REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan kembali tuntutannya untuk gencatan senjata di Jalur Gaza. Menurut dia, situasi kemanusiaan di daerah kantong Palestina itu merupakan "noda moral bagi kita semua".

Guterres mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh kepala stafnya, Courtenay Rattray, bahwa ada kebutuhan untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan segera dan pembebasan semua sandera tanpa syarat. Pernyataan tersebut dibacakan dalam pertemuan terkait Timur Tengah yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Guterres mencatat bahwa perundingan dengan Mesir, Qatar, dan AS untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan sandera terus berlanjut dengan beberapa kemajuan yang dilaporkan.

"Semua pihak harus mencapai kesepakatan tersebut sekarang. Situasi kemanusiaan di Gaza adalah noda moral bagi kita semua," kata kepala PBB itu.

Dia memperingatkan sistem dukungan kemanusiaan di Gaza hampir runtuh dan ketertiban umum hancur total. Beralih ke situasi di Tepi Barat, kepala PBB itu mengatakan bahwa wilayah tersebut dan Yerusalem Timur menghadapi kondisi yang berbahaya.

"Tingkat kekerasan yang tinggi masih terjadi -- termasuk yang dilakukan pasukan keamanan Israel, para pemukim, dan kelompok bersenjata Palestina," kata Guterres.

Dia juga mendesak diakhirinya konflik dan solusi untuk mengakhiri pendudukan Israel. "Perang yang mengerikan ini harus diakhiri," kata Guterres. "Kita harus kembali fokus menemukan solusi politik yang akan mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik sesuai dengan hukum internasional, dan resolusi PBB yang relevan," ujarnya.

Karena mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal mereka yang terus berlanjut di Gaza sejak 7 Oktober. Hampir 38.800 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak saat itu telah tewas, dengan lebih dari 89.100 lainnya luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari sembilan bulan serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap akses makanan, air bersih, dan obat-obatan. Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang dalam putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum mereka diserang pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sejumlah negara yang tergabung dalam BRICS abstain saat Majelis Umum PBB pada Kamis (11/7/2024), mengambil keputusan resolusi yang mendesak Rusia segera menarik pasukannya dari reaktor nuklir Zaporizhzhia di Ukraina. Seperti dilaporkan PTI dilansir India Today, dari 193 anggota PBB, sebanyak 99 negara mendukung resolusi, sembilan menolak, dan 60 abstain.

Negara-negara yang abstain termasuk Arab Saudi, India, Bangladesh, Bhutan, China, Egypt, Nepal, Pakistan, Afrika Selatan, dan Sri Lanka. Adapun, mereka yang menolak yakni Belarusia, Kuba, Korea Utara, dan Suriah.

Resolusi yang juga meminta Rusia mengakhiri agresi mereka di Ukraina di-voting beberapa hari setelah Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Moskow dan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan keduanya, Modi sempat menyoroti dampak dua tahun perang Ukraina, termasuk korban jiwa dari kalangan anak-anak.

Resolusi berjudul 'Keselamatan dan Keamanan dari fasilitas nuklir di Ukraina, termasuk reaktor Zaporizhzhia' menuntut Rusia, "segera menghentikan agresi mereka terhadap Ukraina dan menarik semua kekuatan militer tanpa syarat dari wilayah Ukraina yang batasnya diakui secara internasional".

Resolusi PBB juga menuntut Rusia segera menarik militer dan personel tak resmi dari reaktor Zaporizhzhia dan segera menyerahkan reaktor itu kepada Ukraina untuk memastikan keselamatan dan keamanan fasilitas reaktor nuklir tersebut. Rusia juga diminta menghentikan segera serangan terhadap infrastruktur energi Rusia.

Draf resolusi disodorkan oleh Ukraina dan didukung lebih dari 50 negara termasuk, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Sebelum voting, Wakil Rusia di PBB, Dmitry Polyanskiy mengkritisi Majelis Umum PBB yang mengadopsi banyak resolusi yang bersifat non-konsensual, dipolitisasi, dan tidak merefleksikan realitas.

"Jangan salah, para (negara) pendukung resolusi hari ini akan dinilai sebagai bukti dukungan atas eskalasi lanjutan konflik Ukraina yang merugikan sebagian komunitas internasional yang menginginkan kedamaian, solusi jangka panjang dan berkelanjutan atas konflik," kata Polyanskiy.