Jakarta: Real Estat Indonesia (REI) mengungkapkan dukungan terhadap program tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Asosiasi pengusaha real estate di Tanah Air tersebut optimistis program dapat terealisasi.

Optimisme tersebut diungkapkan Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar. Ia menilai program tiga juta rumah per tahun dapat berjalan baik dengan perlu memperhatikan beberapa hal penting, salah satunya insentif perizinan.

"Kami sebagai developer sangat optimis bahwa 3 juta rumah ini dapat direalisasi. Soal perizinan, kami para developer mengharapkan adanya insentif untuk perizinan. Supaya cost-nya tidak terlalu tinggi dan juga dapat melakukan pembangunan perizinan ini supaya lebih cepat," kata Arvin di sela-sela Rakerda (Rapat Kerja Daerah) REI DKI Jakarta 2024 pada Kamis, 7 November 2024.
Pada acara yang sama, semangat mendukung program tiga juta rumah per tahun ini juga dikemukakan Ketua Panitia Penyelenggara Rakerda REI DKI Jakarta 2024 Ghofar Rozaq Nazila.

"Dalam kacamata kita sebagai pelaku usaha dan industri menyambut baik karena yang pertama, sebelumnya tidak ada kementerian khusus perumahan. Lalu yang sekarang di pemerintahan Pak Prabowo itu ada. Kami sangat apresiasi. Artinya, secara industri realestat punya bapak atau induk kementerian," ujar Ghofar.

Ghofar juga menilai program tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah era Prabowo terhadap meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam memiliki perumahan.

"Program ini luar biasa ambisius dan berani. Dalam arti apa? Kami memahami bahwa permasalahan backlog, keluarga yang belum memiliki hunian, rumah atau tempat tinggal itu ada jutaan. Data memang variatif. Ada yang mengatakan 10 juta, 12 juta, 14 juta, tapi saya anggap jutaan," katanya.

Selain dari sisi masyarakat, program ini juga akan menjadi angin segar bagi industri properti. Di mana harapannya pemerintah bisa menjalin sinergi dengan para pelaku industri properti untuk menyukseskan program ini.

"Tentunya, ini akan menggairahkan industri properti. Mungkin gambaran kami adalah bagaimana kami, REI DKI, akan digandeng sebagai mitra. Mitra strategis dari kementerian dan pemerintah untuk bisa bagaimana 3 juta ini bisa di-breakdown. Tentunya bukan pembangunan baru semua. Tentunya bukan di kota semua. Ada sebelumya disosialisasikan 2 juta di pedesaan, 1 juta perkotaan. Tapi, bentuknya macam-macam," kata Ghofar.


Ketua Panitia Penyelenggara Rakerda REI DKI Jakarta 2024 Ghofar Rozaq Nazila. (Foto: Medcom)

"Jadi goal utama yang kami tangkap adalah pemerintah punya itikad yang sangat kuat untuk menyelesaikan isu perumahan. Bahasa lainnya adalah bagaimana cara rakyat Indonesia bisa tinggal di rumah layak dan bisa memiliki properti sehingga itu akan menjadi aset dari mereka semuanya. Ini akan menumbuhkan kesejahteraan dan meningkatkan pengentasan kemiskinan," tuturnya.

Prabowo mencanangkan program tiga juta rumah per tahun pada Oktober 2024. Beberapa hari sebelum ia dilantik menjadi presiden. Dengan program ini, ia berharap sebanyak 15 juta rumah terbangun selama lima tahun ia menjabat sebagai presiden.

Salah satu alasan program ini adalah menciptakan perumahan yang layak untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Dalam program ini, Prabowo menargetkan pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan setiap tahun. Tujuan dibangunnya perumahan di desa yakni agar ekonomi dan lapangan pekerjaan di desa juga ikut berkembang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta: Real Estat Indonesia (REI) menggelar Rakerda (Rapat Kerja Daerah) DKI Jakarta 2024 pada Kamis, 7 November 2024. Pada rakerda tahun ini, asosiasi pengusaha real estate di Tanah Air tersebut fokus membahas persiapan transformasi Ibu Kota menuju kota global yang berkelanjutan.

Rakerda REI DKI Jakarta 2024 digelar di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan. Acara tersebut mendapat antusiasme yang tinggi dan dihadiri sekitar 300 para tamu undangan. Di antara ratusan undangan tersebut, hadir sejumlah tamu istimewa. Mulai dari Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar hingga Ketua Umum DPP REI Joko Suranto.

Hadir pula tiga calon gubernur (cagub) DKI dalam rakerda ini, yakni Ridwan Kamil, Pramono Anung, dan Dharma Pongrekun. Ketiganya hadir untuk memaparkan visi misi dan program kerja saat menjadi gubernur nanti, terutama pada sektor perumahan, pemukiman, hingga realestat.
Dalam rakerda tahun ini, REI DKI Jakarta mengusung tema 'Jakarta Menuju Kota Global Berkelanjutan, Tantangan dan Peluang untuk Sektor Realestat'. Tema tersebut dipilih lantaran pihak REI ingin para pelaku industri dan usaha di sektor realestat mempersiapkan diri untuk menjalani transformasi Kota Jakarta yang tidak akan lagi menjadi ibu kota menuju kota globalisasi.

"Pembahasan yang kami fokuskan pada rakerda tahun ini adalah Jakarta Menjadi Kota Global yang berkelanjutan. Karena DKI ini sudah diubah dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta. Karena ibu kotanya sudah dikeluarkan undang-undang akan dipindahkan ke IKN. Jadi tetap Jakarta ini bagi teman-teman semua, pengembang dan masyarakat fokus kepada berkelanjutannya Kota Globalisasi dari Jakarta," ujar Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar.


Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar. (Foto: Medcom)

Dengan perubahan status ini, Arvin mengatakan para pengusaha real estate ingin terus berupaya menjadikan Kota Jakarta ini menjadi kota yang tetap maju dan metropolis. Tidak hanya di level Asia, tetapi juga hingga level internasional.

"Karena ini pergantian pemerintahan maupun dengan perpindahan Kota Jakarta. Jadi kami sesama masyarakat dan pengembang ingin tetap memajukan Kota Jakarta sebagai kota yang sangat metropolis dan baik di level Asia maupun internasional," lanjutnya.

Namun, menurut Arvin, akan banyak tantangan yang akan dihadapi untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota global yang maju ini. Ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan seperti kemacetan, banjir, dan polusi. Ketiga permasalahan ini bisa diselesaikan gubernur DKI Jakarta yang baru nantinya.

"Permasalahan dari polusi dan kemacetan ini adalah transportasi. Kami berharap pemerintah bisa menyediakan transportasi publik sehingga penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi ini berkurang sehingga bisa mengurangi kemacetan maupun polusi," kata Arvin.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Rakerda REI DKI Jakarta, Ghofar Rozaq Nazila turut angkat bicara mengenai peluang Jakarta untuk tetap menjadi kota globalisasi dan maju meski sudah tidak lagi menjadi ibu kota.

"Tentunya, kita harus melihatnya sebagai sebuah step up, peluang naik kelas. Kita tahu sekarang Jakarta masih berada di rangking 74. Masih ada jarak jauh untuk menjadi kota global di rangking yang lebih baik lagi. Jadi peluangnya masih banyak lagi," kata Ghofar.

Salah satu peluang besar adalah aset properti. Menurutnya, aset properti di Jakarta bisa menjadi lebih variatif.

"Kedua, kalau kita mencermati, beberapa kebijakan yang sedang diarahkan oleh penguasa, bagaimana menjadikan kota global sebagai kota pusat, center of exellence, dari berbagai aktivitas usaha, ekonomi, bisnis, pariwisata, dan seterusnya. Jadi peluang kami breaking down. Kami bisa benar-benar eksplorasi," tuturnya.

Namun, selain melihat peluang tersebut, ada sejumlah tantangan atau pun pekerjaan yang harus juga diselesaikan di Jakarta ini. Selain isu-isu sosial seperti kemacetan, banjir, dan area kumuh, Ghofar menilai tantangan lainnya yang juga perlu diperhatikan di sektor realestat.

"Kami masih punya kendala di perizinan, birokrasi, kompetitif level of how investment come in. Capital in flow biar masuk baik itu di sektor capital market maupun sektor riil itu belum cukup kompetitif dibandingkan beberapa negara lain. Kita bandingkan dengan yang sederhana, dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kami masih ketinggalan dengan mereka. Jadi kota global bukan hanya slogan, tetapi memang secara substansi itu adalah sesuatu yang kami target.

Menurut Ghofar, perlunya membentuk identitas karakter kota untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global. "Jadi dia tidak boleh menjadi kota global seperti Hong Kong, Singapura, Kuala Lumpur dan seterusnya. Dia adalah Kota Jakarta dengan semua identitas yang dimiliki, yang kita sebut sebagai character and identity of Jakarta," jelasnya.

Sejumlah agenda dan kegiatan penting juga tersaji dalam Rakerda REI DKI Jakarta 2024. Mulai dari sidang Paripurna, pemaparan visi misi para cagub disertai dengan sesi tanya jawab, hingga forum diskusi yang berkaitan dengan tema rakerda, 'Jakarta Menuju Kota Global Berkelanjutan, Tantangan dan Peluang untuk Sektor Realestat'.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil menandatangani kontrak politik dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia DKI Jakarta.

Penandatanganan kontrak politik tersebut dilakukan secara spontan olehnya bersama Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar bersama Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Joko Suranto dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Cagub yang akrab disapa Kang Emil tersebut menekankan tiga poin utama.

Artikel tersebut menjadi berita terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com edisi Jumat (8/11/2024).

Isinya ada di sini Ridwan Kamil Bareng REI DKI Teken Kontrak Politik, Ini Isinya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan niatnya untuk membangun rumah susun (rusun) di Provinsi Papua Pegunungan.

Hal ini disampaikan Ara usai berkunjung ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kawasan Permukiman (IPK) di Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

"Tahun ini akan kami mulai pembangunan 2 tower rusun di Papua Pegunungan," ujar Ara.

Selengkapnya baca di sini Ara Mau Bangun Rusun di Papua Pegunungan

Kang Emil pun ingin menjadikan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai markas Jakmania atau pendukung klub sepakbola Persija.

"Jadi, saya akan membalikkan rumah JIS jadi home-base (Jakmania), lalu saya perbaiki akses-aksesnya," ungkapnya dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Real Estat Indonesia (REI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Kang Emil merasa prihatin dengan nasib Jakmania karena markasnya selama ini berada di Jawa Barat yakni di Stadion Pakansari di Bogor dan Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi.

Selanjutnya baca di siniRidwan Kamil Mau Jadikan JIS sebagai Markas Jakmania

JAKARTA - Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Periode 2024-2027, Norman Nurdjaman yang belum lama ini terpilih menyadari bahwa tantangan REI ke depan semakin berat. Apalagi, kondisi deflasi yang terjadi juga sangat memberi dampak kepada bisnis real estate .

"Oleh karenanya, masih banyak aturan-aturan yang perlu direvisi seperti andalalin (analisis dampak lalu lintas), LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan lain-lain," ujar Norman yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua REI Jawa Barat 2020-2023 .

Dalam masa kepemimpinannya tiga tahun ke depan, Norman Nurjaman berharap REI Jawa Barat semakin kompak. Menurutnya, tagline-nya terkait "perubahan" harus benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan REI Jawa Barat.

"Perubahan ini selain internal, tapi juga hubungan dengan seluruh stakeholder yang harus kita benahi. Sebut saja dengan BPN, Perpajakan, Kepolisian, PLN, dan lain-lain. Lewat MoU kita berharap akan tercipta kepastian usaha karena dasarnya pengusaha itu kan targetnya kepastian usaha," kata lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.



Norman Nurdjaman terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) REI Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung, Selasa (5/11/2024) dan dibuka oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Hadir pula Ketua Umum REI Joko Suranto, pihak perbankan, OJK, Komisi IV DPRD, dan tamu undangan lainnya.

Norman Nurdjaman mengatakan bakal melakukan pembenahan secara organisasi, termasuk menata kembali hubungan dengan para stakeholder. Apalagi saat ini REI juga dihadapkan dengan prospek bisnis di era pemerintahan baru.

"Ke depannya kami berharap REI semakin maju dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di bidang real estate," terang Norman Nurdjaman kepada wartawan.

