JAKARTA,investor.id- CFX, bursa kripto teregulasi di Indonesia, memberikan tanggapan atas isu keamanan siber yang tengah menjadi perhatian dalam ekosistem aset kripto Indonesia. Insiden yang melibatkan Indodax, salah satu pedagang aset kripto lokal ini telah memicu kekhawatiran di kalangan pengguna dan masyarakat terkait keamanan platform kripto di tanah air.

Direktur Utama CFX Subani, menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan yang ketat di seluruh industri untuk melindungi nasabah dan menjaga integritas ekosistem aset kripto.

“Insiden ini mengingatkan kita semua bahwa kewaspadaan yang dalam mengelola risiko keamanan siber sangatlah penting," kata Subani dalam keterangan persnya, Sabtu (14/9/2024)/

Subani menuturkan, CFX berkomitmen untuk terus memperketat standar keamanan melalui proses akreditasi dan pemantauan terhadap setiap platform yang menjadi anggota CFX, guna memperkuat perlindungan bagi nasabah dan menjaga kepercayaan terhadap ekosistem aset kripto di Indonesia.

Lebih lanjut, Subani menyampaikan bahwa Indodax belum terdaftar sebagai anggota bursa CFX karena belum memenuhi persyaratan.

"Keamanan adalah prioritas utama di industri ini. Kami juga akan meningkatkan dan memperketat persyaratan serta proses keanggotaan bursa, sambil berkoordinasi dengan SRO terkait dengan penyimpanan aset nasabah," jelasnya.

CFX juga berkomitmen untuk terus memantau proses investigasi yang tengah dilakukan terkait insiden ini, serta siap membantu Indodax agar dapat memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh Bappebti, dengan harapan agar nantinya Indodax berhasil bergabung sebagai anggota resmi CFX.

Subani juga menambahkan bahwa melalui kerja sama erat antara pelaku industri, regulator, dan platform kripto lainnya, pihaknya yakin dapat memperkuat sistem keamanan dan mengurangi risiko di masa mendatang.

"CFX akan terus berperan aktif dalam upaya ini, mendukung semua inisiatif yang bertujuan meningkatkan standar keamanan di industri," tambah Subani.

Lebih lanjut, Subani berharap kerja sama antara para pelaku industri dapat mewujudkan ekosistem kripto yang lebih aman dan andal di Indonesia. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto, tetapi juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan di sektor ini.

“Melalui kolaborasi dan inovasi, CFX berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan regulasi, keamanan transaksi, serta perlindungan konsumen, sehingga memajukan industri kripto nasional ke arah yang lebih stabil dan positif,” tandas Subani.

Editor: Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id- CFX, bursa kripto teregulasi di Indonesia, memberikan tanggapan atas isu keamanan siber yang tengah menjadi perhatian dalam ekosistem aset kripto Indonesia. Insiden yang melibatkan Indodax, salah satu pedagang aset kripto lokal ini telah memicu kekhawatiran di kalangan pengguna dan masyarakat terkait keamanan platform kripto di tanah air.

Direktur Utama CFX Subani, menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan yang ketat di seluruh industri untuk melindungi nasabah dan menjaga integritas ekosistem aset kripto.

“Insiden ini mengingatkan kita semua bahwa kewaspadaan yang dalam mengelola risiko keamanan siber sangatlah penting," kata Subani dalam keterangan persnya, Sabtu (14/9/2024)/

Subani menuturkan, CFX berkomitmen untuk terus memperketat standar keamanan melalui proses akreditasi dan pemantauan terhadap setiap platform yang menjadi anggota CFX, guna memperkuat perlindungan bagi nasabah dan menjaga kepercayaan terhadap ekosistem aset kripto di Indonesia.

Lebih lanjut, Subani menyampaikan bahwa Indodax belum terdaftar sebagai anggota bursa CFX karena belum memenuhi persyaratan.

"Keamanan adalah prioritas utama di industri ini. Kami juga akan meningkatkan dan memperketat persyaratan serta proses keanggotaan bursa, sambil berkoordinasi dengan SRO terkait dengan penyimpanan aset nasabah," jelasnya.

CFX juga berkomitmen untuk terus memantau proses investigasi yang tengah dilakukan terkait insiden ini, serta siap membantu Indodax agar dapat memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh Bappebti, dengan harapan agar nantinya Indodax berhasil bergabung sebagai anggota resmi CFX.

Subani juga menambahkan bahwa melalui kerja sama erat antara pelaku industri, regulator, dan platform kripto lainnya, pihaknya yakin dapat memperkuat sistem keamanan dan mengurangi risiko di masa mendatang.

"CFX akan terus berperan aktif dalam upaya ini, mendukung semua inisiatif yang bertujuan meningkatkan standar keamanan di industri," tambah Subani.

Lebih lanjut, Subani berharap kerja sama antara para pelaku industri dapat mewujudkan ekosistem kripto yang lebih aman dan andal di Indonesia. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto, tetapi juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan di sektor ini.

“Melalui kolaborasi dan inovasi, CFX berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan regulasi, keamanan transaksi, serta perlindungan konsumen, sehingga memajukan industri kripto nasional ke arah yang lebih stabil dan positif,” tandas Subani.

Editor: Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id-Indonesia disebut berpeluang menjadi pemain kunci industri kripto di Asia Tenggara (Asean). Potensi ini didukung oleh jumlah investor kripto yang telah mencapai 20 juta orang, atau baru sekitar 7% dari total populasi dengan jumlah transaksi mencapai US$ 20 juta selama enam bulan terakhir. Sedangkan dari sisi regulasi, disebut memiliki regulasi yang ramah yang mematikan investor nyaman dalam investasi kripto.

Hal itu disampaikan oleh Chief Marketing Officer (CMO) Pintu Timothius Martin, salah satu aplikasi trading aset kripto di Tanah Air dalam acara Indonesia Coinfest Asia 2024 yang digelar di Bali, belum lama ini.

“Saya percaya Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat penting bagi industri kripto secara global, khususnya Indonesia yang bisa menjadi pemain kunci yang menonjol di Asia Tenggara,” kata Timo dalam keterangan persnya, dikutip Jumat (30/8/2024).

Timo juga menyebut, Indonesia menjadi negara yang tanggap dalam mengatur perdagangan aset kripto dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi (BAPPEBTI).

Diantaranya, aturan yang mengkategorikan bahwa aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, aturan tentang deretan aset kripto yang diizinkan untuk diperdagangkan, hingga peluncuran lembaga Self-Regulatory Organizations (SRO) yang diresmikan oleh BAPPEBTI untuk mengawasi perdagangan para pelaku usaha kripto agar dapat berlangsung dengan aman dan transparan.

“Kerangka regulasi yang jelas dari BAPPEBTI, hingga dukungan infrastruktur berbagai mitra dari bank-bank besar menjadikan industri kripto dalam negeri dapat tumbuh dengan baik. Saya meyakini juga, adopsi kripto yang sekarang baru mencapai 7% dari total jumlah populasi ini akan terus tumbuh karena potensinya masih sangat besar,” tambah Timo.

Diketahui, aplikasi pintu sendiri memiliki tiga fitur utamanya, yaitu fitur yang fokus pada investor pemula yang di dalamnya juga banyak fitur menarik seperti Pintu Earn, Limit Order, dan Auto Dollar-Cost Averaging (DCA).

Fitur kedua adalah Pintu Web3 Wallet sebuah wallet kripto yang memberikan kemudahan akses ke berbagai aset kripto, mengoleksi non-fungible token (NFT), berinteraksi ke beragam Decentralized Applications (dApps), platform Decentralized Finance (DeFi), hingga Decentralized Exchange (DEX). Sedangkan, fitur ketiga, dan juga terbaru adalah Pintu Pro dengan advanced fitur bagi trader Pro.

Editor: Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertimbangkan adanya penyesuaian pajak untuk transaksi kripto. Langkah ini selaras dengan rencana peralihan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK yang ditargetkan terealisasi pada awal 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, OJK tengah mempersiapkan langkah penyesuaian pajak baru kripto.

"Kami dari OJK akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk penerapan pajak baru kripto ini," kata Hasan, dikutip dari Antara, Jumat (16/8/2024).

Dengan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK, maka pajak aset kripto diprediksi akan berubah. Aset tersebut akan diklasifikasikan ulang sebagai aset keuangan digital, bukan lagi sebagai komoditas.

Saat ini, transaksi aset kripto pada platform crypto exchange yang terdaftar di Bappebti dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,11% dari nilai transaksi. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Namun demikian, jika transaksi tersebut dilakukan pada platform yang tidak terdaftar di Bappebti, maka tarif PPN meningkat menjadi 0,22%. Selain itu, transaksi aset kripto juga dikenakan pajak penghasilan (PPh) senilai 0,1% untuk transaksi yang berlangsung di platform yang terdaftar dan sebesar 0,2% di platform yang tidak terdaftar.

CEO INDODAX Oscar Darmawan mengatakan, pihaknya menyambut baik inisiatif OJK untuk menciptakan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika industri aset digital saat ini.

Meskipun optimistis bahwa peraturan tersebut dapat mendorong pengembangan pasar kripto dalam negeri, tapi pihaknya tetap menekankan pentingnya keseimbangan dalam penerapan kebijakan baru tersebut. Menurutnya, regulasi yang terlalu ketat atau memberatkan justru dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan industri.

"Kami berharap bahwa regulasi baru ini tidak hanya fokus pada aspek pengenaan pajak, tetapi juga mempertimbangkan potensi industri kripto sebagai pendorong ekonomi digital di Indonesia," ucapnya.

Oscar juga menggarisbawahi perlunya dialog yang terbuka antara pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, terutama para pelaku pasar, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk terus berkolaborasi dengan regulator dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung pertumbuhan industri kripto sekaligus melindungi kepentingan investor.

"Kami percaya bahwa dengan regulasi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Bappebti meminta Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi pajak kripto karena dinilai berdampak terhadap nilai transaksi kripto di dalam negeri.

"Dengan pengenaan pajak sebesar saat ini, menambah biaya bagi para nasabah aset kripto. (Alhasil) banyak nasabah yang transaksi di exchange luar negeri," kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya dalam acara 10 Tahun Indodax, Selasa (27/2).

Selain itu, peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut menjadi waktu yang tepat untuk evaluasi. Mengingat aset kripto tersebut akan masuk dalam sektor keuangan.

"Karena nanti kripto menjadi sektor keuangan. Kami harapkan komitmen DJP untuk evaluasi pajak ini. Evaluasinya karena (peraturan) ini sudah lebih dari 1 tahun. Tentu saja biasanya pajak itu ada evaluasi tiap tahun," ucap Tirta.