yaitu masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bakal menggelar rapat kerja dengan sejumlah kementerian terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024 pada Senin (23/9/2024).

Berdasarkan agenda yang diterima Bisnis, rapat kerja itu akan dilaksanakan bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi; dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Pukul 10.00 WIB, raker dengan Menag, Menhub, Menkes bahas evaluasi Haji 2024," dalam agenda DPR RI, Senin (23/9/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 10.50 WIB, suasana ruang rapat Komisi VII DPR RI masih belum dihadiri menteri-menteri yang diundang.

Selain itu, ruang rapat juga terpantau masih sepi, meskipun sudah ada sejumlah peserta rapat yang tengah menunggu dimulainya raker antara legislator dan pemerintah.

Pansus Haji sebelumnya telah membeberkan sejumlah temuan terkait haji 2024. Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sekaligus Dewan Pengawas BPKH Ishfah Abidal Aziz meminta agar Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI dapat menggelar rapat secara tertutup.

Permintaan tersebut disampaikan Alex, sapaannya, usai Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Marwan Jafar meminta klarifikasi terkait laporan yang menyeret namanya.

Dalam rapat tersebut, Marwan mengungkapkan bahwa ada laporan bahwa Alex telah dilaporkan sejak tahun lalu bersama dengan vendor-vendor haji nakal kepada aparat penegak hukum.

“Saya dengar-dengar ini, makanya saya minta klarifikasi atau tabayun,” ujar Marwan Jafar dalam rapat Pansus Hak Angket Haji 2024, Selasa (10/9/2024).

Merespons hal tersebut, Alex menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali. Justru, Alex mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk melakukan tindak pidana.

“Saya bisa tunjukkan orang, pihaknya, saya bisa identifikasi orang-orangnya,” terang Alex.

Saat Marwan meminta Alex untuk membeberkan oknum-oknum yang dimaksud, dia lantas meminta Pansus Hak Angket Haji 2024 untuk menjawab dalam rapat tertutup.

Menurutnya, hal tersebut sudah menyangkut keamanan Alex dan keluarganya. Dia juga kembali menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali dalam penyiapan layanan haji, baik di dalam negeri maupun di dalam negeri.

“Apakah boleh saya mengajukan untuk [rapat] tutup karena menyangkut institusi yang diklaim oleh pihak tersebut?” tanya Alex.

Permintaan tersebut lantas disetujui oleh para anggota yang hadir. Wakil Ketua Pansus Hak Angket Haji Diah Pitaloka lantas mengetuk palu dan menyatakan rapat digelar tertutup.

“Rapat kita nyatakan tertutup,” ujar Diah.

Sebagai informasi, Pansus Hak Angket Haji kembali menggelar rapat untuk membahas soal penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024 M. Setidaknya terdapat tiga ruang lingkup yang menjadi fokus Pansus yakni kuota dan keuangan haji, manajemen operasional haji, dan pembenahan sistem keuangan haji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024), di tengah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI. "Saya laporkan semua kerja di Kementerian Agama, kan banyak tugasnya," ujar Yaqut dalam wawancara sambil lalu di Istana, Jumat.

Yaqut enggan memerinci secara spesifik apa saja tugas yang dilaporkannya kepada Presiden Widodo. Dia berulang kali menegaskan hanya memberikan laporan rutin.

"Saya laporkan rutin. Laporan rutin ke Presiden-lah terkait pelaksanaan tugas di Kementerian Agama, semua. Saya laporkan semua tugas-tugas saya di Kementerian Agama kepada pak Presiden, itu saja," jelas mantan ketua umum GP Ansor tersebut.

Mengenai tanggapan Presiden Jokowi atas laporan yang diberikan, Yaqut menjawab singkap. "Alhamdulillah", seraya masuk ke kendaraan dinasnya. Yaqut menutup pintu kendaraan saat wartawan menanyakan tanggapannya atas dugaan korupsi pengalokasian kuota tambahan haji di Kemenag.

Sebelumnya, anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan, pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji. Hal itu terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus," kata politikus PKB tersebut di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief meminta Pansus Haji DPR untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. "Dibuktikan saja," ujar Hilman Latief di Jakarta, Senin (15/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 akan disampaikan setelah rangakaian proses ibadah haji selesai pada 23 Juli 2024.

Menurutnya, saat ini proses haji belum selesai sehingga Kementerian Agama (Kemenag) belum bisa memberikan evaluasi.

"Belum kan. Ini operasional haji masih berlangsung sampe tanggal 23 Juli. Jadi masih berlangsung nih haji. Jadi saya belum bisa ngomong soal evaluasinya," ujar Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

"Wong operasionalnya haji belum selesai. Jadi kita tunggu sampai selesai tanggal 23 Juli baru bisa kami sampaikan ke publik," tegasnya.

Namun, menurut Yaqut, pelaksanaan ibadah haji 2024 lebih baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meski ada sejumlah kekurangan, menurut Yaqut kondisi tersebut masih manusiawi.

"Kalau saya sih lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah semuanya lancar. Kalau ada kekurangan sana-sini ya pasti ya kita ini manusia dan hidup di dunia," jelas Yaqut.

"Pasti ada kurang sana-sini dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, dievaluasi bersama," tuturnya.

Saat ditanya lebih lanjut, apakah jumlah jemaah meninggal dunia pada 2024 yang lebih sedikit menjadi indikator baiknya pelaksanaan haji, Yaqut membantahnya.

Menurutnya, jemaah haji yang wafat tidak bisa ditakar dengan angka saja.

Sebab nyawa semua jemaah berharga. "Saya enggak pernah bersepakat dengan menyebut jemaah wafat itu dengan angka-angka. Karena apa pun itu nyawa itu, ya manusia yang harus dihargai," tutur Yaqut.

"Yang jelas kesehatan jauh lebih penting gitu kan. Terus yang wafat tidak banyak, enggak usah disebut angka-angkanya lah," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Yaqut juga memberikan tanggapan soal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menurut Yaqut, Kementerian Agama akan mengikuti proses yang ada.

"Ya kita ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Itu kita ikuti," katanya.

Saat ditanya soal seperti apa persiapan Kemenag untuk menghadapi evaluasi dari pansus itu, Yaqut menyatakan belum tahu.

Namun, menurutnya proses pelaksanaan ibadah haji sejak persiapan hingga pelaksanaan akan disampaikan kepada pansus nantinya.

"Ya enggak tahu, semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji akan kita sampaikan. Apa adanya," tegasnya.

Diketahui, DPR RI pada Selasa ini menggelar rapat paripurna yang mengesahkan pembentukan Pansus Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

DPR menilai pembentukan pansus penting karena ada sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Antara lain pelayanan yang buruh kepada jemaah haji saat berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina serta dugaan penyalahgunaan kuota tambahan untuk jemaah haji.