Sementara dalam sambutannya, Bey Machmudin mengharapkan REI dapat menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan. Konsep berlanjutan yang dimaksud adalah mengadopsi konsep "green property" dengan memanfaatkan bahan bangunan yang ramah lingkungan.

Selain itu arsitektur juga wajib memenuhi standar gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, kolam-kolam retensi memadai, hunian ideal yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri.

"Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan," kata Bey Machmudin.

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperbaiki rantai pasok untuk bisa mengentaskan backlog yang masih mencapai 12,7 juta unit.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menuturkan dalam dua tahun kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angka backlog itu hanya mampu ditekan sebesar 10%. Hal itu terjadi lantaran tak adanya kementerian yang fokus menangani masalah perumahan.

Dengan demikian, kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya.

“Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,” jelas Joko dalam keterangannya, Minggu (27/10/2024).

Atas dasar hal itu, Rei menyebut pemerintah saat ini perlu terlebih dahulu menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif.

Lebih lanjut, diharapkan ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.

“Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,” ujar Joko.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan. Dalam laporan terbarunya, Ara menargetkan bakal mulai melakukan groundbreaking proyek tiga juta rumah pada 100 hari dirinya bekerja menjadi Menteri.

Adapun, pelaksanaan tersebut bakal dipercepat salah satunya lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar.

Di samping itu, tambah Ara, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembangan perumahan menaruh harapan besar kepada Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan, agar permasalahan seputar rumah dapat diselesaikan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan hadirnya Kementerian Perumahan diharapkan dapat menyelesaikan sederet permasalahan pada bidang properti.

Di sisi lain, kehadiran Kementerian Perumahan juga bakal berdampak positif pada meningkatnya penganggaran dan akomodasi pada Kementerian tersebut.

“Pada akhirnya kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan properti, di mana pertumbuhan [properti] itu akan membawa dampak yang baik untuk ekonomi, pada tenaga kerja, mengatasi stunting, kemiskinan dan seterusnya, kita siap berkolaborasi,” kata Joko kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/10/2024).

Joko juga berharap kemajuan di sektor perumahan memberikan efek domino positif pada pertumbuhan ekonomi RI. Mengingat, sektor properti memiliki dampak ekonomi turunan terhadap puluhan sektor lain.

Diketahui, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabinet Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto dipimpin oleh kader partai hingga pejabat umum partai. Kementerian teknis ini membidik target optimis membangun tiga juta rumah per tahun.

Penunjukan dua kader partai pada tubuh kementerian teknis tersebut lantas memunculkan pertanyaan. Lantaran, Kementerian Perumahan memiliki beban berat untuk merealisasikan program tiga juta rumah Prabowo.

Mengenai hal tersebut, Joko mengaku pihaknya tetap berbaik sangka kepada dua orang yang telah dipercaya Prabowo tersebut. Meskipun, keduanya tak memiliki latar belakang ulung di dunia properti.

“Menterinya Pak Ara dan Wamen-nya Pak Fahri Hamzah kita terima, kita berprasangka baik saja dan positif saja. Kita akan mendorong kerja sama yang baik,” tuturnya

JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut baik kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Kabinet Merah-Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (21/10) lalu. Hal itu menandai adanya perhatian yang positif dari pemerintah terhadap sektor perumahan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan kehadiran kementerian yang mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

?Adanya kementerian sendiri ini patut kita syukuri, karena berarti ada keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap industri perumahan nasional setelah melihat bahwa sektor perumahan ternyata memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga kerja, menekan stunting pada anak dan efektif mendukung pengentasan kemiskinan. Itu semua inline dengan semangat propertinomic REI,? ungkapnya, Kamis (24/10/2024).

Menurut Joko, adanya kementerian khusus perumahan berarti akan ada kebijakan yang mendorong akselerasi pembiayaan dan perbaikan regulasi menjadi lebih baik. Kebijakan pembiayaan diharapkan semakin memberi kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, demikian pula kebijakan regulasi yang baik akan positif karena ada kepastian berusaha termasuk prosedur perizinan yang mudah dan cepat seperti diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

?Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya agar hasil yang dicapai dapat berbeda. Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,? kata CEO Buana Kassiti Group itu.

Untuk itu, anggota Satgas Perumahan tersebut mendorong kementerian yang saat ini telah terbentuk menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif. Ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.

