Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah umpatan terucap dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi III DPR dengan kuasa hukum dan keluarga almarhum Dini Sera Afriyanti (29), korban dari Gregorius Ronald Tannur, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (29/7/2024).

Saat itu Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni meminta keterangan dari kuasa hukum keluarga Dini, Dimas Yemahura Alfarauq, ihwal jalannya persidangan kasus pembunuhan oleh tersangka Ronald Tannur. Dia bingung karena di dalam persidangan seakan berkesimpulan bahwa Dini meninggal karena alkohol.

"Sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban? Ada. Apakah itu menyebabkan kematian? Ahli forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian, yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut dada dan hati," jelas kuasa hukum keluarga Dini, Dimas dalam rapat.

Dengar penjelasan tersebut, Sahroni pun mengeluarkan umpatan Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik yang memimpin persidangan saat itu.

"Hakim brengsek," ujarnya dengan nada tinggi.

Tak hanya Sahroni, Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman juga sempat mengucapkan umpatan. Ketika itu, Habiburokhman meminta kuasa hukum untuk menampilkan foto korban sebelum diautopsi.

Kuasa hukum pun menampilkan foto lengan korban yang tampak ada bekas ban mobil kendaraan tersangka Ronald Tannur. Habiburokhman melemparkan umpatan ke Ronal Tannur yang merupakan putra dari anggota DPR RI nonaktif Fraksi PKB Edward Tannur.

"Astagfirullahaladzim, ya Allah, biadab banget ini," katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memutus bebas terdakwa Ronald Tannur atas dakwaan terkait pembunuhan Dini. Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik menyatakan Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ujarnya di Surabaya, Rabu (24/7/2024).

Atas putusan tersebut, Komisi III DPR menyatakan akan memanggil Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) untuk mendalami kasus almarhum Dini. Komisi III berpendapat, terdapat banyak kejanggalan dari putusan PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur.