Perdana Menteri Kenya Musalia Mudavadi dan Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan meneken article of agreement (AOA) gerakan G20 Global Blended Finance Alliance (GBFA). Gerakan ini akan menghimpun pendanaan campuran untuk menginisiasi ekonomi berkelanjutan dan proyek sustainable development growth (SDG).

Pada pertengahan 2024, Fiji, Prancis, Sri Lanka, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Luksemburg, Kanada, dan Indonesia telah meneken letter of intent (LOI) untuk membentuk GBFA. AOA yang diteken Kenya menjadi langkah lanjutan dari pembentukan GBFA Mei lalu.

"Saya sangat senang bahwa kita telah melangkah maju setelah pertemuan terakhir kita di New York bulan lalu. Terima kasih khusus kepada Kenya atas komitmennya untuk menandatangani AOA untuk Global Blended Finance G20 Bali hari ini," kata Luhut dalam sambutannya di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Luhut mengatakan setelah Kenya meneken kerja sama ini diharapkan negara lain yang sudah meneken LOI bisa mengikutinya dan memulai gerakan dan program untuk ekonomi berkelanjutan.

"Saya percaya anggota lain akan segera bergabung. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mencapai target ini, tetapi saya percaya dengan semangat kebersamaan, kita bisa melakukannya," tegas Luhut.

Luhut mengatakan sumber daya publik saja tidak cukup untuk mencapai skala yang dibutuhkan dalam pencapaian SDGs dan aksi iklim. GBFA akan menggabungkan modal dari sektor publik, filantropi, dan sektor swasta untuk mempercepat program tersebut.

"Sekali lagi, saya selalu mengatakan bahwa negara-negara berkembang benar-benar membutuhkan platform semacam ini," ujar Luhut.

Global Blended Finance Alliance memang didirikan sebagai upaya untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi ajang bagi kemitraan internasional dalam mendukung implementasi SDGs di negara berkembang dan mendorong kerjasama selatan-selatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan sambutan lewat rekaman video mengatakan GBFA dibentuk untuk menjadi sarana pembiayaan pengembangan ekonomi berkelanjutan.

GBFA juga bisa menjadi jalan bagi negara maju untuk mempertegas bantuannya kepada negara berkembang dalam rangka memerangi krisis iklim.

"Saya harapkan Global Blended Finance Alliance ini menjadi platform yang mendorong lebih banyak sumber pembiayaan, khususnya pemenuhan komitmen negara maju untuk akselerasi pembangunan dan pendanaan iklim," ujar Jokowi.

Dia mengatakan Indonesia percaya kerjasama di GBFA dapat meningkatkan pertukaran pengetahuan teknologi dan pembiayaan untuk solusi yang lebih inovatif dan inklusif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

SURABAYA, investor.id - PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA menanggapi penetapan Direktur Utama INKA periode 2018-2022 sebagai tersangka. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan BN sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberiaan dana talangan pada proyek Solar Photovolic Power Plant 200 MW dan Smart City di Kinshasa Republik Demokratik Kongo.

Plt Sekretaris Perusahaan PT INKA Edwyn Dwi Cahyo mengatakan, PT INKA menghormati proses hukum tersebut. Kejati pasti punya dasar dalam menetapkan tersangka dan melakukan penahanan kepada BN.

“Kami menghormati hal itu,” tutur GM Keuangan, Akuntansi dan TJSL PT INKA ini, Rabu (2/10/2024).

Selain menetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Tinggi juga memutuskan melakukan penahanan terhadap mantan Dirut itu selama 20 hari sejak tanggal 1 Oktober hingga 20 Oktober 2024 mendatang.

Menjawab hal itu, Edwyn menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Sekali lagi, intinya kami menghormati proses hukum ini,” katanya.

Pada bagian lain, Edwyn menyampaikan bahwa kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dengan normal untuk produksi sarana kereta api sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Kami saat ini fokus terhadap penyelesaian target produksi sarana perkeretaapian yang sudah di dalam kesepakatan kontrak dengan customer,” katanya. 

Berdasar catatan, Badan Usaha Milik Negara ini (BUMN) memiliki target memproduksi 612 kereta penumpang pesanan PT KAI (Persero), 16 trainset KRL baru (12 car per trainset) pesanan KAI Commuter, dan 450 Container Flat Top Wagon UGL Services Pty. Ltd. New Zealand

Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, industri kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara itu juga telah menembus pasar luar negeri, seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Australia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, NUSA DUA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkap besaran nilai transaksi penjualan lima unit pesawat jenis N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke Republik Demokratik Kongo.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pesawat N219 merupakan produk buatan anak bangsa. Amalia mengatakan, pesawat yang dijual ke Kongo memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%.

Amalia menyebut, nilai penjualan kelima unit pesawat tersebut adalah sekitar US$66,2 juta tau sekitar Rp1,02 triliun dengan asumsi kurs US$1=Rp15.500.

"Nilai kontraknya itu sekitar US$66,2 juta untuk lima pesawat yang akan dimanfaatkan di Kongo," kata Amalia dalam Konferensi Pers High Level Forum On Multi Stakeholders Partnership (HLF MSP) di Bali, Selasa (3/9/2024).

Amalia menambahkan, penjualan pesawat ini merupakan komitmen Indonesia untuk mengembangkan industri kedirgantaraan. Menurutnya, dengan pesawat N219, Indonesia memiliki kesempatan untuk masuk ke pasar-pasar global lain, seperti Afrika.

Dia menyebut Bappenas dan PT DI akan terus berupaya mengkomersialisasikan pesawat ini. Sehingga, pesawat ini tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi juga di negara-negara belahan bumi selatan atau global south.