REI sebagai pelaku usaha optimistis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menuntaskan berbagai hambatan terkait pasokan dan permintaan perumahan. Kementerian ini, kata Joko, nantinya akan menjadi konduktor, regulator dan juga eksekutor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Dia juga merasa yakin berbagai persoalan yang muncul akan dapat diselesaikan bersama.

Lebih lanjut, nantinya REI berharap dapat segera duduk bersama dengan setidaknya 5 kementerian yang beririsan kuat dengan sektor perumahan untuk mengharmonisasikan berbagai kebijakan. Kelima kementerian itu antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengelola Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

?Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,? ujar Joko Suranto

Partisipasi REI

Pemerintahan Prabowo Subianto menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu pintu masuk untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui penyediaan perumahan layak huni akan dibangun sebanyak 3 juta unit rumah setiap tahun, dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan.

Joko Suranto menegaskan, REI siap berpartisipasi dan diandalkan pemerintah untuk pembangunan 3 juta rumah, baik di perkotaan maupun di pedesaan Di pedesaan, partisipasi asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Tanah Air itu dapat dilaksanakan lewat pola pendampingan.

Menurutnya, REI bersedia memberikan program coaching dan mentoring untuk meningkatkan kemampuan kelompok komunitas desa dalam membangun rumah sesuai standar pemerintah. Terlebih, REI telah memiliki badan pendidikan dan diklat (diklat) yang berpengalaman. Bahkan, REI juga dapat menjadi mitra pembangunan.

?Anggota kami tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan merupakan pengembang lokal skala kecil yang jika dibutuhkan dapat diandalkan sebagai mitra dari komunitas atau entitas pembangunan desa,? ungkapnya.

Disebutkan, pendekatan pembangunan rumah di pedesaan akan diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum bisa membangun. Nantinya akan ada mekanisme subsidi angsuran dari pemerintah termasuk untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal (berpenghasilan tidak tetap). Selain itu, program ini akan menyasar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang menurut data mencapai 26 juta rumah.

Selain berpartisipasi dalam pembangunan 2 juta rumah di pedesaan karena akan membuka lebih banyak kawasan dan pasar hunian baru hingga ke pedesaan, REI juga siap mendukung pembangunan 1 juta rumah di perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal (high rise). Pembangunan apartemen terjangkau ini akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah, BUMN maupun BUMD yang sudah diinventarisasi.

?Data Satgas Perumahan, di DKI Jakarta saja ada 140-an pasar yang di atas lahan tersebut bisa didorong untuk lahan pembangunan hunian. Tanah sitaan dari Kejaksaan Agung pun memungkinkan, namun legalitasnya harus sudah clear and clean dulu,? jelas Joko Suranto.

Permintaan hunian di perkotaan dinilai sangat besar. Pasalnya, ke depan hampir 70% masyarakat Indonesia akan tinggal di perkotaan, namun lahannya semakin terbatas. Karena itu, arah pembangunan hunian harus tegas diarahkan ke penyediaan apartemen terjangkau agar masyarakat lebih dekat ke lokasi bekerja.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sektor perumahan sebagai salah satu program prioritas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan minimal 8% per tahun.

Pemerintahan baru ini akan menjalankan Program 3 Juta rumah per tahun. Sebanyak 1 juta hunian akan dibangun di perkotaan dan dua juta lagi di pedesaan dan wilayah pesisir.

Sejalan dengan dimulainya program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) langsung tancap gas menggelar Bimbingan Teknis Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan (Bimtek SRP2). Kegiatan ini agar hunian yang dibangun sesuai standar dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengimbau agar para developer dapat mengembangkan perumahan yang sehat dan ramah lingkungan.
"Menjaga lingkungan itu dampaknya memang tidak bisa instan, akan tetapi jangka panjang. Kami berharap developer bisa memberi manfaat kepada masyarakat," kata Sumarno dalam keterangannya, Jumat (25/10).

