Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan merilis regulasi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka, tepatnya pada Oktober 2024.

Keberadaan eSIM diharapkan bisa menciptakan efisiensi biaya pada masing-masing provider sehingga akan menekan biaya produksi kartu SIM fisik menjadi lebih efisien. Bukan hanya itu, Kemenkominfo juga menaruh harapan adanya eSIM bisa menghindari kartu SIM yang hilang.

Namun demikian, Kemenkominfo menekankan bahwa penggunaan eSIM tergantung dari kesiapan masing-masing provider. Artinya, pemerintah tak bisa melakukan migrasi penggunaan kartu SIM fisik menjadi eSIM secara drastis.

Pengamat Telekomunikasi sekaligus Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) Agung Harsoyo mengatakan bahwa pasar telekomunikasi akan tetap menyediakan eSIM dan kartu SIM fisik.

“Di market masih akan tetap ada dua pilihan, handphone dengan e-SIM atau beli SIM card. Saya menduga masih akan seperti itu minimal lima tahun ke depan. Proporsinya bisa berubah seiring waktu,” ujar Agung kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Ke depan, dia memperkirakan teknologi SIM card akan mirip dengan teknologi jaringan 2G. Sebab, di beberapa lokasi masih dipertahankan meski saat ini sudah memasuki era 5G. “Meski telah ada kelanjutan e-SIM berupa i-SIM [integrated SIM],” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa biaya produksi yang digelontorkan pemain provider akan jauh lebih efisien dengan adanya eSIM, meski tak terlalu besar.

Meski begitu, Heru menyebut bahwa operator seluler harus tetap memproduksi kartu SIM fisik. “Operator seluler harus tetap memproduksi SIM card, sampai SIM card tidak dibutuhkan, karena nggak semua HP itu bisa eSIM,” ujar Heru kepada Bisnis.

Pasalnya, Heru menjelaskan bahwa tidak semua perangkat handphone bisa menggunakan layanan eSIM. Sehingga, lanjut dia, regulasi terkait eSIM tidak ada unsur paksaan.

Di samping itu, dia menambahkan, perlu adanya pengaturan terkait registrasi yang harus dijalankan eSIM, seperti SIM card agar tidak ada penyalahgunaan eSIM. Bukan hanya itu, dia juga mengimbau pemerintah agar melakukan biometrik eSIM agar penyalahgunaan nama atau alamat tidak terjadi.

“Kita harus hati-hati dengan eSIM, karena eSIM ternyata bsia dipakai di luar negeri, ini sudah mulai ada jual beli eSIM, kita bisa pakai eSIM dari luar negeri atau dari Indonesia bisa dijual di luar negeri,” tuturnya.

Dari operator seluler, PT XL Axiata Tbk. (EXCL) mengungkap bahwa saat ini eSIM XL Axiata sudah mulai banyak digunakan oleh pelanggan. Namun, emiten bersandi saham EXCL itu mengaku keberadaan eSIM perusahaan masih perlu untuk terus ditingkatkan.

Sebab, masih banyak juga pelanggan yang menggunakan kartu SIM fisik XL Axiata. Alhasil, kartu SIM fisik dan eSIM tetap perlu untuk diakomodir sehingga ketersediaan SIM card fisik untuk saat ini juga masih dibutuhkan.

Meski begitu, Head of External Communications XL Axiata Henry Wijayanto menyatakan bahwa produksi kartu SIM fisik bisa mulai dikurangi.

“Secara bertahap, tentunya ketersediaan SIM card fisik bisa mulai dikurangi selaras dengan semakin meningkatnya pemanfaatan eSIM oleh masyarakat,” kata Henry kepada Bisnis.

Hingga saat ini, jumlah pengguna eSIM XL Axiata sudah mencapai lebih dari 460.000 pengguna dan terus mendapatkan respons yang positif dari masyarakat. Angka ini merupakan pengguna campuran, baik dari yang beralih menggunakan SIM fisik ataupun pengguna baru eSIM.

Henry menuturkan bahwa sejak awal perusahaan selalu turut serta dalam diskusi dengan pemerintah mengenai pembahasan aturan mengenai eSIM.

EXCL pun berharap pengaturan mengenai E-SIM dapat mengakomodir dan menjadi stimulus penetrasi penggunaan e-SIM ke depannya. Terlebih, menurutnya, banyak manfaat dari adanya penggunaan eSIM ini, baik bagi operator dan maupun bagi pengguna atau masyarakat.

“Kami berpandangan kehadiran eSIM penting sehingga sampai dengan saat ini kami juga telah mengadopsi dan mendorong masyarakat untuk bisa memanfaatkan kehadiran teknologi tersebut,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan regulasi terkait Embedded Subscriber Identity Module (eSim) akan meluncur pada Oktober 2024, sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Perlu diketahui, pemain provider di Tanah Air sudah meramaikan bisnis eSIM yang memungkinkan para pelanggan mengakses jaringan ke perangkat tanpa menggunakan kartu SIM fisik. Mereka di antaranya Indosat, Smartfren, XL Axiata, hingga Telkomsel.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa tak lama lagi Kemenkominfo akan merilis regulasi eSIM, tapi dengan kebijakan yang sama seperti SIM.

“Saat ini kan kita masih SIM card. Ke depan sudah mulai [menggunakan eSIM], bahkan sudah masuk eSIM. Jadi tanpa lagi SIM card, dengan eSIM sudah bisa. Namun kebijakannya masih sama, jadi harus menggunakan ID [identitas] di Indonesia,” kata Wayan dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Direktur Telekomunikasi Kemenkominfo, Aju Widya Sari, mengatakan bahwa regulasi eSIM sedang dalam tahap finalisasi dan menanti harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pasalnya, penyusunan naskah akademis hingga konsultasi publik terkait regulasi eSIM sudah dilakukan di awal 2024.

“Targetnya, harapannya [regulasi eSIM selesai] itu Oktober, harapannya, ya. Oktober tahun ini, mudah-mudahan bisa segeralah,” ungkap Aju.

Nantinya, regulasi eSIM akan mengatur berbagai hal, mulai dari format penomoran. Dalam hal ini, akan ada pembagian antara penomoran untuk mesin dan pengguna. Regulasi tersebut juga akan mengatur sistem provisioning, profiling eSIM, hingga registrasi pelanggan.

Aju menjelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan tetap berlaku. Artinya, skema registrasi prabayar tetap sama dengan pada regulasi sebelumnya.

“Nggak ada perubahan sebetulnya. Hanya memang wajib meregistrasikan pelanggannya,” jelasnya.

Kendati demikian, Kemenkominfo menyampaikan bahwa penggunaan eSIM tidak diwajibkan untuk semua penyelenggara operator seluler, melainkan hanya penyelenggara yang siap untuk eSIM.

“Kalau memang masih belum, masih base kartu fisik, berjalan saja dengan kartu fisik,” ujarnya.

Dengan adanya regulasi eSIM, Aju menuturkan rantai bisnis di industri telekomunikasi akan berubah, salah satunya dari distribusi kartu fisik menjadi sistem provisioning.

Menurutnya, para penyelenggara akan menangkap peluang dengan regulasi eSIM, seperti adanya kerja sama antara pihak ketiga lagi lainnya dengan para penyelenggara komunikasi untuk melakukan provisioning. Bahkan, Kemenkominfo juga menyebut regulasi eSIM bisa menciptakan efisiensi biaya pada masing-masing provider.

“Tetapi memang kartu fisik itu sebenarnya biaya. Jadi yang tidak efisien menjadi efisien akhirnya. Jadi penyebaran distribusi kartu fisik yang sekian banyaknya di masyarakat jadi mungkin akan mengalami efisiensi. Jadi secara produksi kartu fisik juga akan mengalami efisiensi,” terangnya.

Dia menambahkan, keberadaan eSIM juga bermanfaat untuk pengguna, yakni menghindari kartu hilang. Serta, secara pemanfaatan inovasi untuk pelanggan pada saat menggunakan handset menjadi lebih banyak.

“Tetapi tetap, basisnya bukan wajib,” imbuhnya.

Aju menekankan bahwa penggunaan eSIM tergantung dari kesiapan masing-masing provider. Namun yang jelas, kata dia, Kemenkominfo akan merilis regulasi terkait eSIM. Dia pun menjelaskan bahwa pemerintah tak bisa melakukan perpindahan jaringan SIM menjadi eSIM secara langsung.

“Kalau yang siap mau eSIM, ada regulasinya. Kalau masih fisik, ya, tetap masih ada [regulasinya]. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung melakukan migrasi secara drastis, mengikuti apa yang disiapkan di pasar,” terangnya.