New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam pada hari Senin atas Undang-Undang yang disahkan parlemen Israel, yang melarang badan bantuan PBB beroperasi di negara itu.
“
Saya sangat prihatin dengan pengesahan hari ini oleh Knesset Israel atas dua undang-undang tentang Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang, jika dilaksanakan, kemungkinan akan mencegah UNRWA melanjutkan pekerjaan pentingnya di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sebagaimana diamanatkan oleh Majelis Umum PBB," kata Guterres dalam sebuah pernyataan dan dikutip Anadol Agency, Selasa, 29 Oktober 2024.

Pernyataan itu muncul setelah Parlemen Israel mengesahkan UU pada Senin kemarin, yang akan melarang UNRWA yang selama ini membantu warga Palestina beroperasi di negara itu. Hasil pemungutan suara menunjukkan 92 dari 120 anggota Knesset mendukung, dengan 10 menentang.

UU terpisah, yang disetujui anggota parlemen dengan suara 87-9, mengamanatkan Israel untuk memutus semua hubungan dengan UNRWA, kecuali kerja sama atau hak istimewa apa pun yang sebelumnya dimiliki badan tersebut.
Undang-undang tersebut akan berlaku dalam 90 hari ke depan.

"UNRWA adalah sarana utama yang digunakan untuk menyediakan bantuan penting bagi para pengungsi Palestina di Wilayah Palestina yang Diduduki. Tidak ada alternatif selain UNRWA," tegas Guterres.

Ia memperingatkan bahwa penerapan undang-undang tersebut "dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan" bagi para pengungsi di Wilayah Palestina yang Diduduki, yang "tidak dapat diterima."

"Saya menyerukan kepada Israel untuk bertindak secara konsisten dengan kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional, termasuk berdasarkan hukum humaniter internasional dan yang berkaitan dengan hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang-undang nasional tidak dapat mengubah kewajiban tersebut," tambahnya.

Menekankan bahwa penerapan undang-undang ini akan "merugikan" penyelesaian konflik Israel-Palestina dan perdamaian serta keamanan di kawasan secara keseluruhan, Guterres menegaskan kembali bahwa UNRWA "sangat diperlukan."

"Saya sampaikan masalah ini kepada Majelis Umum PBB dan akan terus memberi informasi kepada Majelis seiring perkembangan situasi," ungkapnya.

Baca juga: Makin Menjadi, Israel Larang UNRWA Beroperasi di Palestina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Kazan: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan kritik tajam kepada Presiden RusiaVladimir Putin terkait invasi Rusia ke Ukraina dalam pertemuan di KTT BRICS di Kazan, Rusia.

Guterres menegaskan bahwa tindakan Rusia melanggar Piagam PBB dan hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi PBB setelah pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan pertama bertemu sejak April 2022, Guterres mendesak di hadapan Putin untuk menuntut perdamaian yang adil di Ukraina sesuai dengan Piagam PBB dan resolusi Majelis Umum. Sekjen PBB yang baru saja mengunjungi Rusia di tengah serangan intensif terhadap kota-kota Ukraina terlihat berjabat tangan dengan Putin sebelum pertemuan berlangsung.
“Kita membutuhkan perdamaian di Ukraina. Perdamaian yang adil sesuai dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi Majelis Umum PBB,” kata Guterres dikutip dari Radio Free Europe, Jumat, 25 Oktober 2024.

Seruan Guterres di KTT ini menuai kritik keras dari Ukraina. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyampaikan kecaman lewat media sosial X, mengungkapkan kekecewaan karena Guterres menolak undangan ke KTT Perdamaian Global di Swiss namun hadir di Kazan, Rusia.

"Sudah tahun ketiga perang, dan Sekretaris Jenderal PBB berjabat tangan dengan seorang pembunuh," tulis Navalnaya di X.

Yulia Navalnaya, tokoh oposisi Rusia, turut melontarkan kritik terhadap pertemuan tersebut, menyebut Putin sebagai pembunuh. Ia menyalahkan Putin atas kematian suaminya, politisi oposisi Aleksei Navalny, yang meninggal di penjara Rusia pada Februari lalu.

KTT BRICS di Kazan dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara utama dunia berkembang, termasuk Iran dan Turki, serta 36 negara lainnya. Rusia mengklaim pertemuan ini sebagai simbol kekuatan dan dukungan internasional meski terus menghadapi sanksi besar dari Barat. (Angel Rinella)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan kehadiran Sekretaris Jenderal Antonio Guterres pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-16. Kegiatan ini digelar selama tiga hari di kota Kazan, Rusia.

Kehadiran sang sekjen tersebut membuat Ukraina, negara yang diinvasi Rusia sejak Februari 2022, merasa kesal.

"Sekretaris Jenderal (Guterres) menghadiri pertemuan puncak BRICS, seperti yang dilakukan sebelumnya di Afrika Selatan," kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq dalam sebuah konferensi pers, dilansir dari Anadolu, Rabu, 23 Oktober 2024.
"Ini adalah praktik standar dalam menghadiri pertemuan organisasi dengan sejumlah besar negara anggota penting," kata Haq.

Ia menambahkan ada sejumlah pertemuan yang sangat penting bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan hal tersebut menjadi alasan kehadiran Sekjen.

“Ditambah, negara-negara BRICS yang mewakili sekitar setengah dari populasi dunia,” lanjut Haq.

Dia menambahkan, Gutteres juga akan mengadakan beberapa pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan puncak BRICS.

Para pemimpin negara-negara BRICS telah tiba di Kazan untuk menghadiri pertemuan puncak tersebut, yang diperkirakan akan dihadiri oleh 22 kepala negara dan enam kepala organisasi internasional.

Indonesia, sebagai negara yang diundang, mengirimkan Menteri Luar Negeri Sugiono yang baru saja dilantik pada Senin kemarin. Ini menjadi tugas pertamanya sebagai Menlu RI.

Kekesalan Ukraina

Menanggapi kritik atas penerimaan undangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin oleh Sekjen PBB, Haq mengatakan Guterres juga bermaksud untuk mengunjungi Ukraina pada waktu yang tepat. Ia menegaskan kembali bahwa pernyataan PBB sebelumnya mengenai perang Rusia-Ukraina tetap berlaku.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam kehadiran Guterres di KTT BRICS. Mereka menuduh Guterres menjauhi "pertemuan puncak perdamaian" mengenai perang di Ukraina.

“Sekretaris Jenderal PBB menolak undangan Ukraina ke Pertemuan Puncak Perdamaian Global pertama di Swiss," kata kementerian tersebut dalam sebuah posting di platform media sosial X.

“Namun, dia menerima undangan ke Kazan dari penjahat perang Putin. Ini adalah pilihan yang salah yang tidak memajukan tujuan perdamaian. Ini hanya merusak reputasi PBB,” lanjut pernyataan itu.

Selama KTT BRICS, Guterres diharapkan untuk mengangkat isu-isu yang tidak hanya menyangkut Ukraina dan Gaza, tetapi juga kebebasan navigasi di Laut Hitam.

Pertemuan puncak BRICS selama tiga hari melibatkan anggota lama kelompok tersebut, yakni Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan, bersama dengan anggota barunya Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab.

Baca juga: Mendarat di Rusia, Menlu Sugiono Disambut dengan Makanan Tradisional Kazan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam Israel atas keputusannya untuk menyatakan Sekretaris Jenderal organisasi tersebut, Antonio Guterres, sebagai persona non grata dan melarangnya masuk ke wilayah pendudukan Israel.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (4/10/2024), Dewan Keamanan PBB dalam pernyataan bersamanya mengatakan setiap tindakan untuk mendelegitimasi pekerjaan Guterres sebagai hal yang kontraproduktif.

"Setiap keputusan untuk tidak berhubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB atau PBB adalah kontraproduktif, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan di Timur Tengah," kata dewan beranggotakan 15 orang itu dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Kamis (3/10/2024) waktu setempat.

Para negara anggota dewan keamanan juga mendesak negara-negara untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang melemahkan upayanya.

Adapun, Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz memasukkan nama Antonio Guterres ke dalam daftar hitam pada Rabu (2/10/2024) atas kecamannya atas serangan rudal Iran pada awal pekan ini, yang menurut para pejabat Israel tidak cukup efektif. Berdasarkan penetapan tersebut, Guterres juga dilarang memasuki Gaza dan Tepi Barat.

Keputusan pada hari Rabu tersebut menandai babak terbaru dari serangkaian perselisihan antara Israel dan PBB. Para pejabat Israel berpendapat bahwa ribuan pekerja PBB memiliki hubungan dengan Hamas, organisasi militan yang menyerang Israel, dan Jihad Islam Palestina. PBB mengatakan Israel tidak menyertakan bukti atas tuduhan itu.

Adapun, Israel juga telah berhenti mengeluarkan visa kepada pejabat PBB yang mencoba mengunjungi Gaza.

Meskipun negara-negara termasuk Perancis dan Inggris dengan cepat memberikan pembelaan terhadap Guterres, pernyataan Dewan Keamanan PBB tersebut adalah pertama kalinya AS—sekutu utama Israel—menyatakan dukungannya kepada pimpinan PBB tersebut.

Sementara itu, mengutip Reuters, Guterres pada Selasa (1/10/2024) lalu mengeluarkan pernyataan singkat setelah serangan rudal tersebut. Dia mengutuk meluasnya konflik Timur Tengah, dengan eskalasi demi eskalasi.

Pernyataan tersebut direspons oleh Katz yang mengatakan kegagalan Guterres untuk menyerukan Iran menjadikannya persona non grata di Israel.

"Siapa pun yang tidak bisa secara tegas mengutuk serangan keji Iran terhadap Israel, seperti yang dilakukan hampir semua negara di dunia, tidak pantas menginjakkan kaki di tanah Israel," kata Katz.

"Israel akan terus membela warganya dan menjunjung tinggi martabat nasionalnya, dengan atau tanpa Antonio Guterres," lanjut Katz

Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan, langkah-langkah seperti yang dilakukan Israel tidak produktif untuk meningkatkan posisinya di dunia.

"PBB melakukan pekerjaan yang sangat penting di Gaza. Ia melakukan pekerjaan yang sangat penting di kawasan ini. Dan PBB, ketika melakukan yang terbaik, dapat memainkan peran penting bagi keamanan dan stabilitas," tambah Miller.

New York: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyepakati perjanjian baru dengan nama Pakta untuk Masa Depan pada hari Minggu, 22 September lalu. Pakta tersebut diadopsi oleh 193 negara anggota PBB meski Rusia dan enam negara lainnya melakukan penolakan.

Pakta tersebut berisikan komitmen PBB untuk menghadapi masalah di masa mendatang seperti keamanan, lingkungan, hak asasi, ekonomi, dan juga teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa pakta ini diperlukan demi menjawab tantangan terbaru di abad ke-21. Guterres juga menyebut bahwa langkah ini diperlukan agar PBB bisa menjadi lebih adil dan efektif dalam menghadapi masalah yang akan muncul di masa depan.

“Pakta ini mencakup komitmen inovatif dari pemerintah untuk mendengarkan suara generasi muda dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional maupun global. Dan pakta ini berkomitmen untuk memperkuat kemitraan dengan masyarakat sipil, sektor swasta, otoritas lokal dan regional, dan lainnya,” kata Guterres dalam pidato pembukaannya di markas besar PBB di New York.

Dalam pembukaannya, Guterres membahas salah satu poin dalam pakta tersebut terkait perdamaian dan keamanan. Dalam pakta tersebut, keamanan warga sipil juga menjadi salah satu perhatian.

Hal ini menjadi penting menyusul adanya konflik yang terjadi di “Timur Tengah hingga Ukraina dan Sudan yang terlihat belum akan berhenti.” Guterres menyebut, pakta ini diperlukan agar PBB bisa lebih menguatkan peran dari Dewan Keamanan.

“Dunia kita sedang mengalami masa turbulensi dan masa transisi. Namun, kita tidak bisa menunggu kondisi yang sempurna. Kita harus mengambil langkah pertama yang menentukan untuk memperbarui dan mereformasi kerja sama internasional agar lebih terhubung, adil, dan inklusif sekarang,” katanya lagi.

“Dan hari ini, berkat usaha Anda, kita telah berhasil,” sebut Guterres.

Isu Palestina dan Rusia-Ukraina

Meski Rusia dan enam negara lainnya seperti Iran melakukan penolakan, tetapi perjanjian baru ini tetap disepakati oleh PBB. Direktur dari International Crisis Group, Richard Gowan mengatakan penolakan dari Rusia dan beberapa negara lain ini tidak berpengaruh banyak.

