JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI akan membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus terkait kejahatan siber.

Salah satu fokusnya adalah mengawasi kinerja mitra kerja dalam hal penanganan hoaks menjelang Pilkada serentak 2024.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah menjelaskan, penyebaran hoaks terkait Pilkada menjadi salah satu kejahatan siber yang juga perlu di antisipasi.

Sebab, penyebaran berita bohong berpotensi mempertajam polarisasi di masyarakat.

“Kita besok itu bikin tim pokja khusus terkait kejahatan siber. Dari komisi III sudah berusaha untuk mendorong bahwa hoaks ini termasuk kejahatan siber. Yang paling berbahaya hoaks ini kan polarisasi yang terlalu ekstrem,” ujar Abdullah di Gedung DPR RI, Jumat (8/11/2024).

“Polarisasi dari isu-isu yang tidak benar itu akhirnya menimbulkan gesekan di masyarakat yang akhirnya pembelahan di masyarakat lebih tajam,” sambungnya.

Menurut Abdullah, pembentukan pokja khusus tersebut sudah disepakati dalam rapat internal. Jajaran Komisi III DPR RI juga telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah polda di beberapa wilayah.

Salah satu yang ditekankan adalah mendorong kepolisian untuk turut serta mencegah peredaran berita bohong, guna mencegah terjadinya gesekan di masyarakat.

“Jadi dari awal kita sudah diskusikan itu untuk antisipasi, untuk konkretnya kita sudah tanyakan ke masing-masing Polda bahwa antisipasi hoaks ini, bahayanya terkait Pilkada ini kan gesekan-gesekan yang perlu dihindari,” pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut, lanjut Abdullah, Komisi III DPR RI juga mengingatkan aparat kepolisian untuk bersikap netral selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

“Dari sisi kepolisian yang punya instrumen langsung di bawah itu sudah kita ingatkan, antisipasi terkait bahaya hoaks di Pilkada. Terus kami tekankan bahwa netralitas mereka yang harus dijaga,” pungkasnya.

Adapun pencoblosan Pilkada serentak 2024 bakal digelar pada 27 November, sedangkan untuk masa tenang setelah tahapan kampanye berlangsung pada 24-26 November 2024.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra mengungkapkan, BIN telah memetakan peran intelijen untuk mendeteksi gerakan tersembunyi pada masa tenang. Sebab, masa tenang dianggap sebagai fase krusial dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"Banyak gerakan yang tidak terdeteksi, tetapi berpotensi terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada," jelas Herindra saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah di SICC Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024).

Peran intelijen menjadi vital karena berbagai bentuk disinformasi dan ancaman politik uang di lapangan berpotensi menggiring opini publik ke arah negatif.

Tidak hanya itu, intimidasi dan hoaks juga menjadi ancaman selama minggu tenang. Di tengah suasana yang diharapkan damai, informasi palsu justru sering kali menyebar lebih intensif.

Herindra pun menekankan pentingnya kerja intelijen yang terkoordinasi dalam mendeteksi mobilisasi terselubung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI mengusulkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dimasukan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku telah menandatangani surat usulan tersebut pada Rabu (6/11/2024) kemarin.

"Perlu kami sampaikan bahwa Komisi III telah menyampaikan usulan rancangan KUHAP, Kalau nggak salah kemarin ya, kemarin bener, yesterday kemarin saya sudah tanda tangan sebagai prolegnas prioritas 2025 kepada Baleg, di sini pun ada Ketua Baleg anggota Komisi III," kata Habiburokhman dalam rapat bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Habiburokhman meminta Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk merumuskan lebih lanjut soal rancangan dan naskah akademik KUHAP tersebut.

Politikus Partai Geerindra ini juga berharap revisi KUHAP dapat segera dibahas.

"Diharapkan akhir tahun ini Komisi 3 DPR RI ini dapat menyusun rancangan KUHAP tersebut," ujar Habiburokhman.

Meski sudah melayangkan usulan Rancangan KUHAP sebagai RUU pada Prolegnas 2025, ia tetap menjaring masukan ICJR selaku perwakilan masyarakat sipil.

"Komisi III dapat meminta masukan dari berbagai pihak termasuk ICJR. Nah ini Jadi pucuk dicinta ulam pun tiba. Kami perlu masukkan teman-teman," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan, pihaknya akan mengikuti proses seleksi calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan arahan pemerintah.

"Nah itulah, lihat nanti pemerintah bagaimana. Kita kan di Komisi III mengikuti proses dari pemerintah, masalah dia lanjut atau tidak itu nanti pemerintah," ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

DPR RI akan menjadi pihak akhir yang menyeleksi susunan capim dan dewas KPK.

