Jakarta: Bloatware di Android merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang sudah diinstal sebelumnya pada perangkat oleh produsen atau operator seluler. Aplikasi ini sering kali tidak diinginkan oleh pengguna, karena memakan penyimpanan, RAM, dan terkadang bahkan memperlambat kinerja perangkat.

Baca juga: Cara Menghapus Aplikasi Bawaan di HP Android

Menghapus Bloatware bisa membantu upaya mengosongkan ruang penyimpanan, mengurangi penggunaan RAM dan baterai serta meningkatkan performa perangkat dengan mengurangi aplikasi yang berjalan di latar belakang.

Bloatware biasanya mencakup aplikasi seperti layanan operator, game, aplikasi media sosial, atau aplikasi yang berfungsi sebagai duplikat dari fungsi dasar perangkat (misalnya, aplikasi galeri atau browser selain yang disediakan oleh Google).

Kemudian apakah Bloatware aman untuk dihapus?

Pada umumnya, menghapus bloatware aman, terutama jika aplikasi tersebut tidak penting untuk fungsi utama sistem.

Sebagian besar bloatware termasuk aplikasi pihak ketiga aman untuk dihapus. Misalnya, aplikasi media sosial yang sudah diinstal sebelumnya atau aplikasi game.Menghapus aplikasi-aplikasi ini tidak akan memengaruhi fungsi dasar perangkat Android.
Sedangkan aplikasi sistem merupakan beberapa aplikasi yang diinstal oleh produsen atau Google yang merupakan bagian penting dari sistem operasi Android. Menghapus aplikasi-aplikasi ini bisa menyebabkan masalah pada stabilitas atau fungsi sistem.

Misalnya, jika aplikasi sistem seperti Google Play Services atau Google Play Store dihapus, beberapa fungsi dasar Android mungkin tidak berjalan.

Cara menghapus Bloatware:

-Melakukan Disable (Nonaktifkan):

Jika kamu tidak bisa menghapus bloatware secara langsung, kamu bisa menonaktifkan aplikasi tersebut. Ini akan menghentikan aplikasi dari berjalan di latar belakang dan memakan sumber daya perangkat.

-Uninstall (Copot Pemasangan):

Jika perangkat Android kamu di-root, kamu bisa sepenuhnya menghapus aplikasi bloatware. Namun, rooting perangkat bisa membatalkan garansi dan berisiko mengganggu stabilitas sistem.

Menghapus bloatware umumnya tidak memengaruhi keamanan perangkat, namun perlu berhati-hati dalam menghapus aplikasi yang mungkin berfungsi untuk menjaga koneksi jaringan atau fungsi perangkat lunak penting. Sebelum menghapus aplikasi, pastikan untuk mencari tahu fungsinya.

Sebagai kesimpulan, menghapus atau menonaktifkan bloatware dapat membantu meningkatkan kinerja perangkat Android. Namun, penting untuk berhati-hati dan menghindari penghapusan aplikasi sistem yang vital.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA - Operator seluler perlu mengeluarkan ongkos tambahan untuk membeli perangkat dan biaya akses ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri jika pemerintah menerapkan sistem pendaftaran prabayar lewat biometrik.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef M. Edward mengatakan kebijakan baru biometrik akan memaksa operator mengeluarkan ongkos regulasi lebih besar, baik untuk pengadaan perangkat biometrik hingga ongkos operasional untuk mengakses data.

“Pasti dengan tambahan alat dan akses ke database kependudukan perlu biaya tambahan, sehingga akan menambah biaya akibat regulasi,” kata Ian kepada Bisnis, Selasa (15/10/2024).

Seperti diketahui, pada 2025 Dukcapil menerapkan tarif bagi siapapun yang mengakses data kependudukan. Biaya dihitung berdasarkan hit dan kualitas data yang diambil.

Untuk mengakses data nomor induk kependudukan (NIK) untuk validasi kartu sim, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.000 untuk satu kali akses atau hit sementara itu untuk biometrik sidik jari Rp2.000/hit dan biometrik face recognition sebesar Rp3.000/hit

Sementara itu rasio ongkos regulator yang dipikul operator seluler dibandingkan dengan pendapatan sudah mencapai 12,2% atau di di atas pajak pertambahan nilai (PPN) yang per Oktober 2024 masih 11%.

Rasio ongkos regulator itu juga merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan jumlah rerata negara di Asia Tenggara dan global.

Ian mengatakan meski membutuhkan ongkos besar namun secara keamanan, biometrik lebih terjamin dibandingkan dengan registrasi kartu sim dengan SMS.

Dia memperkirakan tahun depan beberapa wilayah di Tanah Air dapat diterapkan pendaftaran dengan biometrik, seiring dengan penetrasi smartphone yang makin merata di daerah perkotaan.

“Tahun depan tepat, karena sebenarnya perangkat sudah banyak termasuk sudah ada di handset,” kata Ian.

Sementarara itu Direktur Eksektuif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan implementasi biometrik baru dapat dilakukan jika pemerintah dapat menjamin data masyarakat tidak bocor.

Dia khawatir dengan mengantongi data biometrik wajah atau sidik jari pengguna, jika terjadi kebocoran data akan terjadi dampak yang lebih fatal ketimbang saat registrasi masih menggunakan sistem SMS.

“Kalau bocor habis kita karena sudah ada data lengkap, nama, NIK, jenis kelamin, wajah, nomor hp dan biometrik,” kata Heru,

Bagi bisnis operator, Heru sependapat bahwa operator seluler akan mendapat data pelanggan yang lebih berkualitas. Namun, tidak dipungkiri bahwa operator seluler juga akan makin sulit mendapat pelanggan baru karena sistem registrasi makin ketat.

“Nanti akan ada pengurangan jumlah pengguna, tetapi itu memang pengguna yang menggunakan smartphone untuk penipuan, kejahatan siber dan lain-lain. Sementara yang pengguna baik-baik akan bertahan,” kata Heru.

kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan tidak ada lagi peniupan setelah operator seluler mulai menerapkan biometrik untuk registrasi kartu prabayar.

Diketahui beberapa waktu lalu, kepolisian menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan kartu sim.

Pelaku memasukan data masyarakat yang telah bocor dari berbagai sumber ke dalam kartu sim yang dibeli. Total ada 4.000 kartu sim yang rencananya akan diisi oleh oknum menggunakan aplikasi.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa dengan diterapkannya biometrik untuk registrasi kartu, kasus penipuan registrasi prabayar akan turun drastis bahkan menghilang..

“Jadi tidak ada lagi penipuan-penipuan registrasi prabayar, sehingga nomor itu tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain karena sudah menggunakan NIK, No.KK dan face recognition ini. [berlaku] mudah-mudahan tahun depan, ” kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Lebih lanjut, dengan sudah adanya operator selular yang menerapkan biometrik untuk registrasi kartu prabayar, Wayan menyebut operator sudah menjalankan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dimana, operator sudah menerapkan standar Know Your Customer (KYC) untuk memastikan validitas data pelanggan serta mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan identitas pelanggan.

“Artinya pada saat registrasi online maupun sendiri datang ke gerai dengan adanya face recognition, nanti ditambah sehingga NIK No KK ditambah wajah aslinya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan tidak ada lagi peniupan setelah operator seluler mulai menerapkan biometrik untuk registrasi kartu prabayar.

Diketahui beberapa waktu lalu, kepolisian menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan kartu sim.

Pelaku memasukan data masyarakat yang telah bocor dari berbagai sumber ke dalam kartu sim yang dibeli. Total ada 4.000 kartu sim yang rencananya akan diisi oleh oknum menggunakan aplikasi.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa dengan diterapkannya biometrik untuk registrasi kartu, kasus penipuan registrasi prabayar akan turun drastis bahkan menghilang..

“Jadi tidak ada lagi penipuan-penipuan registrasi prabayar, sehingga nomor itu tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain karena sudah menggunakan NIK, No.KK dan face recognition ini. [berlaku] mudah-mudahan tahun depan, ” kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Lebih lanjut, dengan sudah adanya operator selular yang menerapkan biometrik untuk registrasi kartu prabayar, Wayan menyebut operator sudah menjalankan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dimana, operator sudah menerapkan standar Know Your Customer (KYC) untuk memastikan validitas data pelanggan serta mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan identitas pelanggan.

“Artinya pada saat registrasi online maupun sendiri datang ke gerai dengan adanya face recognition, nanti ditambah sehingga NIK No KK ditambah wajah aslinya,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, Dua operator seluler besar di Tanah Air, Telkomsel dan XL Axiata, mulai menjajal penerapan biometrik pengenalan wajah untuk registrasi kartu prabayar guna mencegah praktik penipuan dan meningkatkan keamanan data.

Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu Basuki Sigit mengatakan teknologi biometrik pengenalan wajah ini diharapkan dapat melengkapi metode validasi yang telah ada, seperti penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

Teknologi biometrik diterapkan untuk memfasilitasi proses registrasi kartu prabayar dan ganti kartu melalui mesin layanan mandiri Telkomsel, GraPARI, dan GraPARI Online agar layanan menjadi lebih aman, cepat, dan efisien.

“Solusi teknologi terkini ini tidak hanya mempermudah dan mempercepat proses validasi pelanggan, tetapi juga memperkuat perlindungan data pribadi,” kata Sigit dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (5/10/2024).

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi prihatin dengan kondisi operator seluler. Hal ini tercermin dari pertumbuhan industri yang hanya 2,3% per tahun.

Bahkan satu operator seluler disebut sudah mengalami pertumbuhan yang negatif. Oleh karena itu, Budi Arie berencana bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas soal stimulus.

"Kalau tidak salah angkanya, ini juga saya juga ingin bicara dengan Menteri Keuangan, ini udah agak dying nih seluler karena growth-nya sudah 2,3% per tahun. Dan satu opsel (operator seluler) saya nggak usah sebut, sudah negatif growth," katanya dalam acara Sarasehan Kadin Indonesia, Kamis (3/10/2024).

Menurutnya, stimulus memang diperlukan untuk mendukung industri tersebut. Apalagi sumbansing operator seluler bagi perekonomian mencapai Rp 200, selain turunannya yang mencapai Rp 500-600 triliun.

"Jadi bahaya kan, ini industri sudah kurang sehat kan. Kalau udah cuma tumbuh 2,3% ada satu opsel yang sudah negatif growth, jadi perlu ada stimulus supaya bisa men-drive. Karena kontribusi opsel itu hampir Rp 200 triliun per tahun. Sementara ekonomi ikutannya sudah sekitar Rp 500-600 triliun," tuturnya.

Pada kesempatan itu ia membahas soal peran operator seluler sebagai tulang punggung penyedia infrastruktur digital. Di sisi lain Kominfo mendorong investasi infrastruktur digital, khususnya demi memperbaiki kualitas internet Tanah Air.

Ia menilai ada perbaikan kecepatan internet dalam 10 tahun terakhir mencapai dua kali lipat. Namun capain itu belum cukup dan masih tertinggal jauh dari negara lain.

"Tahun 2014 sampai 2024 kecepatan internet kita meningkat 10 kali lipat. 205 itu kecepatan internet kita 2,5 Mbps, average. 2024 sudah 25 Mbps, 10 kali lipat. Tapi kalau dibanding CHina udah 160 Mbps. Karena itu kita targetkan minimal dalam 5 tahun ke depan sudah 100 mbps. Belum lagi kalau nani AI muncul, karena AI itu harus 500 mbps sampai 1 Gbps," tutupnya.

(ily/hns)

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkap kecepatan internet Indonesia sudah meningkat 10 kali lipat selama 10 tahun terakhir. Namun, data Speedtest mengungkap RI masih terbelakang secara global.

"Kecepatan internet di Indonesia telah meningkat sepuluh kali lebih cepat. Pada tahun 2014, kecepatan internet rata-rata mencapai 2,5 Mbps. Satu dekade kemudian, pada Tahun 2024, kecepatan internet rata-rata telah meningkat menjadi 25 Mbps," demikian keterangan pers Kominfo, dikutip dari situsnya, Jumat (30/8) malam.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan momentum kemajuan dimulai saat Presiden Joko Widodo meluncurkan layanan telekomunikasi 4G di frekuensi 1.800 Mhz secara nasional.

"Jumat sore, 11 Desember 2015 atau sembilan tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo peluncurkan layanan 4G di frekuensi 1.800 Mhz secara nasional, di Museum Nasional, Jakarta Pusat," kata dia, dalam sambutan Peluncuran Film Dokumenter 'Derang Daring' di Jakarta, Jumat (30/8).

Menurutnya, peluncuran layanan 4G menjadi langkah krusial dan tonggak penting dalam evolusi teknologi digital di Indonesia. Lima penyelenggara layanan telekomunikasi besar yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL, Hutchison 3, dan Smartfren, mulai mengoperasikan layanan 4G.

"Dengan kehadiran teknologi 4G LTE pada frekuensi 1.800 MHz, masyarakat Indonesia kini dapat menikmati akses internet dengan kecepatan dan kemampuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan teknologi sebelumnya," tandasnya.

Menkominfo menyatakan layanan 4G juga mendorong revolusi digital yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital.

"Saat peluncuran 4G LTE sembilan tahun lalu di Musem Gajah, Presiden Jokowi menyampaikan harapan revolusi digital akan mendorong revolusi ekonomi. Pernyataan tersebut terbukti benar karena perekonomian digital Indonesia tumbuh pesat, bahkan mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan pandemi Covid-19," jelasnya.

Menkominfo menyatakan perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan transformasi digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet dan peningkatan infrastruktur digital, terutama di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Terluar (3T).

"Kami mengamati dampak dari kehadiran internet di daerah 3T dan bagaimana hal tersebut telah mengubah perekonomian dan kehidupan masyarakat setempat," tegasnya.

Budi Arie menekankan pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah, industri, maupun pemangku kepentingan lain.

