Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan memindahkan 3 oknum hakim PN Surabaya sekaligus tersangka dalam perkara dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur ke Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar merincikan tiga tersangka yang dipindah dari Surabaya yakni Erintuah Damanik di Rutan Cipinang.

Kemudian, Heru Hanindyo ke Rutan KPK dan Erintuah Mangapul ke Rutan Salemba Cabang Kejagung.

"Ketiga tersangka oknum hakim yang di Surabaya dipindahkan penahanannya ke Jakarta. Jadi untuk HH ditahan di Rutan KPK, untuk ED ditahan di Rutan Cipinang, dan untuk M ditahan di Kejagung," ujarnya di Kejagung, dikutip Rabu (6/11/2024).

Dia menambahkan, pemindahan lokasi penahanan tiga oknum hakim itu dilakukan dalam rangka pengoptimalan penyidikan kasus suap vonis bebas Ronald Tannur di PN Surabaya.

Adapun, sebelum dijebloskan ke Rutan masing-masing, ketiga tersangka ini dilakukan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka lainnya.

"Dalam rangka efektivitas penyidikan, maka ketiga tersangka tersebut dipindahkan penahanannya ke Jakarta, itu ya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Erintuah Damanik cs ini diduga telah melanggar Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 B jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Ronald Tannur. Dia ditangkap di Perumahan Victoria Regency, Surabaya, Jawa Timur.

"Iya benar Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 WIB," ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat dihubungi, Minggu (27/10/2024).

Harli menambahkan, penangkapan Ronald itu berkaitan dengan vonis Mahkamah Agung (MA) dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan.

Adapun, Harli juga menyatakan bahwa Ronald saat ini telah diamankan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau Kejati Jatim.

"Ditangkap atas putusan MA [terkait kasus pembunuhan atau penganiayaan Dini]. Saat ini yang bersangkutan [Ronald] sudah dibawa ke Kejati Jatim," tambahnya.

Vonis Bebas Dianulir

Dalam catatan Bisnis, MA sebelumnya telah menganulir vonis bebas Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) untuk terdakwa kasus pembunuhan, Ronald Tannur.

Berdasarkan amar putusan MA itu, Ronald Tannur dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 351 KUHP dan dihukum pidana selama lima tahun.

Adapun, dalam vonis bebas ini Kejagung telah menetapkan lima tersangka di antaranya tiga hakim yang memberikan vonis bebas yaitu Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Selanjutnya, eks petinggi Mahkamah Agung Zarof Ricar dan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat turut jadi tersangka dalam kasus dugaan suap Ronald.

Libatkan Eks Pejabat MA

Sementara itu, penyidik juga menetapkan eks petinggi Mahkamah Agung Zarof Ricar dan penasihat Ronald Tannur bernama Lisa Rahmat sebagai tersangka kasus suap dan pemufakatan jahat.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengemukakan bahwa peran tersangka Lisa Rahmat dalam perkara suap tersebut adalah menyuap tersangka Zarof Ricar sebesar Rp5 miliar.

Menurut Qohar, uang sebesar Rp5 miliar itu digunakan oleh tersangka Zarof Ricar untuk mengkondisikan vonis kasasi yang ditangani oleh hakim berinisial S, A dan S.

"Jadi dari pengakuan tersangka ZR, dia akui sudah berkomunikasi dan menemui salah satu hakim. Namun, saat kami lakukan penindakan, uang itu masih ada di dalam amplop," tuturnya di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Qohar menjelaskan bahwa tim penyidik kini sedang mendalami sumber uang Rp5 miliar tersebut. Menurutnya, siapapun yang ikut dan terlibat terkait uang Rp5 miliar itu bakal diseret.

Menurutnya dari fakta dan alat bukti yang ditemukan tim penyidik, baru diketahui bahwa pemberian uang Rp5 miliar itu dari tersangka Lisa untuk fee tersangka Zarof Ricar untuk pengkondisian hakim MA.