“Saya tidak melihat bahwa penolakan Rusia dan Argentina akan membuat negara lain juga melakukan hal yang sama. Sebagian besar anggota PBB senang dengan naskah akhir pakta tersebut, maka dari itu Rusia juga seakan terisolasi sendirian dengan penolakan tersebut,” ucap Gowan ketika dihubungi.

Hanya saja, pembahasan tentang bagaimana PBB membuat dunia menjadi lebih aman masih terlihat sulit, salah satunya adalah bahwa pakta ini tidak spesifik membahas langkah mengenai konflik Israel-Palestina yang telah menewaskan lebih dari 40 ribu jiwa maupun konflik Rusia-Ukraina.

Bagaimana pun, pembahasan Israel-Palestina serta Rusia-Ukraina di tingkat global masih merupakan hal yang sulit.

“Saya pikir para diplomat yang bekerja pada pakta tersebut sengaja memilih untuk memisahkan negosiasi ini dari perdebatan mengenai Gaza dan Ukraina. Jika mereka mencoba membahas semua masalah ini sekaligus, pakta tersebut akan hancur,” lanjutnya.

Selain Pakta untuk Masa Depan, PBB juga menyepakati perjanjian terkait Panduan Digital Global dan Deklarasi untuk Generasi Mendatang.

Baca juga: Indonesia Kedepankan Isu Palestina di Sidang Majelis Umum PBB 2024

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Washington: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutarakan kekhawatiran mendalam atas aksi saling serang antara Israel dan kelompok Hizbullah di perbatasan Lebanon-Israel sepanjang akhir pekan kemarin.

Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Guterres mengatakan bahwa bentrokan tersebut berisiko membahayakan penduduk kedua negara serta mengancam stabilitas dan keamanan regional.

“Sekretaris Jenderal menyerukan deeskalasi segera, dan meminta pihak-pihak terkait untuk segera kembali ke penghentian permusuhan dan sepenuhnya mengimplementasikan resolusi 1701 (2006),” ujar Dujarric, melansir dari Anadolu Agency, Senin, 26 Agustus 2024.

Hizbullah pada hari Minggu kemarin mengaku telah meluncurkan ratusan roket dan drone ke wilayah Israel sepanjang Sabtu malam sebagai respons atas pembunuhan komandan senior mereka, Fouad Shukr, pada akhir bulan lalu. Serangan tersebut disebut sebagai "tahap pertama" dari balasan mereka.

Sebagai tanggapan, tentara Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah selatan Lebanon yang diklaim bertujuan mencegah serangan lebih lanjut dari Hizbullah. Namun, kelompok tersebut menolak klaim Israel tentang “serangan preemptive” atau “pencegahan” sebagai “omong kosong” dan tidak sesuai situasi aktual di lapangan.

Sekjen Hizbullah Hassan Nasrallah dijadwalkan akan menyampaikan pidato untuk menanggapi situasi terkini.

Sejak 8 Oktober 2023, Hizbullah dan tentara Israel telah terlibat dalam baku tembak harian di sepanjang perbatasan, mengakibatkan ratusan korban, terutama di pihak Lebanon. Ketegangan ini muncul di tengah serangan militer Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 40.300 warga Palestina sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.

Konflik ini telah menyebabkan kehancuran besar di Gaza, membuat sebagian besar penduduk kehilangan tempat tinggal, kelaparan, dan rentan terhadap penyakit. (Shofiy Nabilah)

Baca juga: Houthi Dukung Serangan Hizbullah, Ancam Serang Israel Lagi

(WIL)

Bisnis.com,JAKARTA - Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal, mengutip Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyebut bahwa umat manusia tengah dalam kondisi darurat iklim.

Dino menyampaikan, ada kemungkinan bahwa dunia dapat kalah dari ‘perang’ tersebut jika seluruh dunia lengah, lemah, atau malas bertarung dengan ancaman perubahan iklim.

“Ini bukan menakut-nakuti. Warning signs-nya sudah banyak,” kata Dino dalam Indonesia Net Zero Summit di Djakarta Theater, Sabtu (24/8/2024).