Amalia menambahkan, ke depannya pemerintah juga akan mengembangkan varian amfibi dari pesawat N219. Dia mengatakan, pengembangan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarpulau terpencil di Indonesia.

Selain itu, produk amfibi atau seaplane dari N219 juga dapat dipasarkan pada negara-negara kepulauan lain seperti di kawasan Pasifik. Amalia mengatakan, salah satu negara, yakni Kepulauan Solomon, mengakui tertarik memanfaatkan pesawat amfibi buatan Indonesia.

"Mereka (Kepulauan Solomon) bilang tertarik memanfaatkan pesawat amfibi Indonesia. Saat ini sedang dalam proses pembuatan, mudah-mudahan dalam 2 tahun ke depan Indonesia dapat memproduksi karya anak bangsa dalam bentuk pesawat amfibi," ujar Amalia.

SURABAYA, investor.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada proyek ekspor kereta api PT Industri Kereta Api (PT Inka) ke Kongo dengan nilai sebesar Rp 167 triliun.

Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim telah menggeledah kantor PT Inka yang ada di Jalan Yos Sudarso, Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa (16/7/24). Dalam penggeledahan ini tim penyidik menyita sebanyak 40 dokumen dari PT Inka.

Penggeledahan saat itu, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembiayaan PT Inka kepada perusahan patungannya yang juga turut membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 200 Megawatt peak (MWp) di Kinshasha, Republik Demokratik Kongo (DRK).

PT Inka Multi Solusi (PT IMST), bagian afiliasi PT Inka, bersama dengan TSG Utama, diduga memiliki kaitan dengan perusahaan fasilitator, membentuk perusahaan patungan di Singapura bernama JV TSG Infrastructure. Tujuannya untuk mengerjakan penyediaan energi listrik

Menurut Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar, hingga saat ini ada 18 saksi yang telah diperiksa, mulai dari PT Inka hingga sejumlah orang yang terkait proyek ekspor kereta tersebut.

Dijelaskan Saiful, tim penyidik melakukan penggeledahan pada 15-16 Juli di kantor PT Inka dan beberapa rumah dari pihak-pihak terkait. Dalam penggeledahan tersebut penyidik menemukan 40 dokumen berupa surat. Dimana surat-surat itu terkait dengan proses penyidikan PT Inka tersebut.

“Sampai saat ini kami telah memeriksa saksi-saksi sebanyak 18 orang. Apa keterangan saksi dengan dokumen yang telah kita lakukan penyitaan, akan kita lihat urgensi dari dokumen yang kami sita," terang Aspidsus Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar, Senin (22/7/2024) ditemui di Kator Kejati Jatim.

Dikatakan, Saiful, Kejati menemui kesulitan dalam menetapkan tersangka pada kasus ini karena beberapa pihak terkait berasal dari luar negeri, yakni dari Republik Demokratik Kongo.

"Seperti yang disampaikan Bu Kajati, ada beberapa pihak dari pihak luar negara Indonesia (Republik Demokratik Kongo), sehingga membuat kami kesulitan untuk mengkonfirmasi terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dilakukannya Inka dengan pihak Kongo tadi. Inilah salah satu kendala untuk memperkuat pembuktian kami," jelas Aspidsus.

Hingga saa ini, pihak Kejati masih melakukan penghitungan kerugian negara bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SURABAYA, investor.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada proyek ekspor kereta api PT Industri Kereta Api (PT Inka) ke Kongo dengan nilai sebesar Rp 167 triliun.

Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim telah menggeledah kantor PT Inka yang ada di Jalan Yos Sudarso, Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa (16/7/24). Dalam penggeledahan ini tim penyidik menyita sebanyak 40 dokumen dari PT Inka.

Penggeledahan saat itu, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembiayaan PT Inka kepada perusahan patungannya yang juga turut membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 200 Megawatt peak (MWp) di Kinshasha, Republik Demokratik Kongo (DRK).

PT Inka Multi Solusi (PT IMST), bagian afiliasi PT Inka, bersama dengan TSG Utama, diduga memiliki kaitan dengan perusahaan fasilitator, membentuk perusahaan patungan di Singapura bernama JV TSG Infrastructure. Tujuannya untuk mengerjakan penyediaan energi listrik

Menurut Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar, hingga saat ini ada 18 saksi yang telah diperiksa, mulai dari PT Inka hingga sejumlah orang yang terkait proyek ekspor kereta tersebut.

Dijelaskan Saiful, tim penyidik melakukan penggeledahan pada 15-16 Juli di kantor PT Inka dan beberapa rumah dari pihak-pihak terkait. Dalam penggeledahan tersebut penyidik menemukan 40 dokumen berupa surat. Dimana surat-surat itu terkait dengan proses penyidikan PT Inka tersebut.

“Sampai saat ini kami telah memeriksa saksi-saksi sebanyak 18 orang. Apa keterangan saksi dengan dokumen yang telah kita lakukan penyitaan, akan kita lihat urgensi dari dokumen yang kami sita," terang Aspidsus Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar, Senin (22/7/2024) ditemui di Kator Kejati Jatim.

Dikatakan, Saiful, Kejati menemui kesulitan dalam menetapkan tersangka pada kasus ini karena beberapa pihak terkait berasal dari luar negeri, yakni dari Republik Demokratik Kongo.

"Seperti yang disampaikan Bu Kajati, ada beberapa pihak dari pihak luar negara Indonesia (Republik Demokratik Kongo), sehingga membuat kami kesulitan untuk mengkonfirmasi terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dilakukannya Inka dengan pihak Kongo tadi. Inilah salah satu kendala untuk memperkuat pembuktian kami," jelas Aspidsus.

Hingga saa ini, pihak Kejati masih melakukan penghitungan kerugian negara bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News