"Tersangka ZR dijanjikan Rp1 miliar sebagai imbalan atas pengkondisian penanganan perkara di tingkat kasasi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Ronald Tannur. Dia ditangkap di Perumahan Victoria Regency, Surabaya, Jawa Timur.

"Iya benar Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 WIB," ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat dihubungi, Minggu (27/10/2024).

Harli menambahkan, penangkapan Ronald itu berkaitan dengan vonis Mahkamah Agung (MA) dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan.

Adapun, Harli juga menyatakan bahwa Ronald saat ini telah diamankan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau Kejati Jatim.

"Ditangkap atas putusan MA [terkait kasus pembunuhan atau penganiayaan Dini]. Saat ini yang bersangkutan [Ronald] sudah dibawa ke Kejati Jatim," tambahnya.

Vonis Bebas Dianulir

Dalam catatan Bisnis, MA sebelumnya telah menganulir vonis bebas Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) untuk terdakwa kasus pembunuhan, Ronald Tannur.

Berdasarkan amar putusan MA itu, Ronald Tannur dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 351 KUHP dan dihukum pidana selama lima tahun.

Adapun, dalam vonis bebas ini Kejagung telah menetapkan lima tersangka di antaranya tiga hakim yang memberikan vonis bebas yaitu Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Selanjutnya, eks petinggi Mahkamah Agung Zarof Ricar dan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat turut jadi tersangka dalam kasus dugaan suap Ronald.

Libatkan Eks Pejabat MA

Sementara itu, penyidik juga menetapkan eks petinggi Mahkamah Agung Zarof Ricar dan penasihat Ronald Tannur bernama Lisa Rahmat sebagai tersangka kasus suap dan pemufakatan jahat.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengemukakan bahwa peran tersangka Lisa Rahmat dalam perkara suap tersebut adalah menyuap tersangka Zarof Ricar sebesar Rp5 miliar.

Menurut Qohar, uang sebesar Rp5 miliar itu digunakan oleh tersangka Zarof Ricar untuk mengkondisikan vonis kasasi yang ditangani oleh hakim berinisial S, A dan S.

"Jadi dari pengakuan tersangka ZR, dia akui sudah berkomunikasi dan menemui salah satu hakim. Namun, saat kami lakukan penindakan, uang itu masih ada di dalam amplop," tuturnya di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Qohar menjelaskan bahwa tim penyidik kini sedang mendalami sumber uang Rp5 miliar tersebut. Menurutnya, siapapun yang ikut dan terlibat terkait uang Rp5 miliar itu bakal diseret.

Menurutnya dari fakta dan alat bukti yang ditemukan tim penyidik, baru diketahui bahwa pemberian uang Rp5 miliar itu dari tersangka Lisa untuk fee tersangka Zarof Ricar untuk pengkondisian hakim MA.

"Tersangka ZR dijanjikan Rp1 miliar sebagai imbalan atas pengkondisian penanganan perkara di tingkat kasasi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA--Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan eks petinggi Mahkamah Agung Zarof Ricar dan penasihat Ronald Tannur bernama Lisa Rahmat sebagai tersangka kasus suap dan pemufakatan jahat.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengemukakan bahwa peran tersangka Lisa Rahmat dalam perkara suap tersebut adalah menyuap tersangka Zarof Ricar sebesar Rp5 miliar.

Menurut Qohar, uang sebesar Rp5 miliar itu digunakan oleh tersangka Zarof Ricar untuk mengkondisikan vonis kasasi yang ditangani oleh hakim berinisial S, A dan S.

"Jadi dari pengakuan tersangka ZR, dia akui sudah berkomunikasi dan menemui salah satu hakim. Namun, saat kami lakukan penindakan, uang itu masih ada di dalam amplop," tuturnya di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Qohar menjelaskan bahwa tim penyidik kini sedang mendalami sumber uang Rp5 miliar tersebut. Menurutnya, siapapun yang ikut dan terlibat terkait uang Rp5 miliar itu bakal diseret.

Menurutnya dari fakta dan alat bukti yang ditemukan tim penyidik, baru diketahui bahwa pemberian uang Rp5 miliar itu dari tersangka Lisa untuk fee tersangka Zarof Ricar untuk pengkondisian hakim MA.

"Tersangka ZR dijanjikan Rp1 miliar sebagai imbalan atas pengkondisian penanganan perkara di tingkat kasasi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan menangkap seorang mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) di Bali, Kamis (24/10/2024), malam.

Adapun penangkapan itu diduga berkaitan dengan kasus suap vonis Ronald Tannur.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak yang ditangkap Kejagung itu adalah berinisial ZR.

Saat dimintai konfirmasi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Ketut Sumedana tidak membenarkan secara gamblang soal upaya penangkapan. Namun, dia membenarkan adanya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

"Saya tahunya ada pemeriksaan dari sore sampai malam hari di Kejati Bali," ujar Sumedana kepada Bisnis melalui pesan singkat, Jumat (25/10/2024).

Kendati membenarkan ada pemeriksaan di Kejati Bali, Sumedana menuturkan, pihaknya tidak tahu menahu mengenai substansi perkara dalam pemeriksaan terhadap pihak yang diduga eks pejabat MA tersebut.

"Saya tidak tahu substansi pemeriksaannya, kayaknya ada," tulisnya.

Adapun Sumedana membenarkan bahwa pihak dimaksud sudah dibawa ke Jakarta saat ini. "Sudah dibawa," katanya singkat.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Ketiganya ditangkap, Rabu (23/10/2024).

Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiga hakim itu sebagai tersangka.

Selain itu, Kejagung turut menetapkan pengacara Ronald Tannur berinisial LR sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas ini.

"Pada hari ini 24 Oktober 2024, jaksa penyidik Jampidsus menetapkan tiga orang hakim atas nama ED, HH dan M dan satu orang pengacara LR sebagai tersangka," ujarnya di Kejagung, Rabu (23/10/2024).

Tidak hanya itu, penyidik Jampidsus di Korps Adhyaksa itu juga menyita uang senilai Rp20 miliar dari kediaman empat orang tersangka dimaksud.

Pada perkembangan lain, Mahkamah Agung atau MA turut memberhentikan sementara 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya itu atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi vonis bebas Ronald Tannur.

Tiga orang hakim dimaksud yakni Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M) serta Heru Hanindyo (HH).

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga oknum hakim Pengadilan Surabaya (PN Surabaya) dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.

Salah satu hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung yakni Erintuah Damanik (ED).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan bahwa pihaknya sempat menggeledah kediaman Erintuah di Surabaya dan Semarang sebelum menetapkannya sebagai tersangka.

"Penggeledahan di lokasi Apartemen oknum Hakim ED di apartemen Gunawangsa dan di perumahan BSB Mijen, Semarang," ujarnya di Kejagung, Rabu (22/10/2024).

Qohar juga merincikan sejumlah uang yang telah disita pihaknya yakni uang tunai Rp97,5 juta, SGD32.300, US$6.000 dan Ringgit Malaysia 35.992,25 sen. Selain itu, penyidik juga turut menyita barang bukti elektronik.

Lalu, bagaimana profil Hakim Erintuah Damanik?

Dikutip dari situs PN Surabaya, Erintuah saat ini menjabat sebagai hakim Kelas 1A Khusus, dengan jabatan Pembina Utama Madya.

Pria kelahiran 24 Juli 1961 ini sempat bertugas di PN Medan pada 2019. Dia juga sempat memutus terdakwa Zuraida Hanum (41) atas kasus pembunuhan terhadap Jamaluddin, Hakim PN Medan.

Adapun, Erintuah Damanik memiliki total kekayaan sebesar Rp8,2 miliar. Berdasarkan data laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Erintuah memiliki aset tanah dan bangunan sebanyak Rp3,3 miliar.

Aset tanah dan bangunan itu tersebar di Merangin, Pontianak, dan Semarang. Kemudian, Erintuah juga memiliki alat dan transportasi Rp730 juta.

Selanjutnya, harta bergerak lainnya Rp634 juta, kas dan setara kas Rp3,5 miliar. Adapun, Erintuah juga tercatat tak memiliki utang.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi vonis bebas Ronald Tannur.

Tiga orang hakim dimaksud yakni Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M) serta Heru Hanindyo (HH).

"Maka secara adminstrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung," ujar Juru Bicara MA Hakim Agung Yanto dalam konferensi pers, Kamis (24/10/2024).

Selanjutnya, ketiganya bakal diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat apabila dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana putusan berkekuatan hukum tetap.

"Apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketiga Hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden," kata Yanto.

Adapun MA, terang Yanto, merasa kecewa dan prihatin karena peristiwa itu dinilai menciderai kebahagiaan dan rasa syukur seluruh hakim setelah peningkatan tunjangan hakim oleh pemerintah.

Seperti diketahui, para hakim di Indonesia sebelumnya menuntut pemerintah agar menaikkan kesejahteraan mereka lantaran 12 tahun lamanya tidak mengalami kenaikan gaji.

Pemerintah belum lama ini kemudian menyetujui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung dengan PP No.44/2024 tentang Perubahan Ketiga atas PP No.94/2012.

"Terhadap peristiwa ini, Mahkamah Agung merasa kecewa dan prihatin, karena peristiwa ini telah mencederai kebahagian dan rasa syukur hakim seluruh Indonesia atas perhatian pemerintah yang telah menaikkan tunjangan jabatan hakim," ucap Yanto.

Penanganan 3 Hakim

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Ketiganya ditangkap kemarin, Rabu (23/10/2024).

Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiga hakim itu sebagai tersangka.

Selain itu, Kejagung turut menetapkan pengacara Ronald Tannur berinisial LR sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas ini.

"Pada hari ini 24 Oktober 2024, jaksa penyidik Jampidsus menetapkan tiga orang hakim atas nama ED, HH dan M dan satu orang pengacara LR sebagai tersangka," ujarnya di Kejagung, Rabu (23/10/2024).

Tidak hanya itu, penyidik Jampidsus di Korps Adhyaksa itu juga menyita uang senilai Rp20 miliar dari kediaman empat orang tersangka dimaksud.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) telah menganulir vonis bebas Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) untuk terdaka kasus pembunuhan, Ronald Tannur.

Berdasarkan amar putusan MA yang dilihat Bisnis, Ronald Tannur dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 351 KUHP dan dihukum pidana limat tahun.

"Kabul Kasasi Penuntut Umum - Batal Judex Facti, - Terbukti Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP - Pidana Penjara selama 5 tahun," dalam amar putusan MA dikutip, Rabu (23/10/2024).

Dalam putusan itu, duduk sebagai Ketua Majelis Hakim Soeisilo, Anggota Majelis 1 Ainal Mardhiah, Anggota Mahelis 2 Sutarjo dan Panitera Pengganti Yustisiana.

Adapun, hakim MA ini memutuskan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU) itu pada Selasa (22/10/2024).

Sebagai informasi amar putusan ini telah menganulir putusan PN Surabaya yang menyatakan Ronald tidak terbukti melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini (29) pada Rabu (24/7/2024).

Adapun, kini tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur itu yakni Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) telah menganulir vonis bebas Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) untuk terdaka kasus pembunuhan, Ronald Tannur.

Berdasarkan amar putusan MA yang dilihat Bisnis, Ronald Tannur dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 351 KUHP dan dihukum pidana limat tahun.

"Kabul Kasasi Penuntut Umum - Batal Judex Facti, - Terbukti Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP - Pidana Penjara selama 5 tahun," dalam amar putusan MA dikutip, Rabu (23/10/2024).