Dia mengungkapkan, krisis iklim telah menyebabkan bencana alam di sejumlah negara. Di Pakistan misalnya, telah terjadi banjir yang luar biasa sehingga hampir membuat negaranya bangkrut. Bencana banjir, kata Dino, bahkan tidak pernah disangka-sangka oleh masyarakat Pakistan.

Jerman dan Belgia juga mengalami bencana serupa di mana banjir telah menyengsarakan jutaan rakyat mereka. Kemudian Kanada, mengalami extreme heatwave, dan menelan korban jiwa.

Di Asia Tenggara sendiri baru-baru ini mengalami heatwave, terutama di Thailand dan Kamboja. Rakyat Australia juga dihadapkan dengan kebakaran hutan yang memporakporandakan ekonomi negara.

Yang lebih tidak terduga lagi, lanjutnya, adalah banjir di Arab Saudi. “Siapa yang pernah mikir bahwa di Arab Saudi, hujannya deras, apalagi banjir,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, rakyat di negara-negara Pasifik Selatan saat ini tidak dapat tidur nyenyak. Pasalnya, masyarakat di kawasan ini tahu jika suhu bumi naik hingga dua derajat ceclius, mereka adalah negara yang pertama yang akan tenggelam jika air laut naik.

“Jadi ini adalah malapetaka iklim yang real dan suatu proyeksi ke depan yang sangat ilmiah,” pungkasnya.

Gaza: Otoritas kesehatan di Jalur Gaza mencatat kasus polio pertamanya dalam 25 tahun pada Jumat, 16 Agustus 2024. Konfirmasi kasus polio ini disampaikan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan jeda dalam perang Israel-Hamas untuk memvaksinasi ratusan ribu anak-anak di Gaza.

Tes di Yordania mengonfirmasi penyakit polio pada bayi berusia 10 bulan yang tidak divaksinasi dari Jalur Gaza bagian tengah, kata kementerian kesehatan di Ramallah.

Menurut PBB, Gaza belum mencatat kasus polio selama 25 tahun, meski virus polio tipe 2 terdeteksi dalam sampel yang dikumpulkan dari air limbah di wilayah tersebut pada bulan Juni.

"Dokter menduga adanya gejala yang sesuai dengan polio," kata kementerian kesehatan Gaza.

"Setelah melakukan tes yang diperlukan di ibu kota Yordania, Amman, infeksi tersebut dikonfirmasi,” sambungnya, seperti dikutip dari The New Arab, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Kasus tersebut mencuat tak lama setelah Guterres menyerukan dua kali jeda tujuh hari dalam perang Gaza untuk memvaksinasi lebih dari 640.000 anak-anak.

Virus polio, yang paling sering menyebar melalui limbah dan air terkontaminasi, sangat mudah menular. Virus ini dapat menyebabkan kelainan bentuk dan kelumpuhan, dan berpotensi fatal. Virus ini terutama menyerang anak-anak di bawah usia lima tahun.

Vaksinasi di Gaza

Beberapa badan kesehatan dan anak-anak PBB mengatakan bahwa mereka telah membuat rencana terperinci untuk menjangkau anak-anak di seluruh wilayah Palestina yang terkepung dan dapat dimulai bulan ini.

Namun, hal itu akan memerlukan jeda dalam perang yang telah berlangsung selama 10 bulan antara Israel dan Hamas, kata mereka.

"Mencegah dan menahan penyebaran polio akan membutuhkan upaya besar-besaran, terkoordinasi, dan mendesak," kata Guterres kepada wartawan di markas besar PBB di New York.

"Saya mengimbau semua pihak untuk segera memberikan jaminan konkret yang menjamin jeda kemanusiaan untuk kampanye tersebut,” sambungnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan dana anak-anak PBB (UNICEF) berencana melakukan dua program vaksinasi selama tujuh hari di seluruh Gaza, dimulai pada akhir Agustus, untuk melawan virus polio tipe 2 (cVDPV2).

Bulan lalu, diumumkan bahwa virus polio tipe 2 telah terdeteksi dalam sampel yang dikumpulkan di Gaza pada tanggal 23 Juni.

"Penghentian sementara pertempuran akan memungkinkan anak-anak dan keluarga untuk mencapai fasilitas kesehatan dan petugas penjangkauan masyarakat," kata WHO dan UNICEF.