Sebelumnya, Istana telah mengirimkan surat presiden (surpres) yang berisi nama-nama Capim dan Dewas KPK, setelah surat tersebut dikembalikan kepada Istana untuk ditanyakan kepada Prabowo Subianto.

Sahroni menambahkan bahwa jika pemerintah ingin efisien, sebaiknya Prabowo meneruskan daftar Capim dan Calon Dewas KPK yang telah diajukan oleh Presiden ke-7, Joko Widodo, kepada DPR RI.

"Ya kalau mau efisien ya diterusin. Tapi kalau namanya presiden baru, pemerintah baru, ya tinggal tergantung pemerintahan baru saja. Sifatnya DPR ngikut aja," tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasonna Laoly, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden baru terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK.

Dari surat tersebut, Prabowo disebut menyetujui daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi.

”Saya dengar informasinya, (surat presiden) sudah kembali dan dikembalikan lagi menyetujui (daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi),” ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, Yasonna enggan berspekulasi lebih jauh mengenai hal tersebut, menegaskan bahwa semua keputusan terkait isi surpres merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengubah nama-nama Capim dan calon Dewas yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum purnatugas.

"Saya rasa tidak (mengkaji ulang nama-namanya), ya. Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah memiliki cara berpikir untuk tidak membuang-buang energi.

Menurutnya, nama-nama capim dan calon dewas yang sebelumnya dipilih merupakan yang terbaik dan sudah ditinjau.

"Tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan presiden sebelumnya," ucap Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan jajarannya tidak ada yang terlibat melindungi judi online.

Dia pun menyinggung soal penangkapan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terlibat kasus judi online.

Menurutnya, keterlibatan aparatur negara dalam kasus judi online sangat memprihatinkan.

"Bagaimana peran PPATK selama ini dalam pemberantasan judi online, sejauh mana koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pemberantasan judi online, tentu yang terjadi dengan Komdigi bisa saja terjadi dengan PPATK," kata Stevano saat rapat Komisi III DPR bersama PPATK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, dilansir Antara.

Dia mengatakan, negara saat ini tengah gencar-gencarnya dalam memberantas judi online.

Oleh karena itu, dia meminta PPATK untuk serius membantu aparat penegak hukum memberangus penyebaran judi online.

"Jadi isu judi online, sudah jadi wabah penyakit yang mengancam kehidupan kita," katanya.

Dia menilai penyebaran judi online bahkan disebut tidak lagi menyasar wilayah-wilayah maju, tetapi juga sudah merangsek ke daerah-daerah yang mayoritas warganya berada di taraf kemiskinan.

Ia menyebut judi online sudah masuk menyebar di daerah pemilihannya yakni Nusa Tenggara Timur.

Padahal, NTT merupakan wilayah termiskin ke-3 di Indonesia dengan 20 persen warganya berada di bawah taraf kemiskinan.

Dia pun menuturkan bahwa di NTT ada kasus seorang bapak yang menjual anaknya di platform media sosial hanya untuk mendapatkan uang agar bisa bermain judi online.

Untuk itu, dia menekankan jika bahaya judi online benar-benar tengah mengancam Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa perputaran dana judi daring atau online pada tahun 2024 sudah mencapai Rp283 triliun.

Ivan menyimpulkan bahwa saat ini terdapat peningkatan terkait perkembangan judi daring di Indonesia dibandingkan periode sebelumnya.

"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi pada 2024 semester pertama saja sudah melampaui jumlah transaksi pada tengah semester 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh tahun 2022. Artinya, ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," kata Ivan.

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) memotret adanya peningkatan drastis transaksi judi online (judol) pada tahun ini. Tak-tanggung-tanggung, transaksi judol menjngkat hingga 237,48% pada semester I 2024.

Hal itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024). Ivan menyampaikan, perkembangan judol tahun ini di tanah air cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada semester I tahun 2023, kata Ivan, perputaran uang judol sudah nencapai Rp174 triliun.

"Saat ini sudah semester 2 PPTK melihat sudah mencapai Rp283 triliun," kata Ivan dalam rapat.



Tak hanya itu, Ivan juga menyampaikan, transaksi judol di semester I 2024 mengalami peningkatan dibanding 2023. Dari data yang ditampilkan, PPATK mencatat ada 168,35 juta transaksi judol yang dilakukan pada 2023. Sementara pada semester I 2024, ada 117,59 juta transaksi judol.

"Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48%" kata Ivan.

Ivan menjelaskan, peningkatan transkasi itu diakibatkan lantaran bandar judol telah menyediakan angka deposit yang kecil. Dengan begitu, Ivan mengatakan, jumlah transaksi judol meningkat drastia.

