Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa reklamasi pasca tambang harus dipenuhi oleh semua perusahaan yang bergerak di bidang ekstraksi. Jokowi menekankan bahwa hal itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.

Hal itu disampaikan Jokowi saat mengunjungi Pasar Sanggam Adji Dilayas, Berau, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024). Kunjungan itu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukannya saat berdinas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Jokowi, aspek kelestarian lingkungan yang harus dijaga oleh pengusaha tambang khususnya adalah reklamasi tambang.

"Yang paling penting perusahaan pertambangan itu harus peduli pada lingkungan, kemudian reklamasi kalau sudah ditambang itu harus, itu kewajiban, gak boleh ditawar tawar urusan reklamasi," ujar Jokowi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Jokowi sudah pernah menyoroti urusan reklamasi tambang khususnya di IKN Nusantara. Sebelumnya, pada 2023, Kepala Negara memperkenalkan Persemaian Mentawir di kawasan IKN. Dia mengharapkan keberadaan persemaian Mentawir di IKN dapat mendukung upaya reklamasi lubang bekas tambang di Kalimantan.

“Persemaian yang di sini bukan hanya untuk Ibu Kota Nusantara, sekali lagi, ini juga untuk pulau Kalimantan yang misalnya reklamasi kawasan-kawasan bekas tambang, banyak sekali, lahan-lahan kritis, mau tidak mau harus dihutankan kembali,” kata Jokowi usai meninjau Persemaian Mentawir di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).

Upaya reklamasi daratan bekas tambang ini, sambung Jokowi, perlu didukung oleh semua pihak. Dia pun memastikan ketersediaan bibit akan semakin siap dengan keberadaan persemaian Mentawir.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa persemaian Mentawir menjadi bukti komitmen pemerintah yakni pembangunan IKN Nusantara sangat memerhatikan lingkungan.

ESDM Segera Buat Aturan

Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengeluarkan aturan mengenai reklamasi tambang di sekitar IKN Nusantara.

Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara, Horas Pasaribu mengatakan, aturan tersebut nantinya akan dimuat dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

“Sedang dibuat kajian dan akan ada PP khusus untuk IKN,” kata Horas di Kantor Minerba, Selasa (24/9/2024).

Horas menuturkan, dalam PP tersebut nantinya terdapat poin-poin yang mengatur terkait dengan reklamasi tambang yang berada disekitar IKN. Namun, dia belum bisa memastikan kapan PP tersebut bakal diterbitkan.

“Ya artinya pengaturan khusus untuk IKN, nanti kita lihat. Kalau kita lihat namanya PP itu kita nggak tahu kapan ditandatangani, apakah presiden sebelumnya atau setelahnya, kita lihat saja,” ujarnya.

Untuk diketahui, Badan Otorita IKN tengah menyusun rancangan pedoman reklamasi dan pascatambang di wilayah IKN.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku dapat melakukan kegiatan produksi sampai dengan berakhir masa perizinannya, dengan syarat pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Reklamasi dan pascatambang adalah contoh dari kewajiban lingkungan dimaksud.

Deputi bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun rancangan pedoman reklamasi dan pascatambang melalui kajian dan pembahasan dengan beberapa pelaku usaha dan instansi pemerintah.

“Pedoman yang disusun ini dimaksudkan untuk mempermudah para pemegang IUP dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sehingga dapat mendukung pencapaian ESG perusahaan. Selain itu agar kegiatan dapat disesuaikan dengan fungsi ruang dan arah kebijakan pembangunan IKN,” ujar Myrna.

Adapun, rancangan pedoman ini memuat antara lain penyusunan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang, penataan lahan, revegetasi, pengelolaan lubang tambang, penghitungan biaya dan alternatif pembiayaan.

Pemerintah Australia melalui Asian Development Bank turut memberikan dukungan dalam pelaksanaan kajian dalam penyusunan rancangan pedoman tersebut. Diharapkan pedoman ini sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa reklamasi pasca tambang harus dipenuhi oleh semua perusahaan yang bergerak di bidang ekstraksi. Jokowi menekankan bahwa hal itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.