Baca juga: Kata Pakar Kesehatan Anak Soal Vaksin Polio Disebut Timbulkan Kecacatan

(WIL)

Washington: Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa senjata nuklir adalah bahaya nyata, sejak dari awal diciptakan hingga saat ini. Senjata semacam itu berpotensi memicu konsekuensi fatal yang dapat merugikan semua pihak di level global.

"Senjata nuklir, dan ancaman penggunaannya, tidak hanya terbatas pada buku-buku sejarah. Mereka sekali lagi muncul dalam retorika sehari-hari di hubungan internasional," ujar Guterres dalam pesan peringatan 79 tahun jatuhnya bom atom di kota Hiroshima, Jepang, oleh Amerika Serikat (AS).

"Bom tersebut mewakili bahaya nyata hingga saat ini," lanjutnya, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, 7 Agustus 2024.

Pengeboman Hiroshima pada 6 Agustus 1945 di era Perang Dunia II menewaskan sekitar 140.000 orang di tahun tersebut. Sementara bom atom yang dijatuhkan di kota Nagasaki tiga hari setelahnya menewaskan sekitar 74.000 orang.

"Pelajaran dari Hiroshima, yang pernah memandu upaya kolektif kita menuju perlucutan senjata dan perdamaian, telah dikesampingkan," kata Guterres.

Meski "beberapa orang dengan ceroboh mengayunkan pedang nuklir sekali lagi," ia menegaskan bahwa PBB berusaha menjaga agar pelajaran dari tahun 1945 tetap hidup.

Guterres mengajak dunia untuk bersama-sama mengutuk "perilaku yang tidak dapat diterima ini" dan mencari solusi baru untuk mewujudkan perlucutan senjata nuklir.

"Kami tidak akan pernah melupakan pelajaran dari 6 Agustus 1945. Tidak ada lagi Hiroshima. Tidak ada lagi Nagasaki," ungkapnya. (Shofiy Nabilah)

Baca juga: Ancaman Senjata Nuklir jadi Perhatian Menlu Retno di Pertemuan ASEAN

(WIL)

Washington: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya yang semakin meningkat akibat panas ekstrem di seantero global. Diperkirakan sebanyak hampir 500.000 setiap tahun tewas karenanya.

"Panas diperkirakan menewaskan hampir setengah juta orang setiap tahun, sekitar 30 kali lebih banyak daripada badai siklon tropis," ujar Guterres kepada wartawan.

"Kita tahu apa yang menyebabkan hal ini terjadi, yaitu perubahan iklim yang diakibatkan oleh bahan bakar fosil dan ulah manusia. Dan kita tahu ini akan menjadi lebih buruk," tambahnya, dikutip dari Anadolu Agency, Jumat, 26 Juli 2024.
Guterres menyatakan bahwa panas ekstrem kini menjadi "ketidaknormalan baru," dan menekankan bahwa kabar baiknya adalah kita masih bisa menyelamatkan nyawa dan membatasi dampaknya.

Menurutnya, panas ekstrem semakin merusak perekonomian, memperlebar kesenjangan, melemahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs), dan membunuh banyak korban.

Untuk mengatasi hal ini, Guterres meluncurkan permintaan global dengan empat fokus utama: merawat yang paling rentan, meningkatkan perlindungan bagi pekerja, meningkatkan ketahanan ekonomi dan masyarakat dengan menggunakan data dan ilmu pengetahuan.

"Saat ini, kita fokus pada dampak panas ekstrem. Namun, jangan lupa bahwa ada banyak gejala lain dari krisis iklim: badai yang semakin hebat, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, kenaikan permukaan laut—daftarnya masih panjang," katanya.

Guterres menekankan perlunya melawan penyebab utama masalah ini. "Kita perlu melawan penyakitnya. Penyakit ini adalah kegilaan membakar satu-satunya rumah kita. Penyakitnya adalah ketergantungan pada bahan bakar fosil. Penyakitnya adalah ketidakpedulian terhadap iklim."

Ia juga menegaskan bahwa G20 harus mengalihkan subsidi bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan mendukung negara-negara dan masyarakat yang rentan.