Untuk itu, Pemprov Jateng bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Realestat Indonesia (LSP REI) sebagai lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), menyelenggarakan Bimtek SRP2.
“Kegiatan ini bertujuan dapat mencetak pengembang yang berkompeten. Melalui kegiatan SRP2 ini, diharapkan para developer di Jawa Tengah menjadi taat aturan dan dapat membangun rumah yang layak huni serta berkelanjutan bagi masyarakat,” ucap Arief Djatmiko.
Ketua LSP REI, Hendra Susanto, mengatakan standardisasi sumber daya manusia (SDM) perumahan akan memastikan hunian yang dibangun developer dikerjakan oleh SDM memenuhi standar. Dengan begitu rumah dan lingkungan perumahan yang dibangun oleh pengembang dapat memenuhi kebutuhan dasar penghuninya seperti keamanan, kenyamanan, dan kesehatan.

Jakarta, Investor.id- Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) optimistis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat menuntaskan berbagai hambatan terkait pasokan dan permintaan perumahan.

Kementerian ini, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, nantinya menjadi konduktor, regulator,  dan juga eksekutor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Dia juga merasa yakin berbagai persoalan yang muncul akan dapat diselesaikan bersama.

Lebih lanjut, nantinya REI berharap dapat segera duduk bersama dengan setidaknya lima kementerian yang beririsan kuat dengan sektor perumahan untuk mengharmonisasikan berbagai kebijakan.

Kelima kementerian itu mencakup Kementerian PKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengelola Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,” ujar Joko Suranto dikutip Jumat (25/10/2024).

Dia mengatakan, kehadiran kementerian yang mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

“Adanya kementerian sendiri ini patut kita syukuri, karena berarti ada keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap industri perumahan nasional setelah melihat bahwa sektor perumahan ternyata memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga kerja, menekan stunting pada anak dan efektif mendukung pengentasan kemiskinan. Itu semua inline dengan semangat propertinomic REI,” ujarnya.

Menurut Joko, adanya kementerian khusus perumahan berarti akan ada kebijakan yang mendorong akselerasi pembiayaan dan perbaikan regulasi menjadi lebih baik.

Kebijakan pembiayaan diharapkan semakin memberi kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, demikian pula kebijakan regulasi yang baik akan positif karena ada kepastian berusaha termasuk prosedur perizinan yang mudah dan cepat seperti diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya agar hasil yang dicapai dapat berbeda. Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,” kata Joko.

Untuk itu, anggota Satgas Perumahan tersebut mendorong kementerian yang saat ini telah terbentuk menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif.

Ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi, dan diharmonisasi.

Di sisi lain, Joko mengatakan, REI siap berpartisipasi dan diandalkan pemerintah untuk pembangunan tiga juta rumah, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Di pedesaan, kata dia, partisipasi asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Tanah Air itu dapat dilaksanakan lewat pola pendampingan.

REI juga siap mendukung pembangunan satu juta rumah di perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Real Estate Indonesia (REI) menyambut baik niat Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto yang berencana memangkas pajak perumahan sebesar 16% pada awal tahun menjabat.

Adapun pajak yang akan dihapus diantaranya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Ekajaya menjelaskan program insentif demikian bukan hanya menguntungkan pelaku di industri konstruksi namun juga bermanfaat bagi masyarakat.

"Secara langsung ini membuat harga jual properti terpotong sebesar 16%, satu angka yang menarik bagi calon konsumen," ungkap Bambang pada Kontan.co.id, Rabu (16/10).

Walau demikian, kebijakan ini juga perlu diatur lebih detil kedepanya terkait syarat khusus jenis bangunan apa saja dan pajak apa saja yang akan mendapatkan potongan.

Misalnya, jika yang mendapatkan potongan adalah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), maka pemerintah juga diharapkan bisa memberikan kemudahan persyaratan agar pengembang kelas menengah dapat berpartisipasi.

Pasalnya, dalam regulasi PPN DTP mensyaratkan bangunan harus sudah siap. Syarat ini menurutnya memberatkan pengembang kelas menengah yang memiliki keterbatasan modal.

"Kedepan mungkin bisa lebih diringankan persyaratanya, misal bangunan harus siap 6 bulan setelah ada uang muka atau DP," jelas Bambang.

Selain itu, pihaknya berharap insentif BPHTB tidak hanya diberikan kepada konsumen primary atau pembeli bangunan baru, namun juga untuk pasar secondary atau pembeli properti bekas dengan insentif yang berbeda.

"Misalnya untuk pasar secondary, BPHTB bisa di turunkan dari 5% menjadi 2,5%," urainya.