Hal itu disampaikan Jokowi saat mengunjungi Pasar Sanggam Adji Dilayas, Berau, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024). Kunjungan itu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukannya saat berdinas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Jokowi, aspek kelestarian lingkungan yang harus dijaga oleh pengusaha tambang khususnya adalah reklamasi tambang.

"Yang paling penting perusahaan pertambangan itu harus peduli pada lingkungan, kemudian reklamasi kalau sudah ditambang itu harus, itu kewajiban, gak boleh ditawar tawar urusan reklamasi," ujar Jokowi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Jokowi sudah pernah menyoroti urusan reklamasi tambang khususnya di IKN Nusantara. Sebelumnya, pada 2023, Kepala Negara memperkenalkan Persemaian Mentawir di kawasan IKN. Dia mengharapkan keberadaan persemaian Mentawir di IKN dapat mendukung upaya reklamasi lubang bekas tambang di Kalimantan.

“Persemaian yang di sini bukan hanya untuk Ibu Kota Nusantara, sekali lagi, ini juga untuk pulau Kalimantan yang misalnya reklamasi kawasan-kawasan bekas tambang, banyak sekali, lahan-lahan kritis, mau tidak mau harus dihutankan kembali,” kata Jokowi usai meninjau Persemaian Mentawir di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).

Upaya reklamasi daratan bekas tambang ini, sambung Jokowi, perlu didukung oleh semua pihak. Dia pun memastikan ketersediaan bibit akan semakin siap dengan keberadaan persemaian Mentawir.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa persemaian Mentawir menjadi bukti komitmen pemerintah yakni pembangunan IKN Nusantara sangat memerhatikan lingkungan.

ESDM Segera Buat Aturan

Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengeluarkan aturan mengenai reklamasi tambang di sekitar IKN Nusantara.

Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara, Horas Pasaribu mengatakan, aturan tersebut nantinya akan dimuat dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

“Sedang dibuat kajian dan akan ada PP khusus untuk IKN,” kata Horas di Kantor Minerba, Selasa (24/9/2024).

Horas menuturkan, dalam PP tersebut nantinya terdapat poin-poin yang mengatur terkait dengan reklamasi tambang yang berada disekitar IKN. Namun, dia belum bisa memastikan kapan PP tersebut bakal diterbitkan.

“Ya artinya pengaturan khusus untuk IKN, nanti kita lihat. Kalau kita lihat namanya PP itu kita nggak tahu kapan ditandatangani, apakah presiden sebelumnya atau setelahnya, kita lihat saja,” ujarnya.

Untuk diketahui, Badan Otorita IKN tengah menyusun rancangan pedoman reklamasi dan pascatambang di wilayah IKN.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku dapat melakukan kegiatan produksi sampai dengan berakhir masa perizinannya, dengan syarat pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Reklamasi dan pascatambang adalah contoh dari kewajiban lingkungan dimaksud.

Deputi bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun rancangan pedoman reklamasi dan pascatambang melalui kajian dan pembahasan dengan beberapa pelaku usaha dan instansi pemerintah.

“Pedoman yang disusun ini dimaksudkan untuk mempermudah para pemegang IUP dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sehingga dapat mendukung pencapaian ESG perusahaan. Selain itu agar kegiatan dapat disesuaikan dengan fungsi ruang dan arah kebijakan pembangunan IKN,” ujar Myrna.

Adapun, rancangan pedoman ini memuat antara lain penyusunan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang, penataan lahan, revegetasi, pengelolaan lubang tambang, penghitungan biaya dan alternatif pembiayaan.

Pemerintah Australia melalui Asian Development Bank turut memberikan dukungan dalam pelaksanaan kajian dalam penyusunan rancangan pedoman tersebut. Diharapkan pedoman ini sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal pentingnya perusahaan tambang peduli pada lingkungan. Khususnya, lingkungan di sekitar area tambang yang sudah diberi izin oleh pemerintah.

Perusahaan tambang juga wajib melakukan reklamasi pada bekas galiannya. Dia menegaskan, hal itu adalah kewajiban yang tak boleh ditawar-tawar.