"Kenapa ini bisa terjadi? Karena saat ini transaksi meningkat, karena rata-rata bandar judol juga melakukan transaksi dengan angka yang kecil mereka sehingga dia pecah. Dulu satu rekening bandar itu bisa angkanya tinggi, nah sekarang dia pecah dengan angka yang kecil-kecil," ucap Ivan.

Seiring dengan itu, Ivan mengatakan, pihaknya juga melihat adanya kecenderungan masyarakat yang bisa melakukan deposit dengan nominal yang kecil.

"Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, nah sekarang bisa Rp10.000 kita sudah melihat ada seorang bisa judol. Itu yang membuat transaksi semakin masif," kata Ivan.

Selain itu, PPATK juga memotret adanya pelaku judol yang berusia masih anak-anak. Menurutnya, faktor masifnya pelaku ini mendorong transaksi judol semakin masif.

"Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia terendah usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," kata Ivan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi III DPR meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga untuk meninjau ulang pemecatan anggota Polda NTT, Ipda Rudy Soik, yang dipecat karena membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM).

Komisi III DPR meminta Polda NTT mempertimbangkan kembali keputusan pemecatan itu dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.

"Komisi III DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terkait keputusan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Rudy Soik," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati membacakan hasil rekomendasi rapat antara Komisi III DPR dan Polda NTT, Senin (28/10/2024).

Pada rapat kemarin, anggota Komisi III DPR ramai-ramai mempertanyakan alasan pemecatan Rudy Soik.

Anggota Komisi III DPR dari daerah pemilihan NTT Benny K Harman menilai janggal Rudy dipecat gara-gara dianggap melanggar etik saat mengungkap kasus mafia BBM.

"Mengapa enggak masuk akal? Ini Pak Ketua pemaparan soal kasus BBM ini, kok sampai dia dipecat begitu. Yang bener aja lah, masa enggak ada lagi yang lebih bijak?" kata Benny.

Politikus Partai Demokrat ini pun mencurigai adanya motif tertentu di balik pemecatan tersebut.

Oleh karena itu, Benny meminta Kapolda NTT untuk mengusut kasus ini secara hati-hati dan mendalam serta menangani lebih lanjut kasus mafia BBM yang diungkap Rudy.

"Kami usulkan supaya kasus pemecatan terhadap saudara Rudy Soik dibawa dalam pertemuan khusus dengan Pak Kapolri dalam waktu yang tidak begitu lama. Demi keadilan, demi tegaknya hukum, dan demi masyarakat NTT yang kita cintai," ujar Benny.

Senada, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo sangat menyayangkan polisi justru memecat Rudy,

Menurut dia, Rudy merupakan polisi yang jujur dan telah membongkar kasus mafia BBM yang justru membuat pasokan BBM di NTT menjadi lancar.

"Karena justru ini diangkat saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT dari masyarakat di sana rupanya sejak kasus ini diangkat tiba tiba BBM-nya jadi lancar," kata Sara.

Sidang banding

Selepas mendapat banyak cecaran dari Komisi III DPR RI, Kapolda NTT menyatakan akan menggelar sidang banding terkait kelanjutan nasib karir Ipda Rudy.

Daniel memastikan sidang banding akan digelar. Nantinya, komisi ini akan menggelar sidang banding soal Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sebelumnya memutuskan memberhentikan Rudy.

Menurut Daniel, Komisi Sidang Banding ini akan lebih dahulu mempelajari berkas memori banding yang diajukan Rudy.

"Saya akan menunjuk waktu 30 hari kepada saya untuk menunjuk komisi banding," kata Daniel usai rapat.

Ia menambahkan, hingga saat ini Rudy Soik masih berstatus sebagai anggota Polri meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota.

"Loh kan prosesnya masih berjalan. Ya masih belum ada surat perintah untuk memecat dia. Kan baru sidang," ucap Daniel.

Banyak langgar etik

Namun, Daniel menyebutkan bahwa ada banyak kasus pelanggaran etik yang menjerat Rudy Soik sebelum dipecat terkait kasus pengungkapan mafia BBM.

Ia membeberkan, Rudy pernah ditangkap di tempat karaoke pada jam dinas dan kedapatan meminum alkohol. Ketika itu, Rudy beralasan menggelar karoke untuk melakukan analisis dan evaluasi (anev) terkait penangkapan mafia BBM.

"Menjadi lucu dalam penelitian para hakim (sidang etik) dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ipda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan di karaoke ini adalah dalam rangka anev kasus BBM," ucap Daniel.

