Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperbaiki rantai pasok untuk bisa mengentaskan backlog yang masih mencapai 12,7 juta unit.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menuturkan dalam dua tahun kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angka backlog itu hanya mampu ditekan sebesar 10%. Hal itu terjadi lantaran tak adanya kementerian yang fokus menangani masalah perumahan.

Dengan demikian, kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya.

“Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,” jelas Joko dalam keterangannya, Minggu (27/10/2024).

Atas dasar hal itu, Rei menyebut pemerintah saat ini perlu terlebih dahulu menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif.

Lebih lanjut, diharapkan ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.

“Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,” ujar Joko.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan. Dalam laporan terbarunya, Ara menargetkan bakal mulai melakukan groundbreaking proyek tiga juta rumah pada 100 hari dirinya bekerja menjadi Menteri.

Adapun, pelaksanaan tersebut bakal dipercepat salah satunya lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar.

Di samping itu, tambah Ara, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.