"Yang paling penting perusahaan pertambangan itu harus peduli pada lingkungan. Kemudian reklamasi kalau sudah ditambang itu harus, itu kewajiban, nggak boleh ditawar-tawar urusan reklamasi," ujar Jokowi di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Berau, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Sebelumnya, Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Horas Pasaribu juga mengatakan perusahaan tambang wajib melakukan reklamasi pasca tambang. Hal itu untuk mengembalikan dan memulihkan lahan bekas tambang agar dapat digunakan kembali atau dikembalikan ke kondisi yang mendekati keadaan aslinya.

Pihaknya sedang memproses aturan soal biaya reklamasi tersebut. Sejauh ini aturan itu masih dalam proses pengesahan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen).

"Ada, cuma hanya saja dalam proses pengesahan Kepdirjennya nanti setelah tanda tangan Dirjen baru kita bisa publikasi," katanya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024) yang lalu.

Biaya reklamasi itu berbeda-beda antar wilayah. Dia menyebut, rata-rata biaya reklamasi mencapai Rp 200 juta per ha.

"Berbeda-beda tiap provinsi, yang jelas kalau bisa dirata-ratakan ya sekitar Rp 200 juta per hektare. Iya kalau kita rata-ratakan, ada yang Rp 150 juta, bahkan kalau Papua itu paling mahal itu di atas Rp 200 juta karena rata-ratanya Rp 200 juta toh," kata Horas.

Dia mengatakan, pada prinsipnya perusahaan wajib melakukan reklamasi dan menempatkan jaminan. Dia mengatakan, penempatan jaminan tidak membebaskan perusahaan dari kewajiban reklamasi.

"Kalau misalnya dia tidak laksanakan ya uang jaminannya itu yang notabenenya besar tidak cair-cair," ujar Horas.

Pemerintah akan mengeluarkan aturan terkait reklamasi tambang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Horas Pasaribu mengatakan aturan tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

"Sedang dibuat kajian dan akan ada PP khusus untuk IKN," ujar Horas di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Horas tidak bisa memastikan kapan PP itu terbit, namun dia mengatakan poin penting dalam PP itu adalah pengaturan khusus untuk IKN.

"Ya artinya pengaturan khusus untuk IKN, nanti kita lihat. Kalau kita lihat namanya PP itu kita nggak tahu kapan ditandatangani, apakah presiden sebelumnya atau setelahnya, kita lihat saja," katanya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan, masih ada satu Provinsi yang belum menyerahkan data lingkungan soal pertambangan. Dia menjelaskan setelah UU No 3 Tahun 2020 berlaku, kewenangan IUP PMDN dialihkan ke pemerintah pusat.

Sejak 2022 data pengelolaan lingkungan pun dialihkan ke pemerintah pusat. "Sejatinya sejak UU 3 ditetapkan di Juni 2020, pengalihan data itu seharusnya otomatis, tapi ya mohon maaf rata-rata provinsi belum siap mengalihkan data, kita tergantung kesiapan provinsi dan dimulai sejak 2022 sampai dengan November 2023," kata dia.

Menurut Horas saat ini masih ada satu provinsi yang belum menyerahkan data. Lalu, dia menyebut, pihaknya tengah mendata perusahaan yang belum menempatkan jaminan reklamasi.

"Dan sampai sekarang, masih ada 1 provinsi yang belum mengalihkan data, belum siap. Jadi apakah dari IUP PMDN masih ada yang belum menempatkan jaminan reklamasi? Ini yang sedang kita sedang inventarisir," terangnya.

Dia menambahkan provinsi yang belum menyetorkan data itu adalah Provinsi Bangka Belitung. "Provinsi Bangka Belitung. Dinasnya menyatakan belum siap," terang Horas.

Terkait penempatan jaminan reklamasi, dia menjelaskan perlunya dibagi menjadi dua era yakni sebelum era UU No 3 Tahun 2020 dan sesudah era UU No 3 Tahun 2020. Sebelum era UU No 3 Tahun 2020, izin usaha pertambangan (IUP) dalam kategori Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kontrak Karya (KK) beserta perpanjangannya yakni Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUP BUMN dan IUP Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Sedangkan IUP PMDN yang jumlahnya sangat banyak yang 3.000 lebih itu kewenangan provinsi," katanya.

Dia memastikan untuk IUP yang berada di bawah pemerintah pusat telah melakukan kegiatan operasi produksi dan pembukaan lahan, telah menempatkan jaminan reklamasi.