Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) belum berencana merevisi Undang-Undang no.36/99 tentang Telekomunikasi. Regulasi yang telah diterapkan 25 tahun ini, masih akan bertahan.

“Enggak, belum (ada rencana revisi),” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat ditemui di Kemenkominfo, Kamis (10/10/2024).

Budi masih akan mendalami mengenai urgensi penyesuaian regulasi tersebut pada masa sisa jabatannya.

“Ya, nanti kita kaji bersama ya. Apakah perlu ada adjustment atau penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Ridwan Effendi berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto merevisi Undang-Undang No.36/1999 tentang Telekomunikasi seiring dengan perkembangan teknologi yang makin maju.

Ridwan mengatakan UU Telekomunikasi yang ada saat ini kurang relevan dengan teknologi yang ada saat ini.

“Karena sekarang ini sudah banyak lompatan-lompatan teknologi yang nggak bisa dikejar dengan undang-undang yang lama. Jadi dari struktur perizinan tadi, terlalu kompleks,” kata Ridwan dalam acara Selular Business Forum, Selasa (8/11/2024).

Ridwan mengatakan, dengan diubahnya UU tentang Telekomunikasi maka investasi yang masuk ke Indonesia akan makin banyak

Regulasi baru bakal menghadirkan proses perizinan yang lebih sederhana dan tidak terlalu rumit seperti UU yang ada saat ini.

“Sekarang ini dengan rezim yang tadi digambarkan, banyak kotak-kotaknya itu, itu ada berapa jenis yang harus dimiliki. Sehingga prosesnya panjang, dan tentunya administrasi dan modal juga menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Selain itu, Ridwan menyarankan agar perlu dibentuk kembali regulator independen seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang sudah dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2020 silam.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai regulasi dan kebijakan yang fleksibel dapat membantu industri telekomunikasi berkembang dan kompetitif. Pemerintah lama dan baru diharapkan dapat menghadirkan kebijakan yang lebih longgar.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan persaingan yang industri telekomunikasi makin ketat, baik sesama pemain domestik maupun pemain global.

Bahkan, dia melihat persaingan ini menuntut perusahaan di Indonesia untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi. APJII berharap pemerintah baru dapat memberikan regulasi yang lebih fleksibel agar industri ini berkembang.

“Namun tanpa dukungan regulasi yang fleksibel dan adaptif, upaya ini bisa saja terhambat,” kata Arif, Senin (12/8/2024).

Arif menyatakan bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan ruang bagi industri untuk berkembang bukan sebaliknya. Atau, lanjut Arif, malah memperlambat langkah industri dengan birokrasi yang berlebihan.

Arif mengungkapkan bahwa adopsi teknologi canggih seperti internet of things (IoT), kecerdasan data atau Artificial Intelligence (AI), dan big data menjadi semakin mendesak. Tak ayal, Arif menekankan bahwa adopsi teknologi membutuhkan dukungan kebijakan yang jelas dan insentif yang memadai.

Untuk itu, APJII berharap pemerintah dapat lebih proaktif dan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga memfasilitasi akses terhadap infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan,” tandasnya.

Dalam acara Pembukaan The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Arif menegaskan regulasi yang kaku dan lamban dalam menanggapi perubahan teknologi dapat menjadi penghambat, bukan pendorong bagi pertumbuhan dunia telekomunikasi.

Meski demikian, APJII mengapresiasi berbagai inisiatif pemerintah yang telah mendorong ekonomi digital melalui regulasi dan sederet program yang ada. Namun, lanjut Arif, industri tetap perlu meninjau berbagai faktor yang mempengaruhi industri digital di Indonesia.

Pasalnya, Arif menyebut bahwa pemerintah perlu memahami tantangan dari kompetitor baru, pemasok, pelanggan, serta ancaman produk substitusi dalam melemahkan posisi indonesia di pasar global.