Dengan demikian, menurutnya industri perumahan dalam negeri secara keseluruhan bisa lebih bergairah baik untuk pasar primary maupun secondary seperti sebelum masa pandemi.

Sebelumnya, Kepala Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan wacana penghapusan pajak perumahan sebesar 16% dilkukan utnuk mengurangi beban pengembang yang banyak tumbang saat masa Covid-19.

Meski akan mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak, namun ia bilang kehilangan ini bisa digantikan oleh pendapatan dari industri perumahan yang tumbuh bergairah.

"Kalau kita hapus (pajak perumahan) 16% ini, negara hilang revenue beberapa, tapi kita nanti akan dapat pajak dari yang lainnya seperti kontraktor, dan revenue lain," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang menjelaskan saat ini rencana tersebut hanya akan berfokus pada program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kendati begitu, tak menutup kemungkinan segmen kelas menengah atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk mempermudah kepemilikan rumah.

"Hal lain akan dibicarakan nanti," jelasnya.

Jakarta, Investor.id- Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan bahwa pendekatan propertinomic yang digagas Realestat Indonesia (REI) sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program tiga juta rumah.

Program itu berpijak kepada empat pilar yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

“Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan,” kata Bonny didampingi anggota satgas lainnya, antara lain Budiman Sudjatmiko dan Panangian Simanungkalit dalam siaran pers dikutip Rabu (25/9/2024).

Dia menyatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2023, yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 % atau setara sekitar 25,9 juta orang.

“Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha,” kata Bonny.

Dia menerangkan, penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 278 juta jiwa. Dimana komposisi penduduk di pedesaan dan perkotaan ternyata hampir sama yakni masing-masing 45% dan 55%.

Karena itu, selain di perkotaan, pemerintahan mendatang juga memberi perhatian besar terhadap masyarakat di pedesaan untuk mampu memiliki rumah.

Di antaranya dengan memberikan subsidi untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp600.000 per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun dan bunga KPR sebesar 5% yang akan diatur melalui keputusan presiden (keppres). Dengan begitu, masyarakat desa yang selama ini sering dianggap tidak eligible dan bankable akan dilirik oleh perbankan untuk memperoleh KPR.

Untuk pembangunan rumah di pedesaan nantinya dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

“Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan,” jelas Bonny.

Sebagaimana diberitakan, program tiga juta unit rumah akan mencakup dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar, yakni mencapai 12,7 juta unit. Angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak tiga juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa,” kata dia.

Menurutnya, dengan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.

“REI mengapresiasi sekali program tiga juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama,” tutur Joko.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Peruri menyebut layanan e-Meterai atau meterai elektronik pada laman meterai-elektronik(dot)com sudah dapat diakses kembali oleh seluruh pengguna, khususnya para pelamar calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

"Dengan ini Peruri menyampaikan bahwa layanan meterai elektronik untuk CASN 2024 sudah dapat diakses kembali," ujar Head of Corporate Secretary Adi Sunardi, dilansir dari Kantor Berita Antara, Kamis (5/9/2024).

Adi menyampaikan, demi menjaga kelancaran sistem dan antrean layanan, Peruri melakukan langkah-langkah prioritas layanan, seperti penyelesaian antrean pembubuhan (stamping) yang sudah dalam proses, serta pembaharuan kuota untuk akun yang sudah berhasil melakukan pembayaran.

Sedangkan untuk layanan pembelian kuota dan registrasi akun baru, akan dilakukan pembukaan akses layanan secara berkala dengan mempertimbangkan beban antrean yang sedang berlangsung.

"Kami menjamin bahwa kuota e-meterai yang sudah dibeli tidak akan hilang dan akan kembali secara bertahap," kata Adi.

Lebih lanjut, kata Adi lagi, meterai elektronik yang telah dibeli dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dokumen digital yang membutuhkan pembubuhan e-meterai dan tidak memiliki masa kedaluwarsa.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), proses pendaftaran CASN 2024 diperpanjang hingga 10 September 2024, selain formasi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Kami mengimbau kepada pelamar CASN 2024 agar memanfaatkan perpanjangan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Peruri berkomitmen untuk memastikan ketersediaan meterai eletronik bagi semua pelamar CASN," ujar Adi pula.