"Pesannya jelas: Panas telah terjadi. Panas yang ekstrim memiliki dampak yang ekstrem pada manusia dan planet ini. Dunia harus menghadapi tantangan kenaikan suhu," tambah Guterres.(Shofiy Nabilah)

Baca juga: Suhu Panas Meningkat 5 Tahun ke Depan, Presiden Mewanti-wanti Ancaman Kelaparan Berat

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan kembali tuntutannya untuk gencatan senjata di Jalur Gaza. Menurut dia, situasi kemanusiaan di daerah kantong Palestina itu merupakan "noda moral bagi kita semua".

Guterres mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh kepala stafnya, Courtenay Rattray, bahwa ada kebutuhan untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan segera dan pembebasan semua sandera tanpa syarat. Pernyataan tersebut dibacakan dalam pertemuan terkait Timur Tengah yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Guterres mencatat bahwa perundingan dengan Mesir, Qatar, dan AS untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan sandera terus berlanjut dengan beberapa kemajuan yang dilaporkan.

"Semua pihak harus mencapai kesepakatan tersebut sekarang. Situasi kemanusiaan di Gaza adalah noda moral bagi kita semua," kata kepala PBB itu.

Dia memperingatkan sistem dukungan kemanusiaan di Gaza hampir runtuh dan ketertiban umum hancur total. Beralih ke situasi di Tepi Barat, kepala PBB itu mengatakan bahwa wilayah tersebut dan Yerusalem Timur menghadapi kondisi yang berbahaya.

"Tingkat kekerasan yang tinggi masih terjadi -- termasuk yang dilakukan pasukan keamanan Israel, para pemukim, dan kelompok bersenjata Palestina," kata Guterres.

Dia juga mendesak diakhirinya konflik dan solusi untuk mengakhiri pendudukan Israel. "Perang yang mengerikan ini harus diakhiri," kata Guterres. "Kita harus kembali fokus menemukan solusi politik yang akan mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik sesuai dengan hukum internasional, dan resolusi PBB yang relevan," ujarnya.

Karena mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal mereka yang terus berlanjut di Gaza sejak 7 Oktober. Hampir 38.800 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak saat itu telah tewas, dengan lebih dari 89.100 lainnya luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari sembilan bulan serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap akses makanan, air bersih, dan obat-obatan. Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang dalam putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum mereka diserang pada 6 Mei.

New York: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk serangan Israel yang menghantam wilayah Al-Mawasi di Khan Younis, Jalur Gaza, pada akhir pekan lalu. Padahal, wilayah Al-Mawasi telah ditetapkan sebagai "zona kemanusiaan" bagi para pengungsi Palestina.

"(Serangan) ini menggarisbawahi bahwa tidak ada tempat aman di Gaza," kata pernyataan dari kantor Guterres, mengutip dari Anadolu Agency, Senin, 15 Juli 2024.

Ia mengaku terkejut dan sedih atas serangan tersebut, yang telah menewaskan setidaknya 90 orang. "Sekretaris Jenderal PBB mengutuk pembunuhan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan," lanjut pernyataan tersebut.
Menanggapi klaim Israel yang menyebut serangan tersebut menargetkan "dua anggota Hamas," Guterres menekankan pentingnya mematuhi hukum humaniter internasional.

"Termasuk prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan tindakan pencegahan dalam serangan harus ditegakkan setiap saat," ucap Guterres.

Perang Israel-Hamas

Guterres kembali menyerukan gencatan senjata segera dan pembebasan sandera di Gaza. "Perang harus diakhiri," tegasnya.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 300 orang terluka dalam serangan di Al-Mawasi. Israel, yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah-tengah serangan brutalnya di Gaza sejak operasi lintas batas kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023.

Serangan balasan Israel terhadap Hamas telah menewaskan lebih dari 38.300 warga Palestina, di mana sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak. Hampir 88.300 lainnya juga terluka dalam rentetan serangan Israel, menurut otoritas kesehatan setempat.

Setelah lebih dari sembilan bulan perang, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah-tengah blokade yang melumpuhkan akses terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan. (Shofiy Nabilah)

Baca juga: Sekjen PBB: Israel Paksa Warga Gaza Bergerak Seperti ‘Bola Pinball'

(WIL)