Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan outlook atau proyeksi realisasi investasi sebesar Rp6.350 triliun selama 2019—2024 atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rosan menjelaskan realisasi investasi mencapai Rp5.931 triliun sejak 2019 hingga semester I/2024. Dia pun menegaskan angka tersebut masih akan bertambah hingga pemerintahan Jokowi berakhir nanti.

"Selama periode Kabinet Indonesia Maju sampai dengan Juni 2024, terdapat realisasi investasi sebesar Rp5.931,3 triliun yang diperkirakan sampai dengan akhir September 2024 ini akan mencapai Rp6.350 triliun," jelas Rosan ketika berikan pidato dalam Anugerah Layanan Investasi 2024 di Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini merincikan terjadi pertumbuhan realisasi investasi ±18% setiap tahunnya. Lalu, ada peningkatan investasi sebesar 90,2% dibandingkan periode pertama pemerintahan Jokowi (2014—2019).

Bahkan, Rosan mengklaim kini investasi sudah tidak Jawasentris. Menurutnya, sebaran investasi sudah lebih banyak di luar Pulau Jawa sejak 2020.

"Pencapaian realisasi investasi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah direspons sangat baik, direspons sangat positif," katanya.

Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 7.188.479 orang selama periode kedua Jokowi.

Rosan menegaskan penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu tantangan terbesar pemerintah sehingga harus tetap menjadi fokus ke depannya.

"Dari sisi penciptaan lapangan kerja, juga tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju adalah 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia atau rata-rata kurang lebih pertahunnya 1.437.695," ujarnya.

Sebagai perbandingan, dikutip dari dataindonesia.id, setidaknya ada 7.429.200 tenaga kerja yang terserap selama 2014—2019 atau periode pertama pemerintahan Jokowi. Artinya, realisasi penyerapan tenaga kerja periode kedua pemerintahan Jokowi lebih rendah daripada periode pertamanya (lebih rendah sekitar 240.721 tenaga kerja).

Rosan turut mengungkapkan Kementerian Investasi/BKPM telah mengeluarkan perizinan berusaha berbasis resiko sebanyak 10.382.846 NIB (nomor induk berusaha) selama 4 Agustus 2021 sampai dengan 27 September 2024.

Perizinan berusaha itu dikeluarkan melalui sistem Online Single Submission. Rosan pun meyakini, capaian menunjukkan bahwa perizinan berusaha sudah semakin mudah didapatkan. "Dan mayoritas dari izin yang kita berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah," ungkapnya.