"Capaian ini adalah fondasi bagi pemerintah untuk terus mendorong transformasi digital, memperkuat ekonomi, dan mempersiapkan Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju pada tahun 2045," tandasnya.

Berdasarkan data Speedtest Global Index dari Ookla, peringkat Indonesia saat ini masih ada di tingkat bawah.

Dalam hal kecepatan sinyal seluler (mobile), dari 111 negara yang didata, Indonesia ada di ranking 82. Kecepatan downloadnya, menurut data per Juli, mencapai 29,05 Mbps, dengan upload 13,58 Mbps.

Bandingkan dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang ada di peringkat teratas. Kecepatan downloadnya 359,85 Mbps, kecepatan upload 26,08 Mbps.

Dalam hal kecepatan jaringan tetap (fixed broadband), Indonesia ada di peringkat 121 dari total 162 negara.

Kecepatan download di RI terdata 31,75 Mbps, kecepatan upload 19,13 Mbps. Juaranya kembali UEA dengan kecepatan unduh 291,85 Mbps, dan kecepatan unggah 140,04 Mbps.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan regulasi terkait Embedded Subscriber Identity Module (eSim) akan meluncur pada Oktober 2024, sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Perlu diketahui, pemain provider di Tanah Air sudah meramaikan bisnis eSIM yang memungkinkan para pelanggan mengakses jaringan ke perangkat tanpa menggunakan kartu SIM fisik. Mereka di antaranya Indosat, Smartfren, XL Axiata, hingga Telkomsel.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa tak lama lagi Kemenkominfo akan merilis regulasi eSIM, tapi dengan kebijakan yang sama seperti SIM.

“Saat ini kan kita masih SIM card. Ke depan sudah mulai [menggunakan eSIM], bahkan sudah masuk eSIM. Jadi tanpa lagi SIM card, dengan eSIM sudah bisa. Namun kebijakannya masih sama, jadi harus menggunakan ID [identitas] di Indonesia,” kata Wayan dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Direktur Telekomunikasi Kemenkominfo, Aju Widya Sari, mengatakan bahwa regulasi eSIM sedang dalam tahap finalisasi dan menanti harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pasalnya, penyusunan naskah akademis hingga konsultasi publik terkait regulasi eSIM sudah dilakukan di awal 2024.

“Targetnya, harapannya [regulasi eSIM selesai] itu Oktober, harapannya, ya. Oktober tahun ini, mudah-mudahan bisa segeralah,” ungkap Aju.

Nantinya, regulasi eSIM akan mengatur berbagai hal, mulai dari format penomoran. Dalam hal ini, akan ada pembagian antara penomoran untuk mesin dan pengguna. Regulasi tersebut juga akan mengatur sistem provisioning, profiling eSIM, hingga registrasi pelanggan.

Aju menjelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan tetap berlaku. Artinya, skema registrasi prabayar tetap sama dengan pada regulasi sebelumnya.

“Nggak ada perubahan sebetulnya. Hanya memang wajib meregistrasikan pelanggannya,” jelasnya.

Kendati demikian, Kemenkominfo menyampaikan bahwa penggunaan eSIM tidak diwajibkan untuk semua penyelenggara operator seluler, melainkan hanya penyelenggara yang siap untuk eSIM.

“Kalau memang masih belum, masih base kartu fisik, berjalan saja dengan kartu fisik,” ujarnya.

Dengan adanya regulasi eSIM, Aju menuturkan rantai bisnis di industri telekomunikasi akan berubah, salah satunya dari distribusi kartu fisik menjadi sistem provisioning.

Menurutnya, para penyelenggara akan menangkap peluang dengan regulasi eSIM, seperti adanya kerja sama antara pihak ketiga lagi lainnya dengan para penyelenggara komunikasi untuk melakukan provisioning. Bahkan, Kemenkominfo juga menyebut regulasi eSIM bisa menciptakan efisiensi biaya pada masing-masing provider.

“Tetapi memang kartu fisik itu sebenarnya biaya. Jadi yang tidak efisien menjadi efisien akhirnya. Jadi penyebaran distribusi kartu fisik yang sekian banyaknya di masyarakat jadi mungkin akan mengalami efisiensi. Jadi secara produksi kartu fisik juga akan mengalami efisiensi,” terangnya.

Dia menambahkan, keberadaan eSIM juga bermanfaat untuk pengguna, yakni menghindari kartu hilang. Serta, secara pemanfaatan inovasi untuk pelanggan pada saat menggunakan handset menjadi lebih banyak.

“Tetapi tetap, basisnya bukan wajib,” imbuhnya.

Aju menekankan bahwa penggunaan eSIM tergantung dari kesiapan masing-masing provider. Namun yang jelas, kata dia, Kemenkominfo akan merilis regulasi terkait eSIM. Dia pun menjelaskan bahwa pemerintah tak bisa melakukan perpindahan jaringan SIM menjadi eSIM secara langsung.

“Kalau yang siap mau eSIM, ada regulasinya. Kalau masih fisik, ya, tetap masih ada [regulasinya]. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung melakukan migrasi secara drastis, mengikuti apa yang disiapkan di pasar,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan penggelaran infrastruktur bersama di Ibu Kota Negara (IKN) sulit terealisasi karena pertimbangan bisnis. Alhasil, masing-masing operator membangun jaringan di ibu kota baru itu.

Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo Aju Widya Sari mengatakan untuk melakukan sharing infrastruktur telekomunikasi diperlukan kesepakatan bisnis antar operator.

Kesamaan misi ini kemudian menjadi hambatan dalam melakukan sharing infrastruktur telekomunikasi yang seharusnya memberikan efisiensi dalam penggelaran jaringan telekomunikasi.

“Secara regulasi memang ada, tetapi dalam komersial menjadi hal yang tidak terwujud. Karena usuan sharing bersifat komersial dan bisnis,” kata Aju pada acara Bisnis indonesia Forum Sektor Teknologi Dikepung Masalah, Bagaimana Arah Industri ke Depan, Rabu (21/8/2024).

Aju berharap ke depan berbagi infrastruktur telekomunikasi dapat tercapai. Operator seluler juga diharapkan lebih mengedepankan fungsi dibandingkan dengan aspek komersial.

Sementara itu, khusus di IKN, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel membangun sebanyak 19 menara (tower) telekomunikasi dengan konsep desain kamuflase.

MTEL juga mengoperasikan teknologi antena bersama yang dapat digunakan oleh lebih dari 1 operator seluler. Dengan antena bersama ini, efisisiensi akan terjadi dari sisi operator seluler dan pemilik menara.

Dari sisi operator, mereka tidak perlu berinvestasi di antena. Cukup menyiapkan perangkat aktif atau di bawah. Sementara itu bagi pemain menara, jumlah antena yang dapat tertempel di atas menara bisa lebih banyak dengan jumlah penyewa yang lebih gemuk.

Direktur Bisnis Mitratel Agus Winarno mengatakan keberadaan menara tersebut menandakan bentuk dukungan perseroan terhadap pembangunan IKN.

“Hari ini kita hadir dengan 19 tower, terdiri dari 2 tower makro dan 17 tower mikro,” kata Agus saat media gathering di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, beberapa waktu lalu.

Bakti di IKN

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) memastikan infrastruktur telekomunikasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga Kalimantan Timur (Kaltim) secara keseluruhan telah siap untuk digunakan.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) Fadhilah Mathar menyebut pihaknya menyiapkan Akses Internet di 261 lokasi di Kaltim serta 54 menara pemancar atau base transceiver station (BTS) 4G.

Akses Internet merupakan salah satu program Bakti dalam menghadirkan internet berbasis satelit ke daerah rural atau terpencil yang sulit dijangkau serat optik. Seluruh infrastruktur tersebut telah siap mendukung layanan data menjelang HUT RI.

“Per Agustus 2024, sejumlah akumulasi 261 lokasi akses internet dan 54 BTS 4G sudah on air di Provinsi Kaltim,” katanya dalam siaran pers, dikutip Minggu (11/8/2024).

Fadhilah memaparkan, Program Akses Internet Bakti Kominfo secara nasional telah melayani total 18.712 lokasi di seluruh Indonesia. Sebanyak 4.078 di antaranya telah dilayani Satria-1 yang memiliki kapasitas 150 gigabyte per second (gbps) untuk konektivitas internet lebih luas dan cepat.

Sampai dengan akhir 2024, sambungnya, Bakti berencana untuk menyelesaikan pemasangan akses internet yang terhubung dengan Satria-1 hingga 20.000 lokasi di akhir tahun ini.

Adapun khusus di sekitar daerah IKN, Bakti secara khusus telah mengoperasikan layanan Bakti Akses Internet VSat dari Satria-1 pada 15 titik lokasi.

Sebanyak 15 titik lokasi itu sudah dilengkapi dengan Remote Terminal Ground Segment (RTGS) atau alat penangkap sinyal Satelit Satria, per awal Agustus 2024.

Jakarta: Jika diingat beberapa tahun lalu kompetisi antar operator seluler sempat menyeret ke arah perang harga (price war) yang mengakibatkan kualitas layanan juga tidak bisa dibilang memuaskan.

Telkomsel sendiri menyatakan bahwa pihaknya tidak lagi ingin terjadi perang harga tersebut dan memilih berkomitmen meningkatkan layanan. Bagi Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, peningkatan kualitas layanan seperti value added justru dinilai menjadi daya tarik bagi konsumen sehingga bisa meraup lebih banyak pelanggan setia.

Cara yang dilakukan Telkomsel salah satunya adalah dengan menjadikan aplikasi MyTelkomsel sebagai Super App seperti yang sudah diresmikan pada bulan Juli. Sesuai dengan istilah Super App maka MyTelkomsel tidak hanya menjadi aplikasi untuk membeli pulsa atau paket kuota dari Telkomsel dan IndiHome.
Kini pelanggan Telkomsel bisa mengakses layanan digital terkait health, travel, payment, entertainment dan commerce, bahkan bisa autogate alias bayar tol maupun parkir tanpa tap kartu lagi.

Jadi itulah strategi menarik untuk menghindari price war, jangan kita banting-bantingan harga, akhirnya jadi gratis-gratis. Ini tidak akan sustainable karena setiap kualitas layanan yang kita deliver juga butuh investasi,” ujar Nugroho saat membuka acara Media Gathering Telkomsel Nasional 2024.

Nugroho menolak disebut bahwa Telkomsel terkesan maruk atau serakah, dia menjelaskan fakta bahwa untuk menghadirkan teknologi yang canggih dan berkualitas juga butuh investasi yang nantinya juga bisa dimanfaatkan bersama.

“Bukan kita maruk, tapi ini realita yang mesti kita terima. Setiap perkembangan teknologi butuh investasi,” tegasnya.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki Hamsat Bramono menyebut bisnis Telkomsel juga diklaim ikut berkontribusi ke Gross Domestic Product atau GDP Indonesia, angkanya mencapai 1,6 persen sementara di sektor ekonomi digital mencapai 4,2 persen.

Pendapatan yang diraup Telkomsel diklaim mencapai Rp57,17 triliun pada periode enam bulan pertama di tahun ini. Angka tersebut dicatat sebagai kenaikan 29,9 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan tahun lalu dari angka Rp44 triliun.

Baik Saki maupun Nugroho menyatakan bahwa Telkomsel akan terus menambahkan fitur dan layanan yang bisa disediakan oleh MyTelkomsel sebagai aplikasi Super App. Aplikasi ini disiapkan menjadi daya tarik bagi konsumen untuk menjadi pelanggan dari Telkomsel.

MyTelkomsel super app juga sudah dilengkapi dengan fitur advance searching berbasis AI, yang memungkinkan pengguna untuk mencari informasi dan layanan dengan lebih cepat dan akurat. Kabarnya Telkomsel juga berencana untuk menyediakan opsi pembelian paket kuota koneksi internet di pesawat atau selama penerbangan.

(MMI)

Kami justru melihat wacana merger ini cerah (bagi Mitratel)

Labuan Bajo (ANTARA) - Direktur Utama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) Theodorus Ardi Hartoko memandang bahwa wacana penggabungan (merger) operator seluler XL Axiata dan Smartfren menyimpan peluang yang baik bagi perseroan sebagai pihak yang menyewakan menara telekomunikasi.

“Ini adalah berkah dari konsolidasi mereka. Kami melihat ini sebagai suatu opportunity yang besar. Jadi dampak negatifnya (bagi bisnis Mitratel) kecil. Kami justru melihat wacana merger ini cerah (bagi Mitratel),” kata Theodorus Ardi Hartoko yang akrab disapa Teddy itu di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Rabu.

Teddy tidak memungkiri bahwa merger XL Axiata dan Smartfren bisa menimbulkan risiko di mana kedua operator seluler itu akan melakukan penataan dan efisiensi jaringan (network) baru untuk setiap menara Mitratel yang disewa. Meski begitu, Mitratel meyakini risiko tersebut dapat diatasi.

“Dalam satu tower, misalnya di situ ada XL dan Smartfren. Pasti salah satunya (jaringan operator seluler) akan dipindah (ke menara lain). Risikonya ada, tetapi kami meyakini risiko itu bisa kami manage. Karena pasti mereka akan memindahkan duplikasi atas jaringan tersebut ke lokasi-lokasi yang punya potensi,” kata dia.

Penyewaan menara untuk XL Axiata dan Smartfren masing-masing menyumbang 12 persen dan 3 persen terhadap total pendapatan (revenue) Mitratel di sepanjang semester I 2024.

Adapun Telkomsel (TSEL) tetap menjadi penyewa (tenant) terbesar di Mitratel karena berkontribusi sebesar 53 persen terhadap total pendapatan Mitratel pada periode yang sama. Posisi ini menjadikan Telkomsel sebagai kompetitor terkuat bagi operator seluler lainnya.

Telkomsel memiliki cakupan (coverage) jaringan yang hampir merata di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, kata Teddy, terdapat peluang bagi Mitratel untuk menarik lebih banyak operator seluler lainnya, termasuk XL Axiata dan Smartfren, untuk melakukan ekspansi jaringan ke luar pulau Jawa dan Sumatera.

“Kalau strategi mereka akan menempel ke Telkomsel (dalam satu menara yang sama), pasti akan ketemu menara Mitratel. Maka dia akan pindah ke menara Mitratel juga. Dan tentu kami punya banyak sekali menara-menara yang secara availability dan space itu masih sangat memungkinkan untuk bisa dipergunakan oleh operator lain,” jelas Teddy.

Sebagai tambahan informasi, hingga akhir kuartal II 2024, jumlah menara yang dimiliki Mitratel tumbuh 5,1 persen (year-on-year/yoy) menjadi 38.581 unit. Adapun sebesar 83 persen pendapatan (revenue) Mitratel di semester I 2024 disumbang dari bisnis penyewaan menara (tower leasing).

Sebelumnya diberitakan bahwa grup telekomunikasi Axiata Group Berhad dan Sinar Mas (yang membawahi PT Wahana Inti Nusantara, PT Global Nusa Data, PT Bali Media Telekomunikasi) sudah meneken nota kesepahaman untuk menjajaki rencana penggabungan usaha XL Axiata dan Smartfren menjadi MergeCo.

"Rencana transaksi ini masih dalam tahap evaluasi awal, di mana Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali dari MergeCo," kata perusahaan.

Namun hingga saat ini, kedua perusahaan masih berdiskusi dan belum menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian rencana transaksi yang mengikat berkenaan dengan penggabungan usaha antara XL Axiata dan Smartfren.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

KOTAWARINGIN BARAT, iNews.id - Lima pekerja yang sedang memasang tiang optik untuk operator seluler tersengat listrik tegangan tinggi, Senin (5/8/2024). Kejadian tersebut di kawasan Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Peristiwa nahas ini terjadi saat para pekerja hendak mendirikan tiang di Jalan Ahmad Yani, RT 17/Desa Amin Jaya. Tanpa diduga, ujung tiang yang mereka pasang menyentuh kabel listrik PLN, menyebabkan dua orang tewas seketika dan tiga lainnya luka bakar serius.

"Saat itu, mereka sedang berusaha mendirikan tiang. Tiba-tiba saja ada percikan api dan mereka terpental," ujar Anang Abdul Aziz, saksi mata yang juga turut membantu para korban.

Seluruh korban merupakan warga Jawa Barat (Jabar). Saat ini para korban berada di Puskesmas Karang Mulya. Identitas kelima korban yaitu:

Korban Tewas

1. Naman: Agus Maulana, Ciamis, 21 Agustus 1995, Laki Laki, Karyawan Swasta. Alamat, Lingkar Bojongsari, Rt. 05/04 Desa Bojong Kantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar Provinsi Jawa Barat (pasang tiang)

2. Nama : Yayan, Laki-Laki, Karyawan Swasta. Alamat, Rt. 023/008 Desa Pasirnagara, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat (sopir)

Korban Luka

3. Nama : Iqbal Arsalan, Ciamis, 13 Juni 2024. Alamat, Dusun Cipaku Rt. 01/07 Kab. Ciamis Prop. Jawa Barat (pasang tiang)

4. Nama : Ramdani, Ciamis, 6 Juni 1999, Laki Laki, Wiraswasta. Alamat, Dusun Caringi Rt. 23/08 Desa Pasirnagara Kec. Pamarican Kab. Ciamis Provinsi Jawa Barat (pasang tiang)

5. Nama : Abdul Rahmat, Ciamis 11 Januari 2003, Laki-Laki. Alamat, Dusun Cipaku Rt 02/08 Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat ( pasang tiang).

Editor: Kurnia Illahi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membatasi transaksi pulsa maksimal Rp 1 juta per hari karena dianggap menjadi salah satu corong untuk judi online. Dua operator seluler yakni XL Axiata dan Indosat Ooredoo mendukung langkah tersebut.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XL Axiata Reza Mirza mengatakan saat ini masih mempelajari aturan yang diterapkan oleh Kominfo.

“Saat ini kami masih mempelajari mengenai hal tersebut. Pada prinsipnya, kami sangat mendukung untuk pemberantasan judi online (judol) dengan cara yang paling tepat,” kata Reza melalui pesan teks kepada Katadata.co.id, Senin (5/8).

Reza menyebut saat ini juga tengah dilakukan diskusi bersama dengan para operator berkaitan dengan aturan baru itu. “Sementara (diskusi) sesama telko dulu,” kata dia.

SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison, Steve Saerang menyampaikan hal serupa. Ia nyatakan Indosat Ooredoo berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas judi online.

“Terkait aturan pembatasan transfer pulsa, kami berharap aturan tersebut dapat mengurangi atau mencegah aktivitas judi online dengan mempertimbangkan perekonomian para pelaku usaha yang berjualan pulsa agar tetap terjaga dan Indosat dapat terus menghadirkan pengalaman yang mengesankan dalam memenuhi kebutuhan digital pelanggan,” kata Steve kepada Katadata.co.id, Senin (5/8).

Kominfo membuat aturan pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta, karena menjadi salah satu indikasi transaksi judi online. “Pulsa ponsel itu digunakan juga untuk judi online. Uangnya diputar seolah-olah membeli pulsa,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8).

Budi tidak merinci aturan yang dimaksud dan kapan penerapannya. “Kemarin sudah kami mulai,” katanya.

Peraturan ini terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengenai pelaku judi online memberikan deposit melalui pulsa telepon seluler. Akibatnya, proses pelacakan menjadi lebih sulit.

Sebelumnya Eks Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan, bandar judi online terus memperbarui cara pengguna bertransaksi, termasuk sarana untuk membayar. "Dulu pakai kartu kredit, sekarang bisa top up pakai berbagai macam sarana. Oleh karena itu, kami persempit ruang gerak mereka.”

KOMPAS.com - Telkomsel dinobatkan sebagai operator seluler dengan kecepatan internet paling kencang di Indonesia menurut laporan terbaru Ookla, perusahaan penyedia layanan penguji kecepatan broadband, periode Januari-Juni 2024.

Riset ini didasarkan pada jutaan pengujian yang dilakukan konsumen setiap hari lewat aplikasi pengukur kecepatan internet dari Ookla, yaitu Speedtest, di ponsel Android dan iOS. Studi ini juga melibatkan metrik kualitas pengalaman yang dirasakan penggguna.

Telkomsel menyabet gelar operator seluler paling kencang di Indonesia karena meraih skor kecepatan internet paling tinggi dibanding operator lainnya.

Skor kecepatan Telkomsel menurut laporan Ookla adalah 42,33 poin dari total 45 poin. Skor ini diperhitungkan dengan menggabungkan kecepatan download dan upload setiap operator.

Lebih spesifik, skor rata-rata kecepatan download Telkomsel pada semester I-2024 adalah 31,95 Mbps, tertinggi dibanding XL (24,26 Mbps) atau IM3 Ooredoo (23,28 Mbps) dan operator seluler lainnya.

Sementara kecepatan upload rata-rata Telkomsel adalah 13,65 Mbps dan latensi 46,74 milidetik.

Selain pada kategori kecepatan, Telkomsel juga paling unggul dalam kategori pengalaman game. Untuk kategori ini, Ookla mengambil data hasil pengukuran Speedtest, terdiri dari delapan aspek berbeda terkait pengalaman bermain game pelanggan.

Skor pengalaman game Telkomsel adalah 76,56 poin dengan rata-rata latensi sebesar 96 milidetik. Skor tersebut unggul dibanding IM3 Ooredoo (75,94 poin), Tri (75,29 poin), XL (74,63 poin) dan Smartfren (71,51 poin). Namun Ookla tak merinci latensi operator seluler selain Telkomsel, dalam publikasinya.

Unggul di berbagai daerah

Dalam laporan yang sama, Ookla memaparkan daftar daerah dan daftar kota besar dengan internet paling kencang di Indonesia. Menariknya, Telkomsel juga terbilang sebagai operator seluler paling cepat dalam daftar itu karena dipakai di sebagian besar daerah dengan internet paling kencang.

Dari total 34 daerah yang disertakan dalam daftar daerah dengan internet paling kencang, Telkomsel menjadi operator seluler terkencang di 21 daerah. Salah satunya di Bali yang dinobatkan sebagai daerah dengan internet paling kencang peringkat pertama, Jakarta dan Kalimantan Selatan.

Sementara pada daftar kota besar dengan internet terkencang, Telkomsel bahkan menjadi provider internet tercepat di sembilan kota. Pada kategori ini, Ookla melibatkan 10 kota termasuk Jakarta, Medan hingga Semarang dan Makassar yang menempati daftar teratas.

Adapun pasar seluler Indonesia menurut laporan Ookla secara umum terus mengalami pertumbuhan pada paruh pertama 2024.

Beberapa faktor pendorongnya yaitu program digitalisasi dari pemerintah termasuk "Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024" hingga perluasan jaringan 4G oleh operator seluler, sehingga akses internet kecepatan tinggi kian meluas di Indonesia.

Ookla juga menilai bahwa jaringan 5G menarik minat konsumen dan provider secara signifikan, meski implementasinya masih terbatas, sehingga turut berkontribusi pada pasar jaringan seluler Indonesia.

Laporan lengkap uji kecepatan jaringan internet mobile di Indonesia bisa dilihat di situs Ookla di tautan berikut ini.