Pelanggaran etik Rudy lainnya adalah memfitnah anggota Propam yang menangani perkara ini dengan mengeklaim bahwa anggota tersebut menerima setoran dari pelaku mafia BBM.

Namun, saat hendak diperiksa, Rudy Soik justru meninggalkan tugas dan tidak berada di Kupang, NTT.

Oleh karenanya, Rudy kembali mendapat sanksi perbuatan tercela setelah absen dari kantor selama tiga hari berturut-turut, yang menyulitkan pemeriksaan yang dijalankan Propam.

Terakhir, Rudy mendapat sanksi pemecatan setelah ada laporan dari orang yang merasa namanya dicemarkan karena Rudy menyegel drum BBM.

Rudy kembali disidang etik dan dituduh melakukan penyidikan kasus mafia BBM yang melanggar prosedur.

"Dan itulah kasus yang kelima. Pelanggaran SOP yang dilakukan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur dikenakan tindakan KKEP. Itulah yang disidangkan dan diputuskan bahwa Ipda Rudy Soik tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri," kata Daniel.

Respons Rudy

Ipda Rudy Soik sendiri mengapresiasi langkah Komisi III DPR RI yang menggelar rapat untuk membahas kasus pemecatannya. Bahkan, ia menyebut Kapolda NTT Irjen Daniel sebagai sosok yang baik.

Hanya saja, menurut dia, bisa saja Daniel menerima informasi yang tidak benar mengenai dirinya.

"Mungkin Bapak Kapolda ini orang baik, (saya) hanya takut informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar," ungkap Rudy di Kompleks Parlemen

Rudy mencontohkan adanya pernyataan yang tidak akurat mengenai dirinya yang disampaikan oleh Kapolda.

Ia menjelaskan, dalam persidangan etik, Rudy dituduh melawan Tuhan, meskipun ia menegaskan tidak pernah mengucapkan hal tersebut.

"Itu tidak pernah saya bicara. Artinya, ketika beliau sudah menyampaikan ke publik, saya berpendapat bahwa itu informasi yang tidak benar sampai ke Pak Kapolda," ujar dia.

Rudy juga membantah tuduhan bahwa ia pernah terlibat dalam acara karaoke yang berujung pada penangkapan oleh Propam NTT.

Kapolda NTT disebut-sebut menerima informasi bahwa Rudy terjerat pelanggaran etik terkait acara tersebut sebelum akhirnya dipecat.

"Yang pasti kan tidak ada putusan yang mengatakan saya berkaraoke, tidak ada putusan itu. Coba nanti dilihat, bisa dikonfirmasi," kata Rudy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-PDPR RI Stevano Rizki Adranacus menegaskan, bakal memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait keadilan penegakan hukum, terkhusus di daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Hal itu disampaikan Stevano setelah resmi ditempatkan sebagai anggota Komisi III yang membidangi persoalan hukum.

“Sebagai perwakilan masyarakat NTT dan sekaligus anak muda saya siap menyerahkan diri saya untuk memperjuangkan aspirasi warga NTT,” ujar Stevano dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Menurut Stevano, masyarakat di wilayah NTT saat ini masih mempunyai persepsi negatif terkait dengan proses penegakan hukum. Untuk, dia bakal berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar citra penegakan hukum semakin membaik.

“Tidak bisa dipungkiri persepsi masyarakat NTT soal hukum saat ini cenderung negatif. Tajam kebawah tumpul keatas. Sudah menjadi tugas saya untuk memastikan persepsi ini perlahan harus berubah,” ungkap Stevano.

Stevano pun berencana untuk berkunjung ke daerah pemilihannya di NTT, guna mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat sehingga bisa dibahas dalam rapat kerja di Komisi III.

“Saya juga akan melakukan koordinasi dan silaturahmi ke aparat penegak hukum di NTT dalam rangka melakukan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR RI,” pungkasnya.

Untuk diketahui, DPR RI menetapkan susunan pimpinan Komisi III untuk masa jabatan 2024-2029, Selasa (22/10/2024). Anggota Fraksi Gerindra Habiburokhman ditunjuk sebagai ketua komisi.

Penetapan itu dibacakan langsung Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat pengambilan keputusan di Komisi III.

Sementara untuk 4 posisi wakil ketua Komisi III DPR RI pada periode kali ini menjadi jatah Fraksi PDI-P, Golkar, Nasdem dan PKB.

Adapun PDI-P menunjuk Dede Indra Permana Soediro sebagai wakil ketua komisi III, sedangkan Golkar menempatkan sosok Sari Yuliati.

Kemudian Nasdem menunjuk Ahmad Sahroni untuk menduduki posisi wakil ketua komisi, dan PKB mengusung Rano Alfath.

