Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai regulasi dan kebijakan yang fleksibel dapat membantu industri telekomunikasi berkembang dan kompetitif. Pemerintah lama dan baru diharapkan dapat menghadirkan kebijakan yang lebih longgar.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan persaingan yang industri telekomunikasi makin ketat, baik sesama pemain domestik maupun pemain global.

Bahkan, dia melihat persaingan ini menuntut perusahaan di Indonesia untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi. APJII berharap pemerintah baru dapat memberikan regulasi yang lebih fleksibel agar industri ini berkembang.

“Namun tanpa dukungan regulasi yang fleksibel dan adaptif, upaya ini bisa saja terhambat,” kata Arif, Senin (12/8/2024).

Arif menyatakan bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan ruang bagi industri untuk berkembang bukan sebaliknya. Atau, lanjut Arif, malah memperlambat langkah industri dengan birokrasi yang berlebihan.

Arif mengungkapkan bahwa adopsi teknologi canggih seperti internet of things (IoT), kecerdasan data atau Artificial Intelligence (AI), dan big data menjadi semakin mendesak. Tak ayal, Arif menekankan bahwa adopsi teknologi membutuhkan dukungan kebijakan yang jelas dan insentif yang memadai.

Untuk itu, APJII berharap pemerintah dapat lebih proaktif dan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga memfasilitasi akses terhadap infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan,” tandasnya.

Dalam acara Pembukaan The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Arif menegaskan regulasi yang kaku dan lamban dalam menanggapi perubahan teknologi dapat menjadi penghambat, bukan pendorong bagi pertumbuhan dunia telekomunikasi.

Meski demikian, APJII mengapresiasi berbagai inisiatif pemerintah yang telah mendorong ekonomi digital melalui regulasi dan sederet program yang ada. Namun, lanjut Arif, industri tetap perlu meninjau berbagai faktor yang mempengaruhi industri digital di Indonesia.

Pasalnya, Arif menyebut bahwa pemerintah perlu memahami tantangan dari kompetitor baru, pemasok, pelanggan, serta ancaman produk substitusi dalam melemahkan posisi indonesia di pasar global.