Dalam putusan itu, duduk sebagai Ketua Majelis Hakim Soeisilo, Anggota Majelis 1 Ainal Mardhiah, Anggota Mahelis 2 Sutarjo dan Panitera Pengganti Yustisiana.

Adapun, hakim MA ini memutuskan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU) itu pada Selasa (22/10/2024).

Sebagai informasi amar putusan ini telah menganulir putusan PN Surabaya yang menyatakan Ronald tidak terbukti melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini (29) pada Rabu (24/7/2024).

Adapun, kini tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur itu yakni Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan pihaknya mengajukan permohonan pencegahan Gregorius Ronald Tannur (GRT) ke luar negeri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan pengajuan itu dilakukan sebagai upaya kejaksaan untuk mencegah Ronald Tannur tidak kabur saat proses kasasi di MA.

"Dari update keterangan yang disampaikan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya, bahwa kita sedang melakukan proses hukum pengajuan terkait itu," ujarnya di Kejagung, Selasa (6/8/2024) malam.

Dengan demikian, kata Harli, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Ditjen Keimigrasian Kemenkumham untuk mengajukan cegah terhadap anak dari eks Anggota DPR fraksi PKB Edward Tannur tersebut.

"Oleh karenanya, beberapa waktu yang lalu dari Kejaksaan Tinggi sudah berkoordinasi dengan Imigrasi untuk mencari solusi terhadap kondisi ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejagung tengah mempersiapkan memori kasasi untuk perkara ini. Kasasi tersebut diajukan lantaran kejaksaan menilai hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald dilakukan tanpa mempertimbangkan bukti yang dilayangkan JPU.

Misalnya, dari bukti CCTV yang diajukan terkait dengan percekcokan antara Ronald dan korban. Padahal, bukti CCTV yang memperlihatkan bekas korban telah terlindas malah terkesan tidak diabaikan oleh majelis hakim.

Sebagai informasi, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik telah memvonis bebas Ronald Tannur pada Rabu (24/7/2024).

Hakim menganggap Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban Dini Sera.

Putusan itu jauh dengan tuntutan JPU yang menuntut terdakwa selama 12 tahun penjara karena dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagug) meminta Mahkamah Agung (MA) segera melakukan penahanan sementara terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus penganiayaan, dan pembunuhan Dini Sera Afrianty yang dibebaskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, penahanan sementara itu perlu dilakukan mengingat adanya informasi yang menguatkan dugaan, anak dari politikus PKB Edward Tannur tersebut, bakal pergi ke luar negeri pascadivonis bebas.

Menurut Harli, meskipun putusan bebas majelis hakim PN Surabaya menjadikan Ronald Tannur saat ini sebagai warga negara yang bebas. Tapi untuk kepentingan proses hukum lanjutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di level kasasi, kejaksaan berkepentingan dalam meminta MA melakukan penahanan.

“Dalam kasasi yang sudah diajukan, JPU meminta untuk Mahkamah Agung melakukan penahanan, bukan hanya meminta untuk dicegah, tetapi kita minta agar dilakukan penahanan,” kata Harli di Kejakgung, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kata Harli, pun sejak pekan lalu, sudah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi Jawa Timur untuk menebalkan status cegah terhadap Ronald Tannur. “Jadi untuk pencegahan terhadap Ronald Tannur ini, memang kita melihat kewenangannya itu ada di imigrasi. Dan itu (pencegahan) sudah kita mintakan kepada imigrasi. Tetapi, untuk penahanan, kita (kejaksaan) sudah tidak lagi punya kewenangan. Karena itu, dalam kasasi JPU meminta Mahkamah Agung melakukan penahanan,” ujar Harli.

Namun begitu, kata Harli, hingga saat ini, pihak Imigrasi, pun belum memberikan kabar atas permintaan status cegah terhadap Ronald Tannur tersebut. Dan dari MA, terkait permohonan penahanan tersebut, juga belum ada respons.

“Yang pasti, kita (kejaksaan) melakukan pemantaun terus terhadap dia (Ronald Tannur) agar dia ini tidak ke mana-mana,” kata Harli.

Sebelumnya, tim advokasi hukum korban pembunuhan Dini Sera Afrianty meminta otoritas penegak hukum melakukan pencegahan terhadap Gregorius Ronald Tannur. Pengacara Keluarga Dini Sera, Dimas Yemahura mengungkapkan, adanya informasi yang didapat olehnya, terkait dugaan anak dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edward Tannur tersebut akan ‘kabur’ ke luar negeri pascaputusan bebas dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Hal tersebut disampaikan Dimas saat bersama tim advokasi keluarga Dini Sera mendatangi Komisi Yudisial (KY), di Jakarta, Senin (29/7/2024). “Dari beberapa informasi teman-teman di lapangan, bahwasanya tersangka ini (Ronald Tannur) pascabebas ini, ada rencana untuk pergi ke luar negeri,” kata Dimas.

Sementara, kata Dimas, pihak keluarga, bersama-sama tim pendampingan hukum, masih menghendaki proses hukum lanjutan untuk menuntut keadilan. “Kita tahu, bahwa dampak dari putusan bebas ini, (Ronald Tannur) sudah berniat ke luar negeri. Dia mungkin bisa ke Disney Land, atau kemana pun, tetapi orang-orang kecil seperti keluarga korban ini, masih menuntut dan memperjuangkan keadilan,” ujar Dimas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menerima salinan putusan lengkap Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur, terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianty. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, JPU Kejaksaan Negeri Surabaya bersama Kejaksaan Tinggi Jatim saat ini sedang dalam penyusunan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Kemarin sore, sudah dipastikan bahwa JPU sudah menerima salinan putusan. Dan dalam waktu 14 hari, JPU Kejari Surabaya yang disupervisi Kejati Jawa Timur akan menyusun memori kasasi atas perkara tersebut,” begitu kata Harli saat dihubungi, pada Jumat (2/8/2024).

Harli mengatakan, tim JPU akan menelaah seluruh pertimbangan hukum dalam putusan yang membebaskan Ronald Tannur. Dari telaah tersebut, JPU akan menyusun memori kasasi yang sebaik-baiknya untuk dapat diterima oleh hakim agung di MA.

“JPU terlebih dahulu akan melakukan inventarisir fakta-fakta persidangan yang selama ini sudah terungkap dan diabaikan oleh majelis hakim. Kemudian, akan disesuaikan dengan landasan hukum dalam memori kasasi yang akan disusun sebaik-baiknya oleh JPU,” begitu sambung Harli.

Kejaksaan, kata Harli, meminta masyarakat untuk mendukung upaya hukum yang dilakukan melalui kasasi. Sebab, kata Harli, memang tak wajar jika publik menerima putusan bebas terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan itu.

Ronald Tannur adalah putra dari mantan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Edward Tannur. Pada Rabu (24/7/2024), hakim Erintuah Damanik memvonis bebas Ronald Tannur selaku terdakwa dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera pada Oktober 2023 lalu.

Vonis bebas tersebut, terbalik dengan desakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Ronald Tannur dipenjara selama 12 tahun dan membayar restitusi korban senilai Rp 263 juta atas perbuatan kekerasan dan penganiayaan yang menghilangkan nyawa Dini Sera. Atas vonis bebas tersebut, pun JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Harli Siregar menegaskan, putusan hakim tersebut harus dilawan karena dinilai janggal dan tak memberikan rasa keadilan bagi korban. Padahal, kata Harli, selama pembuktian di persidangan, JPU mampu memberikan bukti-bukti perbuatan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan Ronald Tannur sampai membuat Dini Sera meninggal dunia karena sengaja dilindas mobil.