Komisi III sendiri akan bertanggung jawab menangi isu-isu terkait penegakan hukum dan akan bermitra dengan 8 kementerian/lembaga, yakni:

1. Kejaksaan Agung

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan susunan anggota pada alat kelengkapan dewan (AKD) dalam rapat paripurna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Rapat penetapan ini dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Dilihat dalam susunan anggota Komisi III DPR RI, terlihat ada nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Apakah nama-nama keanggotaan fraksi-fraksi pada AKD sebagaimana yang telah ditayangkan dapat disetujui?" tanya Puan ke peserta rapat.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Adapun Komisi III DPR RI akan bermitra dengan kementerian dan lembaga yang terkait penegakan hukum.

Berikut daftar komposisi anggota Komisi III DPR RI:

Fraksi PDIP

1. Dede Indra Permana Soediro

2. Safaruddin

3. I Wayan Sudirta

4. H. Nasyirul Falah Amrul

5. Gilang Dhielafararez

6. Sudin

7. Stevano Rizki Adranacus

8. Pulung Agustanto

9. Hj. Dewi Yuliani

Fraksi Golkar

1. Sari Yuliati

2. Adies Kadir

3. Soedeson Tandra

4. Yulisman

5. Rikwanto

6. Mangihut Sinaga

7. Bambang Soesatyo

8. H. Benny Utama

Fraksi Gerindra

1. Habiburrokhman

2. Muhammad Rahul

3. Sufmi Dasco Ahmad

4. Bob Hasan

5. Martin D. Tumbelaka

6. Andi Amar Ma'ruf Sulaiman

7. Muhammad Rofiqi

Fraksi Nasdem

1. Ahmad Sahroni

2. Rudianto Lallo

3. Lola Nelria Oktavia

4. Nabil Husein Said Amin Alrasydi

5. Rusdi Masse Mappasessu

Fraksi PKB

1. Moh. Rano Alfath

2. Abdullah

3. Jazilul Fawaid

4. Cucun Ahmad Syamsurijal

5. Hasbiallah Ilyas

6. Rusdi Kirana

Fraksi PKS

1. Nasir Djamil

2. Adang Daradjatun

3. Habib Aboe Bakar Al Habsyi

4. KH. Surahman Hidayat

Fraksi PAN

1. Sarifuddin Sudding

2. Nazaruddin Dek Gam

3. Endang Agustina

4. Widya Pratiwi

Fraksi Partai Demokrat

1. Hinca Pandjaitan

2. Benny Kabur Rahman

3. Andi Muzzakkir Aqil

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal membantah bahwa kabar yang menyebut salah seorang pelaku perundungan di SMA Bina Nusantara (Binus) Simprug merupakan anak pimpinan partai politik.

Ade mengaku sudah mengecek data kependudukan para pelaku untuk memastikan kebenaran informasi soal adanya anak dari pimpinan partai politik tersebut.

“Kami sudah mengecek data kependudukan, kami sudah mengecek KK, hingga saat ini kami belum tahu yang dimaksud (pimpinan partai politik),” ujar Ade saat audiensi dengan Komisi III DPR RI, Selasa (17/9/2024).

Menurut Ade, penyidik bekerja berdasarkan fakta hukum dan tidak terpengaruh dengan latar belakang keluarga pelaku yang diduga anak pimpinan partai politik.

“Dari beberapa informasi yang disampaikan, yang disebut tadi ada beberapa partai, anak ketua partai, ataupun lain hal sebagainya, kami tentunya berdasarkan hukum, dan data yang ada,” kata Ade.

Diberitakan sebelumnya, RE (16), korban perundungan di SMA Binus Simprug mengungkapkan bahwa salah satu pelaku perundungan disebut-sebut sebagai anak pimpinan partai politik.

Hal itu diketahui RE saat para pelaku yang tergabung dalam geng sekolah mengintimidasinya agar tidak berbuat macam-macam selama di sekolah.

“Mereka mengatakan kepada saya, 'lu jangan macam-macam sama kita. Lu mau nyaman sekolah di sini, lu mau bisa kita tidak bully di sini. Lu harus bisa ngelayanin kita semua. Lu tahu enggak bapak kita siapa? Dia bapaknya ketua partai. Bapak dia DPR. Bapak dia MK,” ujar RE bersama keluarganya saat audiensi dengan Komisi III DPR RI, Selasa.

RE menyampaikan bahwa pelaku yang mengaku sebagai anak dari pimpinan partai politik itu berinisial M. Pada saat kejadian, M menyebut bahwa ayahnya berinisial A.

“Sahabat dari ketua geng ini mengakui, 'lu jangan macam-macam. Bapak gue ketua partai sekarang’. Bapak yang berinisial A. Anak yang berinisial M mengaku dan mengatakan itu kepada saya,” kata RE.

Dalam audiensi, Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman sempat menanyakan apa yang dilakukan anak A. RE mengatakan bahwa anak A tidak mememukul, tetapi kerap mengintimidasinya bersama anggota geng lainnya.

“Itu yang memukul kamu yang anak ketua partai?” tanya Habiburokhman.

“Dia tidak memukul saya, tapi dia secara intens mem-bully saya secara verbal. Dia selalu bersekongkol dengan gengnya, selalu mem-bully saya secara verbal. Selalu menghancurkan mental saya,” jawab RE.

Untuk diketahui, akhir-akhir ini ramai diperbincangkan kasus perundungan dan pelecehan seksual pada salah satu siswa di SMA BINUS Simprug.

Kejadian ini viral setelah orangtua siswa dan tim pengacaranya memasuki kawasan sekolah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Kasus dugaan perundungan ini semakin menarik perhatian publik ketika pelapor menceritakan kronologi versinya.

Di media sosial, sempat beredar video pernyataan pelapor yang menyebut dirinya telah dikeroyok oleh lebih dari 10 siswa dan dilecehkan di toilet sekolah.

Kuasa Hukum SMA Binus Simprug, Otto Hasibuan membantah telah terjadi perundungan di sekolah tersebut. Otto mengeklaim, yang terjadi sebenarnya adalah hanya perselisihan antar-siswa.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI menyetujui pagu anggaran 2025 untuk tiga lembaga yang menjadi mitra kerja, yaituBadan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Persetujuan itu diberikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Badan Narkotika Nasional atas pagu anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp2,45 triliun,” ujar Pangeran saat membacakan kesimpulan RDP di DPR, Senin (9/9/2024).

Selanjutnya, Komisi III DPR RI, kata Pangeran, dapat menerima penjelasan Sestama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atas pagu anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp626,3 miliar.

“Dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp650 miliar sekian, sehingga menjadi Rp877 miliar sekian,” lanjut dia.

Terakhir, Komisi III DPR RI juga dapat menerima penjelasan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atas Pagu Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp354,5 miliar

Dia mengatakan untuk proses berikutnya, Komisi III akan menyampaikan hasil rapat pembahasan anggaran 2025 ini kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

“Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan anggaran 2025 kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan,” tutup Pangeran.

Dalam rapat tersebut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya lega atas keputusan Komisi III DPR RI.

“Alhamdulillah setuju. Terima kasih banyak,” tutur Ivan.

Dalam rapat tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan anggaran Rp354,5 miliar akan terbagi sebesar Rp126,2 miliar untuk membiayai program pencegahan dan pemberantasan TPPU serta TPPT.

“Kedua, [untuk] program dukungan manajemen sebesar Rp228,3 miliar,” kata dia.

PPATK berkomitmen, lanjut Ivan, akan menggunakan anggaran tersebut guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK.

“Serta meningkatkan kinerja dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU [Tindak Pidana Pencucian Uang], TPPT [Tindak Pidana Pendanaan Terorisme], dan PPSPM [Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal],” pungkasnya. (Annisa Nurul Amara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak cukup ke Komisi III DPR dan Komisi Yudisial (KY), keluarga almarhum Dini Sera Afriyanti melaporkan tiga hakim yang memvonis bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tannur ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).

Keluarga Dini melaporkan ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ke Bawas MA melalui kuasa hukum mereka, Dimas Yemahura pada Rabu, 31 Juli 2024.

Ketiga hakim yang dilaporkan tersebut adalah Erintuah Damanik, Heru Hanindio dan Mangapul.

Dimas mengungkapkan, materi pelaporan terkait sifat dan etika hakim di dalam proses persidangan.

“Yang kedua adalah bagaimana hakim pada saat bersidang itu, menurut kami, tidak berjalan dengan fair, tidak berjalan dengan bagaimana peradilan itu berjalan dengan adil, jujur, dan bijaksana,” kata Dimas kepada awak media di Kantor Badan Pengawasan MA, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Dimas, saat pemeriksaan saksi dalam persidangan, ada sikap-sikap hakim yang tendensius.

“Menghentikan saksi pada saat memberikan keterangan dan terbukti dari hasil pertimbangan hakim kami ketahui, dari putusan yang bisa kita baca, Anda akan melihat adanya kontradiktif antara fakta hukum dan pertimbangan hakim,” ujarnya.

Mengadu ke DPR, KY dan MA akan dipanggil

Sebelum melapor ke Bawas MA, keluarga Dini sudah berusaha mencari keadilan dengan mendatangi komisi yang membawahi masalah hukum di DPR RI, yakni Komisi III pada Senin, 29 Juli 2024.

Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Menurut dia, sejumlah anggota Komisi III setuju menemui keluarga Dini meskipun DPR sedang masa reses.

"Alhamdulilah semua fraksi setuju ya termasuk Pak Adang Fraksi PKS setuju, hari ini hadir, dari korban kami dengar. Lalu, kami sebenarnya juga mengundang pakar hukum pidana Asep Iwan atau Kang Asep, untuk memberikan pendapatnya terkait perkara ini,” ujar Habiburokhman, Senin.

Dia pun menilai bahwa putusan bebas tersebut sangat tidak masuk akal jika dilihat dari rekaman video yang beredar di media sosial.

Sebagai seorang mantan advokat, Habiburokhman mengatakan, hakim seharusnya bisa menggunakan prinsip kesengajaan dengan sadar untuk tetap menghukum Ronald Tannur.

“Semestinya, menurut saya, hakim bisa menerapkan prinsip setidaknya ini prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Jadi kalau kita misalnya tidak berniat membunuh orang, tapi kita sadar apa yang kita lakukan kemungkinan besar bisa mengakibatkan orang meninggal dunia, itu masuk dalam gradasi kesengajaan dengan sadar kemungkinan,” katanya.

Usai melakukan audiensi dengan pihak keluarga korban, Habiburokhman menyebut bahwa Komisi III bakal memanggil KY dan MA secara terpisah.

Kemudian, dia mengungkapkan tiga kesimpulan yang didapatkan dari audiensi bersama keluarga korban dan sejumlah pihak terkait.

Pertama, Komisi III meminta MA dan KY segera memeriksa para hakim (Ketua Majelis: Erintuah Damanik, Anggota: Mangapul, Heru Hanindyo) yang termasuk dalam Majelis Hakim terkait perkara Almarhum Dini Sera Afriyanti (No.454/PID.B/2024/PN SBY) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, Komisi III DPR meminta Jaksa Agung untuk mengajukan Kasasi dengan memori kasasi yang kuat sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta mengajukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tannur kepada Kemenkumham sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, Komisi III DPR RI mewajibkan Lembaga Perindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga korban dan saksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Melapor ke KY

Usai meminta keadilan pada wakil rakyat, keluarga Dini juga melaporkan tiga hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur, terdakwa penganiayaan Dini hingga tewas, ke KY pada hari yang sama, yakni 29 Juli 2024.

"Kami melaporkan ke KY atas tiga majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas,” ujar Dimas Yemahura Alfaraouq.

“Semoga tiga majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari KY,” katanya lagi.

Sementara itu, Ayah Dini, Ujang Suherman berharap bisa mendapatkan keadilan dari pihak KY atas kasus kematian anaknya.

“Harapannya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan mudah-mudahan jaksa, hakim dan semua penegak hukum adil,” ujar Ujang.

Ujang menegaskan bahwa pihak keluarga sangat kecewa dengan vonis yang dijatuhkan hakim PN Surabaya terhadap terdakwa yang diduga telah membunuh anaknya, Ronald Tannur.

“Kecewa, walaupun orang bodoh apalagi orang pintar, (bilang) tidak masuk akal gitu (putusannya),” ujar Ujang.

Menanggapi pelaporan tersebut, Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, pihaknya belum mendapatkan salinan putusan perkara penganiayaan Dini Sera Afriyanti oleh terdakwa Ronald Tannur dari PN Surabaya.

Menurut Mukti, salinan putusan lengkap diperlukan KY untuk mendalami apakah ada pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam penanganan perkara tersebut.

“Sehingga, KY belum bisa mendalami dan mempelajari putusan tersebut yang biasanya menjadi indikasi-indikasi untuk kemungkinan adanya pelanggaran KEPPH,” kata Mukti dalam keterangan resminya kepada Kompas.com.

Kejagung Kasasi

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa jaksa penuntut umum (JPU) akan melakukan kasasi atas vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak anggota DPR Edward Tannur yang didakwa menganiaya pacarnya, Dini Sera Afriyanti (29) hingga meninggal pada 4 Oktober 2023.

"Kita akan mengambil langkah hukum kasasi karena hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar pada 25 Juli 2024.

Harli menyebut, pertimbangan hakim PN Surabaya tidak mempunyai dasar yang jelas dan tidak benar-benar mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh JPU.

"Pertimbangan hakim yang didasarkan hanya pada tidak ada saksi sangat tidak beralasan karena hakim tidak secara utuh mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh JPU misalnya bukti CCTV," ujarnya.

Namun, menurut Harli, JPU juga masih menunggu salinan putusan pengadilan terkait kasus ini sebagai dasar penyusunan memori kasasi.

Harli menyebut, JPU memiliki waktu 14 untuk menyusun dan mengajukan memori kasasi.

"Ada waktu 14 hari untuk menyatakan kasasi dan 14 hari setelah itu untuk mengajukan memori kasasinya," katanya.

Kejadian dan putusan hakim

Kejadian penganiayaan itu bermula ketika Gregorius Ronald Tannur dan pacarnya makan bersama di G-Walk, Lakarsantri, Surabaya pada 3 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB.

Kemudian, keduanya dihubungi oleh seorang teman untuk pergi ke tempat karaoke di Jalan Mayjend Jonosoewojo, Surabaya.

“Pukul 21.00 WIB, DSA dan GRT (Ronald) datang ke tempat karaoke di ruangan tujuh dan bergabung dengan rekannya. Berkaraoke sambil meminum minuman keras," kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce, dikutip dari Kompas.com pada 6 Oktober 2023.

Namun, Ronald dan korban terlibat cekcok di tempat karaoke tersebut pada 4 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 WIB.

Pasma mengatakan, salah seorang petugas yang berada di dekat lokasi kejadian juga sempat melihat cekcok itu.

"(Ronald) menendang kaki kanan hingga korban terjatuh sampai posisi duduk. Lalu GRT memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman keras," kata Pasma.

Tak sampai di situ, Ronald masih menganiaya DSA menggunakan mobil bernomor polisi B 1744 VON hingga terseret setidaknya sejauh lima meter.

Namun, dikutip dari laman mahkamahagung.go.id, majelis hakim menilai bahwa dari hasil rekaman CCTV menunjukkan posisi mobil Ronald dari posisi terparkir, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti.

"Sedangkan keberadaan posisi diri korban Dini Sera Afrianti berada di sebelah kiri di luar dari alur kendaraan yang dikendarai terdakwa," kata Hakim.

Kemudian, majelis hakim mengutip keterangan Ahli Keselamatan Berkendara atau Kecelakaan Lalu Lintas Eddy Suzendi.

"Bahwa ketika seseorang duduk di luar sebelah kendaraan maka dia akan menerima traksi/gesekan dari permukaan yang dia duduk, ketika dia duduk apabila tarikan kuat maka dia akan terseret. Kedua, ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrivugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kesat dan seretan akan panjang danketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbuang dan menjauh".

"Yang kedua adalah gaya Inersiah yaitu gaya dimana pada saat dia diamkan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut maka akan keluar dari gaya".

Dengan begitu, majelis hakim pun berpendapat bahwa Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap seluruh dakwaan penuntut umum.

"Menimbang bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut," kata hakim.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah umpatan terucap dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi III DPR dengan kuasa hukum dan keluarga almarhum Dini Sera Afriyanti (29), korban dari Gregorius Ronald Tannur, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (29/7/2024).

Saat itu Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni meminta keterangan dari kuasa hukum keluarga Dini, Dimas Yemahura Alfarauq, ihwal jalannya persidangan kasus pembunuhan oleh tersangka Ronald Tannur. Dia bingung karena di dalam persidangan seakan berkesimpulan bahwa Dini meninggal karena alkohol.

"Sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban? Ada. Apakah itu menyebabkan kematian? Ahli forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian, yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut dada dan hati," jelas kuasa hukum keluarga Dini, Dimas dalam rapat.

Dengar penjelasan tersebut, Sahroni pun mengeluarkan umpatan Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik yang memimpin persidangan saat itu.

"Hakim brengsek," ujarnya dengan nada tinggi.

Tak hanya Sahroni, Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman juga sempat mengucapkan umpatan. Ketika itu, Habiburokhman meminta kuasa hukum untuk menampilkan foto korban sebelum diautopsi.

Kuasa hukum pun menampilkan foto lengan korban yang tampak ada bekas ban mobil kendaraan tersangka Ronald Tannur. Habiburokhman melemparkan umpatan ke Ronal Tannur yang merupakan putra dari anggota DPR RI nonaktif Fraksi PKB Edward Tannur.

"Astagfirullahaladzim, ya Allah, biadab banget ini," katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memutus bebas terdakwa Ronald Tannur atas dakwaan terkait pembunuhan Dini. Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik menyatakan Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ujarnya di Surabaya, Rabu (24/7/2024).

Atas putusan tersebut, Komisi III DPR menyatakan akan memanggil Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) untuk mendalami kasus almarhum Dini. Komisi III berpendapat, terdapat banyak kejanggalan